MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 068/XII/KI-Kalsel-PS-A/2021, tanggal 2 Desember 2021;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon informasi

Publik;

/KI/2017/PTUN.SBY.Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi: Menyatakan Eksepsi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan tidakditerima ;Dalam Pokok Perkara: Menerima keberatan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/TermohonInformasi Publik : Menyatakan batal putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timurtanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 62/VIII/KIProv.JatimPSA/ 2017 ; Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi

Publik ; Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TermohonKasasi/ Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Januari2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tata Usaha Negara

Modern diJalan Karet Raya, kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang (Pasar Malabar)Dokumen (hardcopy) Keputusan Walikota (KepWal) tentang Izinmendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan pasar Modern di Jalan KaretRaya, kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang(Pasar Malabar)Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 220 K/TUN/2017bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses bagisetiap Pemohon Informasi

Publik untuk mendapatkan Informasi publik, kKecualiinformasi yang dikecualikan.

dapat diberikan kepada Pemohon Kasasi/ TermohonKeberatan/dahulu Pemohon Informasi:;Bahwa pihak yang bersengketa dalam dalam register nomor:14/G/KI/2016/PTUNSRG dan register nomor 38/G/KI/2016/PTUNSRG tanggal21Nopember 2016 adalah pihakpihak yang berbeda, sehingga tidak patut dantidak layak Permohonan Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasidikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;Bahwa permohonan Informasi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/dahuluPemohon Informasi adalah merupakan informasi

publik yang tidak masuk dalamkategori informasi yang dikecualikan sehingga setiap orang boleh memohonkaninformasi tersebut berulangulang sampai permohonan pemohon informasidapat diberikan kepada pemohon informasi, sudah patut dan layak PermohonanPemohon Kasasi/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untukdikabulkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex FactiPengadilan Tata Usaha

., MH.selaku Ketua Umum, bahwa Pemohon Keberatan telah melampirkanfotocopy KTP dan SK Menkumham dalam melakukan permohonaninformasi kepada PPID dan keberatan kepada Termohon Keberatan sesuaiPasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;.

Informasi Publik dari Humas atau PPID SKPD atauBadan dan atau lembaga lainnya.5.4.

Publik pada saat ini, sebagai Informasi awaldalam melaksanakan peran serta masyarakat.

Publik;Bahwa informasi yang Pemohon Keberatan minta kepada TermohonKeberatan merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat (vide :Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;IV.

Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturanperundangundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI:. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor :61/PTS/KIPSU/IX/2021 tanggal 8 September 2021;3.

:a. melihat dan mengetahui InformasiPublik;b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untukmemperoleh Informasi Publik;c. mendapatkan salinan Informasi Publikmelalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/ataud.menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaanInformasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.(4) Setiap PemohonInformasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila

Informasi Publik;Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang Undang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa denganmembuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badanpublik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayananrakyat yang sebaikbaiknya.

Informasi Yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan UndangUndang.Menimbang, Bahwa selain ketentuan diatas, perlu juga untuk dicermatiKetentuan Pasal 2 UndangUndang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik Sebagai Bahan Perbandingan Yang Menyebutkan SebagaiBerikut:Pasal2 Ayat(1) : Setiap Informasi Publik Bersifat Terbuka DanDapat Diakses Oleh Setiap Pengguna InformasiPublik;Ayat (2) : Informasi Publik Yang Dikecualikan BersifatKetat Dan Terbatas;Ayat (3) : Setiap Informasi Publik Harus

Pkr No. 10/G/KI/2021/PTUNBLMenutup Informasi Publik Dapat MelindungiKepentingan Yang Lebih Besar DaripadaMembukanya Atau Sebaliknya.Menimbang, Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bab liInformasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, BagianKesatu Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan Dan DiumumkanSecara Berkala, Pasal 2 :(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secaraberkala InformasiPublik Desa Yang Paling

Menimbang, Bahwa Apabila Telah Dilakukan Pengujian Diatas MakaHasil Pengujiannya Akan Memberikan Informasi Sebagai Berikut: Informasi Publik Dapat Terobuka Seluruhnya; Informasi Publik Tertutup/Dikecualikan Seluruhnya; Informasi Publik Dapat Terbuka Sebagian Dan Tertutup/DikecualikanSebagiannya;Menimbang, Bahwa dengan Memperhatikan Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan InformasiPublik Desa Bab li Informasi Publik Desa Yang Wajib Disediakan DanDiumumkan, Bagian Kesatu

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat mengganggu kepentinganHalaman 10 dari 39 halaman, Perkara Nomor : 01/G/KI/2017/PTUN.SMGperlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dariBahwa dokumen kontrak merupakan jenis informasi yang dikecualikankarena salah satunya berisi infomasi yang dikecualikan; .

Keberatan melawan Kementrian Pekerjaan Umumsebagai Termohon Informasi Publik/ Pemohon Keberatan.

Informasi Publik/Termohon Keberatan sampai dengan pembuktian,Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan tidak pernah hadirdipersidangan maupun mengirimkan wakilnya atau kuasa dan/atau abhiwarisnya ke persidangan namun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkantanpa kehadiran Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari buktibukti yangdiajukan Pemohon Keberatan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2017 yangtelah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopynya

Mengingat tidak ada satu penjelasan dalam UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan haltersebut.

Publik serta Hak dan KewajibanBadan Publik pada bagian kesatu hak pemohon informasi publik vide Pasal 4ayat (3) UU 14 /2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik secara limitatifmenyebutkan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukanpermintaan informasi publik sertai alasan permintaan tersebutMenimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut tidak memberikanpenjelasan yang cukup jelas, sehingga Pengadilan harus melakukanpenafsiran terhadap dalam memahami kontaks terkait alasan yang dapatdijadikan sebagai

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi

Publik;

KantorPertanahan Kabupaten Agam tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yangditentukan oleh UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sehinggaTermohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) denganSuratnya tanggal 13 April 2012, yang intinya keberatan terhadap Kepala KantorPertanahan Kabupaten Agam yang tidak menanggapi dan tidak memberikan surat/data/informasi yang diinginkan Termohonan Keberatan (Drs. H.

Putusan Nomor 499 K/TUN/2013Bahwa oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah dilaksanakanPenyelesaian Sengketa melalui Sidang Adjudikasi pada tanggal 6 dan 8 Februari2013 serta tanggal 23 dan 24 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesiatelah memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIPPSA/2012 tersebutdengan amar sebagai berikut:a.b.Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian;Menyatakan bahwa dokumen Surat Erfacht Verponding

Publik tersebut karena informasi yang dimohonTermohon Keberatan termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak bolehdiungkapkan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undangundang.

Lebih lanjut Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa setiap Badan Publikwajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untukmendapatkan Informasi Publik, kecuali:1) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi aktaotentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiatseseorang (Pasal 17 huruf g);Datadata/Suratsurat/Dokumendokumen yang diminta oleh TermohonKeberatan tersebut adalah datadata milik seseorang yang menjadipersyaratan oleh

Garang, M.Pd.) sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat(1), (2), dan (3) huruf c UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik;Bahwa disamping dasar hukum Peraturan PerundangUndangan sebagai manaPemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon Keberatanyang telah menolak permohonan Termohon Keberatan (Drs. H.

Nuradi adalah informasi yang bersifatterbuka bagi pihak yang berkepentingan, bukan informasi yang dikecualikansebagaimana ketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Halaman 3 dari 6 halaman.

Publik dapat mengajukan keberatansecara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi berdasarkan alasan berikut:...dst.Pasal 36 ayat (2):Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan olehPemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.Pasal 37(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukankepada Komisi Informasi Pusat dan/atau

Komisi Informasiprovinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesualdengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proseskeberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalamwaktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelahditerimanya tanggapan tertuls dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).Perki Nomor 1 Tahun 2013Pasal 5Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

publik bagi Pemohonberdasarkan alasan permintaannya;Putusan No. 1/G/KI/2019/PTUNMDN 2010.11.12.b. memastikan terpenuhinya unsur pengguna informasi publik(vide Pasal 1 angka 4 UndangUndang KIP : sengketa informasi publikadalah sengketa antara badan publik dengan pengguna informasipublik) bukan sekadar pemohon informasi publik;Cc. memastikan bahwa informasi publik yang dimintakan akan digunakanoleh pengguna informasi publik secara tidak melawan hukum dansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa

Publik;Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan;Fotokopi tanda terima PT.

publik dalam sengketa aquo;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndang RI nomor 14tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Setiap PemohonInformasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalammemperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai denganketentuan UndangUndang ini.Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (1) UndangUndang RI nomor 14 tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Upaya penyelesaianSengketa Informasi

Provinsi Banten pada tahun 2022;

d. Dokumen anggaran sejenis Dokumen Pelaksanaan (DPA) atau yang sejenis lainnya dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten tahun 2022 setelah dilakukan audit oleh pihak yang berwenang;

f. Profil Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten 1 Periode sebelum yang saat ini menjabat dan yang saat ini menjabat;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Dokumen Informasi

Publik yang dinyatakan terbuka kepada Pemohon sesuai permohonan Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

PUTUSANNomor: 1/G/KI/ 2017 / PTUN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Komisi Informasi Publik dengan acara sederhana, telahmenjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalamsengketa antara : 292222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nesYAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) SULAWESITENGAH, beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lrg Bhakti BaruNomor 15 A, Kecamatan Palu Timur,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undangundang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwapengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; 2.

Bahwa untuk memperjelas maksud Pasal 47 UU KIP, maksud dari 14 harikerja setelan diterimanya putusan telah diterbitkan juga PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 4 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo Pasal 60 ayat(1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan keberatansebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak Salinan putusan Komisi Informasi

Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik diLingkungan BPN, Pasal 12 ayat (1 dan 4); 5.

: 23/B/EDWALHIST/VIII/2016 atas dasarbahwa permintaan dokumen informasi publik yang diajukan oleh WALHISulawesi Tengah tidak mendapat keterangan informasi dari Pihak BPNPropinsi Palu, sehingga perlu ditindak lanjuti dalam persidangan ajudikasinon litigasi, didalam persidangan Komisi Informasi, Pemohon menambahkanpermohonan informasi Salinan Dokumen Hak Guna Usahaterhadaptambahan perusahaan sebagai berikut: 1.7.PT.

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik.

II. DALAM POKOK SENGKETA :

II.1. Menolak Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk seluruhnya;

II.2.

Membebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Informasi Publik yangdiminta belum dikuasai atau didokumentasikan;b.

Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaliguske lebih dari 3 (tiga) badan publik, ataub. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkanperalihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yangbesar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan20.

April 2021yang pada pokoknya Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tidakmenerima dan memohon pembatalan terhadap Putusan Ajudikasi Non LitigasiKomisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 031/IV/KI BANTENPS/2020, tanggal 17Maret 2021 dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 031/IV/KIBANTENPS/2020 antara Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat danDaerah (KITAPD) sebagai Pemohon Informasi Publik terhadap Kantor KecamatanBenda Kota Tangerang sebagai Termohon Informasi Publik;Menimbang

Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya dalam Putusan ini disebutUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik) dan Peraturan Mahkamah AgungR.I.

SehinggaMajelis Hakim sependapat dengan keseluruhan uraian pertimbangan hukum MajelisKomisioner pada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tersebut.

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik

;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik a quo ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan formalitaskeberatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur pelaksanaan sidang Ajudikasidan substansi dari permasalahan hukum sengketa informasi publik a quo.

Berkas Sengketa Informasi Publik nomor 1 berupaKronologi Sengketa Informasi tersebut, yaitu tentang adanya perbedaan alasanpengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Majelis Hakim menilaidan menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan Pemohon informasi dalam mengajukanpermohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi ProvinsiJawa Tengah adalah tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diminta olehPemohon.

Menyatakan bahwa TERMOHON harus menanggapi PermohonanPEMOHON sesuai dengan Permohonan PEMOHON, (vide Berkas Sengketa Informasi Publik Nomor 4); Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa alasan pengajuanpermohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah karena tidak ditanggapinyapermintaan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana yg disebutkan dalampasal 35 ayat (1) huruf c.

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Ad.2.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan informasi, data dandokumen yang diminta oleh PEMOHON sesuai dengan permohonan PEMOHON (vide Berkas Sengketa Informasi Publik Nomor 4);Menimbang, bahwa sengketa informasi publik antara Pemohon (Independent,SH.MH & Partners, atas nama klien Thomas Edy Djohar) dan Termohon (SekretarisDaerah Kota Semarang) di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah diputusHalaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 5/G/KI/2018/PTUN.SMGdengan Putusan Nomor 011/PTSA/XI/