Ditemukan 51531 data
25 — 4
KarMenimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh,menanam,menyimpan, mengunakan Narkotika adalah sebagai ilmupengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan IlmuPengetahuan dan Tehknologi.
Kemudian Element pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukanterhadap element unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkanelement pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element yangkedua,yakni apakah barang bukti berupa 0,71 (nol koma tujuh satu) gramsabusabu beserta plastik pembungkusnya,yang dapat dari tangan Terdakwatermasuk Nakotika Golongan bukan Tanaman;Menimbang,bahwa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalampersidangan dapat diketahui,bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota
selanjutnya daribarang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratrorium dan darihasil pemeriksaan disimpulkan,bahwa barang bukti tersebut mengandungMetafetamina terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 lampiran yang menurut undangundang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu sabu telahdinyatakan tergolong Narkotika golongan bukan tanaman, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang element yang pertama;Menimbang, bahwa mendasari
Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 diperempatan lampu merah kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri,terdakwa ditangkap dan digeledah, sehingga diketemukannya barang buktisabusabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa terdakwa Ronny Yunantha, selain menguasai jugamenyimpannya Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana elementkedua ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebutadalah merupakan perbuatan
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mendasari Pasal 1 poin 27 dan 28 UndangUndang Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut menyebabkan keteranganSaksi1 (Serma Nengah Tagel), Saksi2 (Serma Anuri) dan Saksi3 (Dr.Indra Gunawan Nasution) menjadi tidak bernilai dan tidak mempunyaikualitas sebagai alat bukti..
Bahwa mendasari uraian di atas, dikaitkan dengan pembuktian unsurkesatu "Setiap penyalahguna" Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factitelah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena tidak didukung olehalat bukti keterangan Saksi yang memadai dan alat bukti berupa suratsurat, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimanayang disyaratkan oleh KUHAP/KUHAPMIL yaitu wajib didukung oleh 2alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana dalamPasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun
Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi inihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis ganja. Bahwa meskipun berdasarkanketerangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi shabunamun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alatbukti yang lain.
Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara PemohonKasasi ini, ternyata dalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asasHal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 484 K/MIL/2017minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segikuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimanajika dinubungkan antara keterangan Saksi1, Saksi2 dan Saksi3 denganketerangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaiandan tidak mempunyai nilai pembuktian.
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Boyke HeryNainggolan, dan tidak pernah melakukan transaksi uang apapunbentuknya;Bahwa mendasari pada jawaban Tergugat dan Surat PernyataanTergugat yang membuktikan bahwa Tergugat saling kenal denganpetugas Securicor yang bernama Boyke Hery Nainggolan, dan terdapatpula transaksi keuangan, dan hal ini sangat membuktikan adanyahubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga yang telah menciptakankonflik kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15 ayat(45) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport
Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura baik dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukumnya,sehingga putusan a quo menjadi kabur dan telah bertentangan denganketentuan Pasal 102 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehinggasudahsepantasnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah lalai memenuhi syaratyang diwajibkan oleh perundangundangan;Bahwa untuk itu mendasari
uraian yuridis tersebut diatas, terbukti bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura telah dan tidak mendasari pada pada pembuktian danfaktafakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan faktapersidangan telah terbukti secara hukum bahwa Termohon Kasasi telahmelakukan pelanggaran kerja, dan pelanggaran kerja yang telah dilakukanoleh Termohon Kasasi merupakan pelanggaran atas ketentuan PedomanHalaman 9 dari 12 hal.
87 — 31
berada di SPBU Jalan YOS Sudarso dan terdakwa meminta kakakkorban cepat kesana sebab nanti korban mau dibawa orang;e Bahwa setibanya di SPBU, terdakwa bersama saudara korban pergi ke Jalan Sudirmanmenemui korban dan setelah bertemu dengan korban dan korban berbicara dengan saudarasaudaranya terdakwa dibawa ke Polsekta Pekanbaru Kota dan selanjutnya ke PolrestaPekanbaru.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;e = NIHIL13Menimbang, bahwa mendasari
PDM225/PKN/05/2014 tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancamankekerasanmemaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 15Menimbang, dimaksud
dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut adalahdisadari atau diinsyafi dan dikehendaki untuk dilakukan ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwajuga barang bukti dapat diketahui fakta sebagai berikut Bahwa perbuatan cabul yangdilakukan terdakwa adalah diinsyafi dan dikehendaki oleh terdakwa dimana terdakwamelakukannya dengan cara pada pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekira jam 12.10wib bertempat di Jalan Berdikari Gg.Kelana No.
:Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdakwaserta barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut ; bahwa yang dilakukan terdakwaadalah menciumi dan meremasremas payudara korban.
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Kaotmil I18 Ambon Nomor : B/584/VII/2011 tanggal 18 Juli2011 kepada Danyonif 732/Banau tentang Surat panggilan sidang agar PemohonPeninjauan Kembali menghadiri di persidangan di Pengadilan Militer I18Ambon pada tanggal 26 Juli 2011 dengan mendasari penetapan jadwal sidangdari Pengadilan Militer HI18 Ambon dalam bulan Juli 2011 sesuai NomorTapsid/110/PM III18/AD/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dilaksanakan padatanggal 26 Juli 2011 terlambat dan surat panggilan tersebut diterima olehDanyonif
Bahwa surat jawaban dari Danyonif 732/Banau Nomor : B/528/VII/2011tanggal 28 Juli 2011 dengan mendasari Surat Kaotmil I18 Ambon Nomor :B/584/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang menyatakan Pemohon PeninjauanKembali sudah berada di Batalyon 732/Banau sejak tanggal 17 Juli 2011 dansurat panggilan dari Kaotmil IIJ18 Ambon diterima oleh Danyonif 732/Banaupada tanggal 28 Juli 2011 dan Surat jawaban dari Danyonif 732/Banau Nomor :B/528/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 diterima di kantor Oditurat Militer I18Ambon
Bahwa pada hari itu juga tanggal 26 Juli 2011 Mayjelis Hakim memutus perkaraPemohon Peninjauan Kembali dengan mendasari surat tuntutan Oditur Militerdan surat jawaban Danyonif 732/Banau Nomor : B/448/ VI/2011 tanggal 26 Juni2011 tentang ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengikutisidang di Pengadilan Militer HI18 Ambon pada tanggal 30 Juni 2011 sesuaidengan jadwal sidang dari Pengadilan Militer pada bulan Juni 2011 seharusnyaMajelis Hakim memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali harus
14 — 3
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan10menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
YUSUF EFFENDY telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon ;11 Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telahdiwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki
rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal
21 — 8
didampingi Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga pemintaan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukanMemori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui apa yang mendasari
bandingtersebut ;Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDNMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan tanggal 5 Juli 2017 Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN Mdn, dan MemoriBanding Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari
58 — 19
Atas dasar fakta dan kondisi keluargaPenggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas maka tujuan perkawinansebagaimana yang diamanahkan dalam undangundang nomor 1 tahun 1974mustahil dapat tercapai;Menimbang, bahwa dengan mendasari pada fakta sebagaimana tersebutdiatas dan dengan mendasari pada ketentuan pasal 19 huruf b PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975, secara berturutturut selama 2 Tahun lebih,Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, ,hal 5 dari 7 hal putusan
56 — 37
yang mendasarigugatannya;Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat, adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci memaparkan uraian tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sesuai dengan apayang telah ditentukan dalam ketentuan pasal 1365 BW.Bahwa, gugatan Penggugat tidak pula menjelaskan sejak kapan dan atasdasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga atashak kepemilikan yang mendasari
Gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya ;e Bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat, sama sekali tidakada uraian yang menjelaskan dasar hukumnya (rechtgrand) danperistiwa yang mendasari gugatannya.e Bahwa gugatan yang diajukan adalah tentang perbuatan melawanhukum, akan tetapi dalam surat gugatan sama sekali tidak secarajelas dan rinci menguraikan tentang unsurunsur dari perbuatanmelawan hukum tersebut.e Bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan sejak kapan danatas dasar apa Penggugat
memperoleh hak atas tanah sengketa,sehingga alas hak kepemilikan yang mendasari legal standing darigugatan tersebut tidak jelas atau obscuur.b.
Dasar hukum, Dalil Gugatan tidak jelas.Bahwa pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechl grand) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga daliilyang demikian tidak memenuhi syarat formal.oon Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat Ill sampai denganXII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Putusan No.81/PDT/2015/PT BTN.34e Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan asal usul dan sejak kapanPenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa, sehingga legal standingyang mendasari diajukan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur.e Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum darituntutannya dan menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugatmemperoleh hak atas tanah sengketa tersebut, maka gugatan secarayuridis dianggap tidak memenuhi syaratsyarat formal.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : IRTANTO HADI SAPUTRA R.SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
71 — 41
(selebihnya tidak terbaca),Sertifikat Hak Milik No.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitanberupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damangyang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik No.24924atas nama Dg.Rala dengan dasar penerbitan berupa surat pernyataanpenyerahan/hibah dari Sdr,Yusuf Katutu Damang yang mendasari AJBNo.82/III/3/BK/1985, dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidakdapat dibaca karena rusak, adalah AJB yang dipergunakan
(Sselebihnya tidak terbaca), Sertifikat Hak MilikNo.24923 atas nama Dg.Hanong dengan dasar penerbitan berupa suratpernyataan penyerahan/hibah dari Sdr.Yusuf Katutu Damang yang mendasariAJB No.82/III/3/BK/1985, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Dg.Rala dengandasar penerbitan berupa surat pernyataan penyerahan/hibah dari Sdr, YusufKatutu Damang yang mendasari AJB No.82/III/3/BK/1985, dan menurut SaksiH.Musdedy dengan adanya AJB No.82/Ill..... yang selanjutnya tidak dapatdibaca karena rusak, adalah
MadjidLaugu selaku Kepala Wilayah Kecamatan Biringkanaya KMUP denganpenjual Ny.Subaedah B dan pembeli Yusuf Katutu dengan mendasari KohirNomor 736 Cl dimana tanah yang diperjual belikan terletak di ProvinsiSulawesi Selatan Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya DesaSudiang dengan luas 2.658 Meter persegi dengan harga jual senilaiRp.5.980.500; ( lima juta Sembilan ratus delapan puluh lima ratus rupiah)yang terdapat dalam warkah SHM No.24922 atas nama Yusuf KatutuDamang; Dikembalikan kepada Sdr.Ambo
11 — 1
Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dicerai dan dari alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut memang benar dan Termohon tidakkeberatan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa :1.
Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jujur masalahkeuangan keluarga;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya
19 — 7
Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayahpemohon sebagai wali nikah antara pemohon dengan calonsuaminya.
kakak kandung dari calon mempelai lakilaki.Bahwa pemohon akan menikah dengan seorang lakilaki yangbernama Ahlaludin bin Amaq Hartini karena pemohon dengan calonsuaminya saling mencintai.Bahwa pemohon telah selarian dengan calon suaminya sudah lebihkurang 1 bulan.Bahwa pemohon telah dilamar oleh saksi dan keluarga lainnya daricalon suami Pemohon.Bahwa ayah pemohon tidak bersedia menikahkan pemohon dengancalon suaminya dengan alas an yang tidak jelas/tanpa alasan.Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
SAMSUDIN Als UDIN Bin AZIS
52 — 4
Sus/2018/PN.PtkBahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu dalam olah gerakMotor Air dan melakukan kegiatan patroli dalam rangka Pembinaan Keamanandan Ketertiban Masyarakat di wilayah Perairan Polda KalbarBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melakukan patroli dalamrangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah PerairanPolda Kalbar adalah Surat Perintah dari Dirpolair Korpolairud Baharkam PolriNo.
Kubu Rayapada posisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan
menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan Saat ini saksi bertugas di Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan ditugaskan pada Direktorat Kepolisian Perairan PoldaKalimantan Barat dan jabatan saya saat ini selaku Tamtama Seksi Penyelidikanpada subdit Gakkum Ditpolair Polda Kalimantan Barat;Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selainmenjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga mencari dan menemukanperistiwa pidana dan menemukan siapa pelakunya;Bahwa saksi menerangkan Yang mendasari
Kubu Raya padaposisi 00 01 40 LS 109 30 37 BT.Bahwa saksi menerangkan Motor Air KATO yang menarik rakit kayu tersebuttidak ada memiliki nama (Tanpa Nama) dan yang menjabat selaku Nakhodaadalah sdr SAMSUDINBahwa saksi menerangkan Yang mendasari saksi melaukan pemeriksaanterhadap Motor Air KATO Tanpa Nama yang dinakhodai sdr SAMSUDIN yangmengangkut/menarik rakit kKayu tersebut adalah Surat Perintah PemeriksaanMotor Air Nomor : SPPK/21/X/2017/KP.ANTASENA 7006 tanggal 24 Oktober2017.Bahwa saksi menerangkan
53 — 26
kepersidangan oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/439/XI/2012 tanggal 13 Nopember 20122 Nomor: B/12/1/2013 tanggal 9 Januari 2013Nomor : B/43 /I /2013 tanggal 29 Januari 2013Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denhubrem NomorR/01/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Serda Wahono NRP 319080183621175 BaDenhubrem 161/WS belum kembali kekesatuan sampai dengansekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari
6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari
penggal waktu.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2yo ayat (2) KUHPM.Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangandibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yangbersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kalinamun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya yang jauh dantidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari
38 — 1
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama MUSLIH bin DAWI, sepupu Pemohon dan MISNANDAR bin SALIMAN,paman Pemohon serta TALAK bin SURYO dan SURYANI binti SUPAIDAH telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari
pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang secara nyatadan dengan menggunakan nalar yang logis bahwa tindakan membongkaryang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana dalam fakta hukum karena Para Terdakwadalam persidangan menjawab pertanyaan kami Jaksa Penuntut Umumbahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sebagaiman yang kamisebutkan pada angka 6;Bahwa dengan mendasari pada prinsip apa yang dikehendaki tentudiketahui (zonder eigen recht) ketika dihubungkan dengan fakta hukumdalam
menurut ketentuan undangundang yakni dalam hal penerapan prinsip perbuatan melawan hukum yangkeliru diterapkan oleh majelis hakim;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 10 alineakedua dinyatakan bahwa:"perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Il tidak lain sebagaibentuk "zonder eigen recht", namun demikian dalam arti konteks sosialsebagai nalar sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari
perbuatannya dibuktikan dandikaitkan dengan perbuatan melawan hak ("onrechtmatige daad") padaranah hukum perdata karena Majelis Hakim mempadankan faktasebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 denganmenyatakan :"perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Terdakwa Il tidak lain adalahsebagai bentuk "Zonder eigen recht", namun demikian dalam arti kontekssosial sebagai sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnyadilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal iniyang mendasari
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Suatu Gugatan:Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwayang mendasari gugatan, karena dalam surat gugatan tidak diuraikan secararinci sejak kapan surat pernyataan hibah dibuat oleh Muhammad Rahim,S.H., serta isi pernyataan hibah itu dan dalam penguasaan siapa tanahtersebut pada saat dihibahkan baik sebelum maupun sesudah dihibahkan,hal ini penting untuk membuktikan ada tidaknya suatu kejadian
Bahwa Terbanding l/Semula Tergugat sangat keberatan atasputusan Judex Facti yang menolak begitu saja eksepsi yangdiajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat hanyamempetimbangkan alasanalasan hukum yang mendasari eksepsitersebut;Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan PerkaraPerdata Nomor 9/Pdt.G/2012/PN Blk adalah lanjutan Perkara PerdataNomor 20/Pdt.G/2011/PN Blk yang telah diputus oleh Pengadilan NegeriBulukumba pada tanggal 29 November 2011 dimana subjek dan objektanah yang
61 — 20
datang terdakwa dan mengatakan Yulius kau harus mati hariini* sambil membawa sebatang kayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah saksi akan tetapitidak mengenai saksi tetapi mengenai pohon mangga lalu terdakwamencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong saksi tetapi ditegur olen Rudolof Losana sehingga terdakwalangsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa tidak ada masalah yang mendasari
danmengatakan Yulius kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi sehingga terdakwa langsungpergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
kau harus mati hari ini* sambil membawa sebatangkayu lamtoro ;e Bahwa kayu lamtoro tersebut terdakwa memukul ke arah Yulius Abanat(korban) akan tetapi tidak mengenainya tetapi mengenai pohon manggalalu terdakwa mencabut sebilah parang dari diselipkan dipinggangnya ;e Bahwa kemudian dengan sebilah parang tersebut terdakwa hendakmemotong korban tetapi ditegur oleh saksi Ridolof Losana sehinggaterdakwa langsung pergi dengan meninggalkan parang tersebut ;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam subjek hukum.Penggugat dalam hal ini hanya mengurangi Turut Tergugat sebagai subjekhukum bukanlah berarti subjek hukumnya tidak sama, karena dimaksud dalamundangundang sebagai subjek hukumnya sama dengan perkara terdahulu atauyang dianggap sama, karena Turut Tergugat dalam perkara terdahulu hanyalahsebagai Turut Tergugat saja dalam kapasitas sebagai pelengkap karena tidakmempunyai kapasitas kepentingan hukum dalam perkara tersebut;Sama dalam hal dalil/dasar persengketaan gugatan.Mengenai hal mendasari
Pengadilan Negeri NegaraNo.02/Pdt.G/1998/PN.NGR. tanggal 1 Juni 1998, terhadap perkara mana telahdiberi putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewjsde) dalam pekara a quo Penggugat telah mempersenketakan hak atastanah dalam gugatan sekarang perkara perdata No. 35/Pdt.G/2005/PN.NGRdalam objek persengketaan sama, sekalipun dalam gugatan ini Penggugatmendasarkan dasardasar gugatannya tersebut dengan perihal gugatan tentangpengosongan tanah sengketa, ada persamaan hal atau dalil mendasari
Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp 100.000, (seratus riburupiah); Penggugat dalam kasus tersebut sebagai Penggugat/Terbanding/PemohonKasasi terhadap permohonan haknya atas tanah sengketa tersebut sudahditolak dengan kata lain terhadap gugatan ini Penggugat sudah tidakmemiliki kapasitas lagi sebagai Penggugat karena sudah dinyatakan secarahukum berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung tersebut tidak berhakatas tanah sengketa, sehingga dalil gugatan mendasari
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh DPP PNA Kabupaten Bireuen
Terbanding/Tergugat III : SULAIMAN IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh DPP PNA Provinsi Aceh
30 — 13
Selanjutnya Tergugat dengan mendasari pada Surat PermohonanTergugat Il (DPW PNA Kab.
Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.
Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat KeputusanNomor 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan SuratRekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 serta Surat Tergugat IImenerbitkan Surat Usulan PAW Anggota DPRK Bireuen dari FraksiHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepada Pimpinan DPRKBireuen tanpa mendasari pada adanya kesalahan atau pelanggaranAD/ART Partai dan pelanggaran Peraturan Tata Tertio DPRK Bireuenadalah tindakan kesewenangwenangan