Surat NotarisMakmur Tridharma, S.H. tanggal 3 Juli 2012menjawab surat Penggugat dengan suratnya yangisi suratnya berbunyi:menjawab Surat Bapak (Pemohon Kasasi) tertanggal 26 Juli 2012yang sudah saya terima tanggal 29 Juni 2012, bersama ini sayamenjelaskan sebagai berikut:Pada waktu itu saya lupa tanggalnya, saya pernah disuruh oleh Bapak HauwantoChandranata (Termohon Kasasi) dan Bapak Herry Kairupan untuk mendatangi ketempat Bapak Herman J. Widjaja dan meminta Bapak Herman J.

Widjaja ternyata tidak mau membatalkan akta tersebut di atas;Bahwa isi surat pernyataan Notaris Makmur Tridharma, S.H.

Herman JudiWidjaja yang sebagaimana dalam Pasal 7 butir 2 dan butir 3 dalam Akta Nomor 23tanggal 28 Juli 2004 dan Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 10 Desember 2004 yangdibuat dihadapan Makmur Tridharma, S.H. Notaris di Jakarta serta masalah yangberkaitan dengan Sdr. Ir.

Widjaja ternyata tidak mau membatalkan akta tersebut di atas;Bahwa isi surat pernyataan Notaris Makmur Tridharma, S.H..

Herman Wijaya vide Bukti P49 A;Sehingga Pemohon Kasasi hanya menerima sebesarRp2.500.000.000, untuk goodwill tersebut maka sesuai isi Pasal 7Akta Perjanjian Nomor 22 tanggal 18 Desember 2004 (Bukti P5/T2) terbukti jelas Termohon Kasasi telah mempunyai itikad tidakbaik sejak awal dibuatnya Akta Perjanjian Nomor 22 terhadapPemohon Kasasi;Bahwa isi surat pernyataan Notaris Makmur Tridharma, S.H.

., Dkk, Advokat dan AsistenAdvokat pada LBH Tridharma Indonesia, yang berkantor di Jin.Puspitek Raya Ruko Duta Kencana Rt.002 Rw.002, KelurahanBuaran, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2016,selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca berkas perakra ;Setelah mempelajari surat bukti dan keterangan para saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlahRp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 oleh TriDharma Putra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso NomorHalaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Bdw19/Pdt.P/2021/PN Bdw tanggal 18 Juni 2021, Penetapan tersebut pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terobuka

Mmenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 maret 2008 di Vihara Tridharma Palembang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 174/PKW/1917/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 2 April 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4.

Pdt.I.C.1 PENETAPANNomor 8/Pdt.P/2020/PN KlaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan atas nama:Ketut Sunarsih, beralamat di Tri Dharma Yoga RT/RW 007/003 Desa TriDharma Yoga Kecamatan Ketapang KabupatenLampung Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada Muhammad Ridwan, S.H., Nurhadi, S.H.

perusahaan pabrik tepungikan milk Ko Yudianto namun ketika mengalami pailit maka setelahdilakukan perhitungan kompensasinya Penggugat I dan II telah melepaskanhaknya (termasuk saham dan kepemilikan nama dalam sertifikat tanah ataspabrik tepung ikan) untuk diserahkan kepada Kusprabandani sebagaimanaberdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin danPengalihan Hak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilkan Atas TanahNomor 09 Tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dbuat oleh dan dihadapanMakmur Tridharma

Menyatakan bahwa pabrik tepung ikan baik tanah dan bangunan maupunassetnya adalah milk ahli waris Ko Yudianto atau Ibu Kusprabandani ,berdasarkan keterangan Hak Waris Nomor : 05 tertanggal 14 Nopember 2011yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Esti Sri PurnawatiS.H. , Notaris diSurakarta) : dan berdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan PembelianMesin dan Pengalihan Hak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan AtasTanah Nomor : 09 tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dibuat oleh dandihadapan Makmur Tridharma

(Bukti T.5) ;Foto Copy Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin danPengalihon Hak Saham berikut Bahagian Hak kepemilikan Atas TanahNomor 09 yang dibuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma , S.H.(Bukti T.6) ;Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor : 23 / Pdt.G / 2016 / PN Btg7. Foto Copy Daftar Nama Tenaga Kerja PT.Seturi Agrindo Jaya , surattertanggal 10 Juni 2016 (Bukti T.7) ;8.

perusahaan pabrik tepungikan milk Ko Yudianto namun ketika mengalami pailit maka setelah dilakukanperhitungan kompensasinya Penggugat I dan II telah melepaskan haknya(termasuk saham dan kepemilikan nama dalam sertifikat tanah atas pabriktepung ikan) untuk diserahkan kepada Kusprabandani sebagaimanaberdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin dan PengalihanHak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan Atas Tanah Nomor 09 Tanggal7 Mei 2012 , akta mana yang dbuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma

Notaris di Surakarta, disebutkan bahwa atas persetujuan semuapendir/persero dari PT Seturi Agrindo Jaya diketahui Yusuf Darmanto (in casuPenggugat I) mengundurkan dir/keluar baik dalam kedudukannya sebagaipendir/persero maupun komisioner PT Seturi Agrindo Jaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.6 yaitu Perjanjian RencanaPembatalan Pembelian Mesin dan Pengalihan Hak Saham berikut sebahagian hakkepemilikan atas tanah Nomor 9 Tahun 2012 yang dibuat dan dihadapan NotarisMakmur Tridharma, S.H

menyatakanbahwa STATUTA STIH Tambun Bungai Palangka Raya adalah yangmerupakan pedoman dasar penyelenggaraan STIH Tambun BungaiPalangka Raya, yang dijadikan acuan untuk merencanakan,mengembangkan program penyelenggaraan kegiatan fungsionalsesuai dengan tujuan STIH Tambun Bungai Palangka Raya, berisidasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturanumum, peraturan Akademik dan Standar Operasional Prosedur yangberlaku di STIH Tambun Bungai Palangka Raya .Bahwa pembentukan STATUTA sebagai Regulasi TRIDHARMA

dalamPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan OrganisasiPerguruan Tinggi yaitu :e Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa STATUTA merupakan peraturandasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagailandasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional diPerguruan Tinggi yang bersangkutan.e Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Perguruan Tinggi WAJIBMEMILIKI STATUTA sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan danpenyelenggaraan Tridharma

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan OrganisasiPerguruan Tinggi yaltu :e Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa STATUTA merupakanperaturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yangdigunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan proseduroperasional di Perguruan Tinggi yang bersangkutan. e Pasal 2 ayat (1) menatakan bahwa Setiap Perguruan TinggiWAJIB MEMILIKI STATUTA sebagai peraturan dasar dalampengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma

Pkr. 7/G/2018/PTUN.PLKbahwa STATUTA merupakan peraturan dasar pengelolaan suatuperguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunanperaturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi yangbersangkutan dan Pasal 2 ayat (1) menatakan bahwa SetiapPerguruan Tinggi WAJIB MEMILIKI STATUTA sebagai peraturan dasardalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma PerguruanBahwa berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum TambunBungai Palangka Raya Tanggal 11 Januari 2016, dalam ketentuanPasal 10

berikutBangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Gondangdia Kecil No.8, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, JakartaPusat,sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB No. 204, Kelurahan Cikini dan Surat Ukur No. 1066/1981tanggal 8 September 1981 tertulis atas nama JAHJA bin UMARBALUWEL dan FUAD bin UMAR BALUWEL, selanjutnya disebut"OBJEK SENGKETA".Kepemilikan PENGGUGAT Il atas OBJEK SENGKETA diperolehberdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dari PENGGUGAT yang dibuat dihadapan MAKMUR TRIDHARMA

Bangunan diatasnya, yang terletak di JalanGondangdia Kecil No. 8, Kelurahan Cikini, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat,sebagaimana terdapat dalamSertifikat Hak Guna Bangunan /SHGB No. 204, KelurahanCikini dan Surat Ukur No. 1066/1981 tanggal 8 September1981 tertulis atas nama JAHJA bin UMAR BALUWEL danFUAD bin UMAR BALUWEL, PI selanjutnya disebut"OBJEK SENGKETA".Kepemilikan PENGGUGAT Il atas OBJEK SENGKETA diperolehberdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dari PENGGUGAT yang dibuat dihadapan MAKMUR TRIDHARMA

Menyatakan SAH Akta Pengoperan dan Penyerahan Hakdari PENGGUGAT kepada Penggugat II yang dibuatdihadapan MAKMUR TRIDHARMA, SH, Notaris di Jakarta,sebaimana terdapat pada Akta No. 54, tanggal 30 Juli2010.Menyatakan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illmelakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat dan Penggugat II;Menghukum dan memerintahkan Tergugat secarasukarela untuk mengosongkan tanah dan bangunan tanahyang terletak di Jalan Gondangdia Kecil No. 8, KelurahanCikini, Kecamatan Menteng

Bahwa dalam provisi pada gugatannya, disebutkan Penggugat melakukan pengoperan dan penyerahan hak atas Objek Sengketa yaitutanah dengan Sertifikat HGB No.204, Kelurahan Cikini dan Surat UkurNo. 1066/1981 tanggal 8 September 1981, atas nama Jahja bin UmarBaluwel dan Fuad bin Umar Baluwel, kepada Penggugat II dihadapanMakmur Tridharma, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana Akta no.54,tanggal 30 Juli 2010, sehingga Objek Sengketa tersebut menjadi milikPenggugat II sejak tanggal 30 Juli 2010, padahal masa

M2berikutBangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Gondangdia Kecil No. 8, KelurahanCikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,sebagaimana terdapat dalamSertifikat Hak Guna Bangunan /SHGB No. 204, Kelurahan Cikini dan Surat UkurNo. 1066/1981 tanggal 8 September 1981 tertulis atas nama JAHJA bin UMARBALUWEL dan FUAD bin UMAR BALUWEL, selanjutnya disebut "OBJEKSENGKETA".Kepemilikan PENGGUGAT Il atas OBJEK SENGKETA diperolehberdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak dari PENGGUGAT yang dibuat dihadapan MAKMUR TRIDHARMA

persidangan, dan atas permohonannya Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya semula ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1 Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama : RAJA TERNALEMGINTING yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang, Tanggal. 12Desember 2012, Nomor 474.1/1919, selanjutnya diberi tanda bukti P1;2 Foto Copy jazah Sekolah Dasar atas nama : RAJA TERNALEMGINTING yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Swasta TriDharma

Suprapto No. 18 (SMA & SMP TriDharma) Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal01 Juni 2012, selanjutnya disebut Penggugat ;MELAWANTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KotaPalembang, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni2012 yang

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Tridharma Pondok Gede pada tanggal 10 Januari 2015 sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Perkawinan No. : 189 MT/SKP/10/I/2015 dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-15012015-0014 tertanggal 13 Januari

diperoleh faktafakta hukumsebagai berikut:e Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul23.30 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan Bakti Gang Ikhlas Rt.002 / Rw. 016 Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis SENO PRIWANTO, RINALDO dan TRI DHARMASAPUTRA (ketiganya anggota Polsek Mandau) telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa DEPA SIBUEA karena telahmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;e Bahwa benar selanjutnya SENO PRIWANTO, RINALDO dan TRIDHARMA

tersebut bersifat alternatif oleh karenanya jika salahsatu unsur dipenuhi maka telah terpenuhi semua unsur di dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganyaitu berdasarkan keterangan saksisaksi maupun keterangan terdakwa, benar bahwapada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumahyang berada di Jalan Bakti Gang Ikhlas Rt. 002 / Rw. 016 Desa Pematang Pudu,Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis SENO PRIWANTO, RINALDO dan TRIDHARMA

Saksi TJONG KIE CHIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi merupakan abang kerabat dekat Pemohon; Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin mencatatkanperkawinan Pemohon; Bahwa setahu saksi pasangan suami istri HO CHONG THAT danANI, telah melakukan perkawinan pada tanggal 15041999 danmelakukan pemberkatan pada tanggal 10 Maret 2020 di Vihara TriDharma Bumi Raya Pemangkat, Kabupaten Sambas; Bahwa suami Pemohon bernama HONG CHONG THAT, telahmeninggal di Selakau

Mmenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 maret 2008 di Vihara Tridharma Palembang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 174/PKW/1917/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 2 April 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4.

LIM SENG LIANG DI VIHARA TRIDHARMA MACOU KENG KUMPAI BESAR dan perkawinan Para Pemohon telahdidaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak padatanggal 24 Februari 2017 No. 6171KW230220170006;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 UndangUndang AdministrasiKependudukan telah menyebutkan tentang pengesahan anak, yang bunyilengkapnya sebagai berikut :1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada InstansiPelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan

Pat.G/2021/PN Skwuntuk membela kepentingannya di persidangan dan perkara ini diputus secaraverstek;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai materi gugatan Penggugat dalam pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangberlangsung pada tanggal 22 September 2015 menurut tata cara agama Budhadihadapan pemuka agama Budha bernama Tjhong Syak Long di Vihara TriDharma

Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di tempat ibadah Tridharma pada tanggal 12 September 2013sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkwinan yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 13 November2013 dengan Nomor : 3578KW1211130012; 2.

Tridharma Raya Nomor : 31Cilandak Jakarta Selatan, Komplek Pepabri Blok A4 Nomor : 4 BengkuluTelepon (0730) 7008693, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07Septembet 2011, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;MELAWAN:PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU Cq. DINAS PEKERJAANUMUM PROPINSI BENGKULU ;Yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Hazairin SH Nomor :901 Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.H.CIK ASAN DENI, SH.M.Si, 2. BAHKTIAR, SH.MH, 3.HARMEN HANAFIAN,SH.M.Hum, 4.

UNIVERSITAS HALU OLEO, beralamat di Jalan H.EA.Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu, Kambu,Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 93132, yang diwakilioleh Dr.

Pemohon III tidak kunjung diundangkan;Hal ini menimbulkan kerugian aktual terhadap kewenanganPemohon Ill sampai dengan Pemohon VI yang diatur dan dijamindalam peraturan perundangundangan, yaitu:a. terhalangnya pemenuhan kewajiban Pemohon Ill sampai denganPemohon VI untuk memiliki statuta sebagaimana diatur dalamPasal 60 ayat (5) UU Pendidikan Tinggi yang sudah disesuaikanberdasarkan Permendikbud Statuta;b. terganggunya fungsi dan tugas Pemohon Ill sampai denganPemohon VI untuk melaksanakan kegiatan Tridharma

yang diaturdalam Pasal 58 ayat (2) UU Pendidikan Tinggiyang baru bisadilaksanakan secara paripurna setelah adanya statuta yang sudahdisesuaikan dengan Permendikbud Statuta;Cc. pembatasan otonomi dan wewenang Pemohon III sampai denganPemohon VI untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusatpenyelenggaraan Tridharma yang sesuai dengan dasar dantujuan Pemohon IIl sampai dengan Pemohon VI (vide Pasal 61juncto Pasal 62 UU Pendidikan Tinggi)yang baru bisadilaksanakan secara paripurna setelah adanya

Secara faktual, lambatnya penyesuaian statuta bagi Pemohon Illsampai dengan Pemohon VI ini sudah menciptakanketidakjelasan bagi puluhan ribu orang yang terlibat dalamkegiatan penyelenggaraan Tridharma, yang tragisnya,mayoritasnya adalah mahasiswa/anak bangsa yang sedangmengikuti proses kegiatan belajar mengajar maupun yang dalamproses kelulusan tanpa adanya kejelasan mengenai status organperguruan tinggi yang meluluskan mereka;Selain itu, keberadaan objek permohonan memungkinkanpencederaan terhadap

karena Sekolah Tinggi IImu Hukum (STIH) TambunBungai Palangka Raya merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintahdalam bidang Pendidikan dimana dalam segala kegiatannya tunduk danpatuh pada aturan sesuai dengan pasal 3 Undangundang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi danPengelolaan Perguruan Tinggi.Bahwa selama ini Sekolah Tinggi llmu Hukum (STIH) Tambun BungaiPalangka Raya telah melakukan pelayanan TRIDHARMA

menyatakan bahwa STATUTA STIH Tambun Bungai Palangka Raya adalah yangmerupakan pedoman dasar penyelenggaraan STIH Tambun BungaiPalangka Raya, yang dijadikan acuan untuk merencanakan,mengembangkan program penyelenggaraan kegiatan fungsionalsesuai dengan tujuan STIH Tambun Bungai Palangka Raya, berisidasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum,peraturan Akademik dan Standar Operasional Prosedur yang berlakudi STIH Tambun Bungai Palangka Raya.Bahwa pembentukan STATUTA sebagai Regulasi TRIDHARMA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggiyaitu :e Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa STATUTA merupakan peraturandasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagailandasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PerguruanTinggi yang bersangkutan.e Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Perguruan Tinggi WAJIBMEMILIKI STATUTA sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan danpenyelenggaraan Tridharma