RIAU RANCANG BANGUNLAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

,ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada kantor hukum Elly Yanti & Rekan yangberlamat di Jalan Salak II No.115 RT/RW 003/017, KelurahanKuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi SumateraBarat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tanggal 8 Pebruari 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LIMA PULUH

Penggugat:
KHAIRUL FAJRI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Penggugat:
RIO HIDAYAT
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

KHARISMA SEJATI,Dkk : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

IWAN ROHMAN HARAHAP, SH ;masingmasing sebagai Advokat, Berkewarganegaraan Indonesia,Berkantor pada Kantor Hukum & Konsultan Hukum MATAKEADILAN di Jalan Bromo No. 81 Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus No : 021/SKMT/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus2014, Selanjutnya disebutSCDAQAL... ee eeececesececsseceesseceesteceesaeeeeneeeenseeeaes PENGGUGAT ;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN KONSTRUKSI JALANDAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENLABUHANBATU UTARA ; Berkedudukan di Jalan Lintas SumateraDamuli

dukungan AMP tersebut dijadikan sebagaipersyaratan quad nood ketiga objek sengeta adalahjuga cacat hukum karena Penggugat dalam mengikutidan menjadi peserta lelang pada pekerjaan yang disebutdiatas telah melampirkan dukungan AMP (AsphaltHalaman 17 dari 67 hal.Put.76/G/2014/PTUN.MdnMixing Plant) karenanya secara hukum ketiga objeksengketa haruslah dibatalkan ;e Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggarPerka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang ETenderingBAB II huruf g, yang redaksinya dikutip sebagai PPK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

., selaku Advokat /Penasehat Hukum pada kantor ATTORNEY ATLAW HAMID KAMAR & ASSOCIATES yangberalamat di jalan Tuanku Nan Renceh,Kec.Lubuk Basung, Kab.Agam, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2020Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq Kepala DinasPertanian Kabupaten Agam Cq PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada KegiatanPekerjaan (Pembangunan Peningkatan JalanProduksi Perkebunan Nagari Duo KotoKecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam),yang beralamat

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Syarat Umum dalamketentuan Surat Perintah Kerja pada poin 22 huruf a dan b yang padapokok nya menyatakan Pembayaran hanya dilakukan setelahpekerjaan 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahanpertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK dalam kurun waktu 7(tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran daripenyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayarankepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar(PPSPM).7.

prestasi tapi tidak sebagaimanamestinya; atau melakukan halhal yang tidak boleh/dilarang dalam perjanjian;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukaningkar janji Karena melanggar Syarat Umum dalam ketentuan Surat PerintahKerja pada poin 22 huruf a dan b Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor:520.2/08/BKKPPSPP/2018 tertanggal 13 September 2018 yang berbunyiPembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan 100% (seratus persen) danberita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan; dan PPK

ANUGRAH MOTOR- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

/PPK/BPMPD/2015,Tanggal 19 oktober 2015Adalah sah dan mengikat secara hukum.Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat yaitu :Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2016/PN MreNomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140

PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,SPK No. 140/24/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.10.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat:4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9.Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10.

Nomor : 140/31/SPMK/PPK/BPMPD/2015,b. Nomor : 140/35/SPMK/PPK/BPMPD/2015,c. Nomor : 140/39/SPMK/PPK/BPMPD/2015,d. Nomor : 140/40/SPMK/PPK/BPMPD/2015,e. Nomor : 140/26/SPMK/PPK/BPMPD/2015,f. Nomor : 140/27/SPMK/PPK/BPMPD/2015,g. Nomor : 140/29/SPMK/PPK/BPMPD/2015,h. Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,i. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,k.

Nomor : 140/23/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9. Nomor : 140/24/SPMK/PPK/BPMPD/2015,10. Nomor : 140/25/SPMK/PPK/BPMPD/2015,11.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016 VS PT. SURYA EKA CIPTA;

PUTUSANNomor 564 K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN' POLITEKNIKKESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016,tempat kedudukan di Jalan Taman Pendidikan Nomor 36 KotaGorontalo;Selanjutnya memberi kuasa kepada:Firmansyah, S.H., M.H.;Pipit Suryo P. Wibowo, S.H., M.H.;Purnama, S.H., M.H.

Dasar Hukum dan Objek GugatanAdapun yang menjadi Objek dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahSurat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada pekerjaanPembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo TahunAnggaran 2016 mengenai:1.Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun2016, Nomor PL.01.02.13621.2016, tertanggal 10 Agustus 2016, yangditerbitkan oleh Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai ObjekGugatan (Pertama);.

Dalamkonteks pengadaan barang/jasa pemerintah pengertian resmi tentangkontrak disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4Tahun 2015 yaitu "Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK denganPenyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Putusan Nomor 564 K/TUN/2017Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan2.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:3.1.

Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan3.2. Kontrak Kerja Nomor PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.

,
Terbanding/Tergugat : PPK Politeknik Kesehatan Banjarmasin.

Penggugat:
Yudawati
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUTR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat PembuatKomitmen (PPK), Pembangunan JalanPoros Kabupaten Lampung Selatan,beralamat di JI. Mustafa Kemal No. 21Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,selanjutnya disebut TERGUGAT;2. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), kantor Cabang Palembang, beralamat di JI.Kapten A.

Jika Penyediamengajukan perubahan desain terhadap usulan desain dalam dokumenpenawaran, maka harus mendapatkan Surat Pernyataan TidakKeberatan (NOL) dari PPK dan harus dibuat dalam Addendum Kontrakterhadap desain. Prosedur tentang perencanaan teknis harusmenggunakan Standard Bina Marga atau AASHTO atau AusRoad atauJISyang masih berlaku.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 yang menyatakan "Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepadaPenyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), TERGUGAT meminta kepada PENGGUGATuntuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

HUTAMA KARYA (PERSERO) dan pihakTERGUGAT yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK. Oleh karena itugugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatanc.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan c.q.

HUTAMA KARYA(PERSERO) dan pihak TERGUGAT yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK,maka tidak ada keharusan bagi PENGGUGAT untuk menarik Pengguna Anggaran danPokja ULP sebagai pihak dalam perkara aquo.

NELE BARU
Tergugat:
KADIS PU KAB LEMBATA Cq PPK Proyek Peningkatan Jln Tapobaran Atanila

Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejakmasa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikanpekerjaan.3.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekenaan.Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pat.G/2020/PN Lbt Pointb:Dalam hal keterlambatan pada angka 42.c PPK setelah dilakukan rapatbersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsungmemutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.16.Bahwa memang benar pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikanteguran

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikankonsiderans menimbang point 37 dalam Keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014dengan PT.

Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila Multi Years Nomor : 015/PT.NB/V1I/2015, tanggal 20 Juni2015 ,Perihal Usulan Pergantian GS (General Superintendentsa),selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T6 ;7.

Fotocopy sesuai dengan asli surat dari PT Nale Baru kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan TapobaranBalurebongAtanila Multi Years Nomor : 016/PT.NB/VI/2015, tanggal 23 Juni2015, Perihal Penyampaian, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T7 ;8.

Penggugat:
Zuheldi
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam, Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SYAHRIZAL PANElawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten SiakPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU KANDIS KABUPATEN SIAK

Sak.PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALANTOL PEKANBARUKANDIS KABUPATEN SIAK;selanjutnya disebut sebagai TERMOHON Il;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri IndrapuraNomor 17/Pdt.G/2018/PN.Sak tanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar saksisaksi;Setelah memperhatikan bukti surat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal04

TENTANG ALAMAT TERMOHON II1.Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah keliruterhadap Alamat/kedudukan TERMOHON Il, dengan tegas TERMOHON IIsampaikan kepada Pemohon bahwa sejak Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Kandis ditugaskan olehMenteri Pekerjfaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Termohon Iltidak pernah berkantor di Jalan Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai,Pekanbaru, Provinsi Riau; Bahwa Alamat TERMOHON Il, dapat dibuktikan dengan datadatapermohonan

PUTRA SIKKA MANDIRI vs KEPALA BANDAR UDARA GEWAYANTANA LARANTUKA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KP.309/19BM/07/GWT2009, Tanggal 4 = Juli 2009, tentangPenetapan Hasil Pelelangan Pekerjaan PemotonganTanah dan Pematangan Persiapan PerpanjanganLandasan Pacu Tahap I (Target 208.800 M MP)138.227 M, Lokasi Bandar Udara Gewayantana = Larantuka Tahun Anggaran 2009 jBahwa Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / PejabatPembuat Komitmen (PPK) Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.

Citra Sarana Rayaberada pada peringkat 8 nilai penawaran tertinggisenilai: Rp. 6.173.560.000 milyard ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa PenggunaAnggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)10Bandar Udara Gewayantana Larantuka No.KP.309/19 BM/07/GWT2009, tanggal 4 Juli 2009,Tentang Penetapan Hasil Pelelangan PekerjaanPemotongan Tanah dan Pematangan PersiapanPerpanjangan Landasan Pacu.

Citra Sarana34Raya sebagai pemenang lelang, sesuai dengan SuratKuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Bandar Udara Gewayantana LarantukaNo.

Pimpinan BPDGapensi, Nomor : 14/PSM PT/PNGS/TIX/2009,Tanggal 5 September 2009 (sesuai denganaslinya)Foto copy surat Direktur Utama PT Putra53Sikka Mandiri yang ditujukan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) / Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) pada Bandar Udara Gewayantana Larantuka, Nomor : 09/PT.PSM/SGH/VII/2009,Tanggal 7 Juli 2009, Perihal : SanggahanAtas Penetapan Pemenang Lelang (sesuaidengan aslinya) : Bukti P.23: Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bandar

Citra Sarana Raya, No. 103,Tanggal 26 September 2007 (sesuai denganaslinya) ;T11: Foto copy surat Direktur Utama PT.Putra Sikka Mandiri yang ditujukan kepada57Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada Bandar UdaraGewayantana Larantuka, Nomor09/PT.PSM/SGH/VII/2009, tanggal 7 Juli 2009,Perihal : Sanggahan Atas PenetapanPemenang Lelang(sesuai(sesuai dengan aslinya) ; Bukti T12: Foto copy surat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Bandar Udara Gewayantana

MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III WANCI

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Kegiatan pekerjaan Irigasi Sawah Radina Padang MaranJorong Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang KecamatanPalembayan Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Lbb.Setelahn membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukBasung tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Lbb tentangpenunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;Setelahn membaca

Bahwa berdasarkan ketentuan pada Syarat Umum dalam ketentuanSurat Perintah Kerja pada poin 22 huruf a dan b yang pada pokok nyamenyatakan Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan 100%(seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaanditerbitkan; dan PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahpengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudahmengajukan surat permintaan pembayaran' kepada PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);.

PRIMA MARINDO NUSANTARA MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DINAS BINA MARGA PROPINSI RIAUPT. MODERN WIDYA TEHNICAL

Bahwa objek gugatan aquo telah bersifat final pada tingkatPejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah Kelompok Kerja(POKJA) menyampaikan hasil pelelangan kepada PejabatPembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar dibuatkannya objekgugatan, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dariinstansi/pejabat tertentu tekait pengadaan barang/jasa, baikHalaman 6 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian suratkeputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan

Memerintahkan TERGUGAT ~~ untuk menangguhkan/menundapelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidangpembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No.620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal : PenunjukanPenyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan SepahatSei.Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina MargaProvinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal:Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan JalanSepahatSei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;3.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat PejabatPembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatanDinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TINGSPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa KegiatanHalaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.Peningkatan Jalan SepahatSei. Pakning (DAK) tanggal 26 April.

Il Int 1:Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPk)bidang pembangunan dan peningkatanDinas Bina Marga Provinsi (Tergugat)kepada PT. Modern Widya TehnicalHalaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.2.3.4.Bukti T. Il Int 2Bukti T. Il Int 3Bukti T.

CITRA PRIMADONA PERKASATERGUGATPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) STAIN JURAI SIWO METROTERGUGAT INTERPENSIPT. PUTRI TUNGGAL PERDANA

., keduanya kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukumpada Kantor POSBAKUM MK LAWYERS/Kantor Advokat,beralamat di Jalan MHasanudin No. 18 Teluk BetungBandar Lampung ; Selanjutnya disebut sebagaiHal 1 dari 42 hal No:22/G/2010/PTUN BL~ PENGGUGATMELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) STAIN JURAI SIWO METRO,Berkedudukan di Jalan KI.

seluas 600M2 Stain Jurai Siwo Metro tahun Anggaran 2010 Nomor23/CPP KM/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 (Fotocopydarifotocopy); Hal 15 dari 42 hal No:22/G/2010/PTUN BLMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannyaTergugat telah mengajukan bukti bukti berupa Fotocopy, suratsurat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T1sampai dengan bukti T28 dan telah dicocokan dengan asli atauFotocopynya di Persidangan, sebagaiberikut; ++ eee ee eee eeeBukti T1: Surat Penetapan Pemenang lelang dari PPK

kepadaPanitia Lelang Nomor: 120/KPA/2010 tertanggal8 September 2010 (Fotocopy sesuai denganaslinya); Bukti T2: Surat Jawaban atas Sanggahan PPK kepada PT.Citra Primadona Perkasa (Fotocopy sesuai denganaslinya); Bukti T3Surat Jawaban atas Sanggahan Banding dariKementrian Agama Nomor:SJ/B.V1I/3/KS.01.1/1188/2010 tertanggal 2 Agustus2010 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)(FAXIMILIE) ; Bukti T4: Surat Penetapan Evaluasi Ulang Nomor:Spi.13/KII/KM.00/1508/2010 tertanggal 5 Agustus2010 ( Fotocopy sesuai

) STAIN JuraiSiwo Metro sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehinggaPejabat Pembuat Komitmen (PPK) STAIN Jurai Siwo Metro yangbertanggung jawab atas keputusan yang diterbitkannya, dengandemikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugatadalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) STAIN Jurai Siwo Metrokarena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebutdi atas maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) STAIN Jurai SiwoMetro yang menerbitkan atau dapat menerbitkan obyek sengketa,oleh karenanya

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) STAIN Jurai Siwo Metro No: 120/KPA/2010tertanggal 08 September 2010, perihal Penetapan PemenangPelelangan atas kegiatan/pekerjaan pembangunan~ gedunglaboratorium lanjutan lantai II dan III seluas 600 MSTAIN Jurai Siwo.

- REZA VELLY ABIDIN- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar Lingkungan Pemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong pada Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung selaku Pengguna Anggaran

., Jorong Muaro Gambok, Kenagarian Muaro,Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 02/SK/Pdt/2014/PN.MR tanggal 6 Maret2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar LingkunganPemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PembangunanSaluran Drainase dan Goronggorong pada Kantor DinasPerkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung, beralamat di JalanIr. H.

Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia