Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor UrusanAgama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, akan tetapi berdasarkansurat Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW.01/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020,Hal. 1 dari 9 Hal.

cocok, dan diberi kode P.1; Fotokopi ljazah atas nama Putri Octaliany turangan binti Lerry Turanganberdasarkan Akta Kelahiran Nomor 40501084, Tanggal 12 Juni 2020, yangdikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Gorontalo,bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, dan diberi kode P.2; Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanpernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo,Nomor B727/KUA.30.06.01/PAW

Moh Ikbal Kasim bin Nasir Kasim, umur 22 tahun, karena keduanyasudah empat tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesakuntuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubunganbiologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahantersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahantersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan di KUA,Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dungingi berdasarkan surat NomorB727/KUA.30.06.01/PAW

Bahwa Penggugat, adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Nagekeo dari PARTAI HATI NURANI RAKYAT(HANURA) Pergantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/117/II/2015 tanggal1 Juni 2015 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Nagekeo Atas Nama Staanislaus Judha Masa Jabatantahun 20142019 daN Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Daerah Kabupate Nagekeo Atas Nama Rofinus JoWasek Masa

Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas namaROFINUS JO WASEK dan digantikan kepada orang lain secara tidaksah dan/atau menari kembali atau membatalkannya apabila ProsesPergantian Antar Waktu itu sudah terjadi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya Perkaraint;8.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia perihal Tindak Lanjut Usulan PAW Anggota DPRDPropinsi Kalimantan Utara dari Partai Hanura tanggal 11 Oktober2018 aslinya tidak diperlinatkan dipersidangan dan telah dibubuhimeterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P1;2.

Foto copy Surat Edaran Dewan Pimpinan Pusat Partai HatNurani Rakyat Nomor : B/212/DPPHANURA/X/2018 tentangPermohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan PergantianAntar waktu (PAW) Anggota Legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyattanggal 16 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Daryatmoselaku Ketua Umum dan Adi Warman selaku Sekretaris Jenderalyang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meteraiyang cukup selanjutnya diberi tanda P4;5.

Foto copy Tulisan Andri Kurniawan tanggal 13 Desember 2014dengan judul PAW Legislatif Tidak semudah Membalikkan TelapakTangan dalam Kolom Warga Menulis selanjutnya diberi tanda P10;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telahmengajukan 4 ( empat) orang saksi dipersidangan yakni :1.

PUTUSANNomor 3437/Pdt.G/2019/PA.Im.reliaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diSindang Indramayu , berdasarkan surat kuasa khusus ,tanggal 20 Mei 2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19Kecamatan amatan Pasekan Kabupaten Indramayu ,dalam hal

MUSTAMIRI BIN MUDASIR , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ,tempat kediaman di Blok Badar Layar Terusan RT.03 RW. 02 Desa TerusanKabupaten Indramayu , berdasarkan surat kuasa khusus , tanggal 20 Mei2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19 Desa Pabean Ilir Kecamatan amatanPasekan Kabupaten Indramayu , dalam hal ini dikuasakan kepadaH.WARSAEN T ,S.H, M.Si, Advokat Konsultan Hukum dari Kantor HukumH>WARSAEN T , S.H., M.Si & REKAN , Alamat Jalan Wirapati dibawahSsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

SUNADI BIN RAMIDAH , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Blok Tembaga RT.03 RW. 01 Desa Lemah AbangKecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu , berdasarkan surat kuasakhusus , tanggal 20 Mei 2019 , NO. 15/ Pdt PAW/ V / 19 Desa Pabean llirKecamatan amatan Pasekan Kabupaten Indramayu , dalam hal inidikuasakan kepada H.WARSAEN T ,S.H, M.Si, Advokat Konsultan Hukumdari Kantor Hukum H>WARSAEN T , S.H., M.Si & REKAN , Alamat JalanWirapati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

pelanggaranPeraturan Tata Tertib ataumelanggar etik.Bahwa, sebelum Penggugat menggunakan hak mengajukan permintaanpeninjauan kembali atas surat pemberhentian Penggugat dari keanggotaanpartai yang dikeluarkan Tergugat , lalu Tergugat Il secara tergesagesadengan merujuk pada Surat Tergugat No. 225/DPPPDA/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tersebut, meminta kepada Ketua DPRK Pidie Jaya untukHalaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.31.32.33.melakukan pergantian antar waktu (PAW

yang diterbitkan tersebut bersifatmelawan hukum yang menyebabkan belum dapat dijadikan sebagai rujukanbagi Tergugat Il menerbitkan surat permintaan untuk melakukan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat kepada Ketua DPRK Pidie Jaya, karenanyasangatlah beralasan Pengadilan menyatakan Surat Tergugat tersebutprematur, tidak sah, tidak berharga, tidak berkekuatan hukum danbertentangan dengan AD/ART PDA itu sendiri.Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat dan II berupa menerbitkanPeringatan (Sp1),

Pidie Jaya, belum pernah dibahas dan diputuskan olehMahkamah Partai Damai Aceh, maka secara hukum usulan PergantianAntar Watu (PAW) Penggugat belum memenuhi syarat dan harusdinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;Bahwa dengan dikeluarkannya surat peringatan pertama (SP.I), suratperingatan kedua (SP.II), surat Teguran Keras, Surat permintaan pergantianantar waktu (PAW) Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan SuratPeringatan Pertama (SP.Satu) dan Surat Pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan

Menyatakan tindakan Tergugat II menerbitkan Surat Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret 2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDAdan Pergantian Antar Waktu Sdr. Tgk. Muslim, SH.I. (Penggugat), adalahtindakan sewenangwenang, tanpa hak dan melawan hukum sertabertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Aceh yangtelah menimbulkan kerugian inmateril bagi Penggugat..

Surat Tergugat II Nomor 052/SpIl/DPWPDA/PJ.2015 tanggal 29Agustus 2015 perihal Surat Peringatan (Il) yang ditujukan kepadaPenggugat sebagai utusan Partai di DPRK Pidie Jaya, bukan dalamkapasitas sebagai Anggota/Pengurus Partai PDA;Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PNBna.*" Surat Tergugat II Nomor 074/PAW/DPWPDA/Pj/2016 tanggal 7 Maret2016 perihal Pencabutan Keanggotaan PDA dan Pergantian Antar WaktuSdr. Tgk.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, setiap orangdengan sengaja dan tanpa hak wmendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyaInformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:e Berawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

Timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;e Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;e Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di Jl.

Samarinda llr, KotaSamarinda atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, barang siapamenyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkansesuatu hai, yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum;:diancam karena pencemaran,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengancara sebagai berikut:Halaman 4dari 12 halaman Putusan No.156/PID/2017/PT.SMRBerawal dari adanya proses PAW pada Fraksi Demokrat di DPRD Prov.Kalimantan

timur, DPP Partai Demokrat menerima 2 (dua) usulan PAWyaitu atas nama Terdakwa dan atas nama saksi korban JAMES BASTTANTUWO, SH;Pada waktu pemilu legislative terdakwa berhasil mendapatkan suaranomor urut kedua terbanyak maka terdakwa merasa bahwa terdakwalahyang paling berhak, sehingga terdakwa merasa terganggu dengan adanyausulan PAW yang juga mengusulkan saksi korban JAMES BASTIANTUWO, SH;Selanjutnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015bertempat di rumah terdakwa di JI.

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/1X/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melakukan pernikahan selanjutnyapada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggal dunia,selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/7 1/IX/2002; Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penatapan AhliWaris (PAW

No. 745 K/PID/2015dunia, selanjutnyaTerdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW) sehingga terbit kartu tanda penduduk yang berdomisili diKp.Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan KotaBogor.

No. 745 K/PID/2015bahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW)

adanya surat dari Kelurahanbahwa Terdakwa tidak pernah berdomisili di Katulampa sehingga dengantujuan agar dapat melakukan perkawinan dengan Sdr.BROTO danmendapatkan kutipan akta nikah, sehingga terbitlah akta nikahNo.662/71/IX/2002 ;Bahwa setelah Terdakwa dan saudara melangsungkan pernikahanselanjutnya pada tanggal 19 Januari 2013, Saudara BROTO meninggaldunia, selanjutnya Terdakwa menyuruh kepada M.NASIR (yang perkaranyadiajukan secara terpisah/splizing) untuk mengurus gugatan Penetapan AhliWaris (PAW

; dan/atau (6)Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yang merupakan bagian darikewenangan dari Pengadilan Negeri berdasarkan UndangUndangtersebutuntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Bahwa, pada awalnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan (Tergugat IT) mengusulkan kepada Dewan PimpinanPusat Partai Bintang Reformasi (Tergugat I) agar Penggugat diberhentikan darikeanggotaan Partai Bintang Reformasi sekaligus dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW

Selatan, dan Gubernur untuk melancarkanagenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka Penggugatmemohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan keseluruhan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama WawanMattaliu, S.Ksi untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo (inkracht vangewijsde);Bahwa, Penangguhan seluruh Proses PAW

Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib DPRDProvinsi Sulawesi Selatan;13 Bahwa, apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah menunjukkaninstrument PAW telah disalahgunakan oleh segelintir elite partai untuk menjadialat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaandi DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai, akibatnyaeksistensi Anggota Dewan seperti Penggugat menjadi rentan dan sangat lemahserta sangat

Yangmemiliki landasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proses hukumdimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap berada pada partai yang sama(tidak pindah partai), Akibatnya makna "agar menghentikan seluruh proses PAW"menjadi kabur dan tidak jelas;Posita Dan Petitum Yang Tidak Berhubungan:Bahwa, surat gugatan yang dibuat Penggugat telah keliru karena antara posita denganpetitum tidak berkolerasi, dengan alasan sebagai berikut:a.

lanjut dibahas sebagai berikut:Pasal (11) ayat 3: Usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota karenaalasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dari pimpinanpartai disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperolehkeuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan; "Apa kaitan antara Pasal (11) ayat 3tersebut yang mengatur tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten,Dengan permintaan penghentian proses PAW

SK825/DPP01/V/2013, tanggal 21 Mei 2013,yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut, pada 14 Juni 2013, telahmengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) KepadaPimpinan DPRD, kabupaten Jember terhadap diri Para Penggugat,sebagaimana Suratnya sebagai berikut ;e Surat No.

Kabupaten Jember dan kepada Instansi Pemerintahlainnya Tentang Pengajuan PAW, adalah sangat bertentangan denganhukum dan oleh karenanya semua surat surat yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa oleh karena Surat Surat Keputusan yang di Terbitkan oleh TergugatIl dan Tergugat Ill, kepada Tergugat , adalah tidak sah dan cacat hukum,serta Surat Surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat , yang disampaikankepada Pimpinan DPRD, Jember dan kepada Instansi Pemerintah

Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD, KabupatenJember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatadalah tidak dapat dilaksanakan terlebinh dahulu sampaiadanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.Bahwa dari seluruh faktafakta tersebut diatas, sudah sangat jelas dannyata Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, , telah dapat dikatakan telahmelakukan Perbuatan melawan Hukum yang sangat meresahkan,membuat tidak nyaman sekaligus merugikan Para Penggugat sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat

Menyatakan bahwa Proses Pergantian Antar Waktu ( PAW ) di DPRD,Kabupaten Jember yang diajukan Tergugat , terhadap Para Penggugatsebagai mana suratnya ;e Surat No. B0161/DPC01/VI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktuterhadap ZAINUL HASAN ( Penggugat Ill) tertanggal 14 Juni 2013,yang di tandatangani oleh Abdul Latif,N, s,Th.I,M,Si, ( Ketua ) danAhmad Wafa, S,Sos,.M.Ag ( Sekretaris ).e Surat No.

Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Para Penggugat belum terbukti bahwa permasalahaninternal partai yang disengketakan para pihak diselesaikan terlebih dahulumelalui Mahkamah Partai dan/atau internal PKNU ;Bahwa untuk itu Hakim wajib berhati hati dalam penyelesaiannya jangansampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik sepertiPergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD sehingga dengan demikianapabila putusan Hakim bertentangan dengan Keputusan Pemerintah danatau Komisi Pemilihan

Muhasim bin Lian.18.Dan putusan Pengadilan Permohonan Penetapan ahli waris yangdimohonkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon ditolak oleh Pengadilanagama Tangerang sesuai dengan fakta yang terungkap selama dalammasa Persidangan baik PAW yang diajukan oleh Para Pemohon sekarangPara Penggugat dan Para Turut Tergugat Nomor: 024/Pdt.P/2014/PA.TNGdalam perkara aquo , dan Pengajuan Permohonan PAW oleh Para Tergugatyang melengkapi Putusan PAW Para Penggugat 157/Pdt.P/2014/PA.TNG.19.Bahwa ke dua Penetapan

Muhasim bin Liandan Bano binti Kairan), dan berdasarkan putusan Penetapan ahli waris(PAW) Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG pada tanggal 3 April 2014,yangdiajukan oleh Para tergugat Intervensi I/ Pemohon PAW dalam Perkaranomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG dengan tidak menetapkan PenggugatKonpensi/Para tergugat Intervensi sebagai ahli waris yang sah darialmarhum H.

Muhasim bin Lian/ditolak, dengan pertimbangan hukumbahwa Para Pemohon dahulu dalam PAW/Penggugat Konpensi/TergugatIntervensi adalah saudara sepupu (Saudara jauh) dari almarhum H.Muhasim sesuai dengan maksud pasal 182 KHI, maka para Pemohondalam PAW Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.TNG permohonannya dinyatakanditolak sebagai para pewaris dari almarhum H.

Muhasim bin Lian,berdasarkan PutusanPenetapan Ahli waris(PAW) Nomor:024/Pdt.P/2014/ PA.TNgdan Putusan PAW yangNomor 157/Pdt.P /2014/PA.TNG, yang dalamPutusannya menolak ParaPenggugat sebagai abhiwaris dari H. Muhasim binLian, dan tidak berhak Hal. 132 dari 177. Pen.No. 824/Pdt.G/2016/PA. Tng. mewarisi hartapeninggalan H.

Romli danberdasarkan Putusan PAW Nomor: 024/Pdt.G/2014/PA. TNG dan Putusan PAWNomor: 157/PDT.P/2014/PA.

dipersidangan terungkap bahwa:Bahwa Pemohon tidak menjelaskan ada tidaknya harta ahli warisyang merupakan persyaratan pormal diajukannya Penetapan ahli wariskarena masalah kewarisan baru terbuka apabila ada tiga (3) syarat yaitu:adanya Pewaris (yang meninggal duniai), adanya ahli waris, dan adanyaharta peninggalan dari Pewaris;Bahwa perlu dipertegas hal tersebut diatas perlu dipertanyakankarena peristiwa hukumnya tidak jelas (mengenai harta peninggalan yangharus ada sebagai syarat pormal diajukannya PAW

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakimmempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris iniadanya terdapat ketidak jelasan;Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon tidak memasukkanobyek hukumnya (harta warisannya); Bahwa karena apabila terjadi seperti tersebut diatas obyekhukumnya (harta warisannya) tidak sebutkan, maka surat permohonantidak memenuhi syarat pormal diajukannya PAW

kabur ;Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidakjelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristwa hukumnya dan tidak jelasobyek benda/harta yang diselesaikan (yang merupakan tujuan hukumsehingga perkara diajukan) kalau tidak ada hartanya maka pengajuan inidianggap hanya main main saja, sekedar hanya ingin mengetahui siapaahli warisnya tanpa adanya harta peninggalan tidaklah harus kePengadilan, yang demikian tidak dilayani karena tidak memenuhi syaratpormal mengajukan perkara PAW

Yang ditujukankepada ketua DPRD Kota Pasuruan Perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat harus juga dinyatakancacat hukum dan harus dibatalkan.14. Bahwa akibat perbuatan para tergugat sebagimantersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat menderitakerugian materil karena telah membayar jasa pengacara,maka berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata Para tergugatharus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp.1. ( Satu rupiah ) saja.15.

Menyatakan cacat demi hukum atau setidaktidaknya mohonuntuk dibatalkan surat Dewan Pimpinan Cabang PPP kotaPasuruan No: 102/Eks/M32/X/2012 Yang ditujukan kepadaKetua DPRD Kota Pasuruan perihal pengajuan pergantianantar waktu (PAW).5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugikepada penggugat sebesar Rp 1.00(Satu rupiah).;116. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf kepadaPenggugat dan keluarga melalui media masa di Pasuruanselama tujuh hari kerja berturutberturut.7.

Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT yang mengirimkan suratNomor: 063/IN/M32/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 adalah sesuaidengan hukum (rechmatige daad), yaitu sesuai dengan hukum danperundangundangan serta sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan.31.Bahwa berkaitan dengan isu hukum (legal issue) yangkedua, maka TERGUGAT menjawab sebagaimana dalildalilberikut:Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu (selanjutnya dalam halini disebut PAW) merupakan hak Partai

Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan adalah perbuatan yang sesuai denganhukum (rechtmatige daad);32.Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakanTERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya harusdinyatakan ditolak.3333.Bahwa berkaitan dengan dalil Perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad), maka TERGUGAT menjawab sebagaimanadalildalil berikut:Bahwa rumusan Perbuatan Melawan

Menyatakan sah dan berharga Surat DPC PPP Kota PasuruanNo. 102/Eks/M32/X/2012 Perihal Permohonan PAW,tertanggal 29 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kota Pasuruan;5.

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3 Mei2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat Ill tidak sah dan/atau batal demihukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Nomor 132/IN/DPW/IV/2017 tanggal 3Mei 2017 Perihal: Usulan Pemberhentian dari Anggota Partai

Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai sahtidaksahnya tindakan Para Termohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasisebagai anggota PPP dan mengusulkan (penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan llirperiode 2014 2019;2.

10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar

dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitarpukul 18.00 atau lebih, KM.Moga Jaya bertolak dengan tujuan keTanjung Balai Karimun dan sekitar pukul 08.00 dan 09.00 WIB, adaboat pancung yang sandar di lambung kiri KM.Moga Jaya dimanaJamal naik ke KM.Moga jaya dan menyerahkan dokumen ke boatpancung tersebut.

pukul 21.30 WIB; Bahwa Terdakwa merupakan ABK KM.Moga Jaya yang bertugas sebagaijurumudi yang mengemudikan kapal;Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa kronologis pergerakan KM.Moga Jaya mulai dari Puakang TanjungBalai Karimun, Indonesia sampai dengan Jurong Port Singapura adalahsebagai berikut:v Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIBKM.Moga Jaya bertolak dari Puakang (pelantar bengkel kapal)dengan tujuan Jurong Singapura dan sesampainya di Selat Paw

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin;v Keeseokan harinya pada hari Kamis tanggal 12

,kapal bermalam di Selat Paw dan besok harinya melanjutkanperjalanan ke Jurong, Singapura;v Pada hari Rabu 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 waktu Singapura,barangbarang berupa pakaian bekas mulai di kemas ke dalamkarungkarung plastik dengan jumlah +500 (lima ratus) karung namuntidak tahu jumlah pastinya dan selesai dimuat sekitar pukul 16.00waktu Singapura, kapal lalu keluar dari Jurong Singapura danmenginap di Selat Paw atas perintah kapten Thamrin; Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 12 Maret

berdasarkanKeputusan Presiden No. 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014telah dilaksanakan dan diambil sumpah pada tanggal 1 Oktober 2014.Oleh sebab itu, Penggugat selaku Anggota DPR RI memiliki dan melekatsegala hak dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 17Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.Bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IV telah berupayamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Politik,telah membuktikan bahwa Tergugat telah memengaruhi Tergugat IVdan menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya dahulu Periode 20102015 sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan LuarNegeri; dan sekarang untuk Periode 20152020 sebagai Ketua BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan demi kepentingan pribadinyasebagai pengurus PDIP (Tergugat Il).Bahwa upayaupaya Tergugat dan Tergugat Il yang menggangguPenggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 20142019 dan melakukan PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat Il untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR RIsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU Kabupaten Endeselaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turut digugatagar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhanTergugat dan Tergugat Il bahwa Penggugat telah melakukan pencuriansuara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusan ini TurutTergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV danTurut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, sertatidak melakukan perbuatan apapun dalam rangka melakukan PergantianAntar Waktu (PAW

).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Rl)selaku Turut Tergugat XIll sebagai Lembaga Tinggi Negara RepublikIndonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yang nantinya akanberwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RI dari PDIP DapilNTT atas nama Sdra.

BL3125 PAW dikembalikan kepada Terdakwa Amri bin Yusuf;

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HARIS SAPUTRA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (Satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan KotaBanjarbaru saksi HENDRIK YUNIKA beserta sat res narkoba PolresBanjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD IRFANI AlsIFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1(satu) lembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek NokiaWarna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (Satu) unitsepeda motor Honda Spacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

dan saksi HARIS SAPUTRAbeserta satres narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi AHMADIRFANI Als IFAN Bin SAMANI dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika JenisSabusabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (Satu)Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan No 356/Pid.Sus/2018/PN BJBlembar kertas warna silver, 1 (Satu) buah Handphone merek Nokia Warna Hitam, 1(satu) buah celana panjang warna abuabu, 1 (satu) unit sepeda motor HondaSpacy warna hitam Nopol DA 6315 PAW

Abdul Bari, SE( Musprov 6 Mei 2006 No. 14/Panlak DPPKS/V/2006 tentangPengangkatan DPP Inkindo KalSel) periode 2007 2008 sayaikut di PAW sdr. Ketua Ir. Subhan Syarief MT sehingga sayatidak ada kedudukan di DPP Inkindo KalSel periode 2008 2010saya diangkat sebagai Sekretaris, Ketuanya Ir. H. Ifansyah Noor,bendaharanya sdr. Ir. Sri Lusiati (Hasil Musprovlub Desember2008 No. 02/TapMusprovlub/2008, tanggal 18 Desember 2008)periode 2008 2010 sebagai Sekretaris, Ketuanya sdr. Ir.

Tahun2007 2008 (PAW) Periode Ketuanya Sdr. Ir. SUBHANSYARIEF, MT sebagai Seketaris. Tahun 2008 sekarang sebagaianggota Biasa ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi Inkindo KalSel mulaitahun 1992 sebagai Anggota biasa namun sebelumnya tahun 1982s/d 1990 bekerja sebagai Staf Asosiasi INKINDO Kalsel ;Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu terjadinya Mositidak percaya dari sekelompok anggota INKINDO Kalsel kepadaKetua Sdr. Ir.

Penggugat Ir.SUBHAN SYARIEF, MT/Terdakwa dinyatakan Kalah, TingkatBanding juga kalah serta di tingkat Kasasi juga kalah dan HasilMusprovlub dinyatakan SAH ;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai PAW Sekretaris DPPINKINDO Kalsel periode 20072008 tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris DPP INKINDO Kalsel Periode 20072008 (PAW) adalah menjalankan fungsi Administrasi OrganisasiINKINDO seperti Menandatangani Kartu Anggota Inkindobersamasama dengan Ketua serta menyelenggarakan suratmenyurat lainnya

H.Ifansyah Noor selaku Ketua DPP Inkindo KalSel periode20102014, saksi hanya sebatas hubungan organisasi diINKINDO sebagai anggota Inkindo Kalsel (mantan BendaharaDPP Inkindo Kalsel Priode Periode 20072008 / PAW) KetuanyaSdr. Ir. SUBHAN SYARIEF. MT ;Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi INKINDO Kalselsemenjak tahun 1993, Periode 2007 2008 / PAW sebagaiBendahara, Ketuanya Ir. SUBHAN SYARIEF. MT, Seketaris M.SYAHRANI, Ketua BSAP DPP INKINDO Kalsel, periode 2007 2008 (PAW) adalah Sdr.

MT hingga ke Tingkat Kasasi diMahkamah Agung dengan Putusan MA Nomor 2565/K/Pdt/2011,tanggal 13 Maret 2012 yang menolak Gugatan sehingga,Musprovlub tanggal 18 Desember 2008 sianggap SAH;Bahwa bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai BendaharaDPP INKINDO Kalsel hasil PAW adalah mengelola KeuanganOrganisasi menyeluruh seperti mengumpulkan uang iurananggota sebesar Rp 600.000, pertahun untuk anggota golongankecil dan untuk golongan besar Rp 1.200.000, pertahun.

ANGGOTA DPRDdinyatakan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa (SK PAW AnggotaDPRD) termasuk dalam ruang lingkup politik sehingga tidak menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;5.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objek sengketaTata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

yangmenjadi obyek sengketa (SK PAW Anggota DPRD) termasuk dalam ruanglingkup politik sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya;6.

Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Terguggat Nomor 390 Tahun 2013tanggal 01 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang (sama dengan SK PAW yang menjadi objek sengketa dalamperkaraperkara TUN tersebut diatas) adalah bukan merupakan objeksengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi ketentuan Pasal angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;B.

Undangundang mengikat Gubernur untuk mengeluarkan keputusanperesmian PAW anggota DPRD;. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidakberwenang secara absolute untuk mengadili perkara a quo, karena objeksengketa perkara a quo bukan merupakan Objek Sengketa Tata UsahaNegara;.

diwakili oleh DPCPDI Perjuangan Pati tidak mampu berpikir objektif lagi, sehingga denganberbagai macam cara dilakukan agar Para Penggugat I, II dan II dikeluarkandari keanggotaan PDI Perjuangan serta dipecat dari keanggotaannya sebagaiAnggota DPRD Pati;1314Bahwa usaha DPP PDI Perjuangan melalui DPC PDI Perjuangan Pati untukmengeluarkan Penggugat I, II dan HI dari keanggotaan DPRD Kabupaten Patidiwujudkan dengan Surat DPC PDI Perjuangan Pati kepada Pimpinan DPRDKabupaten Pati berupa surat permohonan PAW

PimpinanDewan karena permohonan tersebut tidak berdasar, sebab Penggugat I, II dan IItelah diaktifkan kembali sebagai Anggota PDI Perjuangan, melalui SuratPerdamaian antara Penggugat I, II dan III dengan pihak DPP PDI Perjuangansaat gugatan perdata yang dilayangkan oleh Para Penggugat di PengadilanNegeri Semarang;Bahwa Surat DPC PDI Perjuangan Pati yang dilayangkan kepada PimpinanDPRD Pati tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Tengah;Bahwa oleh karena Pimpinan DPRD Kabupaten Pati menolak surat PAW

Putusan Nomor. 235 K/TUN/201519202122Gubernur terhadap anggota DPRD harus atas usul dari pimpinan DPRD yangbersangkutan;Bahwa selain belum ada usulan dari pimpinan DPRD Kabupaten Pati tentangusulan pemberhentian Penggu gat I, II dan III, juga hal yang harus dicamkan olehTergugat adalah bahwa tidak diresponnya permohonan PAW dari DPC PDIPerjuangan Pati oleh Pimpinan Dewan karena surat pemberhentian Penggugat I,I dan UI dari keanggotaannya di PDI Perjuangan, telah dicabut saat ParaPenggugat mengajukan

Suratpencabutan itu dituangkan dalam perjanjian damai antara Para Penggugat denganpihak DPP PDI Perjuangan, sehingga Pimpinan DPRD menganggap bahwausulan PAW dari DPC PDI Perjuangan tidak beralasan secara hukum;Bahwa ternyata alasanalasan serta dasardasar sebagaimana yang diuraikan padapoin 20 tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugat serta mengabaikanketentuanketentuan hukum yang terkait dengan prosedur pemberhentiananggota DPRD.

tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 khususnya Pasal 103 ayat(1), (3), (5) dan (8);Bahwa pertimbangan yang dituangkan dalam surat keputusan (objek perkara)yang dikeluarkan oleh Tergugat khususnya pada poin menimbang huruf a,dimana secara jelas dasar dari dikeluarkan putusan tersebut sematamatadidasarkan pada Surat dari Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tentang PAW