Ditemukan 11432 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARIATI BUâÂÂULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
1.SARIATI BUâÂÂULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 55
kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 34/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 8 Maret 2016 — YAYASAN WIHARA DHARMA BAKTI ; 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. DKK
285 — 288
285 — 288
(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
Register : 06-08-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.SOKHIâÂÂASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
1.SOKHIâÂÂASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
Register : 08-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 9/G/2016/PTUN-Pbr Tanggal 19 Juli 2016 — JUNAIDI MELAWAN
BUPATI SIAK
185 — 105
185 — 105
tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
Register : 11-12-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 909/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
201 — 89
201 — 89
Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013 Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO
2.YAP SO GWAT
114 — 39
114 — 39
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ROSIANNA MANURUNG
Tergugat:
Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
122 — 56
122 — 56
., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk Penggugat dan Tergugat
66 — 9
66 — 9
Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 113/Pdt/2021/PT MDN Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. Ridwan Yunus, S.H. S.E. M.M
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
Terbanding/Tergugat I : Gunator
Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat VI : Andri
44 — 30
Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
80 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012 Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
229 — 664 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 664 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
152 — 82
YUHANI, Amd.Kep.
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
152 — 82
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 01-10-2020 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 823/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Tanggal 29 September 2021 — Bayu Kusumo Dewantoro, berkedudukan di Jalan Perum Poin Mas Blok G2 No.3 Rt/Rw 04/011, Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kel. Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raehandra, S.H. dkk beralamat di kantor hukum RD & Associates, berkantor di Rukan Botanical Junction, Blok i-10 No.9, Jalan Raya Joglo Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 020/RDA-BKD/SK?IX/2020, tertanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Lawan:
1. Dra. Ryza Jazid Adam, bertempat tinggal di Jalan Gedung Hijau V Nomor 29, Rt.002/013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, telah diubah menjadi Jalan Sekolah Duta V No.6 Rt004/Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., Ando Christian, S.H., dan Ida Bagus Ivan Dharmadipraja, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gani Djemat & Partners, Advocates/Solisitors, beralamat kantor di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta - 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2020, sebagai Tergugat ;
2. Badan Pertanahan Nasional Indonesia cq. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, bertempat tinggal di Jalan H. Alwi No. 99, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai Turut Tergugat ;
227 — 127
227 — 127
Dalam kasus tersebut,tindakan manarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.51.
Register : 02-03-2017 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Bjb Tanggal 5 Juli 2018 — Penggugat:
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
188 — 149
PT. BANK MEGA TBK
Tergugat:
1.SYAHRIZAL INNAYATKHAN
2.JIYANTO
3.BACHRUDIN, SH, Mkn
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru
188 — 149
Hal ini didasarkankepada prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340Halaman 55 dari 60, Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2017/PN BjbKUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya berlaku juga dalam proses penyelesaian perkarayaitu hanya boleh mengikat kepada pihak Penggugat dan Tergugat sehinggatidak boleh merugikan pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara bersangkutan dan tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaanpihak
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 145/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
114 — 77
TALISOKHI LAIA
Tergugat:
Kepala Desa Orahili Eho, Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan Prov. Sumatera Utara
114 — 77
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalan gunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai