Ditemukan 1004034 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-03-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 119/Pid.B/2016/PN-Tjb Tanggal 9 Mei 2016 — - Bustami Nasution Alias Uwak Uteh
102 — 16
102 — 16
Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;2.
menerangkandokumen yang harus dilengkapi melayarkan kapal adalah :e Seluruh dokumen kapal yang akan dilayarkan ;e Pengawakan kapal dan muatan ;e Pemeriksaan kapal keberangkatan dan pernyataan dari nakhoda(sailing declaration);Bahwa semua jenis kapal yang bertolak dari pelabuhan pangkal/asalke pelabuhan tujuan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yangdikeluarkan oleh Syahbandar dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah salah dan tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17Tahun 2008
tentang Pelayaran;Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama parapenumpang kapal serta barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tanpa namadan nomor bermesin dompeng 30 HP No. 123275 ke Kantor Satuan PerairanPolres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;Perbuatan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 323 ayat (1) joPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.DANKEDUA Bahwa ia Terdakwa
Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yangdikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi dari perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurunsur dari Pasal 323ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayarandalam dakwaan Kumultaif Kesatu Penuntut
tentang Pelayaran dan Undangundang Nomor8s Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Bustami Nasution Alias Uwak Uteh tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalamPasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaransebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu
Register : 24-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Tjb Tanggal 24 Mei 2016 — - Bambang Supriyanto
50 — 0
50 — 0
Register : 18-09-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 346/Pid.B/2017/PN Tjb Tanggal 20 Nopember 2017 — - DOLI CAHYADI ALIAS DOLI
126 — 13
126 — 13
Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2.
dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahanmenerangkan dokumen yang harus dilengkapi jika melayarkan kapal adalah : Seluruh dokumen kapal yang akan dilayarkan; Pengawakan kapal dan muatan; Pemeriksaan kapal keberangkatan dan pernyataan dari nakhoda (MasterSailing Declaration);Bahwa semua jenis kapal yang bertolak dari pelabuhan pangkal/asal kepelabuhan tujuan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkanoleh Syahbandar sesuai ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor :17 Tahun 2008
tentang Pelayaran,yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.2.Setiap orang;Berlayar tanopa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkanoleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RlNo. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Disamping itutujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undangundang tidak lain adalahuntuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahseorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal danmempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganperaturan perundangundangan (vide pasal 1 angka 41 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umummenghadapkan Terdakwa
tentang Pelayaran);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perairan Indonesiaadalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairanpedalamannya (vide pasal 1 angka 2 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentangPelayaran);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Angkutan di Perairan*adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/ataubarang dengan menggunakan kapal (vide pasal 1 angka 3 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran);Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2017/PN TjbMenimbang
Menyatakan Terdakwa Doli Cahyadi Alias Doli tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan olehSyahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam dakwaan AlternatifKesatu;2.
Register : 24-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 152/Pid.B/2016/PN Tjb Tanggal 26 Mei 2016 — - Samsuddin
59 — 27
59 — 27
Putus : 18-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5413 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 — DYAH RETNO UTAMI
129 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-06-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1845 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 13 Juni 2023 — MEGAWATI RAUF alias EGA
203 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5979 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 16 Nopember 2022 — SUTIANTI alias SUTIAN anak YUSUP SADEN
142 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4851 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 14 September 2023 — BAMBANG TRI MULYONO
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4850 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 14 September 2023 — SUGI NUR RAHARJA alias GUS NUR
108 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 23 Januari 2024 — HENDRA JACOB
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5441 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — AGUS NADIANUS anak MARTINUS SAIM
99 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5940 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 29 Nopember 2022 — MUHAMMAD ASRUL
147 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-01-2024 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pid.Sus/2024 Tanggal 17 Januari 2024 — ENGGA GUSTIAN alias ENGGA bin SYAFRIZALR
130 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-09-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4212 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 5 September 2023 — ARY ARDYA PUTRA bin (almarhum) YULIATMOKO
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-09-2020 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 6 September 2020 —
224 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
224 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-05-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54C/PK/PJK/2008 Tanggal 22 Mei 2008 — 54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
33 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
54C/PK/PJK/2008 ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
54C/PK/PJK/2008
dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Nopember 2007 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 4Desember 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8Januari 2008
BUKIT SENTUL tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biayaperkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari: KAMIS, TANGGAL 22 MEI 2008 oleh Prof. DR. Paulus ELotulung, SH Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan H.
No. 54 C/PK/PJK/2008
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tahun 2011 478 — 366
- Tentang : Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2011TENTANGPERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIKMenimbangMengingatDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasidan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanatUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan sertapeningkatan fungsi dan peran Partai Politik;. bahwa UndangUndang Nomor
2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamikaperkembangan masyarakat;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik;.
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4801);Dengan ...MenetapkanPRESIDENREPUBLIK INDONESIA2QDengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIADANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lkembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:1.
SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 15 Januari 2011MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 8Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RIKepala Biro Peraturan PerundangundanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,Wisnu SetiawanI.PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 2 TAHUN 2011TENTANGPERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5790 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — ROHMAD HANDOYO PUTRO bin ATMO JATMIKO
133 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 463 K/PID.SUS/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI
446 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
446 — 370 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kila KecamatanSindang Kabupaten Majalengka ProvinsiJawa Barat:Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejaktanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBlambangan Umpu karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4)UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008
Menyatakan Terdakwa FERI ISKANDAR bin JEJEN SUJENI terbuktibersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistibusikan dan/ataumentransmiskan dan/atau membuat dapat diaksesnyainformasielektronik dan/atau. dokumen elektronik yang memiliki muatanpemerasan dan atau pengancaman melanggar Pasal 45 Ayat (4) junctoPasal 27 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik:2.
diantaranya yangmelihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahuisendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya pada dakwaan tunggal; Bahwa putusan judex facti telan mempertimbangkan dengan cukupsemua fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang,sehingga perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsurtindak Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 27 Ayat (4) UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008
Putus : 17-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4057 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Desember 2019 — RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO
809 — 717 — Berkekuatan Hukum Tetap
809 — 717 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lestari Pembangunan Jaya;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (1) UndangUndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang