yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternateuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini sebelum menjatuhnkan putusan akhir, kiranya dapatmenjatuhkan putusan sela dalam provisi, melarang Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat , TurutTergugat II, Turut Tergugat IIl dan Turut Tergugat IV melakukan prosesPergantian Antar Waktu (PAW

) terhadap diri Penggugat ataumenangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap;Primair:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IVdan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikanHalaman 3 dari 11 hal.

batal demi hukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan TergugatIV Nomor SKEP/02/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 September2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura;Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten HalmaheraBarat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 September 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan sah surat pernyataan tentang tidak di PAW

Nomor 160 K/Padt.SusParpol/201810.11.12.Barat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPCHANURA/HB/IX/2016 tanggal13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yangditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten HalmaheraBarat tertanggal 3 Oktober 2014;Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Baratperiode 20102015 yang melakukan pengusulan pemecatan danpengusulan pergantian antar waktu terhadap Penggugat tidakmempunyai kekuatan

) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan Asusila tersebut juga sangatsangat merugikan Penggugat selain dipecat dari KeanggotaanPartai yang sangat Penggugat cintai juga harus kehilangankesempatan berbakti kepada bangsa dan Negara juga rakyatdan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.

Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENGGUGATAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.

Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 048 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0254 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.

Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0286 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, cukup beralasan menurut hukum.8.

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat III dk) berdasarkan Surat Nomor :0286 / EXT / B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, adalah sah dan berkekuatan hukum.8.

terhentikemudian Saudara JALIL ELY Alias JILO, Terdakwa ABIDIN LOILATU Alias JOdan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA yang semula sedang dudukdi deker pun langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI dari depan, melihat kondisi demikian Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI pun mematikan kontak sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa IlUMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI bertanya kepada Saksi Korban FADLISOLISSA Alias FADLI dengan mengatakan isu berkembang di masyarakattentang PAW

kenapa mau pecat Hamdanidan PAW dia?, kemudian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI menjawabsiapa yang bilang?

Ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Kesekretariatan PartaiPAN (Partai Amanat Nasional) dengan mengendarai sepeda motor danhendak masuk ke lorong setapak atau deker samping rumah SaudaraGani Rahawarin, tibatiba Terdakwa II dan Terdakwa Ill berdiri danmencegat dan Saksi menghentikan sepeda motornya, kemudianTerdakwa I, Terdakwa IV dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo mendekati Saksidan Para Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Itu kenapa mau pecatHamadan Loilatu dari Partai Amanat Nasional dan mau PAW

terhadap keluarga Terdakwa yaitu SaudaraHamadan Loilatu yang merupakan anggota DPRD terpilin Kabupaten BuruSelatan dari fraksi Partai Amanat Nasional namun ternyata sampai sekarangSaudara Hamadan Loilatu belum juga di PAW; Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut setelah melakukanpemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadi; Bahwa Terdakwa merasa tidak melihat Saksi Nurlaila Waelissa AliasLela saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan; Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Nurlaila

kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?, kemudian Saksi Fadli SolissaAlias Fadli menjawab siapa yang bilang?

MASFAR 5 72.500.00037 Anggota KomisiHISYAM YUSUF D 72.500.00038 Anggota KomisiSUSANTI , A.Md D 72.500.00039 Anggota KomisiMISRAuJ : 72.500.00040 Anggota KomisiSALEH Ec 72.500.000ai PergantianMARTIN RANTAN Antar Waktu 40.000.000(PAW)de PergantianESTO MULELONO Antar Waktu 40.000.000(PAW)43 MARSELINUS MAREN Pergantian 40.000.000Hal. 12 dari 48 hal. Put.K/Pid.Sus/2010 Antar Waktu(PAW)Pergantian4 TERIS YOHANES Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)Pergantian ANTONIUS Antar Waktu 40.000.000 .,.

MASFAR 5 72.500.000 ,37 Anggota KomisiHISYAM YUSUF 5 72.500.000 ,38 Anggota KomisiSUSANTI , A.Md c 72.500.000 ,39 Anggota KomisiMISRAuJ E 72.500.000 ,40 Anggota KomisiSALEH cE 72.500.000 ,At PergantianMARTIN RANTAN Antar Waktu 40.000.000 , (PAW)49 PergantianESTO MULELONO Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)de PergantianMARSELINUS MAREN Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)AA PergantianTERIS YOHANES Antar Waktu 40.000.000 ,(PAW)as PergantianANTONIUS Antar Waktu 40.000.000 .,.

(PAW)Rp.JUMLAH 3.100.000.000, Sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Ketapang sejumlah Rp. 3.100.000.000,00(tiga miliar seratus juta rupiah), sesuai Laporan HasilAudit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : S02/PW14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006 ;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

No. 819K/Pid.Sus/2010 40 SALEH Anggota Komisi E 72.500.000 ,41 Pergantian AntarMARTIN RANTAN 40.000.000 ,: Waktu (PAW)42 Pergantian AntarESTO MULELONO 40.000.000 , Waktu (PAW)43 Pergantian AntarMARSELINUS MAREN 40.000.000 ,. Waktu (PAW)44 Pergantian AntarTERIS YOHANES 40.000.000 ,.

Waktu (PAW)45 Pergantian AntarANTONIUS 40.000.000 .,.Waktu (PAW)Rp.JUMLAH 3.100.000.000, Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yangdiajukan didepan persidangan ;Bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukumtelah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya DiriSendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.Bahwa unsur melakukan perbuatan Memperkaya DiriSendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi adalahbersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwatelah memenuhi

Hal ini dapat dilhat dariFundamentum Petendi di mana Penggugat lebih menitikberatkan mengenaiproses pengajuan Peresmian Pemberhentian PAW oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Hanura Provinsi Bali dan oleh Dewan Pimpinan Cabang PartaiHanura Kabupaten Buleleng atas nama Penggugat, yang menurutnya tidak sahdan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 383 ayat (2) huruf e,jo.

Tanggal 30 Agustus 2013, DPC Partai Hati Nurani Rakyat mengusulkanperesmian Pemberhentian PAW Putu Suarjana (Penggugat), dengan SuratNomor 17/DPC/BLLHANURA/VIII/2013 kepada Ketua DPRD Tingkat IIKabupaten Buleleng, dengan melampirkan Putusan Mahkamah AgungNomor: 119K/Pdt.SusPar.Po/2013 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Tanggal 2 September 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBuleleng mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD atas nama PutuSuarjana ...Halaman 23 dari 46 halaman, Putusan

Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat angka 5 s/d 15, tidak Tergugat tanggapilagi karena merupakan persoalan internal partai, yang hanya menjelaskankeberadaan Penggugat serta menguraikan mengenai proses pengajuanPeresmian Pemberhentian PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai HanuraProvinsi Bali dan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura KabupatenBuleleng atas nama Penggugat, tidak ada kaitannya dengan Objek Gugatandalam perkara a quo ; === === === .

Di samping itudidalikan pula oleh Penggugat bahwa seharusnya Tergugat mengembalikanusulan PAW Penggugat oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriSingaraja dan Putusan Mahkamah Agung, permasalahan antara Penggugat danDewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Bali danDewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buleleng Partai Hati Nurani Rakyatseharusnya diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik melaluimahkamah partai politik (vide Posita nomor 15).

T 10) ;bahwa ...Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan No.17/G/2013/PTUNDPS. bahwa pada tanggal 2 September 2013, Ketua DPRD Kabupaten Bulelengtelah mengirimkan surat usulan PAW Penggugat kepada Gubernur Balimelalui Bupati Buleleng, dan oleh Wakil Bupati Buleleng atas nama Bupatipada tanggal 3 September 2013 telah pula disampaikan usulan PAW tersebutkepada Gubernur Bali (vide Bukti T 11 dan Bukti T 12) ; bahwa pada tanggal 19 September 2013 kelengkapan berkas PAW Penggugatdinyatakan telah lengkap dan

PAW. III ).Bahwa dalam masa perkawinan antara Safrel Zein dengan Pemohon 6 SusyDewi, telah dikaruniai 1 ( Satu ) Orang anak kandung yang bernama:1 ee )Hal. 3 dari 11 hal. Pent.

PAW.

PAW. V.6 ).memenuhi syarat untuk memperoleh KartuTanda Penduduk ( KTP ).Hal. 4 dari 11 hal. Pent. Nomor 107/Pdt.P/2021/MSBir.Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari Alm mempunyai anak lakilakidan Perempuan Antara lain :"=Bahwa Ayah kandung dari tersebutdiatas telah meninggal dunia pada tanggal 20121976 di Desa GeudongGeudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Bahwa sampai sekarang proses penyelesaian sengketa di Mahkamah PenyelesaianSengketa (MPS) PAN di Jakarta yang Penggugat ajukan belum selesai dan belum adakeputusan, apakah gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 diterima atau tidak "artinyabelum ada keputusan dari MPS PAN";9 Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan usulanPemberhentian Antar Waktu (PAW

) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaSolok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasil dariMahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sebagai wadahpenyelesaianpersengketaan politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011, perbuatan Tergugat I tersebutadalah perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan hukum;10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan PemberhentianAntar Waktu (PAW) atas diri Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan TergugatIl Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ

karena merugikan Penggugat baik moril maupun materil;11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan semenamenakepada Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat IIharuslah dibatalkan, dan Surat Tergugat I Nomor PAN 10411/A/KS/67/XI2012 tgl.11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

tentang pemberhentian tetapPenggugat sebagai anggota PAN, adalah perbuatan yang tidak melalui mekanisme yangdiatur oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD ART PAN dan merupakanperbuatan semenamena yang merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/KUSJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II;5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian AntarWaktu (PAW

1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan salah memberikanpertimbangan hukum, maka oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum, sebab persoalannya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok adalah dengan alasan bahwa Penggugat sedang mengajukangugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sesuai P.VI, belum adaputusan dari MPS, Penggugat/Pemohon Kasasi telah diajukan PAW

Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);123.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dankarena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

MashariRais, SH telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD KotaSamarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA maka denganterdaftarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr.

Memerintahkan PARATURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda prosesPemberhentian dan Pergantian Antar waktu (PAW) PARATERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA49TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewl/Sde);2.

Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B2063/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais, SH.

Nomor 88 K/Pdt.SusParpol/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanNegeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat Nomor005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pemberhentiansementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dandapat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW

berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telahsalah menerapkan hukum yaitu) melanggar tertio hukum, dimanasengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masihmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejakditerbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018tentang PAW

sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan (dapil) V(lima) meliputi Kecamatan Padangan, Purwosari, ngasem, Kalitidu, Malo,Kasiman, Kedewan yang mewakili 3772 suara (pemilih/rakyat bojonegoro);Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Tergugat mengeluarkan suratkeputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tentang pencabutan statuskeanggotaan Penggugat dari PKB dan Nomor 038/DPC03/B.02/X/2010,Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentangadanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW

Anas Suharyono darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nomor 038/DPC03/ B.02/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010 yang di layangkan oleh Tergugattentang adanya usulan Penggantian antar waktu(PAW) kepada DPRDKabupaten Bojonegoro adalah adalah cacat hukum;Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudaraH.Anas Suharyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan suratNomor 038/DPC03/B.02/X/2010, Tertanggal 04 Oktober

2010 yangdilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro;Memerintahkan Tergugat memulihkan nama baik atau harkat dan martabatPenggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;Menyatakan tindakan Tergugat mengusulkan pergantian antar waktu(PAW) bertentangan dengan angagaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng membayarseluruh biaya perkara yang timbul

No.18/Pdt/2017/PT SMGdan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaanDPRD Kabupaten Rembang, adalah termasuk lingkup perkaraperdata yang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Rembanguntuk memeriksa dan mengadilinya ;bahwa, salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat III DPD PartaiNasDem Kabupaten Rembang beralamat/berkedudukan di Jl.Pemuda Km.3 Rembang yang masih termasuk wilayah kekuasaan(Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Rembang, maka sesuai ketentuanpasal 118 H.I.R. gugatan diajukan ke Pengadilan

No.18/Pdt/2017/PT SMG14.15.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi dan atas usulan tersebut TergugatIl menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Partai NasDem JawaTengah bernomor : Nomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016tanggal 4 Maret 2016 yang di kirim kepada Tergugat danselanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1 April 2016dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP Partai NasDempada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas

No.18/Pdt/2017/PT SMG26.27.28.yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan ;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugatmengusulkan memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksiPemberhentian/ Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sadr.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) tidak disertai denganalasan PAW yang sah sesuai ketentuan bunyi pasal 405 ayat (1)huruf c dan ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pi kepadaKetua DPRD Kabupaten Rembang, maka untuk menghindarikerugian yang lebih besar pada diri Penggugat akibat tindak lanjutsurat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan putusanProvisi agar Pengadilan Negeri Rembang menangguhkanPelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. MuhammadBahaud Duror, S.Pi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembangsampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdee zaak) ;Hal 18 putusan.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Ilmemberikan Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror,S.Pi (Penggugat) melalui surat Nomor : 023SI/DPWNasDemJateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepada Tergugat tanpaalasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4.

KeputusanTergugat III dimaksud adalah melawan hukum tidak sah, cacat hukum, dan demihukum patut untuk dibatalkan, sebab Penggugat tidak dapat diberhentikan darikeanggotaan partai maupun diganti antara waktu (PAW) sebagai anggota DPRDKabupaten Halmahera Selatan dengan alasan terjadi perselisihan suara hasil pemilulegislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan, karena penetapan hasil perolehanatau penghitungan suara adalah kewenangan mutlak KPU yang menentukan atauberdasarkan putusan Mahkamah

PD/IV/2010 tertanggal 14 April2010 instruksi Tergugat III No. 26/INT/DPP.PD/ 2010 tertanggal 19 April 2010 perihalpergantian antar waktu, yang dipandang secara hukum adalah cacat dan demi hukumpatut untuk dibatalkan;Bahwa padahal sebagaimana surat Tergugat III yang ditandatangani oleh KetuaUmum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jendral Edhi Baskoro Yudhoyono No. 132/6INT/DPP.PD/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat IIperihal Penundaan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW

No.120 K/Pdt.SusPar Pol/20131010Menyatakan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat padatahun 2011 kepada Penggugat oleh Tergugat II, maka Penggugat masih sah sebagaianggota Partai Demokrat yang tidak dapat di PAW;71011121314Menyatakan Pengusulan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat II dan III kepadaTurut Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugatyang akan digantikan sebagai Pengganti Antar Waktu dengan Tergugat Isebagaimana surat Tergugat II No.31/EXT/DPC

PD/IV/2010,tertanggal 14 April 2010 perihal usulan Pemberhentian Antar Waktu, InstruksiTergugat III No. 26/INT/DPP.PD/2010, tertanggal 19 April 2010 perihalinstruksi pergantian antar waktu adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demihukum;Menyatakan Surat Tergugat II No.132/INT/DPP.PD/VII/2010 tertanggalJakarta, 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal penundaanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Tergugat III No. 116/INT/DPP.PD/I/2012 tertanggal Jakarta, 24 Januari 2012

Oleh karenaTergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi tetap bersikeras mau melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi melaluiTurut Tergugat/Termohon Kasasi, maka untuk membela diri sebagaimanapeluang yang diatur dalam Pasal 33 ayat ( 1 ) UndangUndang RepublikInonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik), maka Penggugat/Pemohon Kasasibaru. mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Labuha.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan PengunduranDiri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);3.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 PerihalPermohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD,ditujukan kepadaPlmpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;6. Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada WalikotaSamarinda;7.

Bukti T7 : Foto kopi dari foto kopi SuratDewan Pimpinan Pusat, Nomor : B.2063/GOLKAR/X/2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais,S.H., KepadaPLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timurtertanggal 29 Oktober 2018;8. Bukti T8 : Foto kopi seSuai asli SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III,Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31Oktober 2018;9.

Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.

) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan indisipliner tersebut jugasangat sangat merugikan Penggugat selain dipecat dariKeanggotaan Partai yang sangat Penggugat cintai juga haruskehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa dan Negarajuga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.Langkat

Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.

Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 049 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0255 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.

Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0287 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, cukup beralasan menurut hukum..

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat Ill dk) berdasarkan Surat Nomor :0287 / EXT /B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, adalah sah dan berkekuatanhukum.8.

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor : 273/EX/U/XIV/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan.4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor :161.3/308/DPRD/X1V/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkan TergugatIl melalui surat Nomor : 273/EX/U/XIV2014 dengan alasan belummemenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan pasal 140 ayat(1),(2),(8),(4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.5.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 14 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda bukti P.6Surat dari Muh.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan perihal penyampaian surat DPP PPP untuk tidakmengabulkan permohonan PAW terhadap kader PPP (bukti sesuai asli)diberi tanda Bukti P.7Surat dari Muh. Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua KPUD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.

PARPOL/2015/PNMks13.14.15.16.17.18.19.Keberatan terhadap proses PAW atas nama Muh = TaufiqZainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda Bukti P.12Surat gugatan yang diajukan oleh Muh.

berat hati Para Penggugat ataspermintaan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat melakukanpernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten SeramBagian Barat mengusulkan pemberhentian antar waktu kepadaTergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat dan untuk menindaklanjuti Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat,Bupati Seram Bagian Barat melalui Suratnya Nomor: 214/40tanggal 22 juli 2013 menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga GugatanPenggugat kabur (obsucur libel) karena secara jelas dan tegas telahmenggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang SALAH dan atauFRE LIF es cee cana een asain eae a te4) Bahwa yang menjadi sumber hukum dan atau Dasar HukumTergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram BagianBarat dalam memproses Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorBerdasarkan uraian diatas maka secara jelas Gugatan Para Penggugatsebagaimana dalildalilnya yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2011 pasal 103 sebagai sumber hukum dan atau dasar hukum untukmenyatakan proses Pemberhentian dan PAW telah menyalahi secaraProsedural dan substansi telah memenuhi unsur Gugatan Yang Kabur

Bahwa yang perludipahami benar dan sungguh oleh Para penggugat, bahwa yangTergugat sangat teliti dan cermat serta menjunjung kepastianHukum sehingga dari 6 (enam) orang yang diresmikanpemberhentiannya ( Keputusan Gubernur nomor 198 Tahun 2013tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianBarat) tetapi hanya 5 (lima) orang anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat yang diresmikan PAW ( KeputusanGubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30

Hal ini diakibatkan berkas PAW atas Nama Julius.M. Rutasow tidak lengkap dan tidak usulkan Partai Pengusahadan pekerja Indonesia sehingga adalah tidak benar dan melawanhukum jikalau Tergugat melakukan PAW atas nama JULIUS MRUTASOW karena calon Penggantinya tidak memenuhi dan tidakmelengkapi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturanperundangundangan. Untuk itu dalildalil Para penggugat harusditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan, karenatidak berdasar dan mengada7.

PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD ProvinsiLampung hanya tinggal 5 bulan, nnmun TERGUGAT mengabaikan semuahal yang seharusnya dipertimbangkan ketika TERGUGAT mengeluarkanOBYEK SENGKETA, antara lain kepentingan rakyat yang mempercayakanPENGGUGAT sebagai Anggota DPRD PROVINSI LAMPUNG,Pertanggungjawaban PENGGUGAT pada akhir masa tugas yang tinggal 5bulan lagi baik kepada rakyat maupun kepada Pemerintah dll ;1516Bahwa pada sisi yang lain bahkan sudah menjadi kebiayaan TERGUGATyaitu ketika sebuah proses PAW

atau Proses Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRRI, DPD, DPRD dll. diproses oleh TERGUGAT, sementaraitu terdapat upaya hukum berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri atau badanPeradilan lainnya terkait proses PAW/Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDPRRI, DPD atau DPRD, maka TERGUGAT selalu mengambil sikapdiam/menunggu/menunda proses Pemberhentian atau Proses PAW, hinggaproses gugatan itu diputus oleh Pengadilan ybs hingga putusan berkekuatanhukum tetap.

Arif Suhaimi, SH.HI telahmemenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Lampung, sisa masa JabatanTahun 20092014 ; Berdasarkan hal tersebut diatas, Ketua DPRD Provinsi Lampung dengan suratnomor 160/048/12.01/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung, menyampaikan persetujuanPAW Sdr. Arif Suhaimi, S.HI menggantikan Sdr Drs. H.

(foto kopi sesuai dengan aslinya ) ; Surat Gubernur Provinsi Lampung tanggal 10 Februari 2014Nomor 160/0270/02/2014 Perihal Usul Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari SuratKetua DPRD Provinsi Lampung Nomor: 160/048/12.01/2014, tanggal 15Januari 2014, Perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov.Lampung dan Surat Gubernur Lampung Nomor: 160/0270/02/2014, tanggal10 Pebruari 2014, Hal: Usul Penggantian Antar Waktu Anggota (PAW)Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa dari rangkaian di atas, yakni knusus yang menjadi dasartentangadanya DUALISME KEPEMIMPINAN di PKP INDONESIA, menyebabkanPenggugat mendapat tindakan administrasi dengan keluarnya SuratNomor : 043/SUPAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Bengkalisdari kubu Ketua Umum Prof. DR. AM.

Pada pertemuan itupula disepakati bahwa persoalan PAW atas Penggugat tidak dilanjutkandan saya diminta untuk menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPRDBengkalis hingga 2019 dan senantiasa memperjuangkan aspirasi PKPINDONESIA di Kabupaten Bengkalis;13.

Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPK Kabupaten melaluiDPP Provinsi; Bahwa berkaitan dengan proses PAW Penggugat, diawali dengan adanyasurat usulan dari DPK PKPI Kabupaten Bengaklis kepada DPP PKPIProvinsi Riau. Kemudian pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPIProvinsi Riau mengundang DPK PKPI Kabupaten Bengkalis untukmenanyakan kenapa ada usul PAW atas nama Penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, DPP PKPI Provinsi Riaumenyetujui usulan tersebut dan kemudian mengirim surat pada DPN PKPI; Setelah surat usulan PAW tersebut diterima oleh DPN PKPI, kemudianDPN PKPI menginstruksikan Mahkamah Partai bersidang dan kemudianMahkamah Partai memutuskan mencabut keanggotaan PKPI atas namaPenggugat dan merekomendasikan DPN PKPI untuk memberhentikanPenggugat sebagai anggota partai dan memproses usulan PAW atas namaPenggugat; Bahwa selama proses PAW tersebut, tidak pernah

Kemudian padasekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPI Provinsi Riau mengundang DPKPKPI Kabupaten Bengkalis untuk menanyakan kenapa ada usul PAW atas namaPenggugat. Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalismenjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidakHalaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRmembayar iuran anggota partai.

batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor : 49/DPP-PHPU/2014 tentang Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang Terkait dengan Kode Etik dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat tertanggal 16 September 2014;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat , TergugatIl, dan Tergugat III, sehubungan dengan tindakan atau perbuatan Tergugat ,Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara tidak sah dan melawan hukummelaporkan, menyelidik, memeriksa, mengadili dan/atau memutuskandilakukannya Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai Anggota DPRD Kota Medan;.

Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telahmenimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat II, dan Tergugat III telahmelakukan persengkongkolan agar dilakukannya Penggantian Antar waktu(PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan MasaJabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Penggantian Antar waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD KotaMedan Masa Jabatan Tahun 20142019;b.

) terhadap diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Kota Medan;Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat , Tergugat II, danTergugat III telah menimbulkan kerugian dimana Tergugat Tergugat Il, danTergugat III telah melakukan persengkongkolan agar dilakukannya PenggantianAntar waktu (PAW) terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota MedanMasa Jabatan Tahun 20142019 sebagaimana surat:a.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat KeputusanTergugat Nomor: 78/SK/DPP.PD/II/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaFraksi Partai Demokrat DPRD Kota MedanProvinsi Sumatera Utara AtasNama Parlaungan Simangunsong, ST tertanggal 9 Februari 2018;7.

Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015, No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama M. Yusuf ;

2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama M.

Pemohon ;6.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Pemohon ;6.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol :BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c.

Pemohon ;14.3.1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;14.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;15.

Pol : BK 2594 PAW, terdaftar atasn nama Xxxx ; 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tahun rakitan 2003, No.Pol : BK 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx ;9.

Penggugat ;3.3. 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Penggugat ;3.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Penggugat;Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb.4.

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan NomorPolisi BK 2594 PAW atas nama Xxxx. Bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 1 unit Athelete(kenderaan roda dua) tanggal 03 Maret 2016.