Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 101/Pdt.G/2013/PA.Mtw Tanggal 21 Oktober 2013 — - Penggugat
- Tergugat
47 — 5
47 — 5
Maka dengan demikian daliltersebut dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa pada posita angka (7) Penggugat menyatakan sikapnya yangtidak ridha terhadap sikap dan/atau tindakan Tergugat yang telah melanggar takliktalaknya, serta bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).Pernyataan ini telah ditegaskan kembali oleh Penggugat di persidangan disertai denganpembayaran uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh Tergugat selama prosespersidangan dan dibarengi dengan kesediaan Penggugat untuk membayar uang iwadhsejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak Tergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa keempat unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraiandengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terkait
Register : 03-04-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Tkl Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
sudah pisah tempat tinggal tiga tahunlamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkahkepada penggugat;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonissenantiasa dapat dilinat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimanadapat dilinat dari adanya aktivitas keseharian suami istri yang membina rumahtangganya dengan baik dalam satu atap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskanbahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 19 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KompilasiHukum Islam ditegaskan
Register : 06-12-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1268/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 27 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
1989Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandangperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 14-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1349/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang kKeabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 20-06-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1015/Pdt.G/2017/PA.Pdg Tanggal 30 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
15 — 3
Putusan Nomor 1015/Pat.G/2017/PA.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan
nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan
Register : 26-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Bky Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 21
60 — 21
Bahwa dalam hubungan suami istri Tergugat selalu menggunakan obatkuat sehingga Penggugat tidak mampu melayani nya sebatas normalmanusiaDalam UUP No tahun 1974 pasal 34 ayat dijelaskan suami wajibmelindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ditegaskan lagi kewajibanHal. 4 dari 18 Put. No. 206/Pdt.G/2018/PA.Bkysuami dalam komplikasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 diatur bahwa sesuaidengan penghasilannya suami menanggung :a.
Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan keduabelah pihak tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan sarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali denganTergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap padapendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tanggaadalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istrisebagaimana ditegaskan
Register : 03-01-2022 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PA Tamiang Layang Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Tml Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 23
49 — 23
Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon,karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebaniwajib membuktikan dalil permohonannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Surat Permohonan Pemohon; Termohonbertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxx
Islam telah membuka kemungkinan perceraianwalapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yangsangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidakterjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda NabiMuhammad saw :Md! lla all GJ USI ZaatiArtinya :Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2022/PA.TmlPerbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalag (perceraian).
Register : 20-07-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0060/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 16 Agustus 2016 — perdata
- pemohon
91 — 28
91 — 28
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata,sebagai berikut:Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetapberada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tuatersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskandengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anakbelum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih
perwalian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukandalam kegiatan perbankan atau kegiatan pada institusi lain, namunpemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengankerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undangundang.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untukmengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat,instansi, atau pejabat harus ditegaskan
Register : 17-10-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1952/Pdt.G/2016/PA.PLG Tanggal 17 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Halmana dalamketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertaldengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tintaatau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di ataskertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai;2.
Register : 08-11-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 23-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0327/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 8
13 — 8
dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil karena Tergugat selama pisah tersebut telah menikahdengan wanita lain;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 22-02-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Lbs Tanggal 22 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona
Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 2 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 1208/Pdt.P/2018/PA.
Register : 12-04-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 709/Pdt.G/2017/PA.Lpk Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat VS Tergugat
12 — 4
12 — 4
dengan pendapat ahli fiqgh dalam aj/Anwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhnkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan
Tergugat bertempatkediaman di wilayah KUA Kecamatan Deli TUa, Kabupaten Deli Serdangdan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUAHalaman 15 dari 17 halaman Putusan NomorPdt.G/201 7/PA.LpkKecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera PengadilanAgaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat Pernikahan KecamatanDeli Tua, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat perceraian Penggugatdengan Tergugat, sebagaimana akan ditegaskan
Register : 27-10-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgta Tanggal 3 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
No 0313/Pdt.G/2016/PA.Sgtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA BATAM Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Btm Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 6
5 — 6
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon danupaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohonmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini
Register : 29-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Skt Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
Mulyatin
19 — 7
Mulyatin
19 — 7
mengikat terhadap semua pihak (tidak hanya terhadapPemohon);Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon,sekalipun ditujukan khusus untuk pengambilan uang dari rekening bank milikpewaris, alas hak yang digunakan adalah pernyataan bahwa Pemohon adalahahli waris yang sah, dimana untuk itu. tentunya terkait pula dengankemungkinan adanya ahli waris lain yang juga memiliki hak waris, sehinggapermohonan ini juga menyangkut kepentingan pihak lain (tidak bersifat exparte);Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan
Putus : 18-09-2012 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1442/Pdt.P/2012/PN.Sda. Tanggal 18 September 2012 — ENDIAR NUGRAHENY
12 — 2
12 — 2
23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut " Pencatatan Kelahiranmelampaui batas waktu (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan"Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilditegaskan bahwa" Setiap Peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan ditempatterjadinya kelahiran ";Sedangkan dalam pasal 51 ayat (2) huruf a ditegaskan
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Dp Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan
Register : 16-11-2010 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50168/PP/M.XII/15/2014 Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
146 — 45
146 — 45
Bahwa oleh karena sengketanyamerupakan sengketa yuridis, maka Majelis tidak melakukan pemeriksaan atas buktibuktiataupun dokumendokumen pendukung transaksi Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis :bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 17 Tahun2000 ditegaskan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2014 Tanggal 22 Mei 2014 — PT. FAJAR SAUDARA LESTARI
Melawan
BUPATI KUBU RAYA
75 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dibuat Tergugat Nomor 108 Tahun 2011tertanggal 6 April 2011 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (FoodEstate) adalah Keputusan yang bersifat Pengaturan Umum (tidak bersifatIndividual) dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b dan c)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal angka (3) UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ditegaskan
diatur bahwa "Tidak termasuk dalamKeputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini" yaitu dalam Pasal 2huruf (b) "Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum" selanjutnya padaPasal 2 huruf (c) "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan";Selanjutnya dalam Pasal angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditegaskan: "Lahan PertanianPangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untukdilindungi dan
Dimanasubstansi luasan areal Izin Lokasi tersebut ditegaskan pula dalam KeputusanPerpanjangan Izin Lokasi maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi. Demikian pula kesesuaian substansi luasan yangtercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi dengan luas bidang petalampiran Izin Lokasi tersebut telah diakui pula instansi pertanahan terkait sertainstansi Dinas Kehutanan.
Dimana tanah yang dapat diberikan IzinLokasi dalam rangka pelaksanaan penanaman modalperusahaan harus sesuai dengan peruntukan areal yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Hal mana ditegaskan dalam Pasal 3 Perkaban Nomor 2Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurutRencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaanyang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan olehperusahaan menurut
Dimana substansi luasan areal Izin Lokasitersebut ditegaskan pula dalam Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi(vide Bukti P6) maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi (vide Bukti P7 & P8).