Ditemukan 11447 data
46 — 10
Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)
113 — 37
Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk
174 — 38
Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
130 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.
H. OTOH SUNARTO
Tergugat:
AGUS SUPARMAN
68 — 12
ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai
JUMRI, S. Sos
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
332 — 135
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
102 — 51
Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
12 — 3
kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan selama aktetersebut tidak ditandatangani oleh pihakpihak yang bersangkutan, yangdimaksud dengan pejabat yang berwenang disini adalah Notaris, Panitera,Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatat Nikah;Menimbnag, bahwa sebuah akte autentik haruslah memenuhi 5 unsur,unsur pertama dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi/berwenang, unsurkedua sengaja dibuat akte tersebut untuk surat bukti, unsur ketiga bersifatpartai, unsur keempat atas permintaan partai
- Tentang : Narkotika
61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.3 SDwarga negara Republik Indonesia;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;sehat jasmani dan rohani;berijazah paling rendah strata 1 (satu);berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalampenegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalampemberantasan Narkotika;berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, danmemiliki reputasi yang baik;tidak pernah melakukan perbuatan tercela;tidak menjadi pengurus partai
66 — 77
berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
56 — 56
Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui alatkelengkapan DPRD yang disampaikan oleh fraksiDalam pelaksanaan tugas fraksi diberikan fasilitas baik sarana kerja alattransportasi yang disediakan melalui APBD untuk kegiatan operasionalHalaman 115 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN Pikg.h.Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekaliFraksi menyusun rancangan anggaran untuk
129 — 237
sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak adahubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha dibidang farmasi, tempat usaha saksi diJalan Merdeka Barat No. 649 dengan nama perusahaan Apotik Mandiri danApotik Mandiri sudah lama berdiri ;e Bahwa Apotik Mandiri bergerak dibidang penjualan obatobatan ;e Bahwa yang boleh membeli obatobatan di Apotik Mandiri tersebut adalahmasyarakat umum dan juga menerima resep dokter ;e Bahwa saksi tidak pernah menjual obatobatan dalam partai
Ptsn Pkr No. 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk.Bahwa di apotik saksi tidak pernah menjual obat cacing merk Embacitrinetersebut ;Bahwa perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah tidak pernah memintadaftar harga produk obat secara resmi ke apotik saksi ;Bahwa di apotik saksi masih menjual produk vitamin Vicalcin sirup ;Bahwa di apotik saksi produk vitamin Vicalcin sirup dijual dalam partai kecil ;Bahwa apotik Mandiri tersebut berdiri kurang lebih 12 (dua belas ) tahun ;Bahwa di apotik saksi tidak
pernah ada yang membeli produk vitaminVicalcinsirup dalam partai besar ;Bahwa saksi membeli produk vitaminVicalcin sirup dari PT.
Omega Mulia Sukses maupun Apotik Amelia membeli obat vitaminmerek Vicalsyn syrup dalam jumlah partai besar, karena vitamin tersebut dapatdiperdagangkan secara bebas di pasaran ;Bahwa kandungan / komposisi yang terkandung dalam Vitamin merek VicalsynSyrup tersebut yaitu : Kalsium Hidrogen Fostat dan Calsium (Ca) Pantotenat ;Bahwa harga vitamin merek Vicalsyn syrup yang saksi jual kepada PT.
88 — 58
Simatupang saat itu ia mengakusebagai salah satu Direktur perusahaan yang bergerak di bidang jual belliCPO (Minyak Bersih), Kernel (cangkang biji kelapa sawit), dan MIKO(Minyak Kotor).Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa Indra P.Simatupang untuk hubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karenabanyak kegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyodengan Terdakwa Indra P.
Simatupang adalah saksi, awalnya ketika saksisedang aktif di partai saat itu. Terdakwa Indra P. SimatupangHalaman 60 dari 154 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.
SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan
,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya saksi ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun 2014sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI saksi sebagaiAnggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustrian dan BUMN,namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini saksi dipindahtugaskan ke Komisi
ASMA AHMAD
Tergugat:
LA EDE
97 — 74
Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan kesatu, 2009, halaman 363 sampai dengan halaman 364, menguraikan:Jika ketentuan pasal 206 ayat (6) RBg/paal 195 ayat (6) HIR, konteks di atasdiuraikan lebih detail, terdapat dimensidimensi sebagai berikut: Bahwa jenis perlawanan (verxzet) dapat berupa perlawanan dari para pihaksendiri yang lazim disebut sebagai partai verzet dan pula dapat dilakukan olehpihak ketiga yang lazim dalam terminologi disebut sebagai derden verzet; Bahwa secara teoritik dan normatif,
72 — 11
Waktu itu ada konflik masalah Partai Politik antara Prapto(PDI) mengibarkan bendera PDI sehingga dibakar oleh bapaknyaLurah Hardjosudjono (Golkar) sekitar tahun 1976/1977 dan Praptoemosi menebangi pohon cengkih yang tumbuh ditanah sengketamilik Pak Lurah tersebut dan diganti dengan tanaman cabe, karenaditebangi oleh Prapto maka saksi tanya pada Pak Ahmadarsamengapa cengkeh ditebangi, katanya tanah tersebut milik Prapto,tapi kebenarannya saksi tidak tahu, masalah hibah atau bukanhibah saksi juga tidak
83 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1327 K/Pdt.SusPHI/2017Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh Karena itu, C dapat mengajukanexceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugatkeliru;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas maka telah terbukti bahwaPenggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalamgugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.2.
SUPRIYADI
Tergugat:
KEPALA DESA / LURAH TIRTOMULYO
654 — 386
YKf.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang ;i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terbanding/Penggugat : Anugrah Yudo Witjaksono
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan Regional IV
412 — 228
Oleh karenanya Tindakan Penggugat dalam hal ini adalahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dengan Pasal 1340KUHPerdata;2.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
49 — 39
Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
114 — 707
Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai