., M.H VS KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI);;

Nora Herlina lawan PT KKI Kawasan Kurma Indonesia

KKI (PT. KAWASAN KURMAINDONESIA) yang membeli tanah kavlingan berdasarkan Akad SalamNomor: 190/PT.KKI/SLM/V/2018, Tertanggal 30 Mei 2018.2. Bahwa Tergugat adalah Direktur/Pimpinan PT. KKI (KAWASAN KURMAINDONESIA), Perusahaan yang menjual tanah kavlingan kurma yangberkantor di JI. Datuk Harunsyah (Depan Klinik Dokter Ari), Salo Kabupaten Kampar, dahulunya berkantor Prof. M. Yamin, SH (DepanBatalyon 132 Bima Sakti) Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.3.

KKI yang merupakan teman saksisekaligus juga pemah menjadi rekan kerja ketika saksi menjadiPenasehat Syariah di PT.

KKI yang dipimpinnya yang berlokasi tepatdi depan Batalyon Salo; Bahwa saksi pemah menjadi Penasehat di perusahaan PT.KKI padaawal tahun 2018 selama 6 bulan, saksi hanya bekerja untukmemberikan masukan terhadap akad yang akan disepakati oleh PT.KKI dengan para nasabahnya supaya akad tersebut sesuai denganprinsipprinsip syariah, salah satu masukan saksi adalah untukmerubah akad yang biasa digunakan oleh PT.

KKI (Kawasan KurmaIndonesia) yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, makadengan didasarkan Pasal 1 ayat 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, makaHakim berpendapat bahwa saksi 2 Tergugat tersebut tidak dapat diterimasebagai alat bukti;Hal. 36 dari 46 Hal.

KKI yangberada di Desa Ranah Sungkai sudah dilakukan pengolahan lahan dan sudahditanami, namun saksi tidak mengetahui lanan yang dipesan oleh Penggugat,saksi hanya mengatahui secara global lanan yang diolah oleh PT. KKI,sehingga keterangan saksi tersebut dapat berfungsi sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa saksi 4 Tergugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, namun oleh karena saksi 4 Tergugat adalah pekerja pada PT.

VS KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),

DokterGigi berbunyi :Keputusan MKDKI/MKDKIP bersifat final, berkekuatan tetap, danmengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (Dinas KesehatanKabupaten/Kota) ;Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentangTata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokterdan Dokter Gigi berbunyi :Halaman 5 dari 41 halaman.

Putusan Nomor 101 PK/TUN/2016KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)/TERGUGAT DAN MAJELISKEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI)/TERGUGATIl BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN KEPUTUSAN KONSILKEDOKTERAN INDONESIA (KKI) / TERGUGAT DAN KEPUTUSANMAJELIS KEHORMATAN ~ DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA(MKDI)/TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas)halaman terdiri dari 17 posita, 2 petitum Dalam Penangguhan dan 5Petitum Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 101 PK/TUN/2016Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dansiapakah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) sesuai pengertian peraturanperundangundangan yang berlaku, terbukti tidak satupun ketentuanperaturan perundangudangan yang menjelaskan bahwa KKI/Tergugat dan MKDKI/Tergugat II masuk atau memenuhi pengertian Badan atauPejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur dan dijelaskandalam ketentuan Pasal

Putusan Nomor 101 PK/TUN/2016ketentuan BAB III mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 UndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengaturtentang Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) tidak satu kalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil KedokteranIndonesia (KKI) menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidangpemerintahan (eksekutif).Pasal 6 mengatakan :Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan,pengesahan, penetapan, serta pembinaan

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/KEP/VI/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang PelaksanaanKeputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;3.2.

Penggugat:
AGUS HARI SUBEKTI, Dr
Tergugat:
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)

Penggugat:
NJOMAN OLY SOESIANINGSIH, Dr
Tergugat:
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)

TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, Sp.OGmelawanKETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI), dkk

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI), berkedudukan diJalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. Sabir Alwy, SH.,MH., pekerjaan Wakil Ketua Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia;2. R. Bimo Satrio Rahardjo, SH.,Mkes.,MH., pekerjaan Kepala BagianPelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;3. Gunadi Sri Ultimastuti, SH., pekerjaan Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;4.

,MH., pekerjaan Staf Sub Bagian Persidangan,Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;Kesemuanya beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia,Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa NomorHK.01.01/03/KKI/I/0266/2015, tanggal 26 Januari 2015;Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN' INDONESIA(MKDKI), berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasakepada:1. Dr. Sabir Alwy, SH.

Nomor 2 Tahun 2011 TentangTata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokterdan Dokter Gigi berbunyi :Keputusan MKDKI / MKDKIP bersifat final, berkekuatan tetap,dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (DinasKesehatan Kabupaten/Kota) ;Isi Pasal 60 ayat (3), ayat (4) Perkonsil atau Peraturan KKI Nomor 2Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus DugaanPelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI MKDKIP sebagaimana

Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor27/KKI/KEP/IX/2013, Tertanggal 2 September 2013,merupakan tindaklanjut dari Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atasPengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran DisiplinKedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin,dr, SpOG. ;b.

Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor :27/KKI/KEP/IX/2013, Tertanggal 2 September 2013,merupakan tindaklanjut dari Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas PengaduanNomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013, TentangDugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap SaudaraTamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG. ;b.

.;KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI).;MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA(MKDKI).;MARTINI NAZIF.;

. ;~~ 22 eesBerdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : HK.03/03/KKI/X1/4065/2013, tanggal 14November 2013, Selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGAT I /TERBANDING I 2oeeorne neon2. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN = INDONESIA(MKDKD)D),berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6,Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Sabir Alwy, S.H.,ML.H. ;Wakil Ketua Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;2. Budi Irawan S.H.,M.Hum.

Kartamihardja,2.Nandina Oktavia,DKK;ketua konsil kedokteran pada konsil kedokteran indonesia ( KKI )

., M.H & Associates, Alamat Jl.Cikawao No. 45 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10November 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MelawanKETUA KONSIL KEDOKTERAN PADA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA( KKI ), berkedudukan di JI. Hang Jebat Ill Blok F3, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sabir Alwy,SH.MH., Budi Irawan, SH.

,M.Hum., sSemuanya warganegara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Alamat JI.

HangJebat Ill Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.01.02/3/KKI/II/339/2012 tertanggal 30 Januari2012, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 14/G/PENDIS/2012/PTUNJKT tanggal 24 Januari 2012 tentangPemeriksaan dengan acara biaSa ; 02n0nen nn nnenn=e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 14/PEN

Bahwa KKI sebagai yang memiliki wewenang terikat sama sekali tidak adamenentukan dan tidak ada mengeluarkan penetapan tertulis yangberdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI yang menentukan PENGGUGATtelah rangkap jabatan lainnya.5.1. Wewenang menguji apakah ada atau tidaknya rangkap jabatanlainnya Anggota KKI dari unsur/wakil Organisasi Profesi cq. IDIberada pada KKI dengan berdasarkan keputusan Rapat Pleno KKI;5.2.

OG, sesuai surat KKI Nomor:TU03.02/04/KKI/II/0312/2018, Hal: Penyampaian Salinan KeputusanPresiden, tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani Prof.

masa bakti Anggota KKI yangdigantikan cq.

Pasal 57 ayat (1) Perkonsil Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur syaratpenggantian antar waktu anggota KKI karena Surat Menteri Kesehatan RIkepada Pengurus Besar IDI Nomor HK.01.04/Menkes/117/2018 Tanggal26 Februari 2018 Hal: Permintaan nama calon anggota PAW KKI tidakberalasan dimana wewenang pengusulan nama calon anggota PAW KKImelekat pada KKI dan dilakukan KKI untuk penggantian anggota KKI dariunsur/wakil IDI.

Anggota KKI yang saat ini rangkap jabatan harus memilih tetapmenjadi anggota KKI dengan melepaskan jabatan lainnya atausebaliknya.b.

TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG;1.KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),2.MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI),3.HENRY KURNIAWAN

(Vide, Bukti Terlampir) ; Bahwa, Obyek SengketaIJ mulai diberlakukan terhadapPenggugat sejak tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat KeputusanKonsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/KEP/V1I/2013, tertanggal 26Juni 2013.

Dokter Gigi berbunyi : Keputusan MKDKI / MKDKIP. bersifat final, berkekuatantetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah(Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ; Halaman 9 dari 133 halaman Putusan Pkr No. 121/G/2013/PTUNJKT10Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 tahun 2011tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran DisiplinDokter dan Dokter Gigi berbunyi : (3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKII MKDKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadapdan kepada teradu

Bahwa selanjutnya tentang Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI) juga diatur di dalamPERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NO. 4 TAHUN 2011TENTANG DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI, yaitudapat dilihat pada : Pasal angka(4) menyebutkan :Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatubadan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atasKonsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari KonsilKedokteran Indonesia (KKI/TERGUGAT I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuanBAB II mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 UndangUndang No. 29Tahun 2004 tentang PRAKTIK KEDOKTERAN yang mengatur tentang Fungsi,Tugas dan Wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak satukalimatpun yang menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)66menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pemerintahan (eksekutif).Pasal 6 mengatakan

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI/TERGUGAT IDAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERANINDONESIA (MKDI/TERGUGAT II BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHANEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUANPASAL 1 ANGKA 9 UU PERATUN.

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Perusahan PT.Karunia KasihIndah (KKI) menderita kerugian kurang lebih Rp.100.000.000.

Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Perusahan PT.Karunia KasihIndah (KKI) menderita kerugian kurang lebin Rp.100.000.000.

Kasih Karunia Indah (KKI) sekitar jam 15.00 wita; Bahwa saksi saat terjadi kebakaran sedang melakukan patroli lahan; Bahwa saksi tahu luas lahan milik PT. Kasin Karunia Indah (KKI) sekitar354 hektar; Bahwa saksi tahu PT. Kasih Karunia Indah (KKI) berdiri sejak tanggal 8September 2015; Bahwa saksi tahu luas lahan yang terbakar sekitar 0,5 hektar; Bahwa saksi di lokasi perkebunan PT.

Kasih Karunia Indah(KKI) di Desa Bolangat Timur, Kecamatan Sangtombolang;Bahwa saksi tahu PT. Kasih Karunia Indah (KKI) bergerak di bidangperkebunan kelapa sawit;Bahwa saksi tahu sudah menggarap sebelum PT. Kasih Karunia Indah(KKI) ada;Bahwa saksi tahu banyak penggarap di lokasi PT.

Kasih Karunia Indah (KKI);Bahwa saksi bekerja di PT.

pencabutan pencabutan SuratTandaRegistrasi atau Surat Izin Praktik danKewajiban mengikuti pendidikan ataupelatihan diinstitusi pendidikan kedokteran ataukedokteran gigiSebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Konsil KedokteranIndonesia NO.16 /KKI/ PER/ VIII /2006 ;Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yangmengikat tersebut berdasarkan pasal 32 ayat (1)Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.16/KKI/PER/VII1/2006, harus memuata.

Mekanisme ini telahsesuai dengan Pasal 33, 34, 35, 36, 37,38, 39 Perkonsil Nomor16/KKI/Per/VIII1/2006. Keputusan TergugatNomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 tanggal 30Maret 2011 telah dibacakan~ adalahyangkeputusan yang mempunyai kekuatanmengikat, namun pelaksanaan daripadakeputusan tersebut dilakukan oleh KKI,dimana KKI mempunyai kewenangan ~ untukmelaksanakan keputusan tersebut ataumemberlakukan keputusan tersebut. Hal inisejalan dengan pemikiran Profesor. Dr.Phillipus M.

Namun KKI adalah institusi yangmelaksanakan keputusan ; 2. Pada halaman 14 bagian V.1 gugatan ParaPenggugat, keberatan terhadap keputusanMajelis pemeriksa Disiplin tentang tidaktercantumnya dalam keputusan TergugatNomor 129/Kep/MKDKI/V/2010, tentanga. Tidak terbukti bersalah melakukanpelanggaran disiplin kedokteran ;60b. Terbukti bersalah melakukan pelanggarandisiplin kedokteran dan sanksidisiplin sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 27 PerkonsilNomor 16/KKI/Per/VII1/2006.

Isi keputusantentang diberlakukan sejak diterbitkannyapenetapan pelaksanaan oleh KKI adalahmerupakan keputusan pelaksanaan oleh KKI,karena pemberian sanksi kepada paraPenggugat itu. sifatnya adalah rekomendasipencabutan Surat Tanda Registrasiselama 2 bulan.Hal ini menunjukkan bahwa KKI lahyang mempunyai kewenangan untukmelaksanakan keputusan tersebut karenaKKI lah yang mempunyai kewenanganmenerbitkan dan mencabut STR dokter dokterHalaman 65 dari 139 halaman Putusan No.84/G/2011/PTUN JKTC.gigi sesuai

ini dapatdisimpulkan Majelis Hakim karena tidak terdapat dalambukti persidangan adanya keputusan KKI yangmelaksanakan objek sengketa dan Para Penggugat tidakmembantah masih melakukan praktek kedokteran :Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa belumdilaksanakan KKI dan Para Penggugat masih melakukanpraktek kedokteran apakah dapat langsung disimpulkanbahwa objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum ?

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI), 2. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI), DKK

KETUA KONSIL KEDOKTERAN' INDONESIA (KKI), berkedudukan diJalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat ; 220222 20022 oneDalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Halaman 1 dari146 halaman Putusan Nomor 187/G/2013/PTUNJKT1. Budi lrawan, S.H.,M.Hum., ; Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat KonsilKedokteran Indonesia ; 2. Gunadi Sri Ultimastuti, S.H. ; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia ; 3.

Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum. ; Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat KonsilKedokteran Indonesia ; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.03/03/KKI/XI/4065/2013, tanggal 14 November 2013, Selanjutnyadisebut Sebagai .......0.0. seers TERGUGAT ;2. MAJELIS KEHORMATAN ODISIPLIN KEDOKTERAN' INDONESIA(MKDKI), berkedudukan di Jalan Teuku Cik DitiroNomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Dr. Sabir Alwy, SH.

., jabatanKonsil Kedokteran Indonesia, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.01.02/03/KKI/X/3674/2019, tanggal 14 Oktober 2019;dr.

Aryando Pradana,Sp.OG; dan3) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino RambeySp.OG;3.

Reino Rambey, Sp.OG;dan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Il berupa:1) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini,Sp.OG;2) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr.

Putusan Nomor 65 K/TUN/20203) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Aryando Pradana,Sp.OG; dan4) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor66/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Reino RambeySp.OG;3.

Reino Rambey, Sp.OG;dan Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi II dahuluTerbanding II/Tergugat II berupa:2) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor64/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr. Ivan Rizal Sini,Sp.OG.3) Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor65/KKI/KEP/VIII/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, tentang tidakditemukan pelanggaran profesi, atas nama dr.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI).;2. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ( MKDKI ).;3. HENRY KURNIAWAN.;TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG

.; Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat KonsilKedokteran Indonesia ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di JalanTeuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.01.02/03/KKI/VII/2513/2013, tertanggal 22 Juli 2013 dan Surat KuasaKhusus Nomor : HK.01.02/03/KKI/XII/ 4642/2013,tertanggal 23 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/ PEMBANDING2 MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA(MKDKI ), berkedudukan di Jalan Teuku

Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 19/KKI/KEP/V1I/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang PelaksanaanKeputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ;Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.53/B/2014/PT.TUN.JKT.2.2.

Fungsi Tergugat I/Pembanding II (KKI)ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 29 Th 2004 Tentang PraktekKedokteran, antara lain untuk melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi yangmenjalankan praktik kedokteran. Selanjutnya Tergugat Il/Pembanding III(MKDKI) adalah merupakan organ kelengkapan KKI yang bertugas/berfungsiuntuk menerima, memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dandokter gugi ( Pasal 64 dan Pasal 67 UU No. 29 th 2004).

Oleh karena itu pengajuan bukti baru yang dipersyaratkandalam Pasal 55 (1) Peraturan KKI No. 2 Th. 2011 Tentang tata cara penanganankasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi tidak terpenuhi.

III) bersifat final danberkekuatan tetap serta mengikat teradu, KKI dan Pemerintah Daerah (DinasKesehatan Kabupaten/Kota).

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)., II. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI)., III. HENRY KURNIAWAN;

dalam sidang pembacaankeputusan ;Pada pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata CaraPenanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigiberbunyi :Keputusan MKDKI/MKDKIP bersifat final, berkekuatan tetap, danmengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) ;Pada pasal 60 ayat (3) Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 tentang TataCara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan DokterGigi berbunyi :(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan

) Dan Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI).Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/Tergugat I Dan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat II Bukan Pejabat Tata Usaha Negara DanKeputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Tergugat I Dan Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI)/Tergugat IJ Bukan Keputusan TataUsaha Negara.Bahwa Penggugat dalam gugatannya sebanyak 18 (delapan belas) halaman terdiri dari17 posita, 2 petitum Dalam

sebagai berikut :Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badanotonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas KonsilKedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.Bahwa dari seluruh ketentuan di atas yang telah menjelaskan apa dan siapakah KonsilKedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(MKDI) sesuai pengertian peraturan perundangundangan yang berlaku, terbukti tidaksatupun ketentuan peraturan perundangudangan

Pada organ pemerintahanyang demikian, melekat pula sifat sebagai pejabat umum (openbaar gezag).Sekarang mari kita lihat apa Fungsi, Tugas dan Wewenang dari Konsil KedokteranIndonesia (KKI)/Tergugat I yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III mulai dariPasal 4 sampai dengan Pasal 25 UndangUndang No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran yang mengatur tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang dari KonsilKedokteran Indonesia (KKI) tidak satu kalimatpun yang menjelaskan bahwa KonsilKedokteran Indonesia

Oleh karena itu pengajuan buktibaru yang dipersyaratkan dalam pasal 55 (1) Peraturan KKI No.2 th.2011Tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dandokter gigi tidak terpenuhi.

KP.03.02/MENKES/337/2019, Tanggal 17 Juni2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 20192024, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan UlangUsulan Calon KKI 20192024. (fotokopi sesuai denganaslinya);Tanda terima telah diterimanya Surat No.1949rev/PB.PDGI/VII5/2019, tanggal 20 Juli 2019.(fotokopi Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi darifotokopi);Surat Menkes No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal13 Desember 2019 Perihal Permintaan nama calonkeanggotaan KKI 20192024.

(fotokopi darifotokopi);Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi IndonesiaNomor 015/MKKGI/V1I/2019 tanggal 26 Juni 2019, perihalBakal Calon Anggota KKI. (fotokopi dari fotokopi);Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi IndonesiaNomor 016/MKKGI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019,perihal Bakal Calon Anggota KKI. (fotokopi dari fotokopi);Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi IndonesiaNomor 016/MKKGI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019,perihal Bakal Calon Anggota KKI.

Perihalpermintaan usulan calon ke anggotaan KKI periode 20192024, tanggal 20 Februari 2019.(fotokopi dari fotokopi);Surat No 471/Adm/AFDOKGI/2018, perihal usulan calonke anggotaan KKI periode 20192024, Tanggal 1 MaretHalaman 57 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.2019. .(fotokopi dari fotokopi);57. BuktiP56 : Surat No 501/Adm/AFDOKGI/2019, perihal usulan calon keanggotaan KKI periode 20192024, Tanggal 28 Juni 2019. ..

suatu Lembaga dan mereka inginsekali meniru KKI karena menurut mereka KKI itu mMempunyai kewenanganyang kuat, itu saja.

sementara sebagai PNS dan apabilaselama menjadi anggota KKI telah mencapai usia 58 tahun akan diberhentikansebagai PNS (pensiun) dan PNS dengan jabatan profesor yang diangkatmenjadi anggota KKI dengan usia 58 tahun akan langsung diberhentikansebagai PNS (pensiun).

KKI;1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat Iyan Rusmayanto (BendaharaPengeluaran tahun Anggaran 20062008 pada Kantor KKI) tertanggal 5September 2012 yang diketahui atau menyetujui Kasubbang Keuangan TA20062012 (H. Rifaid, S.E.) yang isinya menyebutkan telah mengembalikansemua pinjaman untuk kegiatan sek.

KKI baik secara tunai maupun transfermelalui Bank kepada Saudara Tusiwan Farianto (Bendahara Penerima TahunAnggaran 20062011 pada Kantor KKD;1 (satu) lembar asli Kuitansi Tanda Terima Uang dari Sekretaris KKI kepadaKasubbag Keuangan Set KKI (Haji Rifaid, S.E.) tertanggal 5 Juni 2006 sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementarauntuk kegiatan pertemuan Pokja Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi denganStakeholders I tanggal 5 Juli 2006;1 (satu) lembar asli Kuitansi

KKI No. Rek.93205556 dari penyetor Iyan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)tertanggal 08 Juni 2006;Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 1923 K/Pid.Sus/2014464445464748495051321 (satu) lembar asli Formulir Setoran ke Rekening BNI An. KKI No. Rek.93205556 dari penyetor Iyan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)tertanggal 28 September 2006;1 (satu) lembar asli Formulir Setoran ke Rekening BNI An. KKI No.

KKI No. Rek.93205556 dari penyetor Iyan sebesar Rp1.000.000.000,00 (seratus Juta Rupiah)tertanggal 08 Juni 2006;1 (satu) lembar asli Formulir Setoran ke Rekening BNI an. KKI No. Rek.93205556 dari penyetor Iyan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)tertanggal 28 September 2006;1 (satu) lembar asli Formulir Setoran ke Rekening BNI an. KKI No.

/KKI/KEP/XII/2013 TentangPelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara EkoMedio Septiawan, dr, Sp.OT, tertanggal 30 Desember 2013, sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat danmartabat Penggugat sepertiDalam Penundaan : Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Up.

Nomor 33/KKI/KEP/XII/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Eko MedioSeptiawan, dr.

Nomor 33/KKI/ KEP/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013 menindaklanjuti keputusan MKDKIP ataspengaduan Nomor 34/P/MKDKI/XII/2011, tertanggal 10 Juni 2013 yang diajukanoleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum, dalamrangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (sebagaimana salah satutujuan utama Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran.

Bukti P1 : Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 33/ KKI/KEP/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013, TentangPelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi DisiplinHalaman 45 dari 67 halaman Putusan No.56/G/2014/PTUNJKTPAGE2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P7PAGETerhadap Saudara Eko Medio Septiawan, dr, Sp.OT.

(fotokopi sesuaifotokopi) ;Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 67/ KKI/KEP/V1I/2008, tertanggal 16 Juni 2008 Tentang Pembentukan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat ProvinsiJawa Tengah. (fotokopi sesuaifotokop1) ;9. Bukti T9 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 68/ KKI/KEP/VI/2008, tertanggal 16 Juni 2008 Tentang PengangkatanAnggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Di TingkatProvinsi Jawa Tengah.

Keberatan Pemohon I :a Pelanggaran butir 7 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 17/KKI/KEP/VIII/2006, yaitu : Melakukan pengobatan berlebihan yang sesuaidengan kebutuhan pasien .Pada kompresi fraktur yang didahului dengan infeksi TB boneaugmentation bukan merupakan pilihan yang tepat ;Pada hasil CT Scan tanggal 16 Februari 2008 hanya terdapat kompresipada VTh 8 sedangkan VTh 7 masih bagus dan belum ada kompresikanal.

No. 298 K/TUN/2012dan huruf f Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 15/KKI/PER/VITI/2006 ;4.6.

Siloam dalam rangka upaya melaksanakan kesehatan ;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran IndonesiaNo. 16/ KKI / PER / VIII / 2006, Keputusan Majelis Kehormatan DisiplinKedokteran Indonesia (MKDKI) (Bukti Para Penggugat) tersebut adalahKeputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang ditetapkan oleh Ketua MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan sebagaimanadiatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Konsil KedokteranIndonesia No. 16/KKI/ PER/VII/2006,

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikankedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1)Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 16 /KKI/ PER/ VIII /2006 ;V.2. Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang mengikat tersebut berdasarkan Pasal32 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.16/KKI/ PER/VIII/2006,harus memuata.

MKDKI Nomor 129/Kep/MKDKI/V/2010 sebagaimanayang menjadi sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalamPerkonsil Nomor 16/KKI/Per/VII/2006 pada Pasal 32 yang bunyinya sebagaiberikut : Keputusan Sidang Majelis Pemeriksaan Disiplin harus memuat ;a.