Ditemukan 32351 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 K/TUN/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — SUWAIBATUL ASLAMIYAH, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, DKK
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
493 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 K/TUN/2020
PUTUSANNomor 94 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:1.SUWAIBATUL ASLAMIYAH, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung Pinang, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;MUHAMMAD TRI RAMDHANI, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Karanggan Nomor 48RT/RW 002/004, Kelurahan Tanjung
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Kuasa Khusus Nomor 66/SKUMP..02.02/X/2019, tanggal28 Oktober 2019:ll.1.IR. RIMBUN SITUMORANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Delima RT 19 RW 03Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,Kotawaringin Barat, Republik Indonesia, pekerjaanWiraswasta;2. Hj.
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020Sertipikat Hak Milik Nomor 3960 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4048, luas 1.897 m?, atas nama Hj Ailita;Sertipikat Hak Milik Nomor 3961 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4047, luas 940 m?
Putusan Nomor 94 K/TUN/202028 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4046, luas 1.942 m?, atas nama Ir. Rimbun Situmorang;4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3963 Kelurahan Panarung, KecamatanPahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal28 September 2012, Surat Ukur tanggal 13 September 2012 Nomor4045, luas 1.927 m?, atas nama Hj Ailita;5.
Putusan Nomor 94 K/TUN/2020
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 590 K/TUN/2015 Tanggal 23 Desember 2015 — BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA vs. SENTOT FATNUR, S.Pd
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
590 K/TUN/2015
Putusan Nomor 590 K/TUN/201510.11.Penilaian Bulan Januari s.d.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015b.apalagi selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran lisanmaupun teguran secara tertulis dari atasan Penggugat.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Jjika seluruh upaya administratif yangbersangkutan telah digunakan;Bahwa Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 jo.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil terhadap hukuman disiplin sedang masih tersediaupaya administratif.
Putusan Nomor 590 K/TUN/2015Panitera Pengganti,ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi Rp 489.000,00Jumlah Rp 500.000,00Untuk salinanMahkamah Agung RIatas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. Ashadi, S.H.NIP. : 19540827 198303 1 002 Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 590 K/TUN/2015
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 K/TUN/2015
Putusan Nomor481 K/TUN/2015VI.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Kebon Jeruk, Kec.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015tanggal 9 Januari 2014).
Putusan Nomor481 K/TUN/2015Tentang Papan Segela.
Putusan Nomor481 K/TUN/2015sendiri.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 PK/TUN/2015
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015dan ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara;5.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/20159.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Desa Negeri54/Negeri Lama 33.
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015diusahai oleh Penggugat (PT. BELUNKUT).
Putusan Nomor 108 PK/TUN/2015 Lampiran :No. : 673 (300.6 Hi 2012Tanggal =: yg Beril S02 KoordinatNo. No.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2010 Tanggal 22 Februari 2011 — PT. SARI HIJAU MUTIARA, diwakili oleh JIMMY SIAMBATON,. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,. PT. AGRORAYA GEMATRANS,
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
281 K/TUN/2010
No. 281/K/TUN/2010tertanggal 28 Oktober 2008 tentang Pemberian lzin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri DalamHutan Tanaman Kepada PT.
No. 281/K/TUN/20104.
No. 281/K/TUN/2010pihak lain PT.
No. 281/K/TUN/2010Hak Guna Usaha PT. Agroraya Gematrans, atas tanahseluas 7.941 Ha terletak di Kabupaten Indragini HilirProvinsi Riau ;g.
No. 281/K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 281/K/TUN/2010
Putus : 21-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/TUN/2011 Tanggal 21 Februari 2011 — SITI MANUR SIMBOLON, ; CAMAT MUARA BADAK,. SUMIYATUN,
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
1 K/TUN/2011
Putusan Nomor: 01 K/TUN/2011Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/794/VIV2009tanggal 24 Agustus 2009;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;2.
Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1SUMIYATUN, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sentosa Nomor 18Samarinda Sebagai TERGUGAT;A. Jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2007 bagian dalamEksepsi No. 2 bahwa Tergugat adalah Isteri sah Alm. Prof. Drs.
Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 19. Atau setidaktidaknya Penggugat telah membaca putusanPengadilan Negeri Samarinda Nomor 43/PDT.G/2007/PN.SMDtanggal 23 Januari 2008, pada tahun 2008 sehingga dapatdipastikan Penggugat telah mengetahui keputusan Penggugatberupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/IND.IX/2006 tanggal27 September 2006 (obyek sengketa) pada tahun 2008;10.
Putusan Nomor: 01 K/TUN/201 1Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HariSugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim Anggota : Ketuattd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.Panitera Pengganti :ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.Biayabiaya :1. Materai Rp. 6. 000.2. Redaksi Rp. 5.000,3.
Putusan Nomor : 01 K/TUN/201 1
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, DK vs. PUNADIN
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 K/TUN/2016
Putusan Nomor 134/K/TUN/2016atas nama SOEWARDI dan terakhir atas namaNY.BINTARTI;(3).
Putusan Nomor 134/K/TUN/20165.
Putusan Nomor 134/K/TUN/20167.
Putusan Nomor 134/K/TUN/20164).
Putusan Nomor 134/K/TUN/2016
Register : 01-04-2010 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2010 Tanggal 28 Juli 2010 — THAMRIN, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, ; MALIK,
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 K/TUN/2010
Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 juncto Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal10 November 1994 juncto Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002,tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistissejak Pihak Ketiga mengetahui adanya keputusan yang merugikankepentingannya ;8.
T IlINT.24 (Berita Acara Pemeriksaan Nomor : W.3.TUN/387/HK.02.07/XIV/2009 tanggal 08 Desember 2009) ;Saksi Sdr.
No. 116 K/TUN/2010disebutkan Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat HukumAdministratif.
No. 116 K/TUN/2010ALASANALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT :1.
No. 116 K/TUN/2010Hal. 43 dari 42 hal. Put. No. 116 K/TUN/2010
Register : 12-12-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2012 Tanggal 20 Februari 2013 — SUHARTO VS PEMERINTAH KOTA MAGELANG;
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
483 K/TUN/2012
PUTUSANNomor 483 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karanggading RT.04 RW.
Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak dan/atau belummemeriksa secara seksama dalam penyelesaian sengketa Informasi Publikantara Kun Wirawiyasa, ST. dan Suharto melawan Walikota Magelang;Bahwa secara keliru Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalamputusannya yang menyatakan menetapkan bahwa informasi mengenai SalinanSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) PT. Kuntjup PT.
Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yangmenerangkan bahwa:Pihak adalah pihakpihak yang semula bersengketa di KomisiInformasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atauBadan Publik selain Badan Publik Negara;2 Bahwa batas waktu mengajukan gugatan keberatan sebagaimana diatur didalamPasal 37 ayat (2) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011adalah 14 hari.
Putusan Nomor 483 K/TUN/2012Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasidinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndangNomor 5
Putusan Nomor 483 K/TUN/2012
Putus : 26-10-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA UJUNG PANDANG, ; NABI DG. NGINGA ,HALIMAH DG. SAGA., dkk.
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 PK/TUN/2010
Putus : 18-02-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144/B/PK/PJK/2009.- Tanggal 18 Februari 2011 — PT. ASIAN PACK CHEM, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 371 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK vs. DULHADI, DK
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 K/TUN/2015
Putusan Nomor 371 K/TUN/2015H. M.
Putusan Nomor 371 K/TUN/2015d.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi Jika dalamsengketa Tata Usaha Negara terdapat Sengketa Perdata PembuktianHak Kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harusdiselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum;2.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatanmengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dariPengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;3.
Putusan Nomor 371 K/TUN/2015
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — H. MINGGU VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
482 K/TUN/2014
Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Desa/Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, KabupatenBulukumba, pekerjaan PNS:HERMAN A.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2014 Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada oranglain atau pihak lain;Bahwa sebelum Drs.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2014sertifikat tersebut diajukan pada tahun 2007 Tergugat tetap memproses danmenerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan dan tetap melakukanpemecahan sertifikat tersebut, tindakan Tergugat tersebut jelasjelasbertentangan dengan ketentuan UndangUndang.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2014Untuk itu berdasarkan segala uraian di atas sangat beralasan oleh MajelisHakim yang terhormat mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi1:1.
Putusan Nomor 482 K/TUN/2014
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2015 Tanggal 22 September 2015 — ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, SH vs. KETUA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN
KOMUNIKASI MASYARAKAT, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BALI
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 K/TUN/2015
Putusan Nomor. 389 K/TUN/20153.16.3.17.3.18.undangan yang berlaku.
Dari bunyi Pasal 1 angka 9 tersebutdapat dipahami bahwa Objek dari sengketa TUN adalah Keputusan TataUsaha Negara, sedangkan objek gugatan yang diajukan oleh PenggugatHalaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015sudah sangat jelas bukan Objek dari sengketa TUN, karena objek yangdiperkarakan adalah sebuah Rekomendasi Panitia Pelaksana KegiatanPelayanan Komunikasi Masyarakat yang dapat dijelaskan mengenaiperbedaan kedua objek tersebut, yaitu :a.
Putusan Nomor. 389 K/TUN/20152.
Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015menetapkan A. A. Gde Temadja sebagai Penyeledi Ayahan A. A.
Putusan Nomor. 389 K/TUN/2015
Register : 21-10-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 254/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 20 Juni 2017 — PT. PARAMINDO;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA., 3. PT. GUNUNG ROSA GRUP
394 — 611
394 — 611
Putus : 24-03-2011 — Upload : 13-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2011 Tanggal 24 Maret 2011 — TJONDRO INDRIA LIEMONTA,DKK VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,DKK
471 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
471 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 PK/TUN/2011
Putus : 12-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2022 Tanggal 12 Juli 2022 — R. AGUNG WIBOWO, Amd.Im, S.H., M.Si. vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
173 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
369 K/TUN/2022
Putus : 09-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2015 Tanggal 9 April 2015 — RINA NURJAYA, dk VS HENNY DORCE BOLUNG
99 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 K/TUN/2015
;Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung untuk mencabut Keputusan TUN yang berupa Sertifikat Hak MilikNomor 5344/Ds. Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 28Maret 2002 atas nama Rina Nurjaya dengan surat ukur Nomor 1377/2001tanggal 18 Desember 2001 seluas 5.500 m?
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Penggugat kabur (obscuur libel) selain hal tersebut dalam dasar gugatanatau dasar tuntutan (fundamentum petend!)
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi pada pemeriksaan setempat lokasitanah objek sengketa tanggal 16 April 2014 telah mengakui bahwa SertifikatHak Milik Nomor 5344/Ds Ungasan Kecamatan Kuta, Kab.
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015Ungasan dengan luas 5.500 m?
Putusan Nomor 111 K/TUN/2015
Putus : 19-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 — Ir. ARNOLD PHILIPUS DJIWATAMPU vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DK
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
350 K/TUN/2015
Putusan Nomor 350 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:A.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2015dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung SebagaiTurut Terlawan I..
Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Termohon Kasasi II (semula Tergugat II Intervensi/ dahulu TerbandingIl) dan selanjutnya memeriksa pokok perkara a quo;5.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2015Surat Ukur Nomor 00904/ Sukagalih/2008, tanggal 25/06/2008, luas3.032 m?, NIB. 10.15.07.04.03955, atas nama Dr.
Putusan Nomor 350 K/TUN/2015
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016 Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
158 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
7 PK/TUN/2016
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Jaksa Agung R.
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Il. Dalam Eksepsi;Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II tidak diterimaseluruhnya;Ill.
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016dihadapan G de Bock, Notaris Cirebon sesuai Akta Hibah tanggal 17Oktober 1957.
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016Adapun salah satu amar Penetapannya; Memberikan ijin kepada PemohonNy.
Putusan Nomor 7 PK/TUN/2016