Ditemukan 5521 data
173 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern PemerintahPasal 54 Ayat (1): Setelan melaksanakan tugas pengawasan, aparatpengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasandan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi;Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersarna Ketua BPK, Ketua BPKP,Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, SekertarisKabinet di Istana Kepresidengan
1.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
2.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
H. EDDY SOFYAN
140 — 53
diambil dari BPN akan terlihnat manayang asl;Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN TdnBahwa Ahli bandingkan dengan pembanding diambil dari BPN untuksertifikat akan terlihat mana yang asli dari segi blanko;Bahwa dalam perkara ini Ahli memeriksa sebatas tanda tangannya,sesual dengan permintaaan karena tidak ada pembandingnya jadi tidakbisa memeriksa keseluruhan dan Ahli tidak bisa aktif itu kKewenanganpenyidik;Bahwa dalam pemeriksaan tanda tangan itu ada rentang waktunya,dalam Peraturan Kapolri
168 — 63
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
105 — 0
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3, Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Medan Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort (KaPolres) Deli Serdang Jl. Sudirman no.18, LubukPakam Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor (KaPolsek) Sunggal
52.Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Sumatera Utara; Cq.
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
98 — 20
Hankam/Pangab, Kapolri dan surat inilah yang digunakanPT. SOCFINDO menjadi bukti PK1Do ceeeeceseeeeees Surat Setneg RI No. B.1170/Setneg/11/2000 tanggal 3November 2000 digunakan pihak PT. SOCFINDO menjadi buktiPK2c....Surat PARDI No. KTP 001600/2010/A/00 tangal 25 November2000 kepada Gubernur Sumatera Utara diunakan menjadi BuktiPK3d...... Surat Pencabutan Hak Kuasa PARDI oleh masyarakat DesaAek Korsik tanggal 15 Januari 2004 digunakan PT.
192 — 181
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo.
77 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan pemasangan keramik 40 x 40cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO, sementara tidak adafakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasi membujuk,mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, atau menyuruhPPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syaratmelakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, KetuaKPK, Jaksa Agung, Kapolri
Shareholder VGMC (Virgin Gold Mining Corporation)
Tergugat:
1.Amirudin (VGA Malaysia)
2.Muhtar (VGA Riau)
341 — 66
Com /read /2016 /Q6/21 /193543326/kapolri.denda.sebesar besarnya tersangka kasusinvestasi bodongKompas.com pada Selasa, 21 Juni 2016 19:35 WIBMengenai Kapolri: Denda Sebesarbesarnya Tersangka Kasus InvestasiBodong.
77 — 15
penyimpangan wajibmengambil langkah langkah yang di perlukan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku;mengelola sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efesien sertameningkatkan kemampuan dan daya gunanya;menjamin ketertiban administrasi keuangan / perbendaharaan baikyang diperoleh melalui program APBN maupun bantuan dari pemdaatau masyarakat serta mengunakannya seoptimal dan seefisienmungkin;Sedangkan aturan yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kasatlantas adalah Peraturan kapolri
1913 — 4199
Dalam pertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan suratKeputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung
65 — 13
Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
93 — 26
Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor15 Tahun 2006 jo Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKPNomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam PenangananKasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi TindakPidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo Peraturan MenteriPemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor
57 — 10
Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
58 — 12
Audit atas pengelolaankeuangan negara dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsiinstansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi danefektivitas;e Bahwa Audit untuk tujuan tertentu adalah audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana yang diuraikan diatas;e Bahwa jenis audit untuk tujuan tertentu yaitu melakukan audit investigatif ;e Bahwa Undang undang nomor 30 tahun 2005 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 6 huruf a.Nota kesepahamanantara Jaksa Agung RI, KAPOLRI
87 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerjaan pemasangankeramik 40 x 40 cm tempat duduk ruang tunggu tanpa mekanisme CCO,sementara tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Pemohon Kasasimembujuk, mempengaruhi, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, ataumenyuruh PPK melakukan hal ini maka Pemohon Kasasi tidak memenuhi syaratmelakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).Presiden dalam rapat koordinasi untuk mengatasi hambatan penyerapananggaran pembangunan di daerah bersama Ketua BPK, Ketua BPKP, KetuaKPK, Jaksa Agung, Kapolri
53 — 17
pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya ;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa danaset lainnya kepadaMenteri, ........209Menteri/PanglimaTNI/Kapolri
75 — 15
pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya ;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa danaset lainnya kepadaMenteri, ........209Menteri/PanglimaTNI/Kapolri
92 — 36
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
526 — 1020
CPI adalah masalah pemulihantanah terkontaminasi, bukan mengenai kegiatanBioremediasi.Bahwa saksi pernah dengar tentangkesepakatan bersama antara KLH denganKejaksaan Agung dan Kapolri pada Juli 2003tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukanpertanyaan.9. Ir.
97 — 23
Mempersiapkan perumusan kebijaksanaanpengawasan keuangan dan pembangunan b. menyelenggarakan pengawasanumum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan c. menyelenggarakanpengawasan pembangunan juncto Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983.Kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 joNota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 dan Nomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal28 September 2007 tentang Kerjasama dalam