Ditemukan 32351 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2015
Tanggal 4 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK VS AMRI
95 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 176 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015lll. TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA):1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas17.300 m7?
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015Pengembalian Batas (Rekonstruksi Batas), sehingga belum diketahuiluas yang tumpang tindih.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015d.
    Putusan Nomor 176 K/TUN/2015karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari(sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994juncto Yurisprudensi Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002,maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
    Putusan Nomor 176 K/TUN/20154.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-07-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 K/TUN/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — H. AHMAD MARYANI bin H. HARIRI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 355 K/TUN/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Dr. RUDI HENDRAWIDJAJA, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
69 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 470 K/TUN/2015
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015(ic. dr. Rudi Hendrawidjaja) ke dalam Sertipikat Hak Milik No.165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Mewajibkan Tergugat untuk mencatat kembali di dalam Sertipikat Hak MilikNo. 165/Kunjungmae, Surat Ukur No. 486/1970 seluas 892 M?
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan penggantian namadarl Drs. Achmad Latief menjadi dr.
    menyangkut situasi batin dari Penggugat, apakah Penggugattelahmerasa ataubelummerasadirugikan dengan terbitnya suatu keputusan TUN.
    Putusan Nomor 470/ K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — AGUNG PAMBUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, dkk
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 133 K/TUN/2011.-
    No. 133 K/TUN/2011.hukum tindakan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 hurup(a) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.
    No. 133 K/TUN/2011.Bahwa oleh karena sengketa a quo merupakan kompetensi PengadilanNegeri, maka sudah selayaknya dan berdasar pada hukum gugatanPenggugat dan Il harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;3.
    No. 133 K/TUN/2011.dan 2 UU. No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 2 PP. No. 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah.
    No. 88 K/TUN/1993 tanggal 991994 dan No. 93 K/TUN/1996 tanggal 2421998 yang menjadi dasar PT.TUN Surabaya tersebut adalah tidak tepat dan tidak relevan untuk dijadikandasar dalam pertimbangan memutus perkara a quo.
    No. 133 K/TUN/2011.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMA’ARIF SETAF, SH.,MH,
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 61 K/TUN/2009
    No. 61 K /TUN/ 2009dan subyektif, telah memutarbalikkan fakta, bahkan telah sama sekalimelampaui kewajaran akal sehat dan sekaligus bertentangan dengan prinsipkeadilan dalam sistem negara hukum pancasila.
    No. 61 K /TUN/ 2009Adhoc Penyusunan Program Studi Ekonomi dan PerbankanSyariah pada Fakultas Agama Islam (FAI) UniversitasMuhammadiyah Lampung (UML) .
    No. 61 K /TUN/ 2009d.
    No. 61 K /TUN/ 2009PHP.
    No. 61 K /TUN/ 2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-09-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2007
Tanggal 1 September 2009 — HJ. SYARIFAH FADLUN, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI,
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 97 PK/TUN/2007
    No. 97 PK/TUN/2007.14. Bahwa dikarenakan Sertipikat Hak Milk Nomor. 472, dengan Surat Ukur Nomor.993/1985 tanggal 21 Jum 2002 atas nama Albert Nainggolan, seluas 2295 M2 danSertipikat Hak Milk Nomor. 449 atas nama Hermanto dengan luas 9790 M2 yangmenjadi objek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah maka beralasan hukumTergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milk yang menjadi objeksengketa ;15.
    No. 97 PK/TUN/2007.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutanggal 2 September 2004 Nomor. 03/G.TUN/2004/PTUNPBR tersebut adalah sebagaiberikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
    I tanggal 22 Maret2006 Nomor. 162 K/TUN/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000, (lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap ic.putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 2006 Nomor. 162 K/TUN/2005Hal. 7 dari 12 hal. Put.
    No. 97 PK/TUN/2007.suatu keputusan atau tentang suatu kecermatan formal dengan dasar asasasas umumpemerintah yang baik ;. Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah sangatkeliru dan bertentangan dengan ketentuan dan makna yang diatur dalam Pasal 53Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 juncto Undangundang Nomor. 9 Tahun 2004tentang perubahan atas Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 ;.
    No. 97 PK/TUN/2007.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2014
Tanggal 4 September 2014 — ABDUL GANI, SH., MH VS KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI BENGKULU
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 292 K/TUN/2014
    Baru Curup9 24 Minarsyah Lakilaki Wiraswasta Pagar Dewa Kota Bengkulu Halaman 5 dari 23 halaman.Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 10 28 Akhmad Yuniardis.S.Sos Lakilaki Dosen Jl. Provi Kota Bengkulu11 31 Eko Sugianto Lakilaki Anggota KPU Kab Argamakmur BU12 32 M.Alim, MS, S.Sos Lakilaki PNS Pagar Dewa Bengkulu13 34 M. Azhari, SE.M.Si Lakilaki PNS Muara Aman Lebong14 36 Hafid Saifullah, SH.,MH Lakilaki Ketua KPU Kab.RL Jl. Pramuka Nomor 7815 38 Drs.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 9 40 Iwan Saputra Lakilaki Anggota KPU Kab Kepahiang10 65 Juli Hartono Lakilaki Anggota KPU Kab Manna11 112 Ledyawati Perempuan Dosen JL. Jati 8 Kota Bengkulu12 148 M.Teguh A.Roni Lakilaki PNS Perumahan CempakaPermai Kota Bengkulu13 66 Dra.Hj. Nurul Perempuan Dosen Kebun Tebeng BengkuluFadilah, M.Pd14 12 Okti Fitriani Perempuan Anggota KPU Prov Jl.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014 1 2 3 4 5 65 2 Emilda Perempuan Guru Jl. Timur Indah 48 Rt. 01Sulasmi.M.Pd.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014e Bahwa Pengugat sangat keliru menafsirkan pengumuman hasil seleksitertulis, tes kesehatan dan tes psikologi Nomor 24/TimselKPUBKL/IV/2013 tanggal 6 April 2013 sebagai surat keputusan dan dijadikansebagai objek gugatan Penggugat. Pengumuman tersebut bukanlahtermasuk sebagai suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksuddalam keputusan TUN, karena pengumuman hanya bersifatpemberitahuan;e Bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suratkeputusan.
    Putusan Nomor 292 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2009
Tanggal 6 Desember 2010 — BUDI SANTOSO, ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI,
17 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 50 PK/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2013
Tanggal 27 Agustus 2013 — JAKARIA IDRIS vs. BUPATI BIMA
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 273 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 273 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:JAKARIA IDRIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Dusun Ndora RT. 013 RW. 007, Desa Kalampa, KecamatanWoha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:BUPATI BIMA, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 11, KelurahanJatiwangi
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tanggal 21 Februari 2012 yang diterbitkan olehTergugat.Dasar/Alasan Gugatan sebagai berikut:1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2011 Panitia Pelaksana Pilkades Kalampamengeluarkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kalampa,Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Periode 20122018;2.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/201311.12.13.14.Bahwa tepat Jam 16.00 Wita pemungutan suara ditutup dan dilanjutkandengan penghitungan suara yang ditetapkan mulai Jam 16.00 Wita sampaidengan Jam: 22.30 Wita, pada waktu penghitungan suara Panitia Pemilihan jugatetap melakukan kecurangan yaitu:a. Mengacak perhitungan suara yang seharusnya diambil satu persatu dankemudian diperlihatkan pada saksisaksi, tetapi tidak dilakukan sehinggamenyebabkan kartu suara tercecer;b.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013yang dilakukan oleh dua lembaga yang berwenang tersebut, oleh karena itu gugatanPenggugat harus ditolak;3.
    Putusan Nomor 273 K/TUN/2013
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-07-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/TUN/2011
Tanggal 14 Juli 2011 —
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 48 PK/TUN/2011
    No. 48PK/TUN/2011 57,0116 15 0 27 00,00 2.
    No. 48PK/TUN/201126Ayat (2)Jika suatu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkanjangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundang undangan dimaksud telah lewat, maka Badanatau.
    rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor417 K/TUN/2009 tanggal 13.)
    No. 48PK/TUN/201144Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT.
    No. 48PK/TUN/20114646
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 —
75 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 344 K/TUN/2010
    No. 344 K/TUN/2010kedudukan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hang LekirVII No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kepada Ibu MoelatSoekarno (BuktiTII.3) ;4.
    No. 344 K/TUN/2010membolehkan hakim Banding membuat pertimbangan sedemikian itu,i.c. cukup menyatakan putusan Hakim Pertama telah tepat danbenar?
    No. 344 K/TUN/2010foto copy Sertifikat Hak Milik No. 498/Gunung oleh Kantor DinasPerumahan DKI Jakarta kepada Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) pada tanggal 5 Februari 2009.
    No. 344 K/TUN/2010kenyataannya Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnyamengemukakan halhal baru, i.c. penerapan UndangUndang No. 5Tahun 1960 jo.
    No. 344 K/TUN/2010Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 344 K/TUN/2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — H. EDWARD MANURUNG vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BALANGAN
75 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 168 K/TUN/2023
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 413 K/TUN/2015
Tanggal 3 September 2015 — Drs. A.R. SOEWANDHANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 413 K/TUN/2015
    PUTUSANNomor 413 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:Drs. A.R.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/20151. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dialildalil yang dikemukakanoleh Penggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas danbulat oleh Tergugat;2.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenanganmengadili;I. Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;2.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015pada peraturan perundangundangan yang berlaku.
    Putusan Nomor 413 K/TUN/2015Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 413 K/TUN/2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/TUN/2014
Tanggal 3 Desember 2014 — SORTA CLEMENT BORU MANURUNG, DKK vs. WALIKOTA KOTA JAKARTA TIMUR, DKK
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 446 K/TUN/2014
    PUTUSANNomor 446 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sindang Raya No.1 A, Rt. 014, Rw. 003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota JakartaTimur ;H.
    RUL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempattinggal di Dusun Timur Sabe Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Sampang,sekarang Cakung Timur, Jakarta Timur ;Halaman dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/201411.12.13.14.15.16.17.SITTI JANNAH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta dan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Ujung Menteng, Kota Jakarta Timur ;M.
    , Kecamatan Kenjeran, Surabaya dan di KelurahanCakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;DENI SURATIMAN., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Tasik Malaya dandi Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;ATMALI., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur dan Cakung Timur,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN
    ;Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014Sebelah Barat batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Utara batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANTL. ;Sebelah Selatan batasnya masih tanah milik HAJI SALAM DANL. ;sejak dibelinya HAJI SALAM DANI Tahun 1974 1975 dari penduduk asli DesaGapura Muka ketika masih persawahan Tahun 1974 1975, yang diurug olehHAJI SALAM DANI menjadi tanah Darat, tetapi sebagian dari luas 13,6 Hektardialihkan kepada PENGGUGATI (Ny.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, S.H.NIP. 220000754 Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 446 K/TUN/2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-07-2011 — Upload : 07-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/TUN/2010
Tanggal 27 Juli 2011 — PT. DONGBANG DEVELOPMENT, ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.,
48 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 28 PK/TUN/2010
    No. 28PK/TUN/2010dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapanulang kepada pengawas' ketenagakerjaan di DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Rl;Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku, maka sesuaiPasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo.
    No. 28PK/TUN/201010Development dengan alamat Wisma Korindo Jalan MT.Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan (Bukti P.8);Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Bangunandan Pekerjaan Umum SPSI periode tahun 20032006dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan No.
    No. 28PK/TUN/20101410.
    No. 28PK/TUN/201022ataupun perorangan dalam bentuk apapun baik dikemudianhari, 10 (sepuluh) orang pekerja Satpam tersebutadalah1. Pajarino ;Budiono;Budi Indra Djunanto ;Achmad Taufik ;M. Nurul Syahbani ;Agus Mudehir ;Nurahmat ;CON DOO fF W PPNgakan Nyoman ;9. Ismail;10.
    No. 28PK/TUN/201026MURIANETI, SH.,MH.Biaya biaya :1. Me t OF @ Lieeceeee eee Rp.6.000, 2. R @@ A aA KS bitateteeeee eee ee ee eee eee = RO.5.000, 3. Administrasi Peninjauan kembali......... Rp. 2.489.000, Jumlan weebees Rp. 2.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.1.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. : 220000754 26
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN vs. MARIAMA Br. RITONGA, DK
91 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 178 K/TUN/2013
    PUTUSANNomor 178 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,berkedudukan di Jalan Asahan No. 39, Pematang Siantar, dalam hal inimemberi kuasa kdpada:1 HERU PRAMONO, SH., Kepala Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenSimalungun;2 PARIAMAN SIDABUTAR, Kasubsi Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 337 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2011 —
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 337 K/TUN/2009
    Nomor 337 K/TUN/2009Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur, Jalan Dr.
    Nomor 337 K/TUN/2009Pemindahan Hak Nomor 67 tanggal 26 Juni 1975 dihadapan NotarisSukandar ;.
    Nomor 337 K/TUN/2009bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dan Tergugattidak seharusnya menerbitkan Keputusan yang menimbulkan kerugianbagi kepentingan Penggugat.
    Nomor 337 K/TUN/2009Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telahmengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :1.KOMPETENS!
    Nomor 337 K/TUN/2009
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-05-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/PK/TUN/2011
Tanggal 9 Mei 2011 —
88 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10/PK/TUN/2011
    No.10/PK/TUN/201 1Pemohon Peninjauan Kembali I!
    No.10/PK/TUN/201 1Prinsip Kecermatan dan (ii) Prinsip KepastianHukum sebagaimana yang turut pula diatur dalamPasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndang PengadilanTata Usaha Negara ;C.
    No.10/PK/TUN/201 1No. 37, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah KhususIlbukota Jakarta ;4.
    Bahwa selanjutnya akan disampaikan = alasan alasanhukum terdapatkeberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanKasasi Nomor : 254 K/TUN/2009 tgl 31 Agustus 2009sebagai berikut di bawah ini.
    No.10/PK/TUN/201 1Pusat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/2020
Tanggal 10 Maret 2020 — BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN
219 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 39 K/TUN/2020
    PUTUSANNomor 39 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:. BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Eksepsi Tergugat : Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam PengertianKeputusan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi : Objek Gugatan Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 5/G/2019/PTUN.BDG, tanggal18 Juni 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor237/
    Putusan Nomor 39 K/TUN/20201. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor05/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 18 Juni 2019;3.
    Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Panitera Pengganti,ttd.M. Usahawan, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 10.000,003. Administrasi kasasi Ro 484.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP 19540924 198403 1 001 Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2020
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 29-05-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 /B/PK/PJK/2011
Tanggal 29 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE CHEMICAL INDUSTRIAL,
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap