Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi
- DR. SANJOYO, MEc
191 — 66
191 — 66
Expired date: Minimal 3 tahun self life time 5/6 tahunproduksi;. Standard Compendia: The british farmacopoeia, the UnitedState Pharmachopeaia, the VIPAL Pharmocopeaia, atau theInternational Pharmocopeaia;B.
instansiberwenang;d) Standarisasi sesuai program prakualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety), yang dibuktikandengan:e Melampirkan komitmen berupa pengajuan mengikutpengajuan program prekualifikasi WHO PQS(performance, quality and safety) bagi yang belumpernah menyampaikan komitmen tahun lalu;e Melampirkan kemajuan proses pengajuan programprekualifikasi WHO PQS (performance, quality andsafety) bagi yang sudah mengajukan komitmen tahunlalu.Produksi: tahun 2015.Expired date: minimal 3 tahun self
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana
- Penuntut Umum :
ISWAN NOOR S.H
- Terdakwa :
AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
406 — 158
406 — 158
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belummemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanoa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTmaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika pihak tersebutmelakukan pemanfaatan hutan didalam kawasan
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016 Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertama, perbedaan penerapan hukum,pelanggaran azas non self incrimination dan praduga tak bersalah dankaburnya unsur deelneming;Menurut ahli Hukum Acara Pidana, Chairul Huda, sp/itzing di PengadilanTipikor tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, tegasnya.Sebab, lanjutnya, pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidakterbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (p/eger) dan medepleger (turutserta) tidak jelas.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk
melawan
KETUT JANTUK, dkk
87 — 40
87 — 40
Bahwa sistempendaftaran obyek pajak adalah Self Assesment tidak melihat keobyek/kelokasi obyek pajaknya, sehingga ada potensi besar terjadimanipulasi data obyek pajak oleh weyjib pajak sebagaimana kasus a quo Kawasan hutan lindung dimohonkan SPPT PBB.
Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 12/PID/2016/PT.DPS Tanggal 9 Mei 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE Alias TELY
921 — 684
921 — 684
SaksiAgustay Handa May juga tidak dapatmengontrol emosinya hingga ia mengamukdi TKP dan memukul tiang besi dengankencang serta mobil yang sedang terparkirdi areal TKP, akibat kencangnya tenagauntuk memukul bendabenda tersebuthingga suara benturannya terdengar sangatkencang.14.Bahwa berkaitan dengan adanya sikapSaksi Mahkota Agustay Handa May yangberusaha menimpakan kesalahan kepadaTerdakwa merupakan suatu sikap yangmenurut Ahli Psikolog Forensik Bapak RezaIndragiri disebut sebagai lroni Victimisasiatau. self
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017 Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubunganistimewa
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL. Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC,
Lawan
1. MARDJONO REKSODIPUTRO,
2. RICKY S NAZIR,
3. FERRY P.MADIAN.
4. EMIR NURMANSYAH,
5. NAFIS ADWANI,
6. RITA TYASTUTI TAUFIK,
7. AGUS AHADI DERADJAT,
8. WOODY PANANTO,
9. CHANDRAWATI DEWI,
10. LUKY I WALALANGI,
11. SAHAT M.SIAHAAN,
12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN,
13. NURDIN ADIWIBOWO,
14. FREDDY KARYADI,
15. KEVIN OMAR DIDHARTA,
16. OENE J. MARSELLE,
17. GIFFY PARDEDE,
18. ELSIE FRIESKA HAKIM,
19. FIESTA VICTORIA,
20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU,
21. CHRISTINE HAKIM,
22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1117 — 1312
1117 — 1312
Karena apa karena prinsip independensi dari padakomunitas profesi menegaskan bahwa komunitas advokat sebagaiorganisasi punya sifat self regulasi, itu diberi kewenangan juga,didelegasikan juga dalam UU Advokat. Jadi tidak boleh ada satukekuasaan di luar peradilan profesi yaitu Dewan Kehormatan yang dibawamasuk untuk menyelesaikan persoalanpersoalan di dalam komunitasprofesi ya. Apalagi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh advokatwalaupun untuk mewakili kliennya.
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
127 — 102
127 — 102
Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran : Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self
Register : 05-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1236/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel Tanggal 23 Januari 2019 —
374 — 249
374 — 249
dengan Undangundang Nomor 16tahun 2009 yang berbunyi : Yang dipidana karena melakukanperbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas padaWajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai WajibPajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi jugaterhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut sertamelakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukantindak pidana di bidang perpajakan ;Bahwa Peraturan perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983, menganutsystem self
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Mei 2015 — ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC, dkk vs PT AYUNDA PRIMA MITRA
238 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
238 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Lit, other I) = A second self (orang kedua dari diriseseorang) (A Dictionary of Modern Legal Usage,second edition, Oxford University Press, 1995).Dalam praktek hukum di Indonesia, konsep mengenai alterego theory ini telah diakui dan diterima juga dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia,antara lain sebagai berikut: (i) Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 21/Sip/1973 tanggal 22Oktober 1973; dan (ii) Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1916 K/Pdt
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
348 — 197
348 — 197
melaksanakan tugas tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Bahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
194 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
213 — 149
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
213 — 149
Bimtek Self Assesment ESPIP Tahun 2020 oleh BPKPPerwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat9. Diklat Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa PusdiklatwasBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020bersertifikat.Bahwa dasar ahli diperiksa oleh penyidik untuk memberikanketerangan ahli :a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor : B1038/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal O08 Oktober 2020 perihalPermintaan Audit/ Perhitungan Kerugian Negara (PKN),b.
Pelatihnan Fraud Auditing oleh Lembaga PengembanganFraud Auditing10.Bimtek Self Assesment ESPIP Tahun 2020 oleh BPKPPerwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat,11. Bimtek manajemen Risiko Tahun 2020 oleh BPKP PerwakilanNTT dan12.
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
564 — 952
564 — 952
Bahwadalam konteks Pasal 21 sengaja merintangi terhadap kasus A yang sudahtertangkap atau kasus pada dia sendiri (si B), kalau ada don plegernya tentunyajuga dapat merintangi untuk kasus si A karena sulit untuk membuktikan doenplegernya Bahwa yang dimaksud dengan Non Self Incrimination yaitu seseorang yang telahditetapkan sebagai Tersangka dapat melakukan pembelaan diri untuk menghindardari jeratan hukum, namun pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan denganmelanggar ketentuan hukum, dan seseorang
Dalam hukum pidanadikenal asas non self incrimination, bahwa seseorang tidak bisa dipaksa memberikanketerangan atau alatalat bukti yang akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya.Bahkan seorang terdakwa dalam persidangan boleh membantah semua dalildalilyang dituduhkan kepadanya dengan memberikan keteranganketerangan yangmenguntungkan dirinya, meskipun keterangannya tidak benar.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1499 B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Agustus 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
208 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
208 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
Register : 18-01-2011 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80 /PID.B/2011/PN.JKT.PST. Tanggal 14 April 2011 — Terdakwa Jonny Abbas
114 — 20
114 — 20
mengapa barang sampai dikirim karena pada saatyang bersangkutan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, tanggal 2September, yang bersangkutan mengajukan suratsurat bukti, danputusannya mengabulkan.Bahwa setelah putusan Pengadilan TUN , diterbitkanlah Surat KepalaKantor untuk mengadakan Reekspor yang ditujukan kepada PT.Antariksa;Bahwa saksi tidak tahu apakah benar barang itu sampai di PT.Antariksa ;Bahwa pada saat setelah putusan yang bersangkutan mengajukanpermohonan Reekspor, dan sistemnya adalah self
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 161/Pid.B/2016/PN Gst Tanggal 31 Januari 2017 — - ANALI ZALUKHU ALIAS ANA
- DESIMA LAHAGU ALIAS DESMAN LAHAGU ALIAS DEDI
- BUDI RAHMAT GULO ALIAS RAMA
228 — 89
228 — 89
ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN GstBahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
296 — 75
296 — 75
TEPI) di Handil, Senipah, Tanjung Batu dan Pulau Miang diKalimantan Timur dengan menggunakan SPOB (Self Propeler Oil Boat):Bahwa minyak yang diangkut tersebut adalah minyak milik PT. Pertamina(Persero) yang dibeli oleh PT. TEPI yang kemudian di handling oleh PT.Pertamina Patra Niaga;Bahwa pembayaran dimulai dari user dalam hal ini adalah Marketing danOperasi. User akan menerima surat tagihan yang dilengkapi dengandokumendokumen berupa :Invoice;Kuitansi:Faktur Pajak;Kontrak;a.
Register : 11-07-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN MAGELANG Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg Tanggal 31 Agustus 2017 — dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto; sebagai TERDAKWA ;
132 — 30
132 — 30
Akta PPJB dan akta AJB tetap sah danTERKAIT MEMASUKAN HARGA KEDALAM SUATU AJB YANGBERBEDA DENGAN PPJB MERUPAKAN TINDAKANADMINISTRASI DIBIDANG PAJAK DAN BUKAN SUATU TINDAKPIDANA.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa di Indonesia sistem pemungutan pajakberdasarkan dengan Self Assesment, dimana wajib pajak diberikankepercayaan sendiri untuk menghitung dan membayar pajak mereka,sebagaimana diatur dalam UndangUndang