Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subbagpam subagiani sabagian subagia subagan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 97/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat:
ERWAN MURSIDI, S.Pt.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
86 — 70
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Sekretariat DaerahKabupaten Bengkulu Selatan ;4. DODDY ARIES, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan PerundangUndangan, SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;5. RESMAN HADI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPeraturan Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum,Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No. 97/G/2019/PTUN.BKL6. RAYSAN BUDI WIBOWO, S.H., Staf Bagian Hukum,Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ; dan7.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2007 — Putus : 21-06-2007 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 4/G.TUN/2007/PTUN.YK
Tanggal 21 Juni 2007 — - SUDIYARSO - BUPATI GUNUNG KIDUL
84 — 39
  • PUTUS ANNOMOR: 04/G.TUN/2007/PTUN.Yk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedungyang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor 66Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamperkara antara : SUDIYARSO Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Staf SubBagian Keuangan pada Dinas Pertanian TanamanPangan dan Perikanan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 04-04-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 22 Februari 2017 — DARUL QUTNI, SE vs GUBERNUR PROVINSI SUMUTERA SELATAN
64 — 145
  • ., M.Si, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSetda Provinsi Sumatera selatan ;FAHRU NASOR, SH., Jabatan Kepala Sub BagianSengketa pada Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan 5 992 ne ne nee. M.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 25-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 79/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
BAMBANG SURYADI, M.Pd.
Tergugat:
BUPATI BENGKULU TENGAH
92 — 45
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Dan Penyuluhan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bengkulu) Tengah, pekerjaanAparatur Sipil Negara;4.
Pengadilan PTTUN SURABAYA
Register : 20-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 197 / B / 2019 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Oktober 2019 —
86 — 48
  • ., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; ++ nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn7. VITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSUrabaya 22 o= ene noe nee nnn eon nnn en nnn ene ene8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya ; 2 noe ne nnn nnn one nen nee nee nee ne9.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA diwakili oleh : MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
210 — 181
  • (Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum KementerianPerhubungan);5. Ratry Febriana Amin, S.SIT., M.Sc. (Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat danKereta Api, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara, Kementerian Perhubungan);6. Agustinus Firllanto, S.H. (Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan);7.Niko Arief Setyawan, S.H. (Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan);8. Dwi Kurniawan, S.T.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pen.TPK/pk/2015/PN.Bgl
Tanggal 7 September 2015 — NURLIA GANEWATI Binti ABDUL MUTHOLIB
113 — 104
  • Kelurahan Pasar Baru Kecamatan TelukSegara Kota Bengkulu,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikanketerangan sebagai saksi ; Bahwa saksi sudah pernah diperiksa pada penyidik Polres kotaBengkulu dan keterangan tersebut adalah benar ; Bahwa saksi diangkat sebagai Kabag Umum PDAM Tirta Dharma KotaBengkulu sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang yangbertugas mengkoordinir 4 (empat) sub bagian, yaitu : SubbagianKepegawaian, Subbagian
    Umum, Subbagian Pembelian dan SubbagianGudang; Bahwa PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu merupakan perusahaandaerah milik Pemerintah Kota Bengkulu yang didirikan berdasarkanPerda No : 01/I3/HUK/1974; Bahwa mulai bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 pihakpenyedia tawas adalah PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
868 — 371
  • dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;c. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakanPIMPINAN 772 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnnd. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tandapenghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawal;e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaanprogram dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, SubBagian
    Putusan Perkara No.19/G/LH/2019/PTUN.BDGc. merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal danpelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; won a nnn nnn anna nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn a =d. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tandapenghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalamrangka meningkatkan kesejahteraan pegawal;e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaanprogram dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, SubBagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — RUSMAYANI
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simon Patabang, M.M. selaku Kepala Bagian Umum padaSekertariat DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : SK. 821.201, tanggal 25Januari 2008 dan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkanSurat Keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : 1.6 tahun2010, tanggal 28 Januari 2010, tersangka Paulina Ayomi Selaku Kepala SubBagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2008serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan TersangkaYohanis Eluay, S.H. selaku Ketua DPRD
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 21-01-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG.
Tanggal 31 Mei 2016 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM. Melawan I. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA
156 — 91
  • ., MM;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum SETDA Provinsi JawaTengah; Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 4. Nama : AGUS CAHYONO, SH; Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum padaBiro Hukum SETDA Provinsi JawaAlamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang; 5. Nama : KABUL SUTRIYONO, SH; Jabatan =: Kepala Subbagian Hak Asasi Manusiapada Biro Hukum SETDA ProvinsiJawa Tengah; Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang; 6.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 12-01-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-10-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 2/G/2015/PTUN.JBI
Tanggal 25 Maret 2015 — SITI HOMSATUN vs. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI
217 — 162
  • Saksi BADRUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mulai dinas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat sejak akhir Tahun 2012;Bahwa saksi bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat di bagian Tata Usaha (TU) dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha;Bahwa Penggugat sebagai bendahara rutin atau bendahara pengeluaran diKantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Bahwa saksi masuk bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 253/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat I : Yaman Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat II : Baharuddin Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat III : Muh. Tahir Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat IV : Syaharuddin Bin Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat V : Syahabuddin Bin Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VI : Hajra Binti Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VII : Hasna Binti Ali Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : Fatimah Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Hijri Binti Rahimi Katto Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat X : Muaddibah Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XI : Kisman Yusuf Bin Yusuf Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XII : Martang Yusuf Bin Yusuf Diwakili Oleh : Saharuddin, SH.
Pembanding/Penggugat XIII : Sudarna Yusuf Bin Yusu
60 — 45
  • Kepala Bagian Hukum dan Perundangundang Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaParepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Parepare No. 34/SK/HK/02/2019/PN.Pre padatanggal 21 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I semula Tergugat ;2.
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Perceraian
Register : 18-03-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PA BOGOR Nomor 338/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 29 September 2015 — - VIVI APRIYANI BINTI AGUS RASYID - MULYANA BIN ENCEP SUPENA
34 — 16
  • Berdasarkan konfirmasi padaSabtu, 2 Mei 2015 kepada Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan danPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementrian PertanianRepublik Indonesia, PENGGUGAT masih berstatus sebagai PNS pada SubBagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian dengan pangkatgolongan terakhir 3b. Karena menginginkan perceraian, PENGGUGATmengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS per 5 Februari 2015. Suratpengunduran diri tersebut sampai saat ini belum diproses.
    Bahwa, fakta yang sebenarnyaadalah PENGGUGAT sudah menyampaikan langsung permohonanpengunduran diri PENGGUGAT dan juga menyampaikan surat permohonanpengunduran diri PENGGUGAT kepada atasan langsung PENGGUGAT,lbu Naniek Suryaningsih, Kepala Subbagian Data SDM danKetenagakerjaan Pertanian pada bulan Januari 2015, yang menyatakanpertanggal 5 Februari 2015 PENGGUGAT mengundurkan dari dari PNSKementerian Pertanian.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 26-05-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2014 — H. ASEP MARYANTO, Dkk VS 1.KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT, 2. PT. ELVA PRIMANDIRI
152 — 123
  • Ida Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukumdan HAM pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 4. Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
152 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;4. CHOLIK HIDAYAT, S.H., M.PSDM., jabatan Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;5. Dr. MUHAMMAD RIZKI, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada BagianHalaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Jawa Timur;6.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 12-01-2011 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 02/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 7 April 2011 — H. YUSNIN, S.Sos. M.Si, VS BUPATI MUSI BANYUASIN
64 — 33
  • Muba, sehingga dengandiberhentikannya Penggugat tidak mengalami kekosonganjabatan yang ditinggalkan oleh Penggugat denganmenunjuk Pelaksana Tugas (PLT) yaitu Kepala SubBagian Penyelesaian Batas Setda Kab. Muba, yangsetingkat lebih rendah dari Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatanangka 9 huruf b dan c adalah tanggungjawab dan tugasyang dipegang Penggugat terdahulu telah diserahkan2112.13.benar, ??.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 07-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — GUBERNUR JAYAPURA VS JAMILA YUSTINA KARUBABA., DKK DAN PETRUS HERMAN MANSARAI, DKK;
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;JUADI A.R., S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianTelaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro HukumSetda Provinsi Papua;LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua;ELSIUS F.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
77 — 60
  • (Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;HATONI, S.H., (Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumHalaman 3 dari80 halaman Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUNJKTSetditien Pengelolaan WHutan ProduksiLestari);8. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;9. AGUS WARSITO, S.H.,M.H. (Staf BagianHukum dan Kerjasama Teknik SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari);10. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H.,M.H. (StafBiro Hukum) ;11.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
101 — 46
  • PtsNasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemintaan tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
    sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
108 — 60
  • ., Jabatan Kepala Subbagian Bantuanhukum II, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat ;Mulyanto, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan HukumI, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; Dyah Kisworini, S.H., Jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum