RedakSi ......... 0.0. .cccccecesece cee cee eeeeeees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHala mar tan Sera Feggiapan Nomor 156/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Bengkulu, 5 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 8(delapan) lembar diberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 394/Pat.P/2018/PN Bgl

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA. bin H

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 187 PK/Pid.Sus/2018.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengantulisan putusan Nomor 167/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tertanggal 09Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor sedangkan halamanberikutnya Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PTBNA dimanapenomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertamaHal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanyapidana biasa.

PUTUSANNo. 101 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.

,MH., dan SophianMarthabaya, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Sophian Marthabaya, SH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

pengkajian atau pendalaman terhadapKTUN tersebut, ternyata KTUN tersebut diterbitkan di atas Kawasan Hutanyang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam, hal iniadalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 yang diperkuatolehPutusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dengan terpidana TENGKU AZMUN JAAKFAR (MantanBupati Pelalawan) dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor

Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman sebagaimana tersebut diatasadalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatanhukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 06/Pid.B/PN.JKT Pst, tertanggal 16 September 2008 Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Pidsus/2009 tertanggal 3Agustus 2009 dalam kasus atas nama TENGKU AZMUN JAAKFAR(Mantan Bupati Pelalawan) dan kemudian didasarkan pada PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor

Bukti P2324.Bukti P24Perusahaan Terkait Korupsi Kehutanan di Riau CacatHukum ( Sesuai dengan print out) ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 dalam Kasus Pidana atas nama H.M. Rusli Zainal,Mantan Gubernur Provinsi Riau, (fotokopi sesuaidengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 11/TIPIKOR/2014/PTR, tanggal 24 Juli 2014, denganterpidana H.M.

RUSLI ZAINAL (Mantan GubernurProvinsi Riau), yang isinya adalah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR, tertanggal 12 Maret2014 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648K/Pid.Sus/2014. Tertanggal 17 Nopember 2014, denganterpidana H.M.

., Permohonan banding mana oleh Jurusita PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukankepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2019, sedangkan pemberitahuankepada Penuntut Umum tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penuntut Umum telahmengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan TipikorHal 45 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKpada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2019, dan memoribanding

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Hal 46 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secarasubsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang

Terdakwa Yusmardi, ST sebagaimana diuraikan dalammermori bandingnya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanSubsidair melanggar ketentuan Pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan pengadilantingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan alasan memori banding Pembanding/Penuntut Umum,sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Terdakwa Yusmardi, STapakah telah mencocoki Pasal 3 UU Tipikor

sebagaimana dimaksudkanHal 47 dari 52 hal Put No 7/Pid.SusTPK/2019/PT TJKPembanding/Penuntut Umum karena Terdakwa secara khusus telah memenuhidefinisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dimaksud dalam rumusanPasal 1 UU Tipikor Jo Pasal 1 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat, harus dikembalikan kepada ilmu hukum pidana yang menempatkanmasalah dasar pemidanaan pada perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawabanpidana.Menimbang

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Nomor 269 K/PID.SUS/2015bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Supiori atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tipikor Jayapura dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah mengakibatkandana dicairkan sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus

AgarFENY LATUMARISA, S.E. membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 43/TIPIKOR/2013/PNJPR. tanggal 10 Maret2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 269 K/PID.SUS/2015. Menyatakan Terdakwa FENY LATUMARISSA, S.E. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;.

Tipikor/2014/PNJPR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura yang menerangkan,bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Mitra Usaha Kuala Simpang 2 Jalan Medan Banda AcehKecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yangberwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, Sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, jika

TIPIKOR/2017/PT BNAmasing bendahara ke Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 dan diterima olehterdakwa FAKHRUL RIZA maupun saksi YUSLIZAR BAYUS selaku Mikro KreditSales (MKS), selanjutnya Perjanjian Kerja Sama tersebut di serahkan kepada saksiABDI ZAKHIRSYAH NASUTION maupun saksi SYARIF HIDAYAT selaku MikroMandiri Manager (MMM) untuk diperiksa dan diteliti untuk menentukan sah atautidaknya Perjanjian Kerja Sama tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada saksiIMAM FAIZAL selaku Cluster Manager

TIPIKOR/2017/PT BNAdan informasi yang diberikan pada awal apikasi permohonan kredit;Ruang Lingkup Investigasi dan Verifikasi KreditMKSSetelah aplikasi kredit diajukan oleh calon debitur maka MKS harus melakukaninvestigasi dan pengecekan untuk memperoleh informasi yang wajar melaluikunjungan langsung dan konfirmasi kepada instansi/ perusahaan sbb: Dokumen calon debitur/ pasangan Informasi calon debitur/ pasangan Penghasilan Hutang calon debitur/ pasangaProsedur Investigasi dan Verifikasi Kredita.

TIPIKOR/2017/PT BNA MBD.KSG Abdi .11 11 . ; AbdiMuhamm) 10 Apr 2/589/KS . Fachrul Elisa Zakir Imam .Apr 100.000.000 April : , = 2 . Zakirsya2 ad Nur 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizal2014 2014 lh Nst0 NstMBD.KSG Abdi .Ade . 13 13 . . Abdi12 Mei 2/640/KS . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Irwansya Mei !00.000.000 Mei . . . Zakirsya3 2014 M/2014.A0 Riza Fitria syah Faizalh 2014 2014 lh Nst0 NstAbdi : MBD.KSG 14 14 . ; Abdi 14 Mei . . Fachrul) Elisa Zakir Imam .Andri /645/KSM/ Mei !

TIPIKOR/2017/PT BNA 11 MBD.KSG Abdi IOsmed .12 12 . . Imam AbdiNuzul Dese 2/1061/KS Fachrul) Elisa Zakir ; Dharm .. Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya15 Hidayat mber M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 lh Nst2014 0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .17 18 18 . . Imam Abdi. 2/1077/KS Fachrul) Elisa Zakir . Dharm .Zulkhaira Des Des 150.000.000 Des . . Faiza Zakirsya16 M/2014.A0 Riza Fitria syah la2014 2014 2014 lh Nst0 Nst CandraMBD.KSG Abdi IOsmed .28 29 29 . .

.::::::11000 Rp. 50.000, PANngGIlAan .......2. cee cee ee cece eee eee eeeeeeeeeeees Rp. 100.000,PNBP excises sas cxnenenn as maaan Rp. 5.000,MGIC Al casera 151 nesnencme 165 aemneneneneenannwanionann Rp. 6.000,RECGAaKSI nsec cece sees eee eee eee eeseeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Jumlah Rp. 176.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Fitriani (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ II /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariSuci Rahmadhana (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 PenetapanNomor 23/Padt.P/2019/PN Bna

., permintaan banding tersebut telah diberitahukanHal 42, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 14 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan bandingdihadapan Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada hariSelasa, tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari aktapermintaan banding

Pengadilan NegeriSemarang tanggal 06 September 2016, Nomor 68/Pid.SusTPK/2016/PNSmg., Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum, Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yangsecara garis besar tidak ditemukan adanya faktafakta baru karena sudahdikemukakan dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa maupundalam tuntutan jaksa Penuntut Umum dan ternyata juga telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannyadengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tipikor

Tingkat Bandingsependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertamadalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danHal 46, put.no. 21/Pid.SusTPK/2016/PT SMG.meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikianpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat bandingsendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada seseorangTerdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagaicontoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;Menimbang,

TIPIKOR. SMG a.n. Terdakwa Drs.Sutanto, M.M., yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Drs. Sutanto, M.M., Bin Sumarto tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KorupsiSecara Bersamasama dan berlanjut;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang halaman 47 alinea kedua yang menyatakan bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alihsebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkaraini ,kecuali mengenai lamanya pidana yang

dijatuhkan oleh Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, menurutPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarangterlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebutdalam amar putusan dibawah ini oleh karena pertimbangan Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alin sebagaipertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini maka dengan inisaya

akan menguraikan mengenai adanya suatu kekhilafan hakim atausuatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang;2.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwariberdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;4.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura Tahap berdasarkan Penetapan Nomor51/Pen.Penahanan/Pid.SusTPK/2018/PT.JAPtanggal 14 Mei 2018 terhitungsejak tanggal 16 Mei 2018 dengan tanggal 14Juni 2018;5. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2018/PT JAP.6.

Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3September 2018;7. Diperpanjang Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 7 September 2018 oleh KetuaMajelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ANYFITRIYATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,serta Penasehat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota Ketua Majelis ,TTD TTD1. (SUKADI, SH. MH.)

,M.H masingmasing Hakim Tinggi PengadilanTinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juli 2017 Nomor52/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini ditingkat banding.

tanggal 10 Juli 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal15 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Srt.Pdt.Kas/2019/PN JKT PST Nomor 67/Pdt.G/2018/PN JKT PST yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor

PUTUSANNomor 248 /Pid.Sus/2016/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH yang mengadiliperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUTTAQIN Bin ABDULLAH IDRIS;Tempat lahir : Banda Aceh;Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Oktober 1988;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jin.

buah botol kecil bertutupwarna biru muda yang sudah terpasang, 3 (tiga) pipet bening, 1 (satu) buahplastik warna hitam yang didalamnya terdapat 100 (seratus) lembar plastik warnabening;e 1 (satu) buah botol bekas minuman mineral warna bening;Dijadikan barang bukti dalam perkara Dzaki Murtadha Daud Bin Sulaiman Daud;e Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000(dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR

BANDA ACEH, pada hari Rabu, tanggal19 Desember 2016., oleh kami, MUHAMMAD TAHIR SH., sebagai Hakim Ketua , H.SUPRIADI, S.H.M.H dan RONI SUSANTA, SH. masingmasing sebagai HakimAnggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURDANY,SH Panitera Pengganti pada PENGADILAN NEGERI KLAS 1A/PHI/TIPIKOR BANDAACEH, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi olehPenasehat Hukumnya;Hakimhakim

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgI. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesual Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

telah diberitahukan secara sah kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 6 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanMemori Banding tertanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam TandaTerima Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN Bgl., tanggal 08Agustus 2019 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN

Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.