Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar diKepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 69/HK.07/5/2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal15 Mei 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;Relaas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.13.14.15.16.Relaas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah menyerahkanmemori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 3 Juni 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa PenasihatHukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori BandingPenasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 16 Juni 2020;Halamaan 120 dari 214 Hal.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, masingmasing selaku HakimHakim Anggota,Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri HakimHakim Anggota serta dibantu, Rusno, S.H.

MH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagai KetuaMajelis, HARTADI, SH dan EDDY RISDIANTO, SH. masingmasing sebagai Hakimanggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 26 Maret 2012, Nomor: 46/PID/2012/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut

Surat Panitera Oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MedanNomor 52/PidAnak/2021/PT MDN, tanggal 23 Desember 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;3. Penetapan Hakim Sidang Nomor 52/PidAnak/2021/PT MDN, tanggal27 Desember 2021 tentang Hari Sidang;4.

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

RedakSi ......... 0... ccccceeeeeee ee eee eee Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari Muchlis (Pemohon).Banda Aceh, 18 Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDAACEHPANITERATanwiman Syam, S.HNIP. 19610721 198203 1 004Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 130/Pat.P/2019/PN Bna.

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Medantanggal 13 Mei 2016 No.29.Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 15Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016.5. Penahanan oleh Hakim PN.Medan tanggal 17 Mei 2016 No.48/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 15 Juni 2016.6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Medantanggal, 23 Mei 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14Agustus 2016.7.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengdilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal, 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September2016.8. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Agustus 2016sampai dengan tanggal 20 September 2016;9.

., untuk selebihnya ; Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariSenin tanggal 17 Pebruari 2014, oleh Kami : SAUT H PASARIBU,SH HakimTinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,H.LEXSY MAMONTO

,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan DR.

MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi35Medan tanggal 03 Pebruari 2014 Nomor : 29/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMdn,(Reg.No.05/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn), putusan mana telah diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 20 Pebruari 2014, olehKetua Majelis dengan

YOBIE & REKAN, beralamat Kantor di JalanTerusan Kopo No. 332 Margahayu Bandung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 04 Oktober 2012;PENGADILAN TIPIKOR tersebut ;e Telah membaca surat pelimpahan perkaraacara pemeriksaan biasa ; Telah membaca surat dakwaan No. Reg. Perk.No.

PDS03/CRB/07/2012 ;e Telah membaca Surat Penetapan' KetuaPengadilan TIPIKOR Bandung No. 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tertanggal 03September 2012 tentang Penunjukan MajelisHakim ;e Teleh membaca Surat Penetapan Hakim KetuaMajelis No. 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tertanggal 04 September2012 tentangPenetapan hari Sidang ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umumtanggal O07 Januari 2013 Nomor Reg.

MAKSUM MUCHTAR, MA.Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Polda Jabarsehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar sertasaksi membenarkan pula tanda tangannya, benar sebelumditanda tangani dibaca terlebih dahulu ;Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebondugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon tahun 2010 adanya Kegiatan Pengadaan AlatalatKomunikasi dan Tegnologi Informasi

HegarD yaitu pengadaan CCTV berbeda dengan pekerjaan ini;Saksi DWI YULIARTO.Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Polda Jabarsehubungan dengan masalah yang terjadi di IAIN Syekh NurjatiCirebon, keterangan saksi pada BAP tersebut adalah benar, sertamembenarkan tandan tangannya, benar sebelum ditanda tanganidibaca terlebih dahulu ;Bahwa benar, masalah yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon,adanya dugaan tindak pidana tipikor yang terjadi di IAIN SyekhNurjati Cirebon tahun 2010 adanya

Kegiatan Pengadaan AlatalatKomunikasi dan Tegnologi Informasi, Pengadaan Software EMISEducation Management Information System dan= Saranapendukungnya ;Bahwa sebab saksi diajukan saksi atas dugaan terjadi tindakpidana Tipikor tersebut karena saksi rekanan dari PT.

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampaidengan tanggal 29 April 2017.7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni2017.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDINGtersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Surat Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding PenuntutUmum tanggal 28 April terhadap Perkara Tipikor tanggal 27 Maret2017 Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Sby yang diterima diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Terdakwa melaluiPengadilan Negeri Mojokerto, yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Surabaya dengan Surat NomorW.14.U.1/5164/Hk.07/5/2017 tanggal 10 Mei 2017, dan selanjutnyadimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan

Waluyo, S.H.Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim AnggotaHalaman 54 dari 55, Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PT SBYtersebut, dibantu oleh Choiria Chomsa PP, S.E., M.H., Panitera PenggantiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timurtanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,H.

Binjai Tahun 2004 2009,dimana saudara penggugat sampai dengan saat ini tidak juga beritikadbaik untuk mengembalikan Kerugian Daerah sejumlah Rp. 353.004.000, (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ribu Rupiah) ke Kas Daerah KotaBinjai, maka sudah seharusnya penggugat diperiksa oleh pihak yangberwajib sesuai dengan ketentuan Diktum Kedua Surat KeputusanWalikota Binjai Nomor :821.22603/K/2012 tentang Pembebanan;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor

Sus/2019Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapbkan masingmasing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/AktaPid/Tipikor/PK/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, Penasihat HukumTerpidana dan Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap

PaniteraHal.9 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.Panitera Muda Tipikor,SYAHRIRDAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPanitera Pengadilan Tinggi MakassarHal.10 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.DARN O, SH., MH.NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal.11 dari 9 Hal.Putusan :22/PID.SUS/2020/PT MKS.

Panitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, SH.Nip. 19651120 198903 1 004Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 55/ Pid.SusAnak/ 2018/ PT.MKS

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000, (lima riburupiah) ;Demikian, .........Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari RABU, tanggal 25 September 2013, oleh kamiMUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis,ELFI MARZUNI, S.H.

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal29 Oktober 2018 Nomor: 54 / PID.SUSANAK / 2018 / PT.MKS tentangHal 1 dari 12 hal No.54/PID.SUSANAK/2018/PT MKSpenunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3.

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terbukti Pasal 3 UndangUndang Tipikor dan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjaradan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulankurungan, tanpa uang pengganti yang dikuatkan oleh judex facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, adalah sudahmemadai dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, lagipula karena Terdakwa

Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 9,10,11,dan 12patutlahditolak oleh karena gugatan Penggugat sangatmengadaada dan tidak berdasar, hal mana berdasarkan Pasal5 Jo Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baikpelaku, pemberi maupun penerima gratifikasi diancam denganhukuman pidana.

tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluargadengan para pihak;e Bahwa saksi mendapat gelar S1 Hukum pada tahun 1988 dan S2Hukum tahun 2006 di Fakultas Hukum Unsrat;e Bahwa saksi adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsratdanmengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan HukumInternasional;e Bahwa Hukum Internasional meliputi: Hukum Perjanjian,Humaniter, Hukum Kontrak dan HAKI;e Bahwa saksi tahu tentang kedudukan DPR dan DPRD tapi saksilupa UndangUndang mengenai hal itu;e Bahwa UndangUndang Tipikor

Mdo.e Bahwa menurut saksi Anggota Dewan tidak boleh menerimahadiah apapun dari pemerintah buntutnya nanti bisa melanggarUndangUndang Tipikor;e Bahwa menurut saksi pihak Pemerintah tidak dibenarkanmemberikan tanah kepada Pribadi kecuali yang tertimpa musibah;e Bahwa menurut pendapat ahli adalah sebelum adanya UUTipikor hal itu. bisa dimungkinkan untuk mendapat hadiahsepanjang telah melalui posedur yang berlaku namun setelah adaUU Tipikor tidak dimungkinkan;e Bahwa menurut ahli mantan anggota Dewan

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari No. 03/TIPIKOR/2013/PN.Mkw tanggal 21 Mei 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SUYONO, S.Sos terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.Hal. 31 dari 51 hal. Put.

(limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 10/Tipikor.Banding/2013/PT.JPR tanggal16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUYONO, S.Sos danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak.Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana MKorupsi padaPengadilan Negeri Manokwari No. 03/Tipikor/2013/PN.Mkw tanggal 21Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut.Memerintahkan Terdakwa tetap

Tipikor/2013/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriManokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapuratersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari padatanggal 28 Agustus 2013 ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai

Dengan demikian jelas bahwa Judex Facti telahsalah dalam penerapan Pasal 2 UndangUndang Tipikor Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum tentang alat bukti petunjuk.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi;3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PALmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsuryang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakanunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut PenasihatHukum Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi SulawesiTengah agar menjatuhnkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana