Ditemukan 2284 data
71 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :KORUPSI ;Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : (satu)tahun ;Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000, (Limapuluh juta rupiah) ;Menetapkan bahwa, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama : 2 (dua) bulan ;Memerintahkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian
171 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan;SOFYAN ARIFIN, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama, BiroHukum;ANDIKA PRIMA HADI, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama,Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan;MUHAMMAD FAJRI SULAIMAN, S.H., jabatanPerancang Peraturan PerundangundanganPertama, Biro Hukum;10) TAUFIK IRAWAN, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama,Sekretariat
201 — 120
., Pelaksana Subbagian Bantuan HukumPelaporan, dan Kepatuhan Internal Kanwil DUP Jakarta Utara;Semua Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend.
ALBINUS OKTOVIANUS KASE, S.Sos, M.AB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
100 — 124
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan / jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Penyebarluasanpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan, berkantor diJalan Piet A.
294 — 320
Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Hi.NURSYAMSU, SH dan SUKMA IRAWAN selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Perbendaharaan pada Bagian KeuanganPemda Lampung Timur menandatangani formulirpermohonan untuk membuka rekening tabungan TripancaPlus pada PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening10.000193.55 atas nama Pemda Kabupaten LampungTimur.Bahwa dalam menempatkan sebagian Dana Kas DaerahKabupaten Lampung Timur dari Bank Umum (PT. BankLampung Kantor Kas Sukadana dan PT.
PARLIN MALAU
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
65 — 42
., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum;4. Bambang Harianto., S.H., Jabatan Staf;Semuanya Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SekretariatDaerah Propinsi Sumatera Utara, berkantor di Jl.
PT. Sari Keramindo International diwakili oleh: Fiona Pusparani Bratanata ( Direktur Utama)
Tergugat:
Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen Binwasnaker & K3 Kemennaker RI
Intervensi:
Abdul Samad. dkk (156 orang)
374 — 174
Kepala Subbagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Setjen;4. Rima Pratiwi, SH., Analis Penyuluhan danKonsultasi Hukum, Biro Hukum Setjen;5. Hani Vega Erningtyas, SE., PengawasKetenagakerjaan pada Dit. PNKJ, Ditjen.Binwasnaker dan K3;6. Paulino Ernesto, FT., SH., PegawasKetenagakerjaan pada Dit. PNKJ, DitjenBinwasnaker dan K3;Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPejabat pada Kementerian Ketenagakerjaan RI,beralamat di Jalan Jend.
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fernandes Adhitya Halomoan, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan Il,10.Irfan Dwisaputra, Pelaksana Subdit Bantuan WHukum, DirektoratPeraturan Perpajakan Il,11.Mohamad Nurhedi, S.H, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, DirektoratPeraturan Perpajakan Il,12.Wasto, S.E, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il,13.Sri Utami Endarsih, S.H, Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan,14.Akhmad Reiza Herbowo, S.E, Penelaah Keberatan
124 — 69
PasekSumerta, S.Sos pernah berkoordinasi ataupun melaporkan baik secara lisanmaupun tertulis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaandan pemanfaatan tanah asset pemerintah Propinsi Bali di Kabupetan Gianyar.Hal 106 dari 166 halaman Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps.23.107Para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;Saksi NI KADEK MAYUNI :Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas pada Bagian PertanahanKabupaten Gianyar sejak bulan Januari tahun 2012 yang ditugaskan pada subbagian
Bambang lrawan ;Bahwa saksi mengetahui adanya tanah asset Pemerintah provinsi Bali yangada di kabupaten Gianyar yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukanoleh Bagian Pertanahan Kabupaten Gianyar, hal tersebut saksi ketahui dariadanya pembayaran sewa kontrak atas asset pemerintah provinsi Bali yangdilakukan oleh penggarap pemegang Surat Izin Menggarap kepada bagianPertanahan Kabupaten Gianyar yang biasanya diterima oleh Kepala SubBagian Tata Guna Tanah yakni Ilda Bagus Nyoman Sukadana, SH.
yang ada di Kabupaten Gianyar ;Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari para penggarap, Saksi selalumembuatkan kwitansi dalam rangkap 2 (dua) yakni 1 (satu) lembar dipegangoleh penggarap / penyewa dan 1 (satu) lembar saksi serahkan kepada idaBagus Nyoman Sukadana, SH bersamaan dengan uang hasil pemungutansewa tersebut ;Saksi IDA BAGUS NYOMAN WIRA ADNYANA :Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas pada Bagian PertanahanKabupaten Gianyar sejak bulan Januari tahun 2013 yang ditugaskan pada subbagian
yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, Ahli, yangdikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaanbarangbarang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain salingterkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukumsebagai berikut:Hal 131 dari 166 halaman Perkara Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps.132 Bahwa Terdakwa IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA, SH, sebagai Kepala SubBagian
Dr. I NYOMAN WIJANA, S.Sos.,M.Si.,M.Pd.
Tergugat:
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
567 — 504
seksama tingkat kesalahan perbuatan Penggugat yang tidakmenjunjung tinggi ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, apalagi sebagai seorang pimpinansatuan kerja di lingkungan Kementerian Agama;e.Asas Fair Play (Kejujuran), karena SK a quo diterbitkan denganmengumpulkan, memperhatikan dan mendengar keterangan atauinformasi dari berbagai pihak, baik pelaksana/staf, pejabat fungsional(misalnya guru, atau pengawas madrasah) maupun pejabat struktural(misalnya kepala subbagian
MOH. BASUNI MUSTOFA, S.T
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
88 — 35
., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan / jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Penyebarluasanpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Timor Tengah Selatan, berkantor diJalan Piet A.
157 — 31
Staf Pelaksana Subbagian Program dan Anggaran : DEDDY HARRYANDA, SE RIFANI. Staf Pelaksana Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas : RAHMAWATI MUNIR, A.Md DEDI HERWAHYUDI ASMIRUDDIN DARUL IHSANHal 451 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.9. Staf Pelaksana Subbagian Hukum : MEDIANTO, SH HAKADRI10. Staf Pelaksana Subbagian Umum : RITNA LALELAR.
Program dananggaran : Deddy Harryanda,SE.RifaniStaf Pelaksana Subbagian Teknis Pemiludan Humas: Rahmawati Munir, A.MdDedi HerwahyudiAsmiruddinDarul IhsanStaf Pelaksana Subbagian Hukum : Medianto,SH.HakadriStaf Pelaksana Subbagian Umum : Ritna LalelaR.Dwi Ajeng Indriaswuri,S.lpMarianiHal 528 dari 1746 Pts.
Staf Pelaksana Subbagian Program dan Anggaran :DEDDY HARRYANDA, SERIFANI. Staf Pelaksana Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas :RAHMAWATI MUNIR, A.MdDEDI HERWAHYUDIASMIRUDDINDARUL IHSANStaf Pelaksana Subbagian Hukum :Hal 602 dari 1746 Pts. No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI. MEDIANTO, SH HAKADRI10. Staf Pelaksana Subbagian Umum : RITNA LALELA R.
No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.Staf Pelaksana Subbagian Teknis Pemiludan Humas : Rahmawati Munir, A.Md Dedi Herwahyudi Asmiruddin Darul IhsanStaf Pelaksana Subbagian Hukum : Medianto,SH.
ISLAHUDDIN, MMKasubbag Program dan Anggaran : KosongKasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas : KosongKasubbag Hukum : KosongKasubbag Umum, Logisitik dan Keuangan : TAAMAHStaf Pelaksana Subbagian Program dan Anggaran : DEDDYHARRYANDA, SE RIFANIStaf Pelaksana Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas : RAHMAWATI MUNIR, A.Md DEDIHERWAHYUDI ASMIRUDDIN DARUL IHSAN10. Staf Pelaksana Subbagian Hukum : MEDIANTO, SH HAKADRI11. Staf Pelaksana Subbagian Umum : RITA LALELA R.
309 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keberlakuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 TentangHak Cipta (yang selanjutnya disebut dengan UUHC), pada subbagian Menimbang huruf b, disebutkan:Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual padaumumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukanpengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;Lebih lanjut, pada bagian Mengingat pada poin yang kedua, dimanaUndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement
1.SANTOSO, SH.
2.ERWIN INDRAPUTRA, SH., MH.
Terdakwa:
1.WIDODO.
2.WIKI WIRAWAN.
3.HANS TRADES.
67 — 6
Pst.Bahwa Terdakwa WAGIMAN sebagai Kepala Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Utara periode Agustus 2013 sampai Desember 2014 bersamasama dengan SARIPUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu padaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, KURYATNA ATMADJAsebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & Sarana Sumber Daya AirSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SLAMET RIYADI sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Pekerjaan
Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR.Bahwa Terdakwa WAGIMAN sebagai Kepala Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Utara periode Agustus 2013 sampai Desember 2014 bersamasama dengan SARIPUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu padaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, KURYATNA ATMADJAsebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana & Sarana Sumber Daya AirSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara dan selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), SLAMET RIYADI sebagai Kepala SubBagian
Pst.Terdakwa menyetujui laporan dari SARIPUDIN bahwa uanghasilpemotongan tersebut dibagikan kepada Kepala Suku Dinas PekerjaanUmum Tata Air Jakarta Utara, Terdakwa WAGIMAN, Kepala SubBagian Tata Usaha SLAMET RIYADI, Kepala Seksi PerencanaanSURYA KOPA, SARIPUDIN selaku Bendahara PengeluaranPembantu, Kepala Seksi Konservasi NINIK ENDANG LESTARI,Kepala Seksi Pengendalian BUDI APUL SINAGA (Alm), dan Untukoperasional.Anggaran swakelola yang tersisa 65 % atau sebesarRp.24.096.729.883, (dua puluh empat
Penyisinan untuk operasional dipegang dan dikelola oleh Kepala SubBagian Tata Usaha SLAMET RIYADI Bahwa pihakpihak yang menerima uang hasil penyisihan pencairananggaran Kegiatan Swakelola Tahun 2014 yaitu :a.> a >Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Tahun2014 Bapak Wagiman Silalahi.Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Januari s/d Maret SLAMET RIYADI sejumlah Rp. 50.000.000,.
Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sukudinas;b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian ,Seksi danSubkelompok Jabatan fungsional;c. melaksanakan kerjasama dan koordinasikan dengan Satuan kerjaperangkat daerah (SKPD), unit kerja Perangkat Daerah (UKPD) danatau Instansi Pemerintah / swasta, dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi Suku dinas;d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas danfungsi Suku Dinas.
118 — 21
Tamehi, S.H selaku badan kepegawaian dansumber daya manusia daerah kabupaten morowali utara, beralamat di kolonodalekecamatan Petasia kabupaten Morowali utara, Nias Resmiati,S.H, selaku kepala subbagian bantuan hukum dan Ham sekretariat daerah kabupaten morowali utara,beralamat di kolonodale kecamatan Petasia kabupaten Morowali utara dan Boetje C.eLalenoh, S.H, selaku staf sub bagian bantuan hukum dan Ham secretariat daerahkabupaten morowali utara, beralamat di kolonodale kecamatan Petasia KabupatenMorowali
175 — 175
., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 3 > ACHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;4 MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/370/436.1.2/2012,tanggal 27 Maret 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai .........
1.Hj. Fitriati
2.H. Zulkifli Hakim
Tergugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Majene
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara, KPKNL Mamuju
2.Suwardi Sultan
130 — 52
., M.Si, kepala subbagian umumHalaman 2 dari 48 Putusan Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.
FIYANTI MALA
Tergugat:
Gubernur Provinsi Lampung
324 — 157
Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Penggugat diberhentikan dari Kepala SubBagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan pada BagianKeuangan Direktorat Umum dan Keuangan RSUD dr. H. Abdul MoeloekProvinsi Lampung, dan diangkat sebagai Penyusun Rencana Hukum padaSeksi Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Manusia Bidang HukumWakil Direktur Pendidikan, Pengembangan SDM dan Hukum RSUD dr. H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung (bukti P7 = T5);4.
PT. Kotabara Mitratama
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
299 — 194
Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
453 — 466
., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;Sri Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian DokumentasiHukum;Panggung Sutriyanto Jatmiko, S.Sos., Jabatan Kepala SubBagian Hukum Ditjen Perhutanan Sosial dan KemitraanLingkungan;Gunadi Firdaus, S.Hut., M.Si., Jabatan Kepala SeksiPenyiapan Hutan Kemasyarakatan Wilayah DitjenPerhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;Sriwati, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum