Ditemukan 2280 data
70 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal KantorWilayah DJP Jawa Tengah ;Kesemuanya beralamat di Kantor Wilayah DJP JawaTengah yang beralamat di Gedung Keuangan NegaraSemarang II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU002/WPJ.10/2017, tanggal 19 Juni 2017;lllL.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Imam BonjolNomor 1 D Semarang;Selanjutnya memberi Kuasa
89 — 62
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Dan HAMSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;2. RAHMAT NURYADIN, SH., MH, JabatanKepala Sub Bagian Produk HukumSekretaris Daerah Kabupaten BaritoSelatan, Alamat Jalan Pelita Raya No.305 F Buntok ;3. EVI KUSUMAWARDHANI, SSTP, Jabatan Kepala Sub.
PT. MULTI KARYA PRATAMA diwakili oleh : MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIV PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
210 — 181
(Kepala SubBagian Advokasi, Biro Hukum KementerianPerhubungan);5. Ratry Febriana Amin, S.SIT., M.Sc. (Kepala SubBagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat danKereta Api, Biro Layanan Pengadaan dan PengelolaanBarang Milik Negara, Kementerian Perhubungan);6. Agustinus Firllanto, S.H. (Staf Biro Hukum, SekretariatJenderal Kementerian Perhubungan);7.Niko Arief Setyawan, S.H. (Staf Biro Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan);8. Dwi Kurniawan, S.T.
217 — 163
Saksi BADRUDIN, menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mulai dinas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat sejak akhir Tahun 2012;Bahwa saksi bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat di bagian Tata Usaha (TU) dan menjabat sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha;Bahwa Penggugat sebagai bendahara rutin atau bendahara pengeluaran diKantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;Bahwa saksi masuk bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung
35 — 16
Berdasarkan konfirmasi padaSabtu, 2 Mei 2015 kepada Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan danPengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementrian PertanianRepublik Indonesia, PENGGUGAT masih berstatus sebagai PNS pada SubBagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian dengan pangkatgolongan terakhir 3b. Karena menginginkan perceraian, PENGGUGATmengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS per 5 Februari 2015. Suratpengunduran diri tersebut sampai saat ini belum diproses.
Bahwa, fakta yang sebenarnyaadalah PENGGUGAT sudah menyampaikan langsung permohonanpengunduran diri PENGGUGAT dan juga menyampaikan surat permohonanpengunduran diri PENGGUGAT kepada atasan langsung PENGGUGAT,lbu Naniek Suryaningsih, Kepala Subbagian Data SDM danKetenagakerjaan Pertanian pada bulan Januari 2015, yang menyatakanpertanggal 5 Februari 2015 PENGGUGAT mengundurkan dari dari PNSKementerian Pertanian.
90 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Pelayanan BantuanHukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Papua;JUADI A.R., S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianTelaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro HukumSetda Provinsi Papua;LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, S.H., jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM pada BagianPelayanan Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi Papua;ELSIUS F.
66 — 38
Muba, sehingga dengandiberhentikannya Penggugat tidak mengalami kekosonganjabatan yang ditinggalkan oleh Penggugat denganmenunjuk Pelaksana Tugas (PLT) yaitu Kepala SubBagian Penyelesaian Batas Setda Kab. Muba, yangsetingkat lebih rendah dari Penggugat;Bahwa gugatan Penggugat pada huruf c alasan gugatanangka 9 huruf b dan c adalah tanggungjawab dan tugasyang dipegang Penggugat terdahulu telah diserahkan2112.13.benar, ??.
155 — 126
Ida Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukumdan HAM pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 4. Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasidan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 7.
84 — 28
., MH,selaku Kepala subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH MigasJakarta Selatan yang ditunjuk sebagai Ahlidalam perkara tindak pidanaMinyak Bumi dan Gas, menyatakan 42 (empat puluh dua) buah jerigenberisi minyak tanah yang disita SatPolair Polres Karimun dari dalamspeedboat (pancung) yang terbuat dari kayu bermesinkan temple merkYAMAHA 40 PK yang dimiliki serta dikemudikan oleh Terdakwamerupakan minyak tanah yang disubsidi pemerintah berdasarkanpembagian kuota per kabupaten/ kotamadya di masingmasing
83 — 47
SUTINAH,SH.M.Hum, Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Bantul ;4, ANDHY SOELYSTYO.SH.M.Hum ; JabatanKepala Sub Bagian Peraturan Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Bantul ;Kesemuanya adalah Warganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahanKabupaten Bantul , yang beralamat di JalanRobert Wolter Monginsidi Bantul Yogyakarta,Telp. (0274)367509.; eeUntuk selanjutnya disebut Sebagai : TE RGUGPengadilan
140 — 228
., M.Hum. jabatan Kepala SubBagian Telaahan Hukum pada Bagian PelayananBantuan Hukum Biro Hukum SETDA ProvinsiPapua;6. LUKAS J. RUMBOIRUSSI, S.H. jabatan KepalaSub Bagian Pengkajian Hukum dan HAM padaBagian Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM BiroHukum SETDA Provinsi Papua;7. ELSIUS F. ARAGAE, S.H., M.H.
HERMOKO FEBRIYANTO, SH
Terdakwa:
INDRA DHARMA ALIAS ACONG ALIAS SUN GO KONG
156 — 113
., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli adalah staf/pegawai negeri sipil di Subbagian Penelaahandan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Kerjasama, Direktorat JenderalAplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi RepublikIndonesia; Bahwa tugas Ahli adalah menganalisis dan memberi bantuan konsultasihukum di bidang informatika; Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah magister hukum dari UniversitasIndonesia (2016), serta berpengalaman sebagai tim penyusun RUUPerubahan
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerapkan Hukum KarenaKeliru Menempatkan Kedudukan Pihak Yang Digugat Sebagai Tergugat ;10.11.12.13.14.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan Judex Factiyang mendudukkan pihak yang digugat dalam perkara a quo sebagaiTergugat , karena sejak semula dari Peradilan Tingkat Pertama tidak adadan tidak dikenal kedudukan Tergugat ;Bahwa Pemohon Kasasi mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) kalipenempatan kedudukan pihak yang digugat sebagai Tergugat dalambagian Tentang Pertimbangan Hukum pada subbagian
232 — 590 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Subbagian dan SeksiHalaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor 398 K/TUN/2016Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Uraian Tugas Urusandan Subseksi pada Kantor Pertanahan;j.
77 — 60
(Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;HATONI, S.H., (Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumHalaman 3 dari80 halaman Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUNJKTSetditien Pengelolaan WHutan ProduksiLestari);8. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;9. AGUS WARSITO, S.H.,M.H. (Staf BagianHukum dan Kerjasama Teknik SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari);10. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H.,M.H. (StafBiro Hukum) ;11.
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
103 — 47
PtsNasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemintaan tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : Umar Assegaf, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ZILZALIANA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : KARDONO, SH
222 — 117
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
FADLI, S.pi sebagai Kepala SubBagian Perencanaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. BenerMeriah.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:02/SE/1985 tanggal 11Maret 1985 dengan nomor Surat Pernyataan PelantikanNomor:Peg.821.4/79/Kpts/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bener Meriah a.n Sdr.
38 — 12
Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabayaberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/5008/436.1.2/2013 tanggal ,22 Agustus 2013 ; Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi berdasarkanPERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan SuratLaporan Mediasi dari sdr.
45 — 10
Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah KabupatenSidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukandan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan danKekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20Nopember 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian
NUNIK ARIYANI, M.Si. memberitahu SOERADJI selaku Kepala SubBagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan terdakwa tersebut serta memerintahkanagar SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari KasDaerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yangdiajukan oleh Sekretariat DPRD ;e Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, ataspersetujuan Terdakwa Dra.
Biasanya pengeluaran kas yang tidak ada SPMU atau SP2D nya inidicatat secara langsung oleh SOERADJI ;Bahwa selaku Staf Subbagian Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Sidoarjosaksi mengetahui perihal adanya peminjaman uang sebesar Rp. 2.604.300.000, dariKas Daerah kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, saksi memang olehSOERADJI pernah diperintahkan untuk mengeluarkan uang dari Brangkas KasDearah waktu itu masih dikelola oleh Bagian Keuangan dan kemudian saksiserahkan kepada Bendahara Sekretariat
Disituapakah strukturnya sama antara yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 29 tahun 2002 dibandingkan dengan 13 tahun 2006 " Kepala daerah selakupemegang kekuasaan pengelolahan keuangan daerah ini melimpahkan kewenangan bukanhanya kepada Sekda selaku coordinator pengelolahan keuangan, bukan hanya kepadaKepala Bagian Keuangan, juga dia tegas disebutkan mempunyaiKOWeNANGAN 000... eee eeeeeeeteeeesteeeeeteeeeeaeskewenangan untuk melimpahkan kepada apa yang disebut dengan satuan keda Kepala SubBagian
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jabatan Kepala SubBagian Hukum Ill, Sekretariat Jenderal ;Hatoni, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangandan Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Bina UsahaKehutanan ;M. Zaenuri, S.H. Jabatan Staf Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal ;Khikmatul Azizah, S.Ag.,M.Hum. Jabatan Staf BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Fransiska Budyanti S. S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal ;Herdianto, S.H.,M.H.