Ditemukan 5511 data
138 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH VS KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI);;
26 — 9
HERMANSYAH X KAPOLRI
NURLELI
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
41 — 0
Pemohon:
NURLELI
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK PERCUT SEI TUAN
79 — 59
ACHMAD RIVAI NATA WIHARDJA;KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Tanggal 2 Desember 2013, pada dasarnya tidakmemenuhi dan/ atau Tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan padaSurat Keputusan Kapolri No.
Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor: Kep/O5/IX/2014 pejabat yang menandatangani adalah ASSDM dan Bukan De SDM Kapolri.
Hal mana dalam KeputusanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/ 05/Ix/2014 pejabat yang menandatangani adalah AS SDM Dan bukan DeSDM Kapolri, padahal yang berwenang untuk MenandatanganiKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/ 05/ IX/ 20 14 adalah De SDM Kapolri sebagaimana dinyatakanDalam halaman 34 Butir 2 huruf b ayat (2) Surat Keputusan KapolriNo.
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/05/IX/2014 tanggal 12 September2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) an.
Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;Surat Keputusan kapolri No.
114 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antonius Torang Parulian Siahaan >< Kapolri cq. Kapolda Jawa Barat
201 — 129
yaitu sebagai anggota POLRI yang otomatissebagi seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) mempunyai gaji bahkan tunjangankhusus untuk istri dan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan juga terungkap jika pihak Penggugat sebagai seorang isterianggota POLRI tidak melaporkan keadaan rumah tangganya kepadaatasan/komandan suami dan rencana gugatan perceraiannya tersebut sampaikemudian mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Pati;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri
gugatantersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telahdipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapatditerima, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, akan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Kapolri
110 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADI SRIWIYANA, M.M VS KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
113 — 14
Pemohon:
ANDI YUFIAN RIJAYA
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri C.q Kapolda Sumsel C.q Ditreskrimum Polda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolri
67 — 0
Sutomelawan Pemerintah RI Cq Kapolri cq Kapolda Jawa Timur
FITRI YANI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
19 — 8
Pemohon:
FITRI YANI
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
106 — 38
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolresta Surakarta
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa TengahKUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikanadalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk itu maka selanjutnyauntuk melihat tahapan tahapan atau tata urut dari Penyidikan Hakim akanmengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemenpenyidikan tindak pidana, karena didalam Peraturan Kapolri inilah yang telahdijadikan pegangan oleh para Penyidik didalam melakukan tindakanPenyidikannya yang mana didalam Pasal 15 telah menyebutkan bahwa tahaptahap penyidikan diawali dari Penyelidikan
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
112 — 48
Pemohon:
SUPAR
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali Cq Kapolsek Ngemplak Boyolali
2.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah Cq Kapolres Boyolali
3.Kapolri Cq Kapolda Jawa Tengah
59 — 23
PRESIDEN RI Cq KAPOLRI.2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRES BALANGAN.
PRESIDEN RI Cq KAPOLRI, beralamat kantor di JI. Trunojoyo No.3Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. PRESIDEN RI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA KALSEL Cq KAPOLRESBALANGAN, beralamat kantor di JI.
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
51 — 15
Pemohon:
Lina Wati Binti Nang Jahri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolri Resort Kota Palembang Cq Kapolsek IB II Palembang
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
53 — 7
Pemohon:
RATNA JUWITA
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel
2.Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda SumselPemerintah Republik Indonesia C.g Kapolri, C.q Kapolda Sumatera Selatan,C.q Direskrimim Polda Sumatera selatanberalamat Di Jalan Jend SudirmanKM 4,5 Palembang, Selanjutnya disebut selaku Termohon I..
Berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012Tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana Pasal 26 yaitu upayapaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c meliputi :. Pemanggilan. Penangkapanabc. Penahanand. Penggeledahane. Penyitaan, danf.
(21) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penangkapan.
Pasal 1 Ayat (22) PERKAP KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 yangberbunyi : Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisidan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk mendugabahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untukdapat dilakukan penahanan.
Dengan demikian secara yuridis normatifbahwa TERMOHON dan Il tidak melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia / KUHAP danPerkap Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan TindakHalaman 11 dari 16 Putusan Pra Peradilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.PqPidana.
90 — 197
,S.H ; KEPALA KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
UndangUndang Nomor 51 tahun 2009, yaitu mengajukankeberatan kepada Kapolri;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula seharusnya Penggugatmelewati upaya administrasi berupa keberatanatas dikeluarkannyaKeputusan tersebut kepada Kapolri atas tuntutan kerugian Penggugat, akantetapi dalam perkara ini Penggugat langsung mengajukan gugatanpermohonan pembatalan Keputusan Kapolri tersebut kepada PengadialanTata Usaha Negara, padahal dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (2) secarajelas dan gamblang disebutkan bahwa
Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/444/V/2015 tanggal 26April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polriatas nama Penggugat adalah Sah menurut hokum;3.
Kapolri Nopol : Kep/42/IX/2004 tentang atasanyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di LingkunganPolri, ( Tidak jadi dijadikan bukti );:Keputusan Kapolri Nopol : Kep/43/IX/2004 tentang tata carapenyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri tanggal 15Agustus 2011, ( Tidak jadi dijadikan bukti );:Keputusan Kapolri Nopol : Kep/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Polri,(Tidak jadi dijadikan bukti );:Peraturan Kapolri Nopol :19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja
Bukti T 13 : Nota Dinas AS SDM Kapolri kepada Kapolri Nomor : B/ND363/IV/2016/SSDM tanggal 6 April 2016 perihal laporanhasil rapat koordinasi perihal anggota Polri yang diusulkanHalaman 58 dari 80 Halaman Putusan Nomor : 246/G/2016/PTUNJKT.untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang PTDH az.n.Kompol Sulistiyanto, Amd Nrp. 72100631 Pamen YanmaPolda Jambi dkk 9 (Sembilan) orang, (fotokopi sesuaidengan asli);Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis jugamengajukan 2 (dua) orang saksi
Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 22 ayat (1) hurufa.
64 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI cq KAPOLRI, dk
44 — 4
Kapolri, dkk sebagai tergugat
Kapolri, di Jl. Trunojoyo 3, Jakarta Selatan,Selanjutnya mohon di sebutSCDAGAIL ........00:ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;2. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, di Jl. Achmad Yani No.166 Wonocolo, Surabaya, Selanjutnya mohon di sebutsebagai .. TERGUGAT II;3. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cg. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, di JI. PB. Sudirman 34, Situbondo. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT III;4. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cg.
Kapolri, Cg. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, Cq. Kasat Reskrim Polres Situbondo, Cq. KBO. ReskrimPolres Situbondo Cq. INSPEKTUR POLIS DUA HADI SUKISMAN, diJl. PB. Sudirman 34 Situbondo, Selanjutnya mohon disebutSODAGAI ....eeeeeeeeees TERGUGAT V;6. Pemerintah RI, Cq. Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, Cg. KapolresSitubondo, Cq Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Situbondo, Cq. AIPTUGEDE SUKARMADIYASA, S.H. di Jl. PB. Sudirman 34 Situbondo,Selanjutnya mohon disebut Sebagal ................
Kapolri, Cq. Kapolda Jatim, Cq Kapolres Situbondo,Cq. Penyidik Polres Situbondo, Cq. BRIPKA HERI PURWANTO, S.H.di Jl. PB. Sudirman 34, Situbondo, Selanjutnya mohon disebutsebagai TERGUGAT VII;Membaca :1. Keseluruhan berkas perkara perdata regester Nomor 40/PDT.G/2014/PN.Sit.atasperkara tersebut diatas.2.
MAYNOWATY
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
41 — 12
Pemohon:
MAYNOWATY
Termohon:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDASU
337 — 193
Pemohon Kuminser Situmorang, Termohon Kapolri cq. Kapolda Sumut cq. Kapolres Humbahas
(Peraturan Kapolri) Nomor 14 Tahun 201 2Tentang Manajemen Penyidikan sebagai berikut :Bahwa Pasal 55 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menentukan(1).
Dengan cara demikian itulah perlakuanterhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindakpidana berada dalam tataran yang wajar.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara PidanaDi Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 12Tahun 2009) menetukan bahwa :(1).
Prosedur dan teknis penangkapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.Bahwa Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menentukan :(1).
Pasal 40 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 ;Penahanan Pemohon tidak sah karena ketika diminta tembusan surat perintahpenahanan oleh anak Pemohon (ic.
Pemohon).Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan penangkapan sewenangwenang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAP danPasal 33 Jo Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012;4.