Dengan demikian tidaklogis dan tidak ada korelasinya apabila tanggungjawab tersebut dibebankan kepadasaya/Terdakwa;Bahwa dalam putusan Hakim Tipikor tingkat pertama menyatakan PT. Bank jatengCabang Syariah Tahun 2010 terjadi adanya kerugian berupa penurunan nilai sahammaupun pengurangan sahamsaham milik pemerintah Prov Jateng dan PemerintahKab/Kota SeJawa Tengah dalam bentuk penyertaan modal, namun padakenyataannya dalam laporan rugi laba PT.

sembilan juta Rupiah), kemudian pada akhirTahun 2011 naik menjadi Rp982.264.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh duamiliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah);Bahwa pada saat persidangan tidak ada keterangan satu orang saksi ataupunketerangan dari Bank Indonesia Semarang yang menyatakan kredit yang diajukanoleh Yanuelva Etliana kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang denganagunan SPK/SPMK dar Biro Otda Prov Jateng Tahun 2010 tersebut macet;Bahwa dengan demikian putusan hukum tingkat tipikor

Belum ada audit dari Auditor (instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk);Bahwa perkara atas nama saya Terdakwa yang diajukan ke persidangan dan telahdiputus oleh hakim tipikor pertama dan kedua tersebut adalah mengenai tindakpidana korupsi;Bahwa hal yang utama dalam tindak pidana korupsi yaitu adanya kerugiannegara, apabila tidak ada kerugian negara maka tidak ada tindak pidana korupsi;Bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara menurut penjelasan Pasal32 ayat (1) UndangUndang

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam mengambilputusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor6/PDT/2016/PT.BNA telah kelirudan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan telitimemperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannya tidak sesuaidengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para Pemohon Kasasi semulaPara Penggugat/Para Pembanding;2.

Bahwa pertimbangan hukumJudex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehdalam putusan tanggal 24 Februari 2016 Nomor 3/PDT/2016/PTBNA yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 2September 2015 Nomor 19/Pdt.G/2014/PNBir yang menyatakan gugatanPara Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kuranglengkapnya pihak Tergugat dikarenakan tidak ikut digugatnya pihak penjualtanah sengketa kepada Tergugat padahal Para Tergugat memperoleh danmenguasai tanah sengketa

Bahwa dengan demikian putusanJudex FactiPengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 24 Februari 2016 Nomor 6/PDT/2016/PTBNA yang menguatkanputusan hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuen dalamputusannya tanggal 2 September 2015 Nomor 18/Pdt.G2014/PNBir, haruslahdibatalkan, oleh karena dalam kedua putusanJudex Factitersebut, baik JudexFacti Pengadilan Negeri Bireuen maupunJudex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh, telah salah dalam menerapkan hukumMenimbang, bahwa terhadap

PUTUSANNomor 1918 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SAIPUL BAHRI, S.Sos.Tempat lahir : Nanga Silat ;Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 12 September 1968 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Provinsi Km. 4 Dusun Sepan BatuBlok Raya Ill Nomor 1 RT 003/RW 002Desa Kelaik, Kecamatan Nanga Pinoh,Kabupaten

Abdullah.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 06/PID.SUSTPK/2015/PT PTK., tanggal 20 April 2015yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianaktertanggal 03 Februari 2015 Nomor 36/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK,yang dimintakan banding tersebut ;Menetapkan masa

,M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
• Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Nomor: 146/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan kerugian Immateriil dari gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No.29/Pid.SusTpk/2020/PN.Mtr.,tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkanpidana kepada terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., sebagaimana tersebut diatas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasalyang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatunkan olehmajelis hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehinggamencederai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat LombokTimur.

Bahwa Terdakwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMataram yang menyatakan dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor tidakterbukti, selanjutnya Sesuai kapasitas pembanding sebagai PPK padaproyek pembangunan proyek pasar Sambelia tahun TA 2015, denganpertimbangan Tupoksi yang dimiliki tersebut maka pembanding diadilidengan dakwaan subisdair yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor, atas halitupun pembanding dapat menerimanya, namun pembanding

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRyang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalamdakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor karena dalam putusan tersebut adakontradiksi antara fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.2.

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRhasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum danharus dikesampingkan.Menimbang, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut,Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwapertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram di atas tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding,selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkansendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas

Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTRkeduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindakpidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjekhukum pemegang hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat,orang perseorangan atau korporasi adalah subjek hukum pendukung hakdan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjangmemiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 24/SK.Pid.TPK/2017/PN.Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 16/ PID.

terdakwa dirasakanmasih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan sehinggaperlu dirubah dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram di bawah ini;Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di halaman 210 paragraf 3yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasmaka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita dalam perkara ini denganmenerapkan pasal 18 UU Tipikor

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

keberadaan Peradilan Tata UsahaNegara segala bukti dan hal yang diajukan di dalam persidangan dankenyataan yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkanMajelis (Vide halaman 112 Bukti Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014);Menteri Dalam Negeri/Termohon Kasasi mendukung Romi Herton danHarnojoyo menduduki jabatan hasil kejahatan dengan menerbitkanObjek Sengketa;Bahwa berdasarkan segala Fakta persidangan yang tidak dapatdipungkiri lagi Pengadilan TIPIKOR

telah membuktikan dan memutusperkara dengan Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30Juni 2014 yaitu tentang perkara suap Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkanPenetapan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Para PemohonKasasi:Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 42/PHPU.DXI/2013tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian Pengadilan Tipikor melaluiputusannya Nomor 10/Pid.SusTPK/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

Pedurungan Kidul V/40 RT. 04 RW.04, Gemah, Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 25 Juni 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 20, menurutTergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek SengketaHalaman 25 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDtelah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:13.1.13.2.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :1) Putusan Pengadilan Tipikor

No. 33/Pid.SusTPK/2015/PNsmr; 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undangundang No. 43 Tahun1999; 3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun2014; 4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebabdidukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr;2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018,dan b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr; Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun2014 jo.

hukum Penggugat,Nomor : 11/HJAPartners/XI/2019, Perihal : PermohonanPermintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDHTIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten KutaiTimur, tertanggal 25 November 2019:Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan InformasiPublik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiDinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal:Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH TIPIKOR

Putusan pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri BandaAceh belum berkekuatan hokum tetap karena Penggugat masih mengajukanupaya hukum banding dengan Nomor Putusan 19/PID/TIPIKOR/2012.PTBNA dan upaya hokum kasasi dengan Nomor 2130/K/Pid.Sus.2012. Bahwaputusan yang berkekuatan hokum tetapadalah putusan kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 sehingga seharusnya yang menjadi dasar menimbanghuruf a objek sengketa a quo adalah Putusan Kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 tertanggal 19 Desember 2012.8.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan fotokopiyang distempel basah);13.

,BNA dan diajtuhi hukuman penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagaiBendahara Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang (Bukti P15 = Bukti T2);Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Aceh dan Kasasi ke Mahkamah Agung, serta telah diputusoleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusan Nomor:19/PID/TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2012 dan Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor : 2130/K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

Rutan) oleh :Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. 26 Desember 2020;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020sampai dengan 4 Februari 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d. 2 Februari 2021;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejaktanggal 3 Februari 2021 s.d. 4 Maret 2021;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor /7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini agar menolakseluruh dalil Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA melalui Penasihat Hukumnyasebagaimana dalam Nota Pembelaannya dan selanjutnya Terdakwa melalui PenasihatHukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

TOEMION, dengan demikianHalaman ke 106 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa LARAHIMU Bin LA UNA sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telahmenerima, mengelola dana/anggaran BUMDes tersebut dan

UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat komulatif antara hukuman penjara denganhukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokokpenjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwatelah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalahserta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruspula dihukum untuk

No. 2370 K/PID.SUS/2014Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 6 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, danMENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa dr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbarudalam putusannya Nomor: 30/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 6 Februari2014 telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 28/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding. DimanaMajelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak PidanaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai pasal untukmembuktikan kesalahan Terdakwa, dalam hal ini jelas Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, dan oleh karenanyaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor: 30/TIPIKOR

Garut).S1.Terdakwa ditahan di Rutan bedasarkan surat perintah penahanan loleh: Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal, 07 Mei 2013 s.d 26 Mei2013; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal, 16 Mei 2013 s.d 14 Juni2013 Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 15 Juni2013 s.d 13 Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 14Agustus 2013 s.d 12 September 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap

PASARIBU, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,SAZILI, SH.M.Si. dan H.

LEXSY MAMONTO, SH.MH. masingmasing HakimAd Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 30 April 2013 Nomor : 166/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dengandibantu. oleh

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal 20 November 2018dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal30 November 2018 ~~ dibawah Register Nomor:565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUTe Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl tanggal 9November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal20November2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal 30November 2018 dibawahRegister Nomor : 565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 27/Pdt.SusPHI/2018/ PN BglMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

27 Juli 2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6Agustus 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal5 Oktober 2014;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014;7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5November 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014;Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding

TITI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/201 7/ PNPdg.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 06 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli2014 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Juli 2014Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;6.

Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, Maluku Utara Telp (0921) 3126456, berdasarkan Surat Kuasa tanggal07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate No. 26/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal O07 Juli2014;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTpk/2014/PNTtetertanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaratersebut ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa