Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 26-06-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 63/B/2012/PT.TUN.JKT.
Tanggal 26 Juni 2012 — PERKUMPULAN MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (MAKI); MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
5030
  • ., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; Dwi Susianto Guntoro, S.H., PenangananPerkara Tingkat pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Dewi Sri, S.H., Penanganan Perkara Tingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianKe@Uangan ; 222 ee nnnn ne nnnn ne6. Adimas Aryo N.K.P., AH., Pemroses Bahan TelaahanTingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianK@UANGAN j n222n enna nnn nnn nnn n een7.
Register : 31-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 243 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2016 — WAREN DEHAN.; BUPATI KAPUAS.;
498
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Setda KabupatenKapuas, berkantor di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1Kuala Kapuas ; o4. Dra. NURYANSIH., Jabatan Kabid. PemerifitahanDesa dan Kelurahan pada Badan PembrdayaanDesa dan Masyarakat Kabupaten Kapuas, berkantordi Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas: wonnconnencnnaans5. ERLINA, S.H., Jabatan Plaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Kapuas, berkantor di JalanPemuda Km. 5,5 Nos Kuala Kapuas ; 6.
Register : 05-09-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 13-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 254/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2014 — NURDIN HASJIM JOHANES.; KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.;
6336
  • ., Pelaksana SubBagian Litigasi pada Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten4. Hanny Septianie, S.H., Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5. Vita Puspitasari, S.H., Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;6.
Putus : 12-04-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 9/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 April 2010 — Dr. JUDIL HERRY JUSTAM; MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI;
18372
  • ., JabatanKepala Subbagian Bant uan Hukum,Bagian Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang undangan dan BantuanHukum I, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat JenderalDepartemen Pendidikan Nasionalberkedudukan di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta Pusat =;.
Register : 19-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 101/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 7 Juli 2014 — BAMBANG SUTEJO, S.Pd. vs WALIKOTA SURABAYA
3629
  • Jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya j;Ahrul Fahziar, SH., Jabatan StafSub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya jf nnnnnnnnn nnn nnnBagus Tirta Prawita, SH., JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ;8. Rerry SetianingTiyaswati, SH.
Register : 26-08-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 141/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2013 — BUPATI DOMPU vs 1. JAFAR AHMAD 2. HAIRUDDIN H. HUSEN
9146
  • ., kKepala SubBagian PerundangUndangan padaBagian Hukum ; ~~~~~5. IMAM YANI AKBAR, SH., Staf padaBagian Hukum ;6. ANDI KARSA, SH., Staf pada BagianHukum ;~Kesemuanya pada Sekretariat Daerah KabupatenDompu, di Jalan Beringin No. 1 Dompu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 188/66/KUM tanggal 6APY BOLB PommeSelanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING ;MELAWAN1.
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 135/B/2017/PT.TUN.SBY.
Tanggal 11 Oktober 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT. 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT vs H. JUNAIDI
7523
  • Jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Dan Pengkajian Hukum padaBagian Hukum Kabupaten Lombok Barat;7. M. SOFIAN HADI WIWAYA, S.H., Jabatan PelaksanaHalaman 2 , Putusan Nomor : 135/B/2017/PTTUNSBY.Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenLombok Barat; 2222222 nnn ene Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWANH. JUNAIDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Dusun Karang Makam, Desa Kuripan, KecamatanKuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa TenggaraBarat. Berdasarkan.
Register : 22-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 19/B/2013/PTTUN.SBY
Tanggal 11 April 2013 — 1. Drs. H. Zainul Arifin.dkk. vs 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM. 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST. 4. Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
4535
  • LINDAWATY AMBARITA, SH, Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Hukum padaBiro Wukum Sekretaris Jenderal KomisiPemilinan Umum ;6. DARYATUN SH. Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum pada Biro HukumSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum7. ATIYAH SH. Kepala Sub Bagian Legalisasi2.Produk Hukum pada Biro Hukum SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum;DYAH ARNIASITA, SH.
Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2021
Tanggal 5 Mei 2021 — DAVID GRAHAM KNOTT VS PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SRI ARTHA LESTARI, DKK
12550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Denpasar dan Para Pegawai KPKNL,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018dan memberi kuasa substitusi kepada Santoso, Pelaksanapada Subbagian Umum KPKNL Denpasar, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 12 Desember 2019;3.
Register : 22-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 210/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : ADIANA KAMARIL SAPTO
Terbanding/Tergugat I : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
Terbanding/Tergugat II : Konsil Kedokteran Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : dr. IVAN RIZAL SINI, SPOG. DKK
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : dr. ARYANDO PRADANA,Sp.OG
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : dr. REINO RAMBEY, Sp.OG
338211
  • ., Staf SubBagian Persidangan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; 8. Hary Brimajaya Iswandy, S.H., Staf Sub BagianPenyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran;9. Bayu Wijayanto, S.H., M.H., Staf Sub BagianPersidangan, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;10.
    Kepala BagianPelayanan Hukum Sekretariat Konsil KedokteranIndonesia; Iwan Rusmana, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPersidangan, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;Maritania, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub BagianPenyusunan Peraturan, Bagian Pelayanan HukumSekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; Gisty Restu Widjajati, S.H., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum, Bagian Pelayanan Hukum SekretariatKonsil Kedokteran Indonesia;Wishnu Erlangga Putera, S.H., M.Hum., Staf SubBagian
Register : 14-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 164/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Adesi Gulo, SE., MM
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
6341
  • Kepala SubBagian Bantuan dan Konsultasi Hukum ;Halaman 1Penetapan Nomor : 164/G/2019/PTUNMDNMasingmasing Kewarganegaraan IndonesiaBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/339/Hk/2019, tanggal 22 Mei 2019selanjutnya disebut sebagai.......... TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;Setelah membaca :1.
Register : 19-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Drs. RUDY INDIJARTO S, Akt VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA;
298142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan,dan KI, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JawaTengah Il, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU01/WPJ.32/KP.06/2020, tanggal 19Februari 2020:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Register : 26-03-2013 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 68/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 April 2013 — ABDUL GHOFUR vs Kepala Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus
11030
  • ., jabatan Kepala SubBagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan DesaSekretariat Daerah Kabupaten Kudus;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus,Jalan Simpang Tujuh No.1 Kudus;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/35/IX/29.07.6/2012,tanggal 28 September 201 2;Selanjutnya disebut sebagai ; eee oeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT / TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelahRATIO) ) = Or
Register : 27-12-2010 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 14-06-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 185/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 9 Maret 2011 — Drs. Hanafi, M.Hum;1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional;2. Menteri Pendidikan Nasional RI
4949
  • Putusan No.185/G/2010/PTUN.JKT.mengambil sumpah jabatan dan melantik Penggugatdari jabatan semula yaitu) Kepala Subbagian Umummenjadi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan SupervisiLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung denganpangkat Penata Tingkat I, golongan Ill/dberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani olehTergugat atas nama Tergugat Il ; .
    di Subbagian Umum atau Seksi masing masingkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atassepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangpada rentang waktu itu dijabat oleh Penggugatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 749/A.A3/KU/2009,tanggal 20 Februari 2009, dan untukPenerbit/Penanda Tangan SPM dijabat oleh EnangAhmadi, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi (PMS).
    Selain sebagai KPA, Penggugatjuga memfokuskan diri dalam pelaksanaan kegiatanyang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaiKepala Subbagian Umum.
    Sebagai Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penanda Tangan SPM,Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untukmenaati segala peraturan perundang undangan ' danperaturan kedinasan yang berlaku terutama dalampengelolaan anggaran keuangan.
    MPd,tertanggal 13 Januari 2009 dantertanggal 13 Januari 2010, (foto copydari foto copy) ;Surat Pernyataan dari saudara KokoHarmoko, S.E., Staf Subbagian Umum(selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2009), tertanggal 18 Januari2010, (foto copy sesual denganaslinya) ; Bukti Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) Nomor : 001/F24/V1/2010, tanggal01 Juni 2010, (foto copy dari foto copy)Surat dari Wks.
Putus : 15-01-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — R. RIDHO VS MENTERI KEUANGAN RI
6029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 429 K/TUN/20146. Kingsospol Siregar, S.H Kepala Sub BagianBantuan Hukum IIID Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;7. ABDUL AZIS HADY, S.Kom., Kepala SubBagian Kepegawaian Sekretariat PengadilanPajak Kementerian Keuangan;8. DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H.,Penangan Perkara IIIA Tk. Il Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;9. ADIMAS ARYO NKP, S.H., PenanganPerkara IIIB Tk.
Register : 22-02-2008 — Putus : 10-09-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 18/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 10 September 2008 — Perkumpulan Kwie Tang, Tjing Bing dan Tiong Hie Tiong atau Hwe Tiauw Ka Hwee Kwan;1.Menteri Keuangan RI;2.Gubernur Jawa Timur
11547
  • ., PenanganPerkara Tingkat pada SubBagian Bantuan Hukum Wilayah IlBiro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.HASYA LIMA ADHANA, SH., PenanganPerkara Tingkat pada SubBagian Bantuan Hukum Wilayah IlBiro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan.DWI SUSIANTO GUNTORO, SH.,Penangan Perkara Tingkat IIpada Sub Bagian Bantuan HukumWilayah II! Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan.Kesemuanya mengambi domisil ihukum di Kantor Biro BantuanHukum Departemen Keuangan Rl,beralamat di Gedung E Lt. 15,Jalan Dr.
Register : 03-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 15/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
Sukirno
Tergugat:
Kepala Desa Banyurata
2341508
  • ;NIP : 19800110 201101 1 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetda Kabupaten Kebumen ; 4. Nama : NUR KHOTIMAH, S.H., M.H. ;NIP : 19761029 201001 2 006 ;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Kebumen 55. Nama: DWI APRILIASTUTI, S.H. ;NIP : 19860401 201101 2 016 5Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen ;6. Nama : MUHARI WARDANI, S.H.
Register : 24-09-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 165/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 5 Maret 2014 — KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
3912
  • Pada bulan Pebruari tahun 2013 pihak Subbagian kepegawaian KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung meminta putusan pengadilanyang akan menjadi bahan pertimbangan pengenaan Sangsi disiplin kepadaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce nn cnn c neces. pada tanggal 24 juli 2013 diperintahkan kepada penggugat untukmenghadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untukmenerima surat pemberhentian dengan tidak hormat atas namaPEN QQUU Al ; 2 n= nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 174/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 18 September 2018 — AFRIAN SYAHBAN vs BUPATI LOMBOK TIMUR
6328
  • ., Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Timur ;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 57Selong, Kabupaten Lombok Timur ;Selanjutnya disebut : TERBANDING/TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMOE MD ACA j= $= nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn non nae nnn nae nnn nee nnn nee cen nae ec cen enema ncn nn1.
Register : 01-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 6/G/2012/ PTUN-BKL.
Tanggal 2 Agustus 2012 — DEWI HERAWATY, S.Pd.,M.Pd melawan KETUA JURUSAN PMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU
9752
  • Dapat dikatakan sebagai pemeriksaan jilidIll yang merupakan pemeriksaan berkelanjutan atas dugaanpelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat secaraDOQUNTUN. ...... cece eeceeceeeceeeeceeeeaeeeeeeeeecaaaaaeeeeeesaaaeeeeeaaaeeeeeeeeaaaaeeesTerhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan subbagian C point 4, kalimat ...namun Penggugat telah disanksitanpa klarifikasi dan konfrontasi uranpun tulisan,... dalil tersebuttidak berdasar.
    Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya subbagian C point 5, Tergugat tanggapi, adalah tidak benarkalau Penggugat tidak diberitahu perihal pelanggarandisiplin yang disangkakan kepadanya, justru hal sebaliknyayang terjadi, sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 30 September 2011 yang Penggugattandatangani di setiap halamannya. Pada pertanyaannomor 2, yakni apakah Saudara mengerti mengapaSaudara diperiksa?
    Pemeriksaan terhadap Penggugat sudahdilakukan berdasarkan dan mekanisme yang berlaku.Masalah Penggugat mengenal atau tidak dengan pihakpihak yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa bukan masalahyang penting dalam pengungkapan perkara Penggugat.Bahkan bunyi SMS yang dikutip olen Penggugat pada subbagian C point 8 menunjukkan keakraban antaraPenggugat dengan Saudara. Nini dan bukan sekedarkenal.
    Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 14, Tergugat tanggapi, perihal kebenaranPenggugat pernah menyuruh/meminta peserta PLPG untukmenemui Penggugat di luar tempat PLPG akan Tergugatbuktikan di persidangan perkara a14. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 15, Tergugat tanggapi bahwa Sadr Dr. SalehHaji, M.Pd dan Drs. M.
    Selama belum ada Putusan Hakim yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat, salah, maka berlaku asas asas praduga keabsahan(PrACSUMPTIO IUSTAC CAUSA)........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeaaaeeeeeseeeesBahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 24, terkait point 23, Tergugat tegaskan,bahwa Tergugat tidak pernah memberi sanksi pelanggarandisiplin kepada Penggugat.