PT.EPTI Pasal 54 ayat 3.2.6.4 dan 6.9);Bahwa bersamaan dengan pengunduran diri mereka ada juga yangmengambil cuti secara sepihak karena tanpa persetujuan dan manajemen, halini jelas merupakan suatu pelanggaran prosedur permohonan cuti (KKB PT.EPTI Pasal 24 ayat 6.2) surat permohonan cuti Joko Mintono (Terbantah Il)disetujui oleh beliau sendiri;Bahwa pengambilan cuti secara sepihak tersebut nampaknyadipergunakan untuk mulai bekerja disalah satu perusahaan sejenis, secaraserentak dan bersamasama (

perusahaan kompetitor), (KKB PT EPTI Pasal 24ayat 2 dan Pasal 54 ayat 6.2;Bahwa akibat adanya pengunduran diri secara serentak dan sepihakyang dilakukan oleh mereka mengakibatkan timbulnya kerugian bagiperusahaan secara phisik dan moral karena gangguan kelancaran danpenurunan produksi serta menimbulkan gejolak keraguan pekerja terhadap niatbaik manajemen baru, pekerja/staf yang mereka tinggalkan merasa kehilanganbapak, tidak tahu yang harus dilakukan atau dikerjakan juga keresahan bagiHal. 3 dari

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak mengundurkandiri secara tidak baik), berdasarkan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54ayat 3.2 ayat 6.2 dan 6.4 serta Pasal 24 ayat 2;b. Dengan sengaja maupun karena kelalaian ada unsur sabotase yangmerupakan pelanggaran KKB PT. EPTI Pasal 54 ayat 5.1 ayat 6.14 dan6.15;c. Perusahaan PT.

Elang Perdana Tyre Industry (Pembantah), menyatakanbahwa pada akhirnya menerima kenyataan pengunduran diri murni dansepihak karena kenyataannya sudah bekerja di perusahaan lain yang sejenis(kompetitor) dan akan memperoses Pemutusan Hubungan Kerja tersebutsebagai Pengunduran Diri Murni sesuai KKB yang berlaku di PT.

No. 462 K/Pdt/20093.4.3.5.3.6.Bil:3.8.Bahwa sebenarnya prosedur pengunduran diri telah diatur dalam KKBPasal 57 ayat (1) namun hal ini tidak dilakukan pekerja bahkancenderung pekerja ingin menjatuhkan dan melakukan sabotaseterhadap perusahaan, pelanggaran KKB Pasal 54 ayat 6.15 karenatidak setuju dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pimpinan yangbaru;Bahwa diantara Pekerja ada juga yang mengambil cuti tanoa prosedursebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) (5); ini digunakanoleh pekerja

Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukKabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;Bahwa Tergugat (P4P) menilai permasalahan hanya dari sudut Pekerjasaja tanpa mau mempertimbangkan kepentingan Penggugat (Pengusaha)sehingga keputusan tersebut keliru sehingga sangat merugikan kepadapihak Pengusaha ;Bahwa KKB PT. BATIK KERIS/PT.

SUNARYO dikenai beban/potongan Rp. 1.500.000, denganjalan dipotong upahnya tiap bulan mulai November 2001 ;Dasar dari Pemotongan tersebut adalah : KKB PT. BATIK KERIS/PT.

Kep.78/MEN/2001 adalah tetap berlaku pada saat itu(kasus ini timbul) karena belum ada aturan sederajat/Kepmenaker atauaturan yang lebih tinggi yang menganulirnya/mencabutnya/membatalkannya sampai terbitnya UndangUndang Republik IndonesiaNo. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa KKB PT. BATIK KERIS/PT.

No. 198 K/TUN/2006 KKB PT. BATIK KERIS/PT.

Halin) Perusahaan lakukan agar setiap karyawan itu mempunyai rasatanggung jawab dalam pekerjaannya dan mendidik karyawan agar bekerjadengan baik (hal ini sesuai dengan isi KKB pasal 17 huruf e).

Konsekwensinya mengenai gaji, uang tunjangan, uang jasa dan13V718.12.lainlainnya diatur oleh perundangan tersendiri, yaitu dalam UndangundangPerseroan Terbatas, bukan lagi Undangundang tentang ketenagakerjaan;Bahwa status Penggugat sebagai Pengusaha bukan Pekerja dapat dilihat dalampembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ke VI dalam perusahaan Tergugat,dimana Pengugat jelasjelas bertindak mewakili unsur Pengusaha (Vide KKB VIhalaman 64);Bahwa dalam KKB VI yang dibuat oleh Penggugat diatur bahwa

Penggugat diangkat melalui RUPS yang kemudian dibuatkanakta notaries dan kemudian telah mendapatkan persetujuandari Menteri Kehakiman R.L;Bahwa dalam KKB VI tersebut pasal 4 (2), halaman 11, telah megatrur bahwa KKBtersebut hanya berlaku bagi seluruh pekerja dari anggota sampai manajer yangbekerja pada Tergugat;Dengan demikian Penggugat sebagai Direktur dari Tergugat tidak termasuk dalamobyek KKB;1420.Del2aBahwa adalah benar Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Direktursebagaimana surat pengunduran

(dlima juta dua ratus dua puluhenam ribu rupiah) sudah dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 26 Oktober2007;21Bahwa KKB PT Kertas Bekasi Teguh sama KKB PT Daya SempurnaCellulosatama;Bahwa KKB ke VI tahun 20012003 yang berlaku untuk seluruh pekerja sebagaianggota dan manager kecuali yang terikat dengan perjanjian khusus;Bahwa KKB tersebut berlaku sampai dengan selama belum ada perubahan;Bahwa kaitannya antara PT Kertas Bekasi Teguh dengan PT Daya SempurnaCellulosatama, izin usahanya adalah PT Kertas

Bekasi teguh sedangkan yangmengelola untuk menghindari pailit adalah PT Daya Sempurna Cellulosatama;Bahwa selama ini memang perlakuan karyawan PT Daya Sempurna Cellulosatamamengacu pada KKB PT Kertas bekasi Teguh;Bahwa saksi kurang paham Mengapa KKB PT Kertas Bekasi Teguh diberlakukanpada karyawan PT Daya Sempurna Cellulosatama ?

Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai HRD adalah mengelola karyawan;Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh RUPS dari fotocopyRisalah Rapat;Yang diberikan kepada Penggugat hak cutinya saja, tidak ada hakhak yang lainnya;ane KKB PT Kertas Bekasi Teguh sama KKB PT Daya Sempurna Cellulosatama;e Bahwa saksi kurang paham Penggugat bekerja sebagai apa sebelum sebagaiDirektur;e Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah diangkat menjadi Direktur Produksi;Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun

/KKB/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019, dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru,Kota Pekanbaru,P5;6. Fotokopi KTP No.1471020911770042 An Desmarianto P6;7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1471100908160012, tanggal 09Agustus 2016 An Desmarianto, yang dikelarkan oleh Kadisduk danPencapil Kota Pekanbaru; P7;8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) AnDesmarianto No.267/KKB/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah KotaBaru, Kecamatan Pekanbaru Kota P8;9.

Surat Keterangan Kematian Istri Nomor : 267/KKB/VII/2019,tanggal 01 Juli 2019 dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, KecamatanPekanbaru Kota, P10;11. Fotokopi KTP No.2171105206780001 An Gina Sio Satri, P11;12. Surat Keterangan Domisili An XXXXXXNo. /KKB/VII/2019,tanggal 01 Juli 2019, dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru, KecamatanPekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,P1213.

Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) AnXXXXXXNO.268/KKB/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Baru,Kecamatan Pekanbaru Kota P14;15. Fotokopi Surat Pernyataan an XXXXxXXmenyatakan suaminyaEko Harry Dharma telah meninggal dunia P15;16. 15.Surat Keterangan Kematian suami dari XXXXXXNomor668/KKB/VII/2019, tanggal 01 Juli 2019 dikeluarkan oleh Lurah KotaBaru, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru P16;17.

Adapun alasan Perusahaan memutasikan Pekerja adalah dalamrangka pembinaan dikarenakan selama kurun waktu Januari 2003 sampaidengan Desember 2003 Pekerja tidak pernah masuk kerja dan jugamenyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Perusahaan;Bahwa dasar pembinaan dalam bentuk mutasi terhadap Pekerja adalahmerujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB Ill Pasal 16Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tahun 2003, yang dibuat antara Penggugatdengan Serikat Pekerja;Bahwa KKB tersebut sudah diberitahukan

Bahwa pengakuanPekerja yang tidak mengetahui mengenai KKB adalah alasan klasik yang terlaludicaricari. Terlebih lagi Pekerja pernah menanda tangani kuitansi pada tanggal1 September 1999 sebagai tanda bukti pembayaran uang pisah terhadap kasusserupa yang dialami oleh adik Pekerja (Oey See Siong), sehingga tidak mungkinapabila Pekerja tidak mengetahui adanya KKB.

Selain itu surat pada tanggal 18Desember 2003 mengenai Tour of Duty yang dikirim oleh Penggugat kepadaPekerja, disebutkan bahwa Tour of Duty adalah berdasarkan KKB Bab III PasalHal. 3 dari 15 hal. Put.

Karena sebagaimana KKByang dibuat antara Penggugat dengan Serikat Pekerja adalah sesuai denganPeraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER01/MEN/1985 tanggal 25Januari 1985 dalam Lampiran 1 mengenai Pola Umum Kesepakatan KerjaBersama (KKB) dalam Bab III sub Hubungan Kerja point 5;Bahwa Tergugat telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumsebagaimana pada halaman 10 alinea 5 dan 6.Perlu Penggugat sampaikan bahwa dasar dari mutasi Pekerja HANSWIBOWO adalah berdasarkan KKB yang dibuat antara Penggugat

) dan KKB tersebut lahir dan dilahirkan sematamata karenaketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi hakhak Pekerja pada khususnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 126UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003.

Latumenten No.5 Jakarta Barat diundang pihak KKB BCA Sunter JakartaUtara untuk mengikuti Pameran Kendaraan Roda Empat (Mobil) yang akandiadakan di Food Sentrum Sunter Griya Jakarta Utara dan atas undangandari pihak KKB BCA Sunter Jakarta Utara tersebut maka pihak PT. BUMENREDJA ABADI turut serta menjadi peserta Pameran Mobil di Food SentrumSunter Griya Jakarta Utara dan untuk kelancaran dalam memasarkan Mobilmerek Mitsubishi tersebut maka pihak PT.

Bahwa selain mengundang pihak Dealer juga pihak KKB BCA SunterJakarta Utara telah mengundang para Debitur BCA diantaranya saksiADRIANTO BIRENDRA JAP selaku Direktur PT. MEGA MULTI KEMASINDOSupaya datang ke Pameran yang diselenggarakan pihak KKB BCA SunterJakarta Utara tersebut.

ROYselaku orang KKB BCA Sunter, Terdakwa dan Ayahnya Terdakwa.

Menyatakan barang bukti : 1 (satu) berkas photo copy penerima BLT Desa Maju Jaya, KecamatanPemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) berkas photo copy daftar nama penerima KKB tambahan DesaMaju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Pemusnahan kartu kompensasiBBM (KKB) yang dibatalkan telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara serah terima kartu kompensasiBBM (KKB) antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

melakukan tindak pidana Penggelapandilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan " ; Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan ; Menetapkan wakiu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkansepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) berkas photo copy penerima BLT Desa Maju Jaya, KecamatanPemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ;b. 1 (satu) berkas photo copy daftar nama penerima KKB

tambahan DesaMaju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ;c. 1 (satu) lembar photo copy berita acara serah terima kartu kompensasiBBM (KKB) yang dibatalkan terlah dilegalisir ;d. 1 (satu) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kartu BBM (KKB)antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan llir dengan KepalaDesa Maju Jaya yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Hal. 5 dari9 hal.

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapandilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatan" ;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) berkas foto kopi penerima BLT Desa Maju Jaya,Kecamatan Pemulutan tahun 2005 dan 2006 yang telah dilegalisir ;b. 1 (satu) berkas foto kopi Daftar Nama Penerima KKB

tambahanDesa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan yang telah dilegalisir ;c. 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Pemusnahan KartuKompensasi BBM (KKB) yang dibatalkan telah dilegalisir ;d. 1 (satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Kartu Konpensasi BBM (KKB) antara Badan Pusat Statistik (BPS) KabupatenOgan llir dengan Kepala Desa Maju Jaya yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas ;3.

sekira bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktuwaktu lain dalamtahun 2019, bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yangdipimpin Sdr. Abu Razak yang bermarkas di Bukit Cerana Desa le RhopBabah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun, adapunpersonil KKB dimaksud terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu :1. Abu Razak selaku Pimpinan KKB;2. Hamni Alias Cek Gu selaku Anggota KKB;3.

Zulfikar Alias Wak Dol selaku Anggota KKB;(No 1, 2 dan 3, meninggal dunia dalam kontak senjata dengan AparatKepolisian saat dilakukan pengejaran tanggal 19 September 2019);4. Terdakwa I: Ridwan Burhan alias Wan Neraka Bin Alm. BURHANUDDIN;5. Terdakwa II: M. Taufik MH. Alias Tofik Bin M.

Husen; Terdakwa dan Terdakwa II bersama Hamni Alias Cek Gu dan Zulfikar AliasWak Dol sebagai anggota KKB bertempat di Bukit Cerana Desa le RhopBabah Lueng Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen telahmendapat pelatinan dari Sdr.

Abu Razak selaku Pemimpin KKB untukmengenal dan menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 47 dan AK56 serta senjata api laras pendek (pistol) merk Remington dan merk Taurusyang mana keempat pucuk senjata tersebut adalah sisa kepemilikansenjata api dari mantan Anggota GAM yang disembunyikan dan tidakdiserahkan kepada Aparat Kepolisan sehingga kepemilikan senjata apitersebut tidak memiliki ijin yang sah (illegal), sehingga terdakwa danterdakwa II bersama Hamni Alias Cek Gu dan Zulfikar Alias Wak

Abu Razak yang dibawa dan digunakan secarabergantian oleh sesama Anggota KKB pada saat beraksi, sesuai denganarahan Sdr.

MITRA BUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo, Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.3 Solo tertanggal 15 Juli 2011.8. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Transfer dari PT. MITRA BUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo Jl.

Brigjen Slamet Riyadi No.3 Solo tertanggal 15 November 2011.9. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pembayaran DP PEMBELIAN 17 (Tujuh belas) UNIT ISUZU ELF NKR 71 HD-125 PS PLUS DUMP dari ROCHIM AGUS SURIPTO tertanggal 15 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi HANDONO WIDJAJA10. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan Pembayaran PELUNASAN PEMBELIAN 17 (Tujuh belas) UNIT ISUZU ELF NKR 71 HD-125 PS PLUS DUMP dari KKB BCA-Cabang.Solo-QQ ROCHIM AGUS SURIPTO tertanggal 15 Juli 2011 yang ditanda tangani

oleh Saksi HANDONO WIDJAJA.11. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan Pembayaran DP PEMBELIAN 25 (Dua puluh lima) UNIT ISUZU ELF NKR 71 HD-125 PS PLUS DUMP dari KKB BCA-Cab.Solo QQ ROCHIM AGUS SURIPTO tertanggal 15 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Saksi HANDONO WIDJAJA.12. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan Pembayaran PELUNASAN PEMBELIAN 25 (Dua puluh lima) UNIT ISUZU ELF NKR 71 HD-125 PS PLUS DUMP dari KKB BCA-Cab.Solo QQ ROCHIM AGUS SURIPTO tertanggal 15 Juli 2011 yang

MITRABUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo, Jl.Brigjen Slamet Riyadi No.3 Solo tertanggal 15 Juli 2011.8) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Transfer dari PT. MITRABUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo JI.

MITRA BUANA CITRAABADI bisa dijadikan sebagai pihak Ill ( dealer penjual armada Isuzu)untuk proses Kredit di KKB BCA Cabang Solo dan dijawab OKE artinyapak HANDONO WIDJAJA setuju, tetapi meminta kepada Saksi untukditanyakan ke pihak KKB BCA bisa apa tidak kalau PT. MITRA BUANACITRA ABADI dijadikan ( Dealer Penjual Armada ) karena PT.

MITRABUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo, Jl. BrigjenSlamet Riyadi No.3 Solo tertanggal 15 Juli 2011.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Transfer dari PT. MITRABUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang Solo Jl.

MITRA BUANA CITRA ABADI bisadijadikan sebagai pihak Ill (Dealer Penjual Armada Isuzu) untuk prosesKredit di KKB BCA Cabang Solo dan dijawab OKE artinya terdakwaHANDONO WIDJAJA setuju, tetapi meminta kepada saksi JUNAIDI untukditanyakan ke pihak KKB BCA bisa apa tidak kalau PT. MITRA BUANACITRA ABADI dijadikan ( Dealer Penjual Armada ) karena PT.

Brigjen Slamet Riyadi No.3 Solo tertanggal 15 Juli 2011.8.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan Transfer dari PT.MITRA BUANA CITRA ABADI kepada KKB BCA, BCA Cabang SoloJI.

pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat mulai November 1989 sampai tanggal27 Desember 2009, sehingga masa bekerjanya Penggugat 20 (dua puluh) tahun yangpengakhiran hubungan kerja tersebut karena purna bhakti yaitu Penggugat telahmencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun ;Bahwa beberapa minggu sebelum purna bhakti Penggugat telah menyampaikanagar Tunjangan Tidak Tetap (T3) yang telah dimasukkan dalam komponen upah sejakKesepakatan Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Bersama (KKB

/PKB) mulai Tahun20002002 sampai KKB/PKB tahun 20072009 untuk di masukan dalam perhitunganhakhak purna bhakti, namun oleh Tergugat tidak disanggupi ;Bahwa pada tanggal 26 Desember 2009 Penggugat telah mengetahui nilai rupiahyang anak menerima pada saat purna bhaktinya, dan karena tidak sesuai dengan yangdiharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat menguasakan kepada Serikat PekerjaKeadilan (SPK) untuk memperjuangkan kekurangan terhadap hakhak purna bhaktinyayaitu kekurangan pesangon purna bhakti ;Bahwa

dalam perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berpendirian bahwa sejakHal 1 dari 10 hal Put No.63 K/Pdt.Sus/2011unsur Tunjangan Tidak Tetap (T3) menjadi dan masuk sebagai salah satu komponen upahyang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Bersama / Perjanjian Kerja Bersama (KKB/PKB) sejak periode Kesepakatan / perjanjian kerja bersama (KKB/PKB) tahun 2000sampai tahun 2002 (copy KKB/PKB terlampir) yang kemudian disepakati pula

padaPerjanjian Kerja Bersama periode tahun 2004 sampai tahun 2006 (copy KKB/PKBterlampir), yang selanjutnya disepakati pula pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB)periode tahun 2007 sampai tahun 2009 (copy KKB/PKB) terlampir).

Dari Kesepakatan /perjanjian kerja bersama yang sebelumnya tidak ada unsur Tunjangan Tidak Tetap (T3)di dalam komponen upah yaitu pada Kesepakatan Kerja Bersama / Perjanjian KerjaBersama (KKB/PKB) periode Tahun 1998 sampai tahun 2000 (copy KKB/PKBterlampir).

Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli dihadapan PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto dengan Akta Nomor 29/XI/KKB/1992 tanggal 18 Nopember 1992 yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kupang yang telah mengakibatkan balik nama dalam Sertipikat tanah tersebut dari nama WILLEM LEDE menjadi atas nama HARTA SUTANTO tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

Putusan No 123/Pdt.G/2016/PN.KpgBahwa atas dasar kesepakatan dan persetujuan dengan Penggugat, makaSertifikat Hak Milik Nomor.626/Desa Sikumana dapat dijadikan sebagai agunan,dengan terlebih dahulu nama pemilik tanah yang dahulunya adalah Penggugatdialinkan menjadi milik pemilik baru yakni Tergugat seolaholah oleh Tergugattelah membeli bidang tanah tersebut, dimana antara Penggugat dan Tergugatsepakat untuk membuat Akta Jual Beli dihadapan PPAT Silvester JosephManbaitfeto dengan Akta Nomor. 29/XI/KKB

/1992, tanggal 18 Nopember 1992;Bahwa dengan diterbitkannya Akta Jual Beli Akta Nomor. 29/XI/KKB/1992,tanggal 18 Nopember 1992 oleh PPAT Silvester Joseph Manbaitfeto,SH, makaselanjutnya terhadap peralihan kepemilikan bidang tanah tersebut di daftarkan dikantor Turut Tergugat, pada tanggal 22 Desember 1992 dengan Pemegang Hakyang sah adalah Tergugat;Bahwa setelah kepemilikan bidang tanah tersebut beralin menjadi milikTergugat, selanjutnya oleh Tergugat menggunakan Sertfikat Hak MilikNomor.626/Desa

Foto copy dari foto copy Akta jual beli Nomor 29/XI/KKB/1992 tanggal 18Nopember 1992 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH yangtelah dilegalisirdan diberi materai cukup diberi tanda P.1;2. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak milik Nomor 626 tahun 1992 yang telahdilegalisir dan diberi materai cukup diberi tanda P.2;3.

) dan sesungguhnya tidak terjadi perubahandari keadaan semula, maka Akta Jual Beli dinadapan PPAT Silvester JosephManbaitfeto dengan Akta Nomor 29/XI/KKB/1992 tanggal 18 Nopember 1992 harusdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang bahwa oleh karena Akta Jual Beli dinadapan PPAT SilvesterJoseph Manbaitfeto dengan Akta Nomor 29/XI/KKB/1 992 tanggal 18 Nopember 1992Hal 11 dari 14 hal Putusan No 123/Pdt.G/2016/PN.

Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli dihadapan PPAT SilvesterJoseph Manbaitfeto dengan Akta Nomor 29/XI/KKB/1992 tanggal 18Nopember 1992 yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Kupangyang telah mengakibatkan balik nama dalam Sertipikat tanah tersebut darinama WILLEM LEDE menjadi atas nama HARTA SUTANTO tidak mempunyaikekuatan hukum;.

No. 017 PK/Pdt.Sus/2009bagi yang tidak mengikuti prosedur tersebut tidak akan diberikanhakhaknya;Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali ternyata telahmelanggar Pasal 162 ayat (3) butir a dan c UndangUndang No. 13Tahun 2003, serta telah pula melanggar Pasal 57 ayat (1) KKB,sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa dengan demikian maka berlaku Lex specialis Derogat LexGeneralis.

EPTI, yaitu pada halaman 1 perihal Pengertian dan IstilahistilahDalam PKB H sebagai berikut :Pengusaha adalah Dewan Direksi (BOD) atau orang yang diberikuasa oleh Perusahaan untuk menjalankan kegiatan Perusahaan",Dengan demikian ditinjau dari segi Hukum Perburuhan (IndustrialLaw") dan KKB PT. EPTI/Pemohon Peninjauan Kembali, Sdr.

Sunarto Vanani, Panitia Pusatsependapat dengan Panitia Daerah di Bandung, bahwa Pekerjasudah mencapai usia pensiun dan sesuai suratnya tanggal 30Januari 2003 mengajukan pengunduran diri dengan meminta hakpensiun sesuai KKB Pasal 64 ayat (1), maka layak kepada Pekerjayang bersangkutan diberikan hak pensiun":Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan hal yangsebenarnya, yaitu Sdr. Sunarto Vanani pada saat diterima bekerjapada Pemohon Peninjauan Kembali, sudah berusia di atas usiapensiun.

Sunarto Vanani, menurutketentuan Pasal 167 ayat (5) adalah putusan yang keliru, karenatidak menerapkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KKB. Oleh karena itutuntutan yang diajukan oleh Sdr Sunarno Vanani sudah seharusnyaditolak dan sudah selayaknya Putusan a quo dibatalkan olehPutusan Peninjauan Kembali;E. Panitia Penyelesaian Perburuhan Pasat (P4P) tidak mempertimbangkankenyataan yang sebenarnya;1.Bahwa di antara Para Termohon Peninjauan Kembali, yaitu Sqr.Joko Mintono, Sdr. Sunarto Vanani, Sdr.

Yuli Riswanda telah mengambil cuti tanpa prosedur,sebagaimana diatur dalam KKB Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5). Halmana digunakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/ParaPekerja tersebut untuk mulai bekerja di perusahaan kompetitor(perusahaan ban);Hal. 13 dari 16 hal. Put.

Turut serta memalsukan surat Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; Menetapkan Barang Bukti berupa : a. 1 (satu) bendel Akad kredit Nomor PK : 15.000022/KKB

b. 1 (satu) bendel Akad Kredit Nomor PK : 15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, atas nama dibitur I NYOMAN SUWENDRA yang berisi surat-surat : 1 (satu) lembar Chechk List Kredit. Perjanjian Fiducia 2 (dua) lembar. Surat kuasa menjual 3 (tiga) lembar.

uang sejumlah Rp 63.700.000, (enam puluh tiga juta tujuhratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, Surat Kuasa Menjual dan SuratPerjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dansaksi NYOMAN SUWENDRA.

uang sejumlah Rp 73.500.000, (tujuh puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) beserta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan SuratPerjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010.untuk mendapatkan tanda tangan pada nama saksi NI KETUT WANGI dansaksi NYOMAN SUWENDRA.

NI KETUT WANGI tanggal 21 Juni 2010, Akad Kredit Nomor PK :15.000036/KKB/BLD/PST/07/2010, tanggal 14 Juli 2010, An. NYOMANSUWENDRA, Akad Kredit Nomor PK : 15.000044/ KKB/BLD/PST/07/2010,tanggal 27 Juli 2010 An NYOMAN SUWENDRA dan Akad Kredit NomorPK : 15.000048/KKB/BLD/ PST/08/2010, tanggal 14 Agustus 2010 An. NIKETUT WANGI adalah TERDAKWA selaku karyawan PT BPR LuhurDamai.

Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berangkatke UD Jaya Motor dengan membawa uang sejumlah Rp 63.700.000,(enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Surat PersetujuanKredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010, SuratPerjanjian Kredit No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni2010, Surat Kuasa Menjual dan Surat Perjanjian Fiducia No 15.000022/KKB/BLD/PST/06/2010 tanggal 21 Juni 2010.

Setelah menerimauang tersebut, terdakwa berangkat ke UD Jaya Motor dengan membawauang sejumlah Rp 73.500.000, (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)serta Surat Persetujuan Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010tanggal 27 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, Surat Kuasa Menjual dan SuratPerjanjian Fiducia No 15.000044/KKB/BLD/PST/07/2010 tanggal 27 Juli2010.

ol>

Menyatakan Tergugat telah di panggil secara patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir ;

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang yang menikah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Elroy Bone Ana Klasis Kupang Barat, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kupang Barat Pada hari Selasa taggal 2 Agustus 2011 dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor 34/KKB

berlangsung dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukangugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami Istri yang sah, yangmenikah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Elroy Bone Ana Klasis KupangBarat, Pada hari Selasa tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2011 dan pada hari itujuga Pernikahan tersebut dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil di KupangBarat dengan Akta Catatan Sipil Nomor : 34/KKB

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan pada Kantor Catatan Sipil KupangBarat Pada hari Selasa taggal 2 Agustus 2011 dengan Nomor Akta Perkawinan: 34/KKB/2011 putus karena Perceraian.3. Menyatakan hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama,GRACIA EKA PUTRI LAKUSA berada dalam asuhan penggugat menginggatanak masih dalam usia Sekolah dan membutukan kasih sayang,perlindungan,pemenuhan kebutuhan dan biaya sekolah demi masa depanAnak.4.

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/KKB/2011, tanggal 02 Agustus2011 (P2).Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN. Tul.3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 8402011301170001, tanggal 13 Januari 2017(P3).4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102LT130120170001, tanggal 13Januari 2017 (P4).5. Foto Kartu Tanda Penduduk, atas nama Maria N Renyaan.

pemeriksaan dipersidangan yangmempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telahmelangsungkan pernikahan di Gereja sebagaimana Akta Nikah Gereja Nomor13/GBIJEB/VIII/2011, tanggal 02 Agustus 2011 dan telah terdaftar pada KantorCatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/KKB

Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yangyang menikah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Elroy Bone Ana Klasis KupangBarat, dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kupang Barat Pada hari Selasataggal 2 Agustus 2011 dengan Nomor Akta Perkawinan Nomor 34/KKB/2011,Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;4.

Apabila pengaturanpembayaran pensiun sebagaimana diatur dalam KKB lebih menguntungkanPekerja, maka yang diberlakukan adalah aturanaturan dalam KKB tersebut ;Bahwa dengan Surat tertanggal 25 Mei 2004 pihak PT.

Cipta Niaga No.063/P/III/1995 tanggal 01 Mei 1995pasal 22, apa lagi jika dibanding dengan ketentuan yang tertuang dalamlampiran Xl Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ex PT.

Maka sesuai ketentuan pasal 131 ayat (3) UndangUndang 13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan : Dalam hal ini terjadi penggabunganantara Perusahaan yang mempunyai KKB dengan perusahaan yang belummempunyai KKB, maka KKB tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung(marger). Perusahaan yang mempunyai KKB adalah ex PT.

Dharma Niagasecara hukum berlaku sebagai ketentuan yang menjadi dasar perhitunganpensiun karyawan ;Bahwa Pasal 126 UndangUndang No. 13 tahun 2003 berbunyi :Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja wajib melaksanakan ketentuan yangdalam KKB ini berarti bahwa tuntutan agar perhitungan pensiun Tergugatdilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam KKB adalah tuntutanUndangUndang.

XI KKB ex. Pl. Dharma Niaga, dengan alasan SuratKeputusan Direksi PI. PPI No. 043/DU/PP/VI/2004 tanggal 19 Juni 2003cacat hukum ;Bahwa persoalan mengenai apakah salah satu pihak telah lalai/wanprestasiterhadap suatu 'Kesepakatan" jelas adalah kewenangan dari PeradilanUmum ;Demikian pula halnya untuk menilai apakah Surat Keputusan Direksi PT.Perusahaan Perdagangan Indonesia No. 043 benar adalah cacat hukum,ataukah Lamp. XI KKB ex PT.

BOLLA, SH, YERMIASPANIE dan HERMANUS FOEH, SH tersebut telahmenyimpang dari ketentuan ;a) Surat Perjanjian (Kontrak) NomorSP.03/PPK/KKB RN/IX/2008 danSurat Perintah Mulai Kerja NomorSPMK/04/PPK/KKB RN/IX/2008tanggal 15 September 2008 pasal 123tentang jenis (lingkup)pekerjaan, beserta dokumenpendukungnya terutama DokumenPenawaran, Dokumen Lelang/RencanaKerja dan Syarat (RKS), sertaSurat Pernyataan tentangkesanggupan dari pihakrekanan ; b) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun2003 tentang Pedoman PengadaanBarang

DharmaPolimetal Nomor478/Sk ref/DPM/VI/2009, tanggal 25 Juni9.10.681 ( satu) Jembar Bukti Penyetoran padaBank NTT, Nomor Rekening : 01.04.000002 8, atas nama Pemkab Rote Ndao / Dinas KKB,Jumlah Uang Rp. 219.400.0000, keteranganPenyetoran Kembali Uang Pengadaan AlatKontrasepsi TA.2008 CV.

Dokumen Surat Perjanjian ( KONTRAK) Pengadaan71Alat Kontrasepsi, Nomor KontrakSPMK/04/PPK/KKB RN/TX/2008,19.1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NIT,dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 3,atas nama CV.

Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor KontrakSPMK/04/ PPK/KKB RN/IX/2008, tanggal 15September20.1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NTT,dengan Nomor Rekening : 001.01.13.006507 3,atas nama CV.

Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK)Pengadaan AlatKontrasepsi, Nomor Kontrak : SPMK /04 / PPK / KKB RN/IX/2008, tanggal 15 September 2008;20.1 (satu) buah Buku Setoran pada Bank NIT,dengan Nomor Rekening : 001.01.13.0065073, atas nama CV.

9.224.566,12); Denda : Dihapuskan; Jumlah : Rp2.241.868.947,22Dengan jaminan berupa: 1 Unit Tanah/bangunan di Jalan Raya SragenMantingan Benersari,Desa Bener, Kecamatan Ngrampal, Sragen; SHM Nomor 2184; SHM Nomor 1357;Dimana jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan dan telahditerbitkan APHT;Bahwa karena saat ini usaha Penggugat adalah sebagai Pengusahamengalami kesulitan dan tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayarangsuran pada Tergugat , hal tersebut dikarenakan Penggugat telah ditipuoleh KKB

Nomor 2635 K/Pdt/2014masih mencari keadilan agar dapat penyelesaian pinjaman tersebut padaTergugat, apalagi Penggugat telah dirugikan KKB (Kredit KendaraanBermotor) BCA Finance berkedudukan di jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor3 Solo, dan ternyata masih satu atap dengan Tergugat;Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat merasadirugikan baik moril maupun immateriil, karena penggugat sebagaipengusaha nama baiknya menjadi hancur dan tercemar, akibat ulahtergugat dengan tidak memberikan waktu

yang cukup dalam prosespelunasan tersebut, dan ada kekhawatiran penggugat pada tergugat akanmelakukan pelelangan terhadap jaminanjaminan milik penggugat tersebutkarena asset Penggugat yang menjadi jaminan cukup besar nilainya;Bahwa perlu diketahui hubungan kerjasama antara Penggugat danTergugat sudah terjalin baik sejak tahun 2003 dan tidak ada masalah yangmendasar apalagi mendapatkan surat Peringatan dari Tergugat, haltersebut terbukti apalagi pada tanggal 21 November 2011 KKB (KreditKendaraan

(Kredit Kendaraan Bermontor) BCA Finance, karenaantara Termohon Kasasi/Terbanding dan KKB (Kredit KendaraanBermontor) BCA Finance ternyata masih satu atap yang menjadi satukesatuan yang tak terpisahkan; Bahwa berdasarkan uraian tersebutdi atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding mohon untukpertimbangan hukum tersebut pada halaman 23 alinea 1 dan 2, agaruntuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung;2.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta, halaman 24alinea 4, akan Pemohon Kasasi/Pembanding tanggapi sebagai berikut:Bahwa mengacu sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan NegeriSurakarta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah makaterbukti apalagi Pemohon Kasasi/Pembanding mempunyai Performanceyang baik, namun karena telah di tipu oleh KKB (kredit Kendaraanbermotor) BCA , maka Pemohon Kasasi minta kelonggaran waktu untukHal. 11 dari 14 hal. Put.

Asep Rahman telah bekerja pada Penggugatdengan masa kerja 4 tahun 6 bulan, dengan jabatan sebagai OperatorInstalasi Pengolahan Air Limbah dan mendapat upah sebesar Rp. 175.500,/bulan;Bahwa ketiga Pekerja dalam melaksanakan tugasnya dimalam haritelah kedapatan tidur, sehingga perbuatan mereka dapat dikategorikansebagai kesalahan berat yang merupakan pelanggaran terhadapKesepakatan Kerja Bersama (KKB) PT. Naintex Pasal 17 ayat (18) kelompokE, yang berbunyi "Tidur diwaktu Kerja" (bukti P5) jo.

P6), yang dapat dijadikan sanksipemutusan hubungan kerja tanpa pesangon;Bahwa untuk menegakkan disiplin dan rasa tanggung jawab bagi paraPekerja dilingkungan perusahaan Penggugat, maka kesepakatan kerjabersama harus dilaksanakan secara tegas dan konsekwen;Bahwa karena ketiga Pekerja telah terbukti telah melakukankesalahan yaitu "Tidur Waktu Kerja" yang dikategorikan sebagai kesalahanberat, maka ketiga Pekerja tersebut di PHK tanpa pesangon dan denganmendapatkan hakhaknya sebagaimana diatur dalam KKB

Per03/Men/1 996 dan hakhak lainnya";"Bahwa pertimbangan/pendapat Tergugat tersebut adalah tidak benar karenaPekerja telah terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagaikesalahan berat yaitu "Tidur Waktu Kerja" sehingga berdasarkan KKB PT.Naintex, Pekerja di PHK tanpa pesangon, dan hanya berhak atas uang jasa,Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 290 K/TUN/2000karenanya pertimbangan/pendapat Tergugat tersebut adalah bertentangandengan KKB, Permenaker No.

Dan Penggugat menolak amar keputusan Tergugat untukselebihnya;Bahwa dari uraian tersebut diatas terbuktilah bahwa Tergugat dalammenerbitkan keputusannya (bukti P1) bertentangan dengan peraturan yangberlaku yaitu : KKB PT. Naintex, Kelompok E Pasal 17 ayat (18) jo. Pasal 18ayat (1) L, Permenaker No.

Per03/MEN/1996 landasanpermohonan kasasi kepada Pasal 17 E angka 18 KKB dimana pemberianpesangon kepada Pekerja dapat dibenarkan dan tidak bertentangandengan undangundang yang berlaku;Bahwa yang telah menjadi hak Pekerja untuk bulan Juni 1997 sebesar50% sudah tepat mengingat landasan Pemohon Kasasi kepadaHal. 10 dari 12 hal. Put.

pengundurandiri Penggugat sesuai ketentuan Pasal 162 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003, akantetapi Tergugat memberikan hakhak dari Pengunduran diri Penggugat sesuaiketentuan Pasal 60 ayat 3 Kesepakatan Kerja Bersama yang di buat di PT.Sinarindo Megantara, yang tidak dapat diterima Penggugat, oleh karenapemberian hak, Pengunduran diri yang dimuat didalam Kesepakatan KerjaBersama tidak sesuai dengan maksud Pasal 156 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003;3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, 60 ayat, 3 Kesepakatan Kerja Bersama(KKB

Pasal, 156ayat, 4 UU No. 13 tahun 2003 dan uang pisah berdasarkan kesepakatan bersamaantara Pengusaha dan Serikat Pekerja tanggal. 12 Maret 2004 sebagai berikut:a Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari, 6 tahun Rp. 150.000,;b Masa Kerja 6 tahun atau lebih akan tetapi kurang dari 9 tahun Rp. 300.000,;c Masa Kerja 9 tahun atau lebih mendapat Rp. 500.000,;4 Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menerima hakhak yang diberikanTergugat berdasarkan Pasal. 60 ayat. 3 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB

O1/MEN/1985 tentang Pelaksanaan tata caraPembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan KeputusanMenteri Tenaga Kerja Nomor.

Kesepakatan KerjaBersama (KKB) yang dibuat pada tanggal. 13 Maret 2004, sudah tidak berlaku,berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31.

Pelaksanaan Pasal. 116 UU No: 13 Tahun2003, tentang ketenagakerjaan, bahwa berdasarkan Pasal. 29 ayat (2) dan Pasal31 tersebut diatas, sebagaimana diuraikan pada point. 6, butir 3 diatas tersebut,15161718yang diberi tanda (P3), bahwa Kesepakatan Kerja Bersama,(KKB) yang dimilikioleh Termohon (PK) sudah tidak berlaku sejak tanggal. 13 Maret 2006 sehinggaTermohon (PK) tidak memilik Perjanjian Bersama (PKB);Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali, berupa, Salinan

MUHIDIN) menyerahkan 5.396 (lima ribu tigaratus sembilan puluh enam) Kartu Kompensasi BBM (KKB) kepada Camat CimargaKabupaten Lebak (Sdr. Drs. Untung Supangkat. H) dan menuangkan dalam BeritaAcara Serah Terima Kartu Kompensasi BBM tanggal 19 Oktober 2005 ; Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Koordinator Statistik Kecamatan Cimarga Kab.Lebak ( Sdr. HERI MULYADI bin MUHAMAD MUSA) menyerahkan 236 KKBkepada Petugas Cacah Lapangan (PCL) Desa Margatirta Kec. Cimarga Kab. Lebak(Sdr.

Iwan Sopian bin Sarkaman) menyerahkan ke236 KKB tersebutkepada terdakwa Drs. Suparman bin Mansur selaku Kepala Desa MargatirtaKecamatan Cimarga Kab. Lebak ; Bahwa ke236 KKB tersebut antara lain diperuntukkan untuk : BESAR DANA BLTNo. NAMA NOMOR KIP TAHAP I TAHAP II JUMLAH1 PADIL 36.2.140.003.00034 300.000,00 300.000,00 600.000,002 MUHAMAD 36.2.140.003.00039 300.000,00 300.000,00 600.000,003.

Iwan Sopian Bin Sarkaman) menyerahkan ke236 KKB tersebutkepada terdakwa Drs. Suparman Bin Mansur selaku Kepala Desa MargatirtaKecamatan Cimarga Kab. Lebak ; Bahwa ke236 KKB tersebut antara lain diperuntukkan untuk : Hal. 6 dari 20 halaman Perk No. 151/PID/2009/PT.BTN.

Iwan Sopian bin Sarkaman) menyerahkan ke236 KKB tersebutkepada terdakwa Drs. Suparman bin Mansur selaku Kepala Desa MargatirtaKecamatan Cimarga Kab. Lebak ; Bahwa ke236 KKB tersebut antara lain diperuntukkan untuk : BESAR DANA BLTNo.

Iwan Sopian Bin Sarkaman) menyerahkan ke236 KKB tersebutkepada terdakwa Drs. Suparman Bin Mansur selaku Kepala Desa MargatirtaKecamatan Cimarga Kab.