Ditemukan 5512 data
SONNY WICAKSONO, BBA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
7 — 2
Pemohon:
SONNY WICAKSONO, BBA
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
86 — 16
Pemohon:
DEDI KRISNA
Termohon:
Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Kapolda Sumsel Cq Ditreserse Polda Sumsel Kota Palembang
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
414 — 201
Pemohon:
SUI MOI Alias UPIK
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARASUI MOI alias UPIK) yangdiduga melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keteranganpalsu ke dalam suatu akta Authentik atau Pemalsuan Surat atauMembuat Akta Palsu dan atau Penggelapan hak atas barang tidakbergerak sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) yo 263 ayat (1)dan (2) Yo 264 Subs Pasal 385 KUHPidana yang dipersangkakankepada Pemohon telah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. 6Halaman 40 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 51/Pid.Pra/2020/PN MdnTahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
69 — 23
Pemohon:
Toha Muhammad
Termohon:
1.Kapolri Cq Kapolda Jateng Cq Kapolresta Surakarta
2.IRWASUM MABES POLRI
40 — 13
Kapolri Cq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolres Kab. Sukoharjo
FRITS FELIX WARNARES
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK BIAK TIMUR
99 — 0
Pemohon:
FRITS FELIX WARNARES
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA PAPUA Cq KAPOLRES BIAK NUMFOR Cq KAPOLSEK BIAK TIMUR
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
61 — 9
SYARIFUDDIN DAUD, MA
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KEPALA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES YUDHIAWAN
INDRIAN PRATAMA GURUSINGA
Termohon:
KAPOLRI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
8 — 5
Pemohon:
INDRIAN PRATAMA GURUSINGA
Termohon:
KAPOLRI Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
71 — 28
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
64 — 9
Pemohon:
RUMAIDI bin RASIDI
Termohon:
Pemerintah Negara RI Cq Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Bjb Cq Kasat Polresta Bjb
77 — 36
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I Palembang
107 — 91
Pemohon:
Muhammad Haris
Termohon:
Kapolri Sumsel Cq Kapolda Sumsel Cq Kapolsek Palembang Cq Kapolsek IB I PalembangBerdasarkan Peraturan Kapolri aquo, pihak kepolisian wajibmelakukan pemanggilan kepada Pemohon sebelum adanyapenangkapan. Namun faktanya Pemohon tidak pernah mendapatkansurat panggilan apapun dari Termohon, akan tetapi Pemohon langsungditangkap dikediamannya pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul01.30 WIB, sehingganya Termohon telah melakukan pelanggaran hukumterhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.4.1.3.
PERKAP Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang PenyidikanTindak Pidana Pasal 25 AYAT (1) DAN (2) yaitu diduga kerasmelakukan Tindak Pidana Penggelapan melanggar Pasal 372KUHPidana.Ill. Mengenai Penangkapan1. TERMOHON melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA/PEMOHON MUHAMMAD HARIS dengan Surat Perintah PenangkapanNo.Pol : SP. Kap / 147 /XI / 2019 / Reskrim pada tanggal 28 November2019 dan dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 28 November 2019(T2) An.
BuktiP12 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;14. BuktiP13 : Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentangPenyidikan Tindak Pidana;15. BuktiP14 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;16. BuktiP15 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas namaMuhammad Haris (Pemohon);17.
uraian tersebut diatas maka tindakandari Termohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh undangundang,sehingga tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepadaHalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2019/PN.PIgPemohon bukan merupakan tindakan yang melanggar Undangundang No. 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa terkait dengan penahanan yang dilakukan olehpenyidik mesti berlandaskan surat perintah penahanan, hal ini sebagaimanadiatur dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Kapolri
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
25 — 13
Pemohon:
FERI BUDIMAN
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRESTABES MEDAN Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
58 — 19
Pemohon:
MIKO ARIYANTO
Termohon:
KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ. PENYIDIK SAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
14 — 0
Pemohon:
Novry Maukar alias Buang
Termohon:
Kapolri cq Kapolda Sulawesi Utara cq Kapolres Minahasa cq Kasat Reskrim Polres Minahasa
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
20 — 13
Pemohon:
MOH SALEH bin SUPARTO alm
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KAPOLRI cq KAPOLDA cq KAPOLRES cq KAPOLSEK BESUK
52 — 14
KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut,
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lirik
41 — 4
Pemohon:
1.MULYADI
2.LOIS
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Riau Cq. Kapolres Inhu, Cq. Kepala Kepolisian Sektor LirikDalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga mengatur mengenai caramelakukan penyelidikan yaitu. dengan pengolahan TKP, pengamatan,wawancara, pembuntutan, penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan dibawah pengawasan, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen.Terhadap sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat,peristiwa dan/atau kegiatan;Menimbang, bahwa sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajibmembuat rencana penyelidikan
yang diajukan kepada penyidik, paling sedikitmemuat surat perintah penyelidikan, jumlah dan identitas penyidik/penyelidikyang akan melaksanakan penyelidikan, objek, Sasaran dan target hasilpenyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan,peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;dan kebutuhan anggaran penyelidikan (vide Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6Tahun 2019 tentang
Termohon juga telah melakukan proses penyitaanterhadap barang bukti sebagaimana termuat dalam bukti T29 sampai denganT33; Hakim menilai proses penyelidikan dalam kasus ini telah dilakukan sesuaiPeraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yangdiatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 sehingga tidak ada alasan untuk menyatakantidak ada penyelidikan seperti dalil Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakimmengambil alih pendapat ahli dalam perkara
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
7 — 5
KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA PEMERINTAHAN NEGARA RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. DIREKTUR KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
3.PENYIDIK DRS. SIMON P. SINULINGGAM S.H., dkk
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan Cq. Kapolres Musi Banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq.
57 — 16
Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan cq. Kapolres musi banyuasin Cq. Kasat Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan Cq. Kapolres Musi Banyuasin
Turut Tergugat:
2.Pemerintah republik indonesia cq. Kapolri cq. Kapolda sumatera selatan
3.Pemerintah republik indonesia cq.Kapolri
4.Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ,(KOMNA HAM RI)
5.Ketua komisi Kepolisian Negara republik Indonesia
6.Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Cq. Direktur Rumah sakit Umum Daerah Sekayu