Ditemukan 11447 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010 PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK
MELAWAN
- MAMIQ KUSNAWATI, DKK
DAN
108 — 48
108 — 48
Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
387 — 312
atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
221 — 102
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
221 — 102
dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 30-04-2014 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.AM. Tanggal 11 April 2013 — 1. Nama Lengkap BANGSIN, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. Nama Lengkap DALINA, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;
Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., dan ENDIZAL, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat HELMI SUANDA, SH DAN REKAN yang berkedudukan di Jl. Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 41/SK/Pdt/2012/PN.AM tertanggal 04 September 2012 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;
M E L A W A N :
1. Nama Lengkap RASIDIN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Nama Lengkap ISKAN ZAHIRIN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
248 — 41
248 — 41
Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 1 Desember 2015 — MOH. ILHAM MOPANGGA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
90 — 25
90 — 25
tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 12-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/P/FP/2015/PTUN-JKT Tanggal 16 Nopember 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
78 — 36
78 — 36
Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
Register : 15-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/KI/2018/PTUN.BNA Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
Register : 22-08-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Stg Tanggal 22 Nopember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
24 — 1
24 — 1
menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
Register : 27-05-2015 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 47/PDT/2015/PT YYK Tanggal 28 Juli 2015 — SITI SUTIDJAH melawan MOCH. MUKSIN dkk
51 — 31
51 — 31
Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 170/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2963 K/Pdt/2011 Tanggal 18 Juli 2012 — DRS. H. SOENARDI SAMIAN vs HASAN JOHNNY WIDJAJA, dkk
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Register : 16-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 27/PID.TPK/2013/PT JAP Tanggal 21 Januari 2014 — Pembanding/Terdakwa : Yohanes Eluay, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
Register : 11-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN GARUT Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Grt Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
141 — 41
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
141 — 41
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Register : 14-08-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN Ngabang Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nba Tanggal 25 Februari 2020 — * Perdata
- KSP KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) KHATULISTIWA BHAKTI
Melawan :
- HERMAN JOHANI. E.
183 — 77
183 — 77
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
Register : 22-05-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 148/PID/2019/PT BNA Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG Diwakili Oleh : IBRAHIM BIN HASAN ALIAS HONGKONG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
63 — 45
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum II : YUNASRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ABDUL BASIR, SH
63 — 45
Bahwa biodata Terdakwa adalah Anggota Dewan dari Partai Nasdem KotaLangkat Sumatera Utara seharusnya Terdakwa memberikan contoh kepadamasyarakat dengan perilaku yang baik bukan menjadi pengedar Narkotika;7.
Register : 16-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 106/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
240 — 166
H. ASRUL HARUN, S.H., M.Kn.
Tergugat:
1.- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
2.RAYMOND ADJIE PUTRA
240 — 166
kebenaran dan keabsahan Akta Wasiat Nomor : 103,tertanggal 20 Januari 1990 tersebut, memang benar;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004, Penggugat laporkan NotarisChufran Hamal, SH, ke Polda Metro Jaya, dengan LaporanMemasukan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik, Pasal 264Jo 266 KUHP;Bahwa pada tanggal 04 November 2009, laporan Penggugattersebut di SP3 oleh Polda Metro Jaya, karena dianggap bukanYurisdiksi Pidana, begitu juga Chufran Hamal, SH, pada masa itusebagai Anggota DPRRI, di Komisi Il dari Partai