:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/136/AD/K/I02

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/228

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwaunsure pertama setiap orang, Pengertiansetiap orang, dalam ilmu hukum Pidana adalah menunjuk kepada orangsebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dankewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi danjuga barang bukti dalam persidangan, dan keterangan Terdakwa sendiridalam persidanngan, dapat diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidanasebagaimana tersebut dalan surat dakwaan Jaksa

IDONG bin Marsus:21Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui danmembenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat DakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang bahwa mendasari pada fakta fakta tersebut diatas,majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama setiap orang telahdapat dibuktikannya, adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkanatas perbuatanya, mejelis hakim akan mempertimbangkan setelahmejelis mempertimbangkan unsur unsur pokok dari pasal Dakwaantersebut;Ad. 2.

Unsurtanpa hak ataumelawan hukum.Menimbang. bahwa pengertian tanpa hak atau melawan adalahmelakukan suatu perbuatan tanopa kewenangan atau dasar hukum yangsah ataum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi jugabarang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dapatdiperoleh fakta fakta sebagai berikut ;Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap oleh para saksi padahari kamis, tanggal 1 Agustus 2013, padajam 18.30 WIB di Pelabuhanpasar

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yangObscuur Libel atau kabur/tidak jelas, karena gugatan tidak menguraikandengan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tidak meguraikandengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat Il,serta tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari mengapa TergugatIl turut sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo;b.

PN KinTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengajukan eksepsitentang Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Obscuur libel atau kabur/tidakjelas dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan atau tidak menguraikandengan jelas mengenai hubungan hukum atau kepentingan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, serta Para Penggugat tidak menguraikan faktafakta hukum yang mendasari

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukanwanprestasi atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi hanya meminta mengganti kerugian kepada Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV yang menjelaskan suatusurat Gugatan haruslah disertai kesimpulan, dasar hukum, dan kejadian atauHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN KInperistiwa yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo menjadi Kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat formil gugatanyaitu:Halaman 3 dari 6 Putusan No 409/Pdt.G/2022/PA.Tbn Menyebut dengan jelas dan tegas subyek yang ditarik sebagaiTergugat; Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugat atau fundamentumpetendi berupa penegasan dasar hukum (rechtgrond) dan dasar peristiwa(feitelijk grond) yang mendasari

No.77/Pdt.P/2019/PA.LssMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan paraPemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah pada pokoknyaadalah pada tanggal O6 Januari 2012, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lanipanipa,Kecamatan Katoi, Kabupaten Lasusua Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,pada saat pernikahan, Pemohon dan Pemohon II tersebut, dinikahkan olehImam bernama M.

berikut :Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah di PengadilanAgama Banjarnegara, untuk menikah anak yang bernama :Nama Anak Pemohon, lahir tanggal 10 Juli 1998 , umur 14 tahun bulan , AgamaIslam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Banjarnegara ;Agar dapat dinikahi oleh calon suami yang bernama :Calon Suami Anak Pemohon ,lahir tanggal 27 Juli 1986 , umur 26 tahun bulan ,Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal KabupatenBanjarnegara;Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasar fakta hukumsebenarnya yang mendasari gugatan Para Penggugat bermula dariperbuatan wanprestasi Penggugat ! yang tidak melaksanakankewajibannya dalam perjanjian kredit dengan Tergugat;3.2.

Bahwa dikarenakan hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu perjanjian yaitu perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat, dan Penggugat telah Wanprestasi dengan demikian gugatanPara Penggugat tidak jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut harusdinyatakan ditolak dan dikesampingkan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;.

Penggugat II tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan Ferror InPersona;5.1.5.2.Bahwa yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalahPerjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana perjanjiankredit Nomor 0000041/PK/02226/090010413 tertanggal 16 April 2013 yangtelah dilegalisasi oleh Maudy Lunel Pongtuluran Notaris di KabupatenBandung pada tanggal 16 April 2013 sehingga pihakpihak yang terkaitdalam permasalahan ini adalah Nani Nasrudin sebagai debitur dansuaminya Robby Gunaedi

kebanyakan saksi lebihdekat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2)KUHAP terdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwatersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

kebanyakan saksi lebih dekat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPterdakwa dapat diadili di Pengadilan Negeri Semarang , perbuatan terdakwa tersebutdilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :e Berawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI) tertanggal 5September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungan konsumsigaram yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPM yang terjadidi Kabupaten Pati ;e Bahwa mendasari

yang di wajibkan,yaitu memperdagangkan padangan yang tidak memenuhi standart mutu yangditetapkan sesuai yang diperuntukannya dan karena karena terdakwa ditahan diRutan Semarang dan kebanyakan saksi lebih dekat di wilayah hukum PengadilanNegeri SemaBerawal adanya surat dari Direktur Micronutriet Initiative (MI)tertanggal 5 September 2012 yang melaporkan bahwa terjadi penurunan kandungankonsumsi garam yodium yang tidak sesuai dengan standart SNI minimal 30 PPMyang terjadi di Kabupaten Pati ;Bahwa mendasari

Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat a quo tidak menjelaskan dasar hukum(rechts ground) yang mendasari suatu peristiwa munculnya gugatan a quo,Penggugat sama sekali tidak menyebut Pasal undangundang mana yangdilanggar oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat III;Selain itu pula dalil gugatan Penggugat terdapat kontradiksi (salingbertentangan), dimana Penggugat telah menyampaikan 2 (dua) peristiwahukum yakni adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (vide Poin 2 gugatan)dan peristiwa perbuatan melanggar hukum

membingungkan apakah gugatan a quo merupakan gugatanWanprestasi (default) sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdataatau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigate daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa sejalan dengan doktrin Sarjan Hukum M.Yahya Harahap, S.Hdalam buku Hukum Acara Perdata, Halaman 449, diterbitkan oleh SinarGrafika, yang pada pokoknya menerangkan :"Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

apabiladasardasar ataualasanalasan yang mendasari gugatan (posita) tidak mendukung atautidak berkaitan atau tidak relevan sama sekali dengan apa yang dituntut(petitum).10.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat tidak menjelaskandalam posita Gugatan mengenai perbuatan melawan hukum apa yangtelah dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian apa yang ditimbulkan dankausalitas antara perbuatan Para Tergugat dengan kerugian Penggugat.Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas danmengadaada

URAIAN KERUGIAN YANG DIDERITA TIDAK JELAS DAN URAIANATURAN YANG DILANGGAR JUGA TIDAK JELAS; Bahwa dasardasar atau alasanalasan yang mendasari gugatan (posita)tidak mendukung atau tidak berkaitan atau tidak relevan sama sekalidengan petitum gugatan; Bahwa Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apayang telah dilakukan Tergugat dan kerugian yang ditimbulkan dandemikian pula kausalitas antara keduanya, sehingga hal yang demikianmembuat surat gugatan Penggugat kabur dan mengadaada;Menimbang

Bahwa tanah obyek sengketa gugatan perlawanan pelawan in casu,adalah eks.obyek perkara dan Putusan Pengadilan terdahulu, yang disatusegi adalah tidak jelas alas hak (Recht Title) apa yang mendasari gugatanperlawannya, sedangkan dilain segi bahwa tanah terperkara telah terlebihdahulu berstatus hukum sebagai tanah hak milik pihak Terlawan (Penggugat asal), sehingga status hukum tanah terperkara/obyek gugatanperlawanan pelawan telah terlebin dahulu ditetapkan oleh PengadilanTinggi dan Mahkamah Agung

Eks.obyek Eksekusi Putusan),namun bukan pihak dalam Putusan terdahulu, dan tidak menguasaitanah obyek sengketa sejak saat pemeriksaan perkara semula sampaidengan saat peninjauan setempat (PS) oleh Hakim Majelis, bahkansampai dengan saat Eksekusi putusan terdahulu, sehingga alasandiberitahukannya teguran (Aanmanning) kepada pihak berperkaraterdahulu oleh pihak Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Pelawanmerasa terkejut atas eksekusi adalah justru tidak terkait dengan alas hak(Recht Titel) aoapun yang mendasari

gugatan perlawanan Pelawan atasputusanputusan Pengadilan in casu, oleh karenanya gugatanperlawanan Pelawan in casu Harus ditolak;Bahwa dalil posita angka 12 gugatan Perlawanan Pelawan in casu,adalah tidak benar dan keliru, sebab semata mendasari hubungannyadengan nama seorang yang tercantum dalam Eks. bukti surat TergugatAsal/Terlawan Il in casu, yang telah tercantum dalam Putusan Pengadilanterdahulu dan yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi, namun tidak jelasmenyatakan alas hak hukum (Recht Title

atas kejadian pelaksanaan sita eksekusi putusan terdahulu, sehinggaPelawan in casu hanya mendalilkan jika para Pelawan in casu adalah ahliwaris dari Muhammad Bin Hambali dan hanya mendasari hubungannyadengan nama seseorang yang identik dengan nama MuhammadHambali, yang tercantum dalam simak tanah/Rincik Persil No.12 D1.KohirNo.192 CI. yang terletak di kampung Bontolangkasa no.2 (lama 127),Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, namun tidak menyebutkanletaknya di nama wilayah Desa apa?

sekarang Papera tidak pernah melimpahkan kePengadilan Militer sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 123 ayat1 huruf f Undangundang No 31 tahun 1997 tentang PeradilanMiliter yang mempunyai kewenangan menyerahkan perkaraPrajurit yang melakukan tindak pidana kepada Pengadilam Militeradalah Papera.10.Bahwa dalam persidangan tanggal 7 Pebruari 2014 Oditur Militer11.membacakan Surat Dakwaan baru Nomor : SDAK/165/K/AD/1/2014 tanggal 22 Januari 2014 namun dasar Oditur Militermembuat dakwaan tersebut tetap mendasari

III/12/AD/II/2014 tanggal 26 Maret 2014.: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, OditurMiliter tidak mengajukan Kontra Memori Banding.: Bahwa mengenai keberatankeberatan yang diajukanPenasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, MajelisHakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yangdiperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :1.

SaksiOrce melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada bulanAgustus 2012 umurnya baru 15 (lima belas) tahun.Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang merayu Saksi Orcedengan katakata manis, nanti kalau kamu sudah habis sekolahakan saya nikahi dan iya benar habis sekolah mas nikahi sertadan bertanggung jawab atas perbuatannya adalah merupakanrangkaian kata kebohongan dan bujuk rayu sehingga akhirnyaSaksi Orce mau melakukan ajakan Terdakwa untuk bersetubuhdengannya.MenimbangMenimbangMenimbang20: Bahwa dengan mendasari

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apabilaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingat26tidak dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan Terdakwaakan menjadi preseden buruk dan dapat ditiru oleh prajurit TNIyang lain, untuk itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahandipecat dari dinas Militer.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis

perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1537/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 15Januari 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugatpada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi, karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugatjarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan hingga bertahuntahun/3tahun lamanya, dan puncaknya Tergugat

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari

O189 3 (tiga) unit merk Compaq. 1 (Satu) unit merk Osama.1 (satu) unit TV LG 29 (dua puluh embilan) ince layar datar.1 unit Infocus.unit DVD merk LG.unit Remote DVD.satu1 (satu))))((1 (satu(5 (lima) set kabelkabel penyambung CPU.1(satu) unit kendaraan jenis mobil Avanza warna hitamNopol BA 1602 BM.Majelis berpendapat bahwa karena kewenangan penuntutanpidana terhadap Terdakwa oleh Oditur Militer tidak dapat diterimakarena Terdakwa telah meninggal dunia sehingga pokok perkarabelum diperiksa, dengan mendasari

Pengadilan Tinggi Kendari ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasaPenggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggangHal 3 dr 7 hal Pts No.20/Pdt/2015/PT.KDIwaktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding maka MajelisHakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasanalasanyang mendasari

kabupatenYogyakarta, Pengadilan berpendapt bahwa Pemohon berhak untukmengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mewilayahiKota Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarka bukti P3 (Poto kopi Kutipan Akta Nikah),maka para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon butir 1 dan 2 antaralain adalah Pemohon mohon' supaya Pengadilan Menetapkan anak yangbernama , lahir tanggal 15 Juni 2017 adalah ANAK BIOLOGIS dari ParaPemohon ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari