1. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 27 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat KUSNIYADI Bin ALI KUSASIH dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA

   , SH;

2. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 28 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI SULISTIYA dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA;
3. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 29 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI S dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
4. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 51 Tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat MASRI dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;
5. 1 (satu) keping

6. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 27 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat KUSNIYADI Bin ALI KUSASIH dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Akta berupa Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh KUSNIYADI Bin ALI KUSASIH, fotokopi Surat Keterangan Menetap (Domisili) Nomor: 474.4/609/BR/22/2010 tanggal 4 Mei 2010 RT XXII RW 08 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan;
7. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Legalisir

   AKTA PERNYATAAN Nomor: 28 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI SULISTIYA dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Akta berupa Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh EDI SULISTIYA, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI SULISTIYA;

8. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 29 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI S dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Akta berupa Pernyataan

   yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh EDI S, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI S;

9. 1 (satu) Eksemplar Fotokopi Legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 51 Tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat MASRI dihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Akta berupa Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatangani oleh MASRI, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRI
10. Asli lembar tindasan kertas warna merah HOTEL BILL n hotel Seri

    Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 27Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat KUSNIYADI Bin ALI KUSASIHdihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;Hal 65 dari 81 hal Put.

    No. 239/PID/2015/PT.DKI10.1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 28Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI SULISTIYA dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA;1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 29Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI S dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA, SH;1 (Satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 51Tanggal 23 Mei 2011 yang dibuat MASRI dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA, SH;1 (satu) keping DVD R Matrix MK1 berisi file rekaman

    TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir MinutaAkta berupa Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan danditandatangani oleh EDI SULISTIYA, fotokopi Kartu) TandaPenduduk atas nama EDI SULISTIYA;1 (Satu) Eksemplar Fotokopi Legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor:29 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI S dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Aktaberupa Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan danditandatangani oleh EDI S, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama EDI S;1 (satu

    Memerintahkan agar barang bukti berupa:1. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 27Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat KUSNIYADI Bin ALI KUSASIHdihadapan Notaris MAKMUR TRIDHARMA, SH;2. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 28Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI SULISTIYA dihadapanNotaris MAKMUR TRIDHARMA;3. 1 (satu) Eksemplar fotokopi legalisir AKTA PERNYATAAN Nomor: 29Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat EDI S dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA, SH;

    MASRI dihadapan NotarisMAKMUR TRIDHARMA, SH dan fotokopi legalisir Minuta Akta berupaPernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatanganioleh MASRI, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRIHal 77 dari 81 hal Put.

Menyatakansah menurut hukum perkawinan Penggugat (Sartini) dan Tergugat (Jonni) yang dilangsungkan secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikah No. 00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang dengan No. 120/240/IT/I.12/VIII/27/1995 tertanggal 21 Agustus 1995; 4.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sartini) dan Tergugat (Jonni) yang dilangsungkan secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikah No. 00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang dengan No. 120/240/IT/I.12/VIII/27/1995 tertanggal 21 Agustus 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;------------------------------5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15Agustus 1995 di Majelis Rohaniawa Tri Dharma se Indonesia (MARTRISIA)Komda TK I SumateraSelatan di hadapan Alfar Tri Nabi Agung secara AgamaBuddha Tridharma dengan Surat nikah No. 00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan diKantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang dengan No.120/240AT/I.12/VII/27/1995 tertanggal 21 Agustus 1995 ;.

Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat (Sartini) dan Tergugat(Jonni) yang dilangsungkan Majelis Rohaniawa Tri Dharma se Indonesia(MARTRISIA) Komda TK I SumateraSelatan di hadapan Alfar Tri NabiAgung secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikah No.00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KotamadyaPalembang dengan No. 120/240/IT/L.12/VIM/27/1995 tertanggal 21 AgustusLS33.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Sartini) dan Tergugat (Jonni)yang dilangsungkan dilangsungkan Majelis Rohaniawa Tri Dharma se Indonesia(MARTRISIA) Komda TK I SumateraSelatan di hadapan Alfar Tn NabiAgung secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikah No.00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KotamadyaPalembang dengan No. 120/240/IT/L.12/VIM/27/1995 tertanggal 21 Agustus1995, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; Putusan Perdata Gugatan

Menyatakansah menurut hukum perkawinan Penggugat (Sartini) dan Tergugat(Jonni) yang dilangsungkan secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikahNo. 00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KotamadyaPalembang dengan No. 120/240/IT/L.12/VIM/27/1995 tertanggal 21 Agustus 1995;4.

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sartini) dan Tergugat (Jonni) yangdilangsungkan secara Agama Buddha Tridharma dengan Surat nikah No.00766/MRTI/95 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil KotamadyaPalembang dengan No. 120/240/IT/L.12/VIIN/27/1995 tertanggal 21 Agustus 1995,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;5.

GRAJEN SEMARANG yang dibuat di bawah tangan tertanggal5 September 2014 yang kemudian direkatkan dan menjadi bagian dari 2(dua) akta yakni: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempatlbadah Tri Dnarma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yangkeduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. adalahtidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Dengan susunan Pengurus :Ketua : Tjandra TirtonoWakil Ketua : Robby HartonoSekretaris : Indriani HadisumartoBendaharal : Lie Wie MingBendahara II : AntonAnggota : Dicky SugandhiBahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Dewan Pembina Yayasan TITDGrajen memperpanjang 5 (lima) tahun masa bhakti Pengawas YayasanHalaman 9 Putusan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Telah diperiksa dan diuji keabsahannya dalam dua Perkara diPengadilan yang telah memperoleh Putusan yang Berkekuatan HukumTetap, yaitu:Halaman 13 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No.475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No.1621 K/PDT/2016

Dharma (TITD) Klelenteng San Ciao Miao le sebagai badankeagamaan Tri Dharma dibawah pembinaan Teknis Direktoral JenderalBimbingan Masyarakat Budha dalam hal pembinaan teknis ini mengacu hal hal yang bersifat administrative dan secara teknis dilaksanakan olehDirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI dalam ruang lingkup nasionaldan pembimbing masyarakat Budha di tingkatkan Provinsi sebagaikepanjangan tangan dari Dirjen Bimas Budha;Persoalan yang ada justru timbul antara organ yayasan Tempat lbadah TriDharma

PENETAPANNOMOR : 18 / Pdt.P / 2010 / PN.Kdr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan tersebut di bawah ini :LIESTIAWATI, untuk dan atas nama KETUA UMUM YAYASAN TRIDHARMA TJOE HWIE KIONG KEDIRI yang juga dikenaldengan nama KLENTENG,dalam hal ini memberikan kuasakepada SENTOT SUDARMADJI,SH.

Tanah Eigendom Verponding Nomor 326 PakelanKediri ;Bahwa Bekas Tanah Eigendom Verponding Nomor : 326 Pakelan Kediri ,SKtanggal 19 Maret 1895 ,.SP.1895 No.17, NIB.12.04..02..08.00351, Surat Ukurtanggal 30 Desember 1893 No.138, luas 384 M2 , tanggal Pendaftaran ,25September 1961 ;Bahwa Bekas Tanah Eigendom Eigendom Verponding Nomor : 326 PakelanKediri tidak dalam sengketa ;13Menimbang, bahwa oleh karena bekas Tanah Eigendom VerpondingNomor 326 Pakelan Kediri saat ini dikuasai oleh pemohon YAYASAN TRIDHARMA

TJOE HWIE KIONG KEDIRI , maka tanah tersebut menurut UUPA1960 statusnya telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dengandemikian pemberian hak baru atas tanah tersebut menjadi kewenangan Negaradalam hal ini Badan Pertanahan Nasional ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah menjadi tanah yanglangsung dikuasai oleh Negara dimana sementara pemohon YAYASAN TRIDHARMA TJOE HWIE KIONG KEDIRI secara faktual adalah yang menguasaisejak tahun 1960 dan yang membangun sejak tahun 1979

Nomor 215 PK/Pdt/2020Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris Nomor 25 tanggal 6 September2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang dan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempatlbadah Tri Dharma Grajen Semarang yang dibuat oleh Notaris ArliniRahmi Damayanti, S.H., Notaris di Semarang dinyatakan cacat hukumdan harus dibatalkan;Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugikepada Yayasan Tempat

Menyatakan sebagai hukum Akta Notaris Nomor 25 tanggal 6 September2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang dan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19November 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan TempatIbadah Tri Dharma Grajen Semarang yang dibuat oleh Notaris ArliniRahmi Damayanti, S.H., Notaris di Semarang dinyatakan cacat hukumdan harus dibatalkan;:4.

telah melakukan perbuatanmelawan hukum;:Memerintahkan Tergugat Rekonvensi selaku Ketua Pembina untukmengembalikan uang yayasan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) yang digunakan untuk membayar jasa Advokat kepada YayasanTITD Grajen Semarang;Menyatakan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 6 September 2014 tentangPernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah Tri DharmaGrajen Semarang dan Akta Notaris Nomor 44 tanggal 19 November2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma

Berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan danPelepasan Hak Nomor 28, tanggal 22 Januari 2014, di hadapan NotarisJakarta Makmur Tridharma, S.H.;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat, dalam perkara ini;Menyatakan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,XV, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 4 dari 14 hal. Put.

Penggugat berdasarkan rekomendasi permohonan hak atastanah negara mengikuti undangundang yang berlaku, di atas objeksengketa yaitu di Jalan Pasar Pagi Nomor 14 Jakarta Barat, setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;13) Memerintahkan Turut Tergugat II dan III untuk menerbitkan salinan IMBNomor 822/RB, tanggal 26 April 1954 atas nama Ong Djin Tiong ataukeatas nama Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan danPelepasan Hak Nomor 28, tanggal 22 Januari 2014, di hadapan NotarisJakarta Makmur Tridharma

Berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan danPelepasan Hak Nomor 28, tanggal 22 Januari 2014, di hadapan NotarisJakarta Makmur Tridharma, S.H;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat, dalam perkara ini;Menyatakan Tergugat , Il, Ill. IV, V, VI. VII. VIII, IX, X, XI, XII. XIII, XIV,XV, dan Tergugat XVI. telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat 1, Il, Ill, IV, V, VI, VII.

Penggugat berdasarkan rekomendasi permohonan hak atastanah negara mengikuti undangundang yang berlaku, di atas objeksengketa yaitu di Jalan Pasar Pagi Nomor 14 Jakarta Barat, setelahputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Memerintahkan Turut Tergugat II dan Ill untuk menerbitkan salinan IMBNomor 822/RB, tertanggal 26 April 1954, atas nama Ong Djin Tiong atauke atas nama Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan danPelepasan Hak Nomor 28 tanggal 22 Januari 2014, di hadapan NotarisJakarta Makmur Tridharma

Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal 19 Mei2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH., Notarisdi Jakarta.Halaman 9 dari 56 halaman. Putusan Nomor : 192/G/2015/PTUNJKT14.15.16.17.13.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 899/Kel.

Taman Sari Jakarta Barat masihdikuasai oleh Para Penggugat.Bahwa, terhadap Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal19 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH., Notarisdi Jakarta sangat perlu diragukan kebenaran materiilnya secara hukum,karena Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak No. 44 tanggal 19 Mei2014 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH., Notaris diJakarta dibuat dan ditandatangani oleh pihakpihak termasuk Moe IrwanRaharja setelah Sertipikat

Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak tanggal 19 Mei 2011 No.44yang dibuat di hadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta.c. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 28 Desember 1995 No.38 yangdibuat di hadapan Drs. Atrino Leswara, S.H., Notaris di Jakarta.d. dan suratsurat pendukung lainnya.Halaman 15 dari 56 halaman.

Yang diperoleh berdasarkan akta jual beli rumah dan pelepasan hakNo.44 tertanggal 19 Mei 2011, di hadapan notaris Makmur Tridharma, SH.Yang berasal dari sertipikat HGB No.899/ Pinangsia atas nama JagusTangguh dan Joanes Jusmario.

Putusan Nomor : 192/G/2015/PTUNJKT15.16.Akta jual beli bangunan dan pelepasan hak no.44, tanggal 19 Mei 2011, yangdibuat notaris jakarta Makmur Tridharma, SH.

Sehingga Para penggugat sangatperduli dan berkepentingan untuk melestarikan Tempat lbadat TriDharma Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong (TITD KSB & TLKk).

Sejak tahun 1967 yang diawali dengan satu musyawarah klentengklenteng di Jawa Timur dengan didukung dan restu Pemerintah JawaTimur telah dibentuk Perhimpunan Tempat lbadah Tridharma seJawaTimur dan berdasarkan penilaian baik dari Pemerintah (Dirjen BimasHindu dan Buddha) maka pada tanggal 25 Desember 1968 telahdirestu untuk diperluas menjadi Perhimpunan TempatlbadahTridharma seIndonesia sebagai wadah tunggal bagi tempatibadah Tridharma (kelentengkelenteng yang berada di Indonesia) seIndonesia sejak

sudah ada Pasca Inpres 1967 dan sebelumnya itu bernamaSam Kau yang artinya (Tiga ajaran);Bahwa pendiri Tridharma adalah Kwei Tek Wai pada tahun 1930an dan diaorang Khonghucu dan dibentuk dengan tujuan melawan Kristenisasi;Halaman 52 dari 101 halaman.

Putusan Nomor 177/G/2020/PTUNJKT.Bahwa pada tahun 1930 sudah ada Sam Kau sebelum Tridharma yangmerupakan 3 ajaran dan bukan 3 keyakinan;Bahwa di klenteng ada yang menganut 3 ajaran dan ada yang hanyamenganutajaran Khonghucu saja;Bahwa KSB dan TLK merupakan bagian dari Tridharma tapi perlu digarisbawahi bahwa bukan dari Buddhanya Tridharma;Bahwa apabila umat Tri Dnarma menginginkan pembinaan dari Dirjen BimmasBuddha atau Kementerian Agama, maka ketiga ajaran yang disana harusmemberikan Represetasinya

yang dilakukan oleh salah satuagama dalam Tridharma;Bahwa Budhisme yang sekarang menjadi Tridharma adalah BudhismeHamayana dimana Budhisme ini dipengaruhi oleh budaya Tiongkok danberbeda dengan Budhisme yang ada di Thailand, dan Taoisme juga inginbersuara tapi karena masanya sedikit mereka gak punya panggung untuk itu ;Bahwa Taoisme merupakan agama personal;Bahwa apabila negara tidak mencampuri urusan ini maka hal ini dapatdiselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ribut, hal ini ribut dikarenakannegara

Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dan Yonif Para Raider 330/TriDharma Nomor : B/498/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentanglaporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karenayang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampaidengan sekarang belum kembali ke kesatuan.Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 35K/PM.II09/AD/III/2019Memperhatikan :MenimbangPembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/II08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 di depan sidang yang dijadikan dasarpemeriksaan

demikian Majelis hakimberpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dandiputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan ditempattempat tersebutdibawah ini yaitu sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13Agustus 2019 sesuai laporan Polisi di Denpom II/5 Bandung, atau setidaktidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Yonif Para Raider 330/TriDharma

Bahwa benar Terdakwa Prada Aditya Rosiyanto NRP31160573440396 adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, danpada waku melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara iniTerdakwa menjabat sebagai Tamunisi/SMS/Bant Yonif Para Raider 330/TriDharma.2. Bahwa benar tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB pada saatSaksiIIl melaksanakan Piket Kompi dan melakukan pengecekan apel pag!

Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuantanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenanglainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Para Raider 330/TriDharma tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugastugasOperasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai.Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa mengenai

,jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten Lombok Barat, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/234/KUM/ 2021, tanggal 11Juni 2021;Pemohon Kasasi;LawanPERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRIDHARMA KOSGORO NUSA TENGGARA BARAT(P2LPTD), beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 1, KotaMataram, yang di wakili oleh:1. Drs. H. Jacub Ali selaku Wakil Ketua Dewan PengurusPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri DharmaKosgoro Nusa Tenggara Barat;2. Dr. H.

Putusan Nomor 391 K/TUN/2021Tingkat Il Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan TriDharma Kosgoro Tk.

Oleh karena itu, dengan terpaksaPenggugat melalui jalur hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmendapatkan kepastian hukum atas bangunan rumah objek sengketa milikPenggugat, serta untuk mengambil kembali rumah dan toko milikPenggugat sesuai dengan bukti kepemilikan yang ada yaitu akta jual bellibangunan dan pelepasan hak Nomor 28, tanggal 22 Januari 2014, dihadapan notaris jakarta Makmur Tridharma, SH.

Bahwa Terlebih lagi Tergugat maupun Tergugat Il, tidak mengakuiPenggugat sebagai Pemilik objek sengketa, meskipun telah diperlihatkanakta jual beli bangunan dan pelepasan hak Nomor 28, tanggal 22 Januari2014, yang dibuat di hadapan notaris jakarta Makmur Tridharma, SH, saatdiadakan pertemuan antara Penggugat, Tergugat , dan Tergugat Il dibangunan objek sengketa, pada bulan maret 2014;19.

Bahwa Penggugat setelah menjadi pemilik objek sengketa wajib untukmemohon hak di atas objek sengketa, karena objek sengketa masihmerupakan tanah negara, sejak Penggugat membeli dari ahli waris GouwHie Siang akta jual beli bangunan dan pelepasan hak Nomor 28, tanggal 22Januari 2014, yang dibuat di hadapan notaris jakarta Makmur Tridharma,SH. yang membutuhkan surat rekomendasi permohonan hak dari kelurahansetempat untuk ke kantor pertanahan Jakarta barat;Tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Oleh karena itu, Tergugat XVI secara pastimengetahui bahwa bangunan adalah milik Penggugat;Dan dapat dibuktikan dengan fakta hukum berupa surat dari kuasa hukumTergugat XVI tanggal 3 Januari 2015, ke Notaris Makmur Tridharma, SH.Dalam hal Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 28, tanggal22 Januari 2014. Apakah benar merupakan produk dari notaris MakmurTridnharma, S.H.

Ataukeatas nama Penggugat, Berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan danPelepasan Hak Nomor 28, tanggal 22 Januari 2014, di hadapan notarisjakarta Makmur Tridharma, SH.:Halaman 20 dari 56 hal. Put.

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha secara Tridharma di TITD KWA CENG BIO pada tanggal 2 Pebruari 2007 yang telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor 083/PKW/II/2007, tanggal 7 Februari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

bukti Penggugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan kepersidangan ;Halaman dari 10 Putusan Perdata Nomor 83/Pdt.G/2014/PN PLgTENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 21 Mei2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawahRegister Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Plg tanggal 22 Mei 2014 telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melakukan upacaranikah secara Tridharma

A Palembang.Berdasarkan dalildalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriPalembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat secara keseluruhan.Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahdilangsungkan hadapan Pemuka Agama Budha secara Tridharma di TITDKWA CENG BIO pada tanggal 2 Pebruari 2007 yang telah terdaftar

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telahdilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Budha secara Tridharma di TITDKWA CENG BIO pada tanggal 2 Pebruari 2007 yang telah didaftar di KantorDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berdasarkanKutipan Akta perkawinan Nomor 083/PKW/II/2007, tanggal 7 Februari 2007putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

NOTARIS MAKMUR TRIDHARMA, S.H., berkedudukan diJalan Kedoya Utara Raya, Nomor 36 C, Jakarta Barat;ParaTurut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 3 dari 18 hal. Put.

Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 37 tanggal 17 Desember 2010,Notaris Makmur Tridharma, S.H., termasuk dokumen lainnya yangmenggunakan akta ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan Akta Pernyataan dan Penerimaan Uang Nomor 14 tanggal11 Juli 2011, Notaris Makmur Tridharma, S.H., termasuk dokumenlainnya yang menggunakan akta ini, tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 5 dari 18 hal. Put.

terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi;Menyatakan bahwa Tergugat s/d IV/Para Terbanding/sekarang ParaTermohon Kasasi s/d IV dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/TurutTermohon Kasasi serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/sekarangTurut Termohon Kasasi II melakukan perbuatan melawan hukum yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 37 tanggal 17 Desember 2010yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma

, S.H., termasukdokumen lainnya yang menggunakan akta ini, tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Akta pernyataan dan penerimaan uang Nomor 14 tanggal11 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Makmur Tridharma, S.H.

GRAJEN SEMARANG yang dibuat di bawah tangan tertanggal5 September 2014 yang kemudian direkatkan dan menjadi bagian dari 2(dua) akta yakni: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempatlbadah Tri Dnarma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yangkeduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. adalahtidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Dengan susunan Pengurus :Ketua : Tjandra TirtonoWakil Ketua : Robby HartonoSekretaris : Indriani HadisumartoBendaharal : Lie Wie MingBendahara II : AntonAnggota : Dicky SugandhiBahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Dewan Pembina Yayasan TITDGrajen memperpanjang 5 (lima) tahun masa bhakti Pengawas YayasanHalaman 9 Putusan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Telah diperiksa dan diuji keabsahannya dalam dua Perkara diPengadilan yang telah memperoleh Putusan yang Berkekuatan HukumTetap, yaitu:Halaman 13 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No.475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No.1621 K/PDT/2016

Dharma (TITD) Klelenteng San Ciao Miao le sebagai badankeagamaan Tri Dharma dibawah pembinaan Teknis Direktoral JenderalBimbingan Masyarakat Budha dalam hal pembinaan teknis ini mengacu hal hal yang bersifat administrative dan secara teknis dilaksanakan olehDirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI dalam ruang lingkup nasionaldan pembimbing masyarakat Budha di tingkatkan Provinsi sebagaikepanjangan tangan dari Dirjen Bimas Budha;Persoalan yang ada justru timbul antara organ yayasan Tempat lbadah TriDharma

., pada tanggal08 September 2017, telah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagaiberikut :Halaman 1 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan perikatan PERJANJIAN KERJASAMA FRANCHISE CRYSTALAESTHETIC CLINIC dengan kedudukan PENGGUGAT sebagaiFRANCHISEE (Penerima Waralaba) dan TERGUGAT sebagaiFRANCHISOR (Pemberi Waralaba);Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo kemudian didaftarkan/dilegalisasi diKantor Notaris Makmur Tridharma, SH,

Perjanjian Kerjasama yang menjadi dasar hubungan hukumantara Penggugat dengan Tergugat, diuraikan dengan tegas dalam poinpoin Gugatan yang menerangkan sebagai berikut :Poin 1:Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan perikatan PERJANJIAN KERJASAMA FRANCHISE CRYSTALAESTHETIC CLINIC dengan kedudukan Penggugat sebagai FRANCHISEE(Penerima Waralaba) dan Tergugat sebagai FRANCHISOR (PemberiWaralaba);Poin 2:Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo kemudian didaftarkan di NotarisMakmur Tridharma

Amora BeautikaNomor 02, tanggal 2 Mei 2013 yang dibuat oleh Makmur Tridharma, S.HNotaris di Jakarta, diberi tanda P1;2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.AHU33709.AH.01.01.Tahun 2013, tentang PengesahanBadan Hukum Perseroan, tanggal 20 Juni 2013, diberi tanda P2;3. Foto copy Perjanjian Kerjasama Franchise Crystal Aesthetic Clinic antaraPT. Harmoni Kirana Estetika (Crystal Aesthetic Clinic) dengan PT.

Foto copy Surat Keterangan Nomor : 02/SKPT/MT/III/2018, dari NotarisMakmur Tridharma, S.H. atas nama Makmur Tridharma, S.H., tertanggal 02Maret 2018, diberi tanda P4;5. Foto copy Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri perihal Konfirmasi Kepemilikan STPW (Surat Tanda PendaftaranWaralaba) atas nama PT. Harmoni Kirana Estetika, tertanggal 3 Februari2017, diberi tanda P5;6.

, SH; Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor Notaris Makmur Tridharma padatanggal 02 Juli 2013 untuk Waarmerking Perjanjian Kerjasama FranchiseCrystal Aesthetic Clinic tertanggal 25 Juni 2013;Halaman 27 Putusan Nomor 468/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Menimbang, bahwa, dibawah sumpah saksi Darma Susatya,menerangkan pada pokoknya: Bahwa direkrut oleh Tergugat untuk bekerja pada Penggugat, untukmenyiapkan pembukaan Crystal Aesthetic Clinic oleh Penggugat di Bali; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada

Penggugat:
1.YING YOHANES
2.YING YUMEILIA
Tergugat:
YING YANTO
Turut Tergugat:
1.YING JIMMY
2.NUNIEK INDAH PUSPITAWATY,S.H
3.MAKMUR TRIDHARMA,S.H

tidakdicantumkan untuk itu, oleh karenanya memori banding tersebut sepatutnyadikesampingkan/tidak dapat diterima;e Bahwa dalam persidangan tidak pernah Kepala Dinas Perumahan danGedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pihak oleh karenaitu tidak mempunyai kewenangan untuk membuat/mengajukan Memoribanding dan sudah sepatutnya memori banding tersebut dikesampingkan/tidak dapt diterima.Dalam Pokok Perkarae Bahwa yang menjadi dasar diterbitkannya obyek gugatan adalah AktaNotaris Makmur Tridharma

Pengurus yangditugasi menuangkan hasil rapat dalam Akta Notaris datang ke NotarisMakmur Tridharma,S.H yang dilakukan bukanlah menuangkan hasil rapatdalam Akta Notaris melainkan hanya melakukan Waarmerken(penandaan), padahal Akta Notaris merupakan persyaratan wajib yangHal. 9 dari 28 hal. Putusan No.50/B/2014/PT.TUN.JKT.harus ada/dipenuhi dan bersifat imperative.

Akta NotarisMakmur Tridharma, S.H., Nomor 1090/W/N/XII/2012 tanggal 27 Desember2012 yang dijadikan dasar pertimbangan juga tidak pernah ada. Pengesahanakta pendirian dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PPRS jugatidak pernah disahkan ke notaris, yang ada hanyalah waarmerken(penandaan).

menyatakan bahwa Pengadilan tidakberwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 527 Tahun 2013 Tanggal8 April 2013 Tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik danPenghuni Satuan Rumah Susun Umum City Park, Kota Administrasi Jakarta Barat(bukti P8 = T1 = TIL Int7);Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta objek sengketadidasarkan pada Akta Notaris Makmur Tridharma

para pihak dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak juga menunjukkansengketa ini terjadi karena adanya perselisihan internal dalam pembentukankepengurusan di Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) City Park;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok perselisihan(objectum litis) dalam perkara ini adalah mengenai keabsahan dan substansi dariAkta Notaris Makmur Tridharma

Bahwa Tergugat VII dalam kapasitasnya tidak pernah diangkat dandiberhentikan selaku Rektor Universitas Dumoga Kotamobagu oleh PihakPenggugat selaku Badan Hukum Penyelenggara Perguruan UniversitasDumoga Kotamobagu1987, sehingga Tergugat VII dalam pelaksanaanpenyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi UniversitasDumogaKotamobagu tidak sah dan melawan hukum ;9.

Bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan TinggiUniversitas Dumoga Kotamobagu1987memerlukan syarat Akademikyaitu adanya jijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi, Akreditasi danadanya pangkalan data (PDPT) yang dikeluarkan dan ditanda sahkanoleh Tergugat dan Tergugat II, untuk itu dalam rangka penyelamatanpenyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya proses belajarHalaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Padt.G/2018/PN Ktgmengajar, maka kami mohon pada Ketua Pengadilan NegeriKotamobagu

Konflik dan sengeketa itu dilakukan oleh 2 kubu yang salingbertentanagan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UDK.Dengan berkembangnya konflik dan sengeketa yang dilakukan 2 kubutersebut sehingga telah mengganggu kegiatan Tridharma PendidikanTinggi di UDk;44. Bahwa perseteruan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di UDKantara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Bolaang Mangondow(Tergugat IV)sudah berlangsung lama.

Akibat dari terganggunya aktifitas Tridharma Pendidikan Tinggiyang telah terjadi di UDK sehingga membuat para pihak CivitasAkademika UDK melakukan penyikapan atas permasalahan yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat Ill.

Pada tanggal 12 Nopember 2015,sebanyak 305 orang dari lingkungan Civitas Akademika UDK yang terdiriHalaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Ktgdari kalangan Rektorat, Dekanat, Kepala Unit Pelayanan, StafPendidikan, Mahasiswa, Alumni dan pihak lainnya membuat suratpernyataan sebagai protes dan rasa kecewa atas perseteruan antaraPenggugat dan Tergugat IIl yang sudah sangat mengganggu prosespelaksanaan Tridharma Pendididkan Tinggi;46.

GRAJEN SEMARANG yang dibuat di bawah tangan tertanggal5 September 2014 yang kemudian direkatkan dan menjadi bagian dari 2(dua) akta yakni: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempatlbadah Tri Dnarma Grajen Semarang Nomor: 25 tanggal 6 September2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor: 44 tanggal 19 Nopember 2014 yangkeduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, SH. adalahtidak sah dan melawan hukum serta dinyatakan batal demi

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 25 tanggal 6 September 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Dengan susunan Pengurus :Ketua : Tjandra TirtonoWakil Ketua : Robby HartonoSekretaris : Indriani HadisumartoBendaharal : Lie Wie MingBendahara II : AntonAnggota : Dicky SugandhiBahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Dewan Pembina Yayasan TITDGrajen memperpanjang 5 (lima) tahun masa bhakti Pengawas YayasanHalaman 9 Putusan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Tempat lbadah TriDharma Grajen Semarang Nomor : 44 tanggal 19 November 2014,dibuat dihadapan Arlini Rahmi Damayanti, S.H., Notaris di KotaSemarang;Telah diperiksa dan diuji keabsahannya dalam dua Perkara diPengadilan yang telah memperoleh Putusan yang Berkekuatan HukumTetap, yaitu:Halaman 13 Putusan Nomor 435/PDT/2019/PT SMG Perkara No. 460/Pdt.G/2014/PN.Smg 13 Juli 2015 jo Perkara No.475/Pdt/2015/PT.Smg tertanggal 8 Desember 2015 jo Perkara No.1621 K/PDT/2016

Dharma (TITD) Klelenteng San Ciao Miao le sebagai badankeagamaan Tri Dharma dibawah pembinaan Teknis Direktoral JenderalBimbingan Masyarakat Budha dalam hal pembinaan teknis ini mengacu hal hal yang bersifat administrative dan secara teknis dilaksanakan olehDirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI dalam ruang lingkup nasionaldan pembimbing masyarakat Budha di tingkatkan Provinsi sebagaikepanjangan tangan dari Dirjen Bimas Budha;Persoalan yang ada justru timbul antara organ yayasan Tempat lbadah TriDharma

Nomor 3055 K/Pdt/2018Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 378 K/Pdt.SusHKI/2015 juncto Putusan Peninjauan KembaliNomor 75 PK/Pdt.SusHKI/2015 antara lain dinyatakan sah danmengikat putusan provisi melarang Para Tergugat menggunakan,memakai logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan Tridharma SBSI danmenyatakan tindakan Tergugat sampai dengan Tergugat XI yang masihmenggunakan logo SBSI, nama SBSI, mars SBSI, dan Tridharma SBSItanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran