PENETAPANNomor : 713/Pdt.G/2020/PA.Mprex sll yoo Jl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkanPenetapan sebagai berikut, terhadap perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 20 Oktober 1992, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di DesaXxxxx Kecamatan Semendawai

Aripin Adnan untuk disampaikan kepada AdiMuklis bahwa uang fee proyek yang saksi terima dari Zulfikar jangandiberikan kepada anggota Dewan PAW yang baru dilantik itu sajapesannya.Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.e Bahwa Terdakwa Ade Utama anggota Dewan PAW, Terdakwa Mursiminjuga PAW menggantikan Saharuddin.e Bahwa yang menolak terima uang fee proyek sebanyak 10 orang anggotaDewan.e Bahwa mereka yang menolak tidak diberikan uang untuk tahap keduadari saksi secara tegas

Kerinci Periode 20042009 dan saatitu Terdakwa PAW 2007 menggantikan SardinAhmad pamannya Adi Muklis.Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 1 1/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.Bahwa Terdakwa menjadi anggota DPRD Kab.Kerinci dari Fraksi PBR yang diangkat PAW SKdari DPW PBR.Bahwa Tedakwa menjalankan tugas sebagaianggota Dewan itu mulai Januari 2008 dandiangkat SK 13 Desember 2007, dengan tugassebagai fungsi anggaran, legislasi dan pungsipengawasan.Bahwa selama Terdakwa menjadi anggotaDPRD Kab.

Kerinci karena PAW tahun 2007 danmenjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Kerinci sejak 1 Januari 2008,sedangkan Terdakwa III. ADE UTAMA, S. Sos. Bin H. ADNAN AHMAD menjadianggota DPRD Kab. Kerinci karena PAW dan dilantik menjadi anggota DPRDKab. Kerinci pada 4 Nopember 2008;Bahwa Terdakwa I Mursimin Bin M. Siam dan Terdakwa IV Irmanto, S.Pd.

Siam menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci karena PergantianAntar Waktu (PAW) tahun 2007 dan menjalankan tugas sebagai anggota DPRD KabupatenKerinci sejak 1 Januari 2008, sedangkan Terdakwa III ADE UTAMA, S. Sos.

Siam menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci karena PergantianAntar Waktu (PAW) tahun 2007 dan menjalankan tugas sebagai anggota DPRD KabupatenKerinci sejak 1 Januari 2008, sedangkan Terdakwa IIT ADE UTAMA, S. Sos.

PENETAPANNomor 132/Pdt.P/2019/PA.Cbna9 neat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara PAW, antara :PEMOHON, perempuan, WNI, agama Islam, lahir tanggal 14 Mei 1984,pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.

P ENETAPA NNomor : 1108/Pdt.G/2020/PA.Mgtearl yor ssl aul paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 17 Desember 1976, NIK.3201045712760001, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diRT.OXXRW.

PUTUSANNomor: 3395/Pdt.G/2017/PA.Bks.eazy Geo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:Xxxx, lahir di Jakarta 24 Mei 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikanterakhir SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempattinggal di Xxxx Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanXxxx

SALINANPUTUSANNomor 187/Pdt.G/2016/PA.Ska.esr sl Goo stl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara antara:Pemohon, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaanBuruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX ,Kota Jakarta Timur sebagai "PemohonMELAWANTermohon, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di XXX , Kota

terdapat kekurangan penjualan yang belum dibuatkan faktur dan dilaporkan senilai: 400.400.000,00 bahwa atas kekurangan penjualan yang belum dibuat faktur pajak sebesar Rp. 400.400.000,00(termasuk PPN), pemeriksa melakukan koreksi DPP PPN sebesar Rp. 364.000.000,00; err WPFrFoOoroR ce UF ezare Ss balko:PPbalsel WERecOMED PM DOA Es gv Asa Pajak balPape20 V4 WO & 00balmeB12AMebalpenaibalSuyalSedilbalSudik1abbalTe =. . . nae =~anmnotoodcocoodoct kaa aw cous & a~~ BSunscewmvscaamYVowmyvsaasse Qoadnfo paw

PUTUSANNomor : 1681/ Pdt.G/2017/PA.JBeazy yoo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota JakartaBarat,Selanjutnya disebut PENGGUGATMELAWANTERGUGAT, tanggal lahir XXXXX

PENETAPANNomor 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.earl poe sl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakimtelah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonancerai talak yang diajukan oleh;Nur Wachid Sakbani bin Zubaidi Saifuddin, umur 34 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman DusunGatak, RT2 RW2,Desa Mungkid,

Selanjutnya dalam hal anggota partai politik yangbersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan maka prosespenggantiannya/PAW menunggu putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.

Idrus sebagai anggota DPRD KabupatenOgan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2014 2019, tertanggal 06Februari 2018, dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanyaputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo(inkracht), agar hakhak Penggugat sebagai anggota DPRD KabupatenOgan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 20142019 tidak dirugikan,karena pada tanggal 05 Maret 2018 akan dilaksanakan sidang paripurnadi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan agenda PergantianAntar Waktu (PAW) melaksanakan

Bahwa Proses Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai NasDemdan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat adalah cacathukum dan tidak berdasarkan hukum telah melanggar Pasa/ 32 danPasal 33 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah, UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan

Bahwa dari berbagai uraian yang disampaikan oleh penggugat, baikpada bagian posita maupun pada bagian petitum sangatmembingungkan dan tidak jelas arah gugatanya, dimana disatu sisimenyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum karena mengajukan PAW atas Penggugat, namun disisi lainpenggugat mengakui bahwa penggugat harus mengundurkan diridari Anggota DPRK Aceh Tengah karena maju sebagai Caleg daripartai lain, begitu juga dengan adanya petitum pada angka 5 yangmeminta agar penggugat

Bahwa tindakan Tergugat untuk mengajukan PAW atas penggugatdikarenakan penggugat telah mengajukan surat pengunduran dirisebagai anggota DPRK Aceh Tengah, dimana pengunduran diri tersebutmerupakan persyaratan bagi anggota DPRK yang maju sebagai calegdari partai yang berbeda sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1)huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Dae rah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel); Tergugat mendalilkan posita maupun petitum gugatan Penggugatsangat membingungkan dan tidak jelas arah gugatannya, dimana disatu sisi menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum karena mengajukan PAW atas Penggugat, namun disisi lainPenggugat mengakui bahwa Penggugat harus mengundurkan diri dariAnggota DPRK Aceh Tengah karena maju sebagai Caleg dari partallain, begitu juga dengan adanya petitum pada angka 5 yang memintaagar Penggugat tetap dinyatakan

Barat tetap menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan telahmeresmikan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh masajabatan 2004 2009 pada tanggal 1 September 2004, maka hal ini membuktikanbahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat benar merupakan perbuatanyang bertentangan dengan hukum ;Bahwa ternyata saat ini dengan adanya Surat Keputusanpemberhentian Penggugat dari anggota Partai PAN melalui SK No.PAN/A/Kpts/KUSJ/078/VIII/2004 akan berakibat hukum dilakukannyaPenggantian Antar Waktu (PAW

Menyatakan menangguhkan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu(PAW) atas nama Zuhril Amal, SH., Spd. selaku anggota DewanPerwakilan Rakyat Kota Payakumbuh yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan kepada Surat No.

PAN/04. 04/B/KS/095/IX/2004 tanggal 3September 2004 sampai adanya putusan dalam perkara ini yangberkekuatan hukum tetap ;Memerintahkan Tergugat I,II dan II untuk menyampaikan putusan dalamprovisi ini kepada pihak yang berwenang untuk tidak melaksanakanpemberhentian Penggugat selaku anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Payakumbuh dan selanjutnya menangguhkan pelaksanaanPenggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat ;DALAM POKOK PERKARA1.

salinan PENETAPANNomor 803/Pdt.G/2018/PA.Tgresr sl Goo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadillperkaraperkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidangmajelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikanSD, tempat kediaman di RT 07, Desa Linggang Bigung,Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat,selanjutnya disebut Penggugat

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW)anggota ..........eeeee10.10anggota DPRD melalui mekanisme mulai dari tahappengusulan pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Kabupaten/Kota partai politik, Pimpinan DPRDmenyampaikan usul pemberhentian kepada KPUD untukdiverifikasi, Verifikasi KPUD Kabupaten/Kota, suratpengusulan dari DPRD kepada Walikota yang kemudianditeruskan ke Gubernur (Tergugat) untuk dikeluarkanperesmian penggantian antar waktu melalui Bupati/WalikotaNamun kenyataan mekanisme

hukum ;11.12.11Bahwa dapat dibuktikan secara hukum pengajuan PenggantiAntar Waktu Penggugat digantikan dengan BUDI ANDRIANSAPUTRA, AMd (Partai Matahari Bangsa) setelah pindah kePartai Persatuan Pembangunan (PPP) sesungguhnya tanpadiketahui oleh Pimpinan DPRD Kota Dumai, sehinggaberkaitan dengan persoalan hukum tersebut berdasarkanSurat DPRD Kota Dumai Nomor : 170/DPRD/2013/603,tanggal 10 September 2013 pada angka 3 sangat tegasdimintakan kepada KPU Kota Dumai agar permasalahanPengganti Antar Waktu (PAW

) berkenan ditunda sertamelakukan verifikasi ulang, artinya sangatjelas permasalahanhukum ini dipaksakan untuk melakukan Pengganti AntarWaktu (PAW) kepada BUDI ANDRIAN SAPUTRA, AMd yangsesungguhnya pula tidak lagi sebagai kader Partai MatahariBangasa dan telah secara resmi pindah ke Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan telah mengikuti dan melengkapipersyaratan calon Legeslatif dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) Kota Dumai serta BUDI ANDRIANSAPUTRA, AMd telah menandatangani Surat PernyataanMODEL

15September 2011 tentang Pergantian Antar WaktuAnggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti20092014 Partai Matahari Bangsa (PMB) ;Bukti T2 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai MatahariBangsa Nomor : 840/P.2/1433 tanggal 26 Desember2011 tentang Pemberhentian Sahabat YuhardiManaf, SE, Sebagai Anggota Partai MatahariBangsa ;Bukti T3.............06.25Bukti T3 : Surat Pimpinan Daerah Pusat Partai MatahariBangsa Kota Dumai Nomor : 16/D.1/PD.PMB/ 1432tanggal 19 September 2011 Perihal PermohonanProses PAW

Bangsa mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 840/P.2/1433 Tentang Pemberhentian Sahabat YuhardiManaf, SE (in casu Penggugat ) sebagai Anggota Partai MatahariBangsa mengenaiadanya bukti pelanggaran AD/ ART Pasal 7 ayat(3) yang berbunyi melakukan perbuatan yang merusak nama baikpartai (vide Bukti T2).Bahwa adanya Surat Permohonan Pimpinan Daerah PartaiMatahari Bangsa Kota Dumai Nomor 16/D.1/PD.PMB/1432tanggal 19 September 2011 mengenai permohonan mengajukankepada DPRD Kota Dumai untuk dapat memproses PAW

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2018 juga telah dikeluarkansurat dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor : 4230/IN/DPP/IV/2018tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Madiun;. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pada poin 4 dan poin5 kemudian oleh Penggugat dilakukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum di Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 20 April 2018 danterdaftar dengan Nomor Register : 22/Pdt.G/2018/PN.Mad dan sampaisekarang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;.

tanggal 17 April 2018dan surat dari Ketua DPRD Kota Madiun Nomor : 170/1163/401.040/2018 tanggal 27 April 2018 dan Surat dari Walikota No170/1415/401.011/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan surat dari Ketua KPUKota Madiun Nomor : 432/PY.04SD/3577/KPUKot/IV/2018 tanggal 24April 2018 yang mana sampai saat ini Ssemuanya masih dalam prosesGugatan dan belumn ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukumLeta ; 2 nanan nnn n nnn ance n ncn cnc ccc nce nce nnn c cence cennnesBahwa, dikeluarkannya surat Persetujuan PAW

Oleh karenanyagugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;14.Bahwa surat keputusan yang menjadi dasar dari dikeluarkannya SuratPersetujuan PAW DPRD Kota Madiun saat ini sedang dalam prosesgugatan, baik di Pengadilan Negeri Madiun maupun di PengadilanTata Usaha Negara Surabaya, sehingga Pengambilan Sumpah danPenanda tanganan PAW yang dilakukan DPRD Kota Madiun adalahcacat hukum dan harus dibatalkan;15.Bahwa surat keputusan obyek gugatan sangatlah merugikan pihakPenggugat oleh karenanya Penggugat berhak

Dalam gugatan a quo,Penggugat mendalilkan bahwa persetujuaan PAW Penggugat telahmelanggar ketentuan Pasal 116 ayat (2) UndangUndang Nomor 01Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertio DPRD Kota Madiun. namundemikian faktanya UndangUndang Nomor 01 Tahun 2015 bukantentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Madiun, melainkan tentang"Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur.

neeBahwa Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi ;Bahwa ketika Saksi mendapatkan Surat Keterangan, tidak mengajukanupaya hukum, tapi melakukan klarifikasi dan Saksi mendapatkan hasilnyakalau sudah ada keputusan tidak bisa dirubah kata DPD dan selanjutnyaSaksi diberi tahu oleh Sekretaris DPC kalau nanti ada surat pemecatanPutusan Perkara No.95/G/2018/PTUN.SbyHalaman 31 dari 59 halaman,dari partai, tidak lama setelah turun dari DPP kurang lebih beberapa bulankemudian selanjutnya turun SK PAW

PENETAPANNomor 336/Pdt.G/2018/PA.Mkd.earl poe sl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talakyang diajukan oleh;XXXXX umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman Dusun XXXXX Il, Nomor 17, Rt. 01, Rw. 05,Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Bukti tersebutselanjutnya diberi kode P. 17 ;Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya salinanPenetapan Ahli Waris Nomor 27/ PAW/ 2007/ PA.DPS tanggal 26November 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil KetuaPengadilan Agama Denpasar dan Panitera. Bukti tersebut selanjutnyadiberi kode P.18 :Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya SertipikatHak Milik Nomor 3726 Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar barat,Desa Pemecutan Klod.

Malimartelan ditetapbkan dengan Penetapan Pengadilan AgamaDenpasar Nomor 27/ PAW/ 2007/ PA DPS tanggal 26November 2007 :2. Bahwa, bukti P.19, merupakan akta otentik tentang hak kepemilikanatas barang berupa tanah.

Malimar tersebut telah ditetapbkan oleh PengadilanAgama Desnpasar dengan Penetapan Nomor 27/ PAW/ 2007/ PA Dpstanggal 26 November 2007 ;6. Bahwa, saat pewaris Rahma Nachia binti Mohamad Ibrahim tersebutmeninggal dunia, berstatus sebagai janda mati ;7. Bahwa, pewaris Rahma Nachia binti Mohamad Ibrahim semasahidupnya tidak pernah menikah selain dengan Abdul Rasyid bin M.S.Malimar, yang mereka tidak pernah bercerai hingga keduanyameninggal dunia ;8.

SALINAN PENETAPANNomor 276/Pdt.G/2018/PA.Mkd.earl poe sl all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talakyang diajukan oleh;XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh HarianLepas, tempat kediaman Dusun XXXXX, Rt. 002, Rw. 006, DesaXXXXX, Kecamatan Kaliangkrik

PUTUSANNomor : 688/ Pdt.G/2019/PA.JBeazy yoo all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelistelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh:Penggugat, , tanggal lahir 26 September 1987, agama Islam, pendidikan SMK,pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Jalan KotaJakarta Barat;Selanjutnya disebut Penggugat;MELAWANTergugat