Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan :Menimbang, bahwa unsur Kedua ini bersifat alternatit artinya apabilasalah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yangdikehendaki unsur ini dan komponen unsur dengan kekerasan atau ancamankekerasan harusiah ditujukan terhadap perbuatan melawan pejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dari keterangan saksisaksi yang dihubungkan denganketerangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan alat bukti tersebut

suatu waktu tertentu dalam bulan Mei2019, bertempat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan paksaan dan perlawanan dengan kekerasan atau ancamankekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yangsah, atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaanpejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

pejabat,Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa semenjak hari Selasa tanggal 21 Mei2019 sekira pukul 14.00 WIB telah berdatangan massa dari berbagaielemen masyarakat, diantaranya adalah terdakwa PUTRA ERLANGGA,saksi AMSOR, saksi M.

demikian unsur mengakibatkan lukaluka berat ini telah terbukti secara syahdan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan dari faktafakta hukum yang diperoleh, makamenurut Majelis Hakim, dakwaan Pertama subsidiair pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPtersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbuktisecara sah dan menyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukantindak pidana : Dengan ancaman kekerasan melawan

pejabat umum yang sedang melakukanpekerjaan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan harusdyatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut, karena tidak terdapatalasanalasan yang dapat menghapuskan terdakwa dari kesalahannya tersebut, serta haruspula dibebani untuk membayar ongkos perkara.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam perkara ini telah ditahan secarasah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkanseluruhnya

Menyatakan bahwa Terdakwa HERMAWAN Alias IWAN Bin JUNAIDIterbukti bersalan melakukan tindak pidana dengan kekerasan atauancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankantugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undangundang atauatas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancamkarena melawan pejabat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 212 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.2.

No. 2019 K/Pid.Sus/2015pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa berawal dari keikutsertaan Terdakwa ERWIN, S.Sos, BinBUSTANSYAH bersamasama dengan temantemannya yang tergabungdalam Organisasi Laskar Bulu Tunggal (LBT) dalam kegiatan Pawai BudayaBirau tahun 2014 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan, dimanapada saat itu Terdakwa sebagai salah satu rombongan dalam konvoiberbaris di bagian barisan nomor tiga dari depan, dimana

No. 2019 K/Pid.Sus/2015saling bersesuaian tersebut merupakan 3 (tiga) alat bukti yang sahyaitu: alat bukti keterangan saksi; alat bukti keterangan ahli; alat bukti petunjuk;apabila putusan Majelis Hakim memasukkan atau memuat secara benarfaktafakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang oleh pihak dalam proses sebagaimana tersebutdi atas maka dakwaan terhadap Terdakwa akan terbukti yaitumelakukan tindak pidana melawan pejabat yang sedang melaksanakantugas yang

terhadap Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud sengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat, maka jelas sengketaa quo adalah terjadi antara Orang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara, yakni antaraI Wayan Suwindra melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, yang sengketamana terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HakMilik Nomor. 3062/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Gambar Situasitanggal 10 Agustus 1994 Nomor. 4688/1994, Luas 18.825 M?

Pstatau barang dan ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedangmelakukan tugas yang sah yang terjadi pada Rabu tanggal 22 Mei diJakarta Pusat;Bahwa yang menjadi korbannya adalah anggota pasukan Brimob adalahpetugas keamanan yang pada saat itu sedang mengamankan jalannyaaksi unjuk rasa tersebut;Bahwa tindak pidana terjadinya pada hari hari Rabu, 22 Mei 2019 disekitaran gedung Bawaslu, Jakarta Pusat;Bahwa pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 saksimendapat tugas yang dikuatkan oleh surat

waktu dalam bulan Nopembertahun 2013 bertempat di simpang Komplek Mutiara Desa Alue Awe Kecamatan MuaraDua Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya pada suatu suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang11memeriksa dan mengadili dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorangpejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,diancam karena melawan

pejabat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekira pkl. 14.00 WIB merekayang tergabung dalam tim gabungan Sat Pol PP Kota Lhokseumawe dan PanwasKecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe melaksanakan tugas penertiban alat peragakampanye berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 338 / 2013, tanggal 13November 2013 yang ditandatangani oleh Sdr.

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut: Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara inioleh karena para pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalahperseorangan melawan Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa Pasal 1 ayat (4) UU No.5 tahun 1986 menetapkan : "SengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata UsahaNegara antara orang atau badan perdata dengan badan atau pejabat TataHal. 5 dari21 hal. Put.

Menyatakan Terdakwa PARDAL SETIAJI bin PARDITYO bersalah melakukan tindakpidana melawan pejabat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalamdakwaan kesatu melanggar pasal 213 ke1 KUHP.2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDAL SETIAJI bin PARDIYO berupapidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.)

sengketa Tata UsahaNegara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negaraantara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketaKepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku ;Halaman 80 Putusan No. 28/G/2016/PTUNMDNMenimbang, bahwa apabila dibaca dengan seksama SuratGugatan Penggugat, maka telah jelas sengketa a quo adalah terjadiantara orang melawan

Pejabat Tata Usaha Negara, yakni antaraRiyadh Aziz melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan,sengketa mana terjadi akibat diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor :5904/Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan,Kota Medan, terbit tanggal 18122015, Surat Ukur Nomor00577/Simpang Selayang/2015, tanggal 4122015, luas 1.406 m*,atas nama Dokter Suka Ginting (vide Bukti T1 dan T.ll.Int1), dandalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat

Selanjutnya dalam petitum gugatan, ternyata tidak ada tuntutangugatan yang bersifat hak ke Perdataan, karena tuntutannya hanyamenyangkut pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan obyeksengketa ; Menimbang, bahwa meskipun sengketa tersebut terjadi antaraorang melawan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalamsengketa a quo terdapat kepentingan pihak ketiga yakni Dokter SukaGinting selaku pemegang sertipikat objek sengketa, sehingga haruspula dipertimbangkan apakah pokok gugatan mengarah kepadapembuktian

2016,bertempat di Jalan Tjilik Riwut (Depan bengkel H.AHMAD) Kelurahan JakatanRaya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPalangka raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengankekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedangmenjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya,diancam karena melawan

pejabat, yang dilakukan dengan cara antara lainsebagai berikut : Bahwa awalnya terdakwa minumminuman keras bersama temantemanterdakwa setelah minumminuman keras terdakwa pergi ke bengkel H.

Cideng Barat DalamNo. 12 RT. 13 RW.01 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat atausetidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan paksaan dan perlawananberdasarkan Pasal 212 yaitu Dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atauorang yang menurut kewajiban UndangUndang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat

Tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalan kan tugasdengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksudHalaman 16 dari 24halaman Putusan No. 5/PDT/2018/PT.BGL.dalam pasal 214 ayat (1) KUHP, sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/1655 A/VIII/2017/SPK tanggal 8 Agustus 2017 pelapor atasnama FIRMANSYAH Tersangka atas nama BENNY YENSAH aliasYEN Bin ZAHARI APUL, dkk.

Bahwa Judex Facti pertimbangannya menyatakan jelas sengketa aquo adalah terjadi antara orang melawan Pejabat Tata UsahaNegara, sebagaimana bunyi putusan a quo halaman 25 alinea 2yaitu :"Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat, makajelas sengketa a quo adalah terjadi antara orang melawan PejabatTata Usaha Negara, yakni antara D. Syarief melawan KepalaHal. 18 dari 25 hal. Put.

Sementara dalam perkara a quoantara Penggugat sebagai orang melawan Pejabat Negara dalam hal iniPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang tentu saja bukantermasuk kategori manusia yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnyaTergugat II kutip ulang ketentuan pasal 49 tersebut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangbergama Islam di bidang:a. Perkawinan;Hal 15 dari 27 hal. Put.

ribu tiga belas, bertempat di Jalan Srijaya Negara, LorongSiguntang Nomor 37, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan llir Barat I, KotaPalembang, atau setidaktidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukumPengadilan Militer 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawanseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orangyang menurut kewajiban undangundang, atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam, karena melawan

pejabat".Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara dan keadaankeadaan sebagaiberikut :a.

No 1/PID.SUSTPK/2022/PT KDIDasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku Ketua DPRDKolaka.Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKABersamasama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kKekuasaanterlebih keduanya terlibat hubungan darah (Saudara) dan samasama berada diSekretariat Dewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untukmelakukan Tindakan melanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tandatangan) yang mana kekuatan seorang pegawai honorer melawan

pejabat eselon II!

pejabat eselonlll (SARNELIA DASIR) dan KETUA DPRD SAENAL AMRIN.

merupakan adik kandungdari Parmin Dasir yang dimana atas desakan atau paksaan Sainal Amrin selaku KetuaDPRD Kolaka.Bahwa adanya daya paksa yang dilakukan oleh KETUA DPRD KOLAKABersamasama SARNELIA DASIR selaku kepala bidang memiliki kKekuasaan terlebihkeduanya terlibat hubungan darah (saudara) dan samasama berada di SekretariatDewan yang kemudian memaksa seorang pegawai Honorer untuk melakukan Tindakanmelanggar hukum (memalsukan surat / dokumen / tanda tangan) yang mana kekuatanseorang pegawai honorer melawan

pejabat eselon Ill (SARNELIA DASIR) dan KETUADPRD SAENAL AMRIN.Hal. 69 dari 77 hal.

Cideng Barat DalamNo. 12 RT. 13 RW.01 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat atausetidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dengan paksaan dan perlawananberdasarkan Pasal 212 yaitu Dengan kekerasan atau ancaman kekerasanmelawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atauorang yang menurut kewajiban UndangUndang atau atas permintaan pejabatmemberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat

bulanOktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada waktu lain dalamtahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Tiong Buu Kecamatan LongApari Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat dengankekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yangsedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajibanundangundang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongankepadanya, diancam karena melawan

pejabat yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut : e Awalnya pada hari kamis 30 Oktober 2014 sekira sekira pukul16.20 Wita saksi SUDIRMAN als SUDI lewat denganmenggunakan sepeda motor dan terdakwa menahan sepedamotor saksi SUDIRMAN als SUDI tersebut sambil berkataSAYA MINTA ROKOK yang dijawab oleh saksi SUDIRMANals SUDI SAYA TIDAK PUNYA ROKOk dan terdakwaberkata lagi KAMU MAU KELAHI DENGAN SAYA dan saksiSUDIRMAN als SUDI menjawab KAMU PULANG, KAMUMABUK setelah saksi SUDIRMAN