,SH Advokad, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi tanggal 17 Maret 2014, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang sidimpuan dengan Register Nomor : 23/2014 SKtanggal 18 Maret 2014, namun Para Kuasa Hukum Tergugat I danTergugat II tersebut hanya hadir beberapa kali sidang dan selanjutnya tidakada hadir lagir, serta selama hadirnyapun tidak ada mengajukan sanggahanatau bantahan terhadap dalildalil gugatan Penggugat ;3 Drs. SAIFUL SIREGAR gir.

Dengan demikian, aturantentang IMB dalam UU BangunanGedung dan PP 36/2005, yang menjadi dasar dibentukanya Perda5/2009 serta Perwal38/ 2012, telah dihapus / dicabut.Bahwa selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) yang telah beberapa kalidiubah, terakhir diutbah dengan Pasal 176 UU Ciptaker, pada Pasal 250menyebutkan sebagai berikut :Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat(1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuanperaturan

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (UU No. 23/2014);Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 55 P/HUM/2019f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(PP RI No. 16/2005):g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalamPenyediaan Infrastruktur (PERPRES No. 67/2005): danh.

formil plurium litis consortium.Sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet ontvankelijk verklaard / NO).Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh BesarTIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGATBahwa DPRD/DPRK merupakan unsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPRK) Kabupaten/Kotamerupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23

/2014)sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor : 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Perppu 2/2014) kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (UU 9/2015) dikatakan bahwa pemerintahan daerah(Pemda) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurutasas

pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan handboring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (ShowCase Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali Banjir AirBengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.aa. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra Vil ProvinsiBengkulu Nomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftarhitam.bb. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VIl/ 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.cc. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :001532091 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.

/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal UsulanPenetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII ProvinsiBengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209DONNY NOVERDI :1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.

tanah dengan alat sondir danhand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.IVSNVTPJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian(Show Case Meeting) tahap Il pekerjaan pembangunan pengendali BanjirAir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi BengkuluNomor : PW 03.02/PPKSP.Il/SNVTPJSA/23

/2014 tanggal 26 Februari2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VIIProvinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VIl/ 2015 tanggal27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB :36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.BD:56.57.58.59.60.61.001532091 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check

sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)Nomor: 24/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara lwan Santoso Hartono(Penjual) dengan Haji Nanang Cahyana (Pembeli) yang dibuatdihadapan Drs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 187/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal23 April 2014 No: 00557/ Lembang/ 2014, luas 100M2 (seratusmeter persegi) atas nama Nanang Cahyana.7) Tergugat XXI, telah membeli tanah sebagaimana Akta Jual Beli (AJB)Nomor: 23

/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara lwan Santoso Hartono(Penjual) dengan Cucu Cumarna (Pembeli) yang dibuat dihadapanDrs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 188/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal23 April 2014 No: 00558/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Cucu Cumarna.Halaman 59 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDG8) Tergugat XXII, telah membeli tanah sebagaimana Akta Jual Beli

Beli (AJB) Nomor: 24/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara IwanSantoso Hartono (Penjual) dengan Haji Nanang Cahyana (Pembeli) yangdibuat dihadapan Drs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 187/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal 23April 2014 No: 00557/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Nanang Cahyana.Pengugat Rekonpensi/Tergugat XXI, telah membeli tanah sebagaimanaAkta Jual Beli (AJB) Nomor: 23

/2014 tertanggal 22 Mei 2014, antara IwanHalaman 65 dari 94 halaman putusan Nomor 288/PDT/2018/PT.BDGSantoso Hartono (Penjual) dengan Cucu Cumarna (Pembeli) yang dibuatdihadapan Drs.Maryoto, SH, PPAT di Kabupaten Bandung.Yang telah dibalik nama ke Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHG)Nomor: 188/Lembang, tertanggal 14 Mei 2014, surat ukur tanggal 23April 2014 No: 00558/Lembang/2014, luas 100M2 (seratus meterpersegi) atas nama Cucu Cumarna.

., MH & REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Jahri SalehKompleks Perumahan Kenanga Indah No. 50 RT. 09, Kelurahan Sungai Jingah,Kecamatan Banjarmasih Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,berdasarkan Surat Kausa Khusus, Nomor 13/SKHP/ADVBJN/X1V/2014, tanggal 7Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KualaKapuas, Nomor 23/2014/SK/PN.K.Kp, tanggal 11 Desember 2014;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan suratPerintah/Penetapan Penahanan

Padahal setelahn berlakunyaUU No. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewajibanpemerintah Kabupaten khususnya Morowali menyerahkan DokumenIUP baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, beralasan hokum jikaMajelis Hakim yang mulia memerintah juga kepada PemerintahKabupaten Morowali untuk menyerahkan Dokumen IUP milikPenggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.Vi.

yang dilakukan oleh Pejabat Publik di LingkunganPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melanggar Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6dan Pasal 3 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme (UU No. 28/1999) dan Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014) serta Pasal 58 Undangundang No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (UU No. 23

/2014), dengan alasan dilakukan paksatanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap Penggugat di atas tanah milik Penggugat, dan kalaupun dapatdilakukan upaya paksa, maka pihak/lembaga yang berwenang adalahpengadilan dalam rangka melaksanakan eksekusi atau menjalankan isiputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dari tindakan Tergugat tersebut terlihat, bahwa Tergugat tidakmampu membedakan tindakan Tergugat dalam penertiban tanahaset/kepemilikan secara liar atau

yang dilakukan oleh Pejabat Publik di LingkunganPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melanggar Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6dan Pasal 3 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme (UU No. 28/1999) dan Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014) serta Pasal 58 Undangundang No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (UU No. 23

/2014), dengan alasan dilakukan paksatanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap Penggugat di atas tanah milik Penggugat, dan kalaupun dapatdilakukan upaya paksa, maka pihak/lembaga yang berwenang adalahpengadilan dalam rangka melaksanakan eksekusi atau menjalankan isiputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa dari tindakan Tergugat tersebut terlihat, bahwa Tergugat tidakmampu membedakan tindakan Tergugat dalam penertiban tanahaset/kepemilikan secara liar atau

(Sumber Rujukan: Soebekti, 1992; 183, dalam Pembuktian DalamPeradilan Di Indonesia, Posted By Moh Najiib, Posted On10/23/2014, htto://mydock.blogspot.com/#ixzz3QIEmdX6P, 30Januari 2015).Bahwa untuk sekali lagi, berdasarkan ketentuan hukum dan pendapatAhli Hukum tersebut di atas, adalah tepat apabila Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menolakgugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ada

surat Keterangan Walikota Samarinda nomor593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018 yang menerangkanbahwa semua surat jjin yang dimiliki oleh Terbanding atauTergugat 1,2 adalah sah (Terlampir) .Bahwa tindakan Lurah Gunung Lingai dan Camat SungaiPinang Samarinda , yang institusi nya telah ikut serta menandatangani semua surat surat milik perumahan Griya MuktiSejahtera dan ditegaskan oleh Surat Keterangan WalikotaSamarinda nomor 593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018(Terlampir) .Sesuai dengan UU no.23

/2014 tentang Pemerintah Daerahdan UU no.30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan ,maka tindakan Lurah Gunung Lingai (MantanLurah Saripudin dan Lurah sekarang Siswo ) , Camat SungaiPinang ( Mantan camat M Fahmi dan Camat sekarang SitiHasanah ) adalah tindakan melawan Walikota Samarinda( Tindakan Melawan Hukum ) .Bahwa Islachudin dkk membeli tanah dari Patmin dan Badrie ,adalah tindakan melawan hukum , karena Patmin dan Badriemenjual tanah menyalahi UU atau aturan hukum :1.7.4.1.

surat Keterangan Walikota Samarinda nomor593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018 yang menerangkanbahwa semua surat jjin yang dimiliki oleh Terbanding atauTergugat 1,2 adalah sah (Terlampir) .Bahwa tindakan Lurah Gunung Lingai dan Camat SungaiPinang Samarinda , yang institusi nya telah ikut serta menandatangani semua surat surat milik perumahan Griya MuktiSejahtera dan ditegaskan oleh Surat Keterangan WalikotaSamarinda nomor 593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018(Terlampir) .Sesuai dengan UU no.23

/2014 tentang Pemerintah Daerahdan UU no.30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan ,maka tindakan Lurah Gunung Lingai (Mantan Lurah Saripudindan Lurah sekarang Siswo ) , Camat Sungai Pinang ( Mantancamat M Fahmi dan Camat sekarang Siti Hasanah ) adalahtindakan melawan Walikota Samarinda ( Tindakan MelawanHukum ) .Bahwa Islachudin dkk membeli tanah dari Patmin dan Badrie ,adalah tindakan melawan hukum , karena Patmin dan Badriemenjual tanah menyalahi UU atau aturan hukum :Halaman 58 dari 69 Putusan

surat Keterangan Walikota Samarinda nomor593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018 yang menerangkanbahwa semua surat jjin yang dimiliki oleh Terbanding atauTergugat 1,2 adalah sah (Terlampir) .Bahwa tindakan Lurah Gunung Lingai dan Camat SungaiPinang Samarinda , yang institusi nya telah ikut serta menandatangani semua surat surat milik perumahan Griya MuktiSejahtera dan ditegaskan oleh Surat Keterangan WalikotaSamarinda nomor 593.7/0763/011.01 tanggal 11 April 2018(Terlampir) .Sesuai dengan UU no.23

/2014 tentang Pemerintah Daerahdan UU no.30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan ,maka tindakan Lurah Gunung Lingai (MantanLurah Saripudin dan Lurah sekarang Siswo ) , Camat SungaiPinang ( Mantan camat M Fahmi dan Camat sekarang SitiHasanah ) adalah tindakan melawan Walikota Samarinda( Tindakan Melawan Hukum ) .Halaman 57 dar 68 halaman Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT.SMR1.7.4.

tanggal 11April 2018 yang menerangkan bahwa semua surat ijin yangdimiliki oleh Terbanding atau Tergugat 1,2 adalah sah(Terlampir) .Bahwa tindakan Lurah Gunung Lingai dan Camat SungaiPinang Samarinda , yang institusi nya telah ikut sertamenanda tangani semua surat surat milik perumahan GriyaMukti Sejahtera dan ditegaskan oleh Surat KeteranganHalaman 56 dari 70 halaman Putusan No. 32/PDT/2019/PT.SMR1.7.4.Walikota Samarinda nomor 593.7/0763/011.01 tanggal 11April 2018 (Terlampir) .Sesuai dengan UU no.23

/2014 tentang Pemerintah Daerahdan UU no.30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan ,maka tindakan Lurah Gunung Lingai (Mantan LurahSaripudin dan Lurah sekarang Siswo ) , Camat SungaiPinang ( Mantan camat M Fahmi dan Camat sekarang SitiHasanah ) adalah tindakan melawan Walikota Samarinda( Tindakan Melawan Hukum ) .Bahwa Islachudin dkk membeli tanah dari Patmin danBadrie , adalah tindakan melawan hukum , karena Patmindan Badrie menjual tanah menyalahi UU atau = aturanhukum :1.7.4.1.

., Misfarida / tergugat rekonvensi 2, Peta Bidang tanahNo. 23/2014 luas 5047 M2 Surat Ukur No. 00353/2014 tgl 28012014 tertanggal 28/01/2014, terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.Selanjutnya obyek perkara rekonvensi Il dimohonkan sertifikat hak milik terletak diLubuk Tupai Jorong Simpang AA atas nama Hj.

Solok di Kantor Wali Nagari Sumani yaitu tumpak Lokasi di Jorong Ranahpermohonan atas nama Hj., Misfarida / tergugat rekonvensi 2, Peta Bidangtanah No. 23/2014 luas 5047 M2 Surat Ukur No. 00353/2014 tgl 28012014tertanggal 28 /01/2014, terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kec. X KotoSingkarak Kab. Solok.

1999 tentang PenyelenggaraanPemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untukselanjutnya disebut UU 28/1999) jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU 9/2004) jo Pasal 20 ayat (1) UndangUndang 32 Tahun 2004 (Untuk Selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (untuk selanjutnya disebut UU 23

/2014) adalah dalil yang keliru.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.51089/PP/M.IIIB/15/2014tanggal 06 Maret 2014, atas nama: PT.Supracor Sejahtera, (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan surat pengantar nomor P.247/SP.23/2014 tanggal26Maret 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 10 April 2014Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor 95/B/PK/PJK/2016dengan bukti penerimaan

Hal ini sebagaimana termuat di dalamketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b jo. ayat (2) huruf d UU 23/2014 yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 65 ayat (1) huruf b1) Kepala daerah mempunyai tugas: b. memeliharaketenteraman danketertiban masyarakat Lebih dari itu, sebagaimana amanat :Pasal 65 ayat (2) huruf d(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepaladaerah berwenang: d. mengambil tindakantertentudalam keadaanmendesakyang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ataumasyarakatSehingga

RincianRencana Penggunaan8 (asli) Daftar Lampiran SPP nomor : 16 / SPP / Setda / Bankeu / Ds / 23 / 2014,tanggal 17 Juli 2014.9 (foto copy dilegalisir) Nota Dinas nomor : 900 / 59 / BK / NB Keu, tanggal 23Juni 2014 Dari Kepala Biro Keuangan kepada Yth.

Ds / LS / 2014, tanggal 17 Juli 2014.Rincian Rencana Penggunaan8) (asli) Daftar Lampiran SPP nomor : 16 / SPP / Setda / Bankeu / Ds / 23 /2014, tanggal 17 Juli 2014.9) (foto copy dilegalisir) Nota Dinas nomor : 900 / 59 / BK / NB Keu, tanggal23 Juni 2014 Dari Kepala Biro Keuangan kepada Yth.