Ditemukan 17962 data
SAMI
Tergugat:
1.JIYA
2.MIDA
3.ERMIYATI
4.AGUS
5.JIMA
6.WEL
7.LUSI
75 — 7
Para Tergugat: WargaNegara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugatdan Para Tergugat semuanya/samasama beragama Islam;Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
kompetensiabsolut Pengadilan Agama yang diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 yang ditentukan bahwa Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Padt.G/2018/PN Jmrb waris;Cc. wasiat;d. hibah;e wakaf
68 — 50
Tergugat 1 ( Aeruni binti Amaq Nawasih ) dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Rumah Inderiati Sebelah Selatan : kali Sebelah Timur : Jero ketut Sebelah barat : Jalan Dan juga berdiri bebarapa pohon yaitu : Pohon Kelapa : 15 Pohon Nangka : 16 Pohon Rambutan : 7 Pohon Mangga : 5 Pohon Durian : 1 Pohon Mahuni : 10Di atas Tanah tersebut diatas di makamkan Amaq Nawasih halamannya + 1 are sebagai tanah wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan Almarhum AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada Ahli Warisnya yang sah;5. Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut :5.1.
rasa keadilan bahwa hasil jual beli itu menjadi tanggungjawab sepenuhnya Turut Tergugat 1 (47Mustiasih bin Amaq Nawasih ), maka majelis berpendapat bahwa bagian hak waris TurutTergugat 1 ( Mustiasih bin Amaq Nawasih ) diperhitungkan dari tanah yang terjual tersebut;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sdetempat telah ditemukan fakta bahwa dariobyek sengketa telah tersedia makam Pewaris Amaq Nawasih yang mengunakan tanah obyeksengketa seluas kurang lebih 1 are yang dapat dinayatakan merupakan wakaf
Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa berupa tanah pekarangan angka 3.1, 3.2 dan 3.3selain tanah wakaf seluas + 1 are, amar putusan ini adalah merupakan peninggalan AlmarhumAMAQ NAWASIH BIN AMAQ RATIMAH (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada AhliWarisnya yang sah;4 Menetapkan hak waris dari para ahli waris Pewaris AMAQ NAWASIH BIN AMAQRATIMAH dari harta peninggalan Pewarus adalah sebagai berikut : 1 MUSTIASIH bin AMAQ NAWASIH , memperoleh ............ cee eeeeceeneeeeneeee 4/20 bagian;2 AERUNI
72 — 70
dibuat berdasarkan jual beli yang cacadyuridis, maka Sertifikat tanah yang cacad yuridis dan tidak mempunyaikekuatan bukti mengikat kepada siapapun juga ;Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa dengan SertifikatHak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7 Agustus 1996masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji Akhmad Wahidin, sehinggadengan demikian penguasaan yang dilakukan oleh Haji Sulaiman/Tergugat 1 yang berdalih bahwa Tanah Sawah Sengketa adalah telahdiwakafkan menjadi wakaf
Bahwa sampai saat sekarang ini Tanah Sawah Sengketa denganSertifikat Hak Milik No. 875 Gambar Situasi No. 2072/1996 tanggal 7Agustus 1996 masih tetap atas nama Dyahmat alias Haji AkhmadWahidin, sehingga dengan demikian penguasaan yang dilakukan olehHaji Sulaiman / Tergugat 1 asal / Terbanding1 yang berdalin bahwaTanah Sawah Sengketa adalah telah diwakafkan menjadi wakaf MasjidRungkang adalah dalih yang tidak benar, dan melawan hukum, karenasenyatanya Tanah Sawah Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik
Wahidin yang sekarang telah menjadimilik Masjid yang berasal dari wakaf secara lisan setelah H. Wahidinmeninggal dunia. Bahwa H.
1.HJ. MUTMAINAH KARIM SPd.I
2.YULIANTO
Tergugat:
Hj. LULUK WIGATI, SH., M.Hum
44 — 9
Pembayaran Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) dikurangi Tergugat sebagai wakaf AlmarhumBapak Hardjo dan Almarhumah Ibu Juminah sebesarRp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sisa pembayaran sebesarRp. 190.000.000, (Seratus Sembilan puluh juta rupiah) akandibayar lunas oleh Para Penggugat dengan persyaratan setelahproses balik nama Sertifikat Hak Milik Balik Nama menjadi Tergugatyaitu Hj. Luluk Wigati SH,Mhum.4.
Milik Nomor 751 dengan luas 121 m2 atas nama Sulasmi, danHak Milik Nomor 579 dengan luas 62 m2 atas nama Sariman, tanggal 21 Juni2016 dengan kesepakan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),dimana biaya balik nama sertifikat Ssebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan, sehinggamasih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akandikurangi biaya wakaf
121m2 atas nama SULASMI, dan atas nama SARIMAN Hak Milik No 579 denganHalamani17dari24Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MadLuas 62 m2 dengan kesepakatan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dimana telah dibayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah), dimana biaya balik nama sertifikat Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) ditanggung Para Penggugat dan juga sudah diserahkan,sehingga masih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang akan dikurangi biaya wakaf
101 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakaf;Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah; dani. Ekonomi syariah.Pasal 50 .(2) apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Bahwa sumber hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama antara lain :Hukum Materiil Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah:1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo.
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syar'iyah;3. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum Islam,oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.(Vide Pembaruhan Hukum Acara Peradilan Agama, Dr. AhmadMujahidin, M.H, Ghalia Indonesia, 2012 halaman 3435);b.
tergantungpada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangnya itu.Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisanbahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut (Pasal 132 Rv, 134HIR, 160 R.Bg.);10.Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan11kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagirakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
77 — 19
Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan seperti ternyata dari GRAND SULTAN Nomor134, tertanggal 20 Mei 1919 atau Surat Menentukan Hak Kebon, tertanggal 20 Mei 1919Nomor 134 terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
diatasnyayang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadi Jalan Brigadir JenderalKatamso Nomor 712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN) yang dimaksudkandalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919 terdaftar atas namaENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh, ditanam dan didirikandiatas tanah tersebut, dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
M2 yang terletak dahulu di Jalan Perigi sekarang berganti menjadiJalan Brigadir Jenderal Katamso No.712 Medan (eks KEBUN BINATANG MEDAN)yang dimaksudkan dalam GRAND SULTAN Nomor 134, tertanggal 20 Mei 1919terdaftar atas nama ENCIK DATYAH berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh,ditanam dan didirikan diatas tanah tersebut dengan batasbatas sebagai berikut := Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Majid dan Rifin, panjangnya 182,30M;= Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Moncot dan tanah Wakaf
Jefri Hadriyansyah
61 — 26
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa pada tanggal 4 Desember 1999 telah meninggal dunia seorang anak laki" bernama M.Iqbal Firmansyah karena sakit dan kebumikan ke tanah wakaf tirtomartani kalasan, Kab.Sleman
- Memerintahkan kepada
62 — 34
Pasal 19 ayat (2) (c)yang dapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat";Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan haktanggungan yang masingmasing
Pasal 19 ayat (2) (c) yangdapat dikutip sebagai berikut:"pemberian surat tanda bukti hak yang bertaku sebagai alat bukti yang kuat"Bahwa menurut pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah yang dapat dikutip sebagai berikut ini: "Sertifikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2)huruf (c) Undangundang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing
40 — 15
sertifikatnya tidak dilaksanakan sehingga masyarakat terpaksamembayar biaya yang telah ditentukan oleh terdakwa yang semestinya tidak perludikeluarkan oleh para pemohon sertifikat ajudikasi. menyalahgunakan kekuasaanmemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaranBahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
menerima hadian atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau15kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya .Bahwa pemohon sertifikat ajudikasi di Desa Pulogedang Kecamatan TembelangKabupaten Jombang sebanyak 371 pemohon sertifikat, dengan rincian 364 sertifikat hakmilik dan 7 sertifikat tidak dikenakan biaya karena untuk tanah wakaf
pungutan dana yang dilakukan Kepala Desa telah lebih dulu dimusyawarahkanyaitu untuk kepentingan pembelian Meterai, Patok dan Saksi tetangga batas dan bayarKonsumsi pada saat sosialisasi Bahwa dengan adanya program ajudikasi saksi mendapat uang jasa yang diambilkanoleh Kepala Desa Pulogedang dari uang pemohon sebesar Rp.17.500, perbidang dansecara keseluruhan sebesar Rp. 982.089,Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak 371bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf
KK, SPPT yang asli, tanda bukti pelunasan pajak,dan segel.Bahwa pembagian Sertifikat dilakukan oleh Tim Ajudikasi sendiri didampingi olehperangkat Desa dan diserahkan kepada pemohon di balai Desa Pulogedang.Bahwa jumlah pemohon program ajudikasi yang ada di desa Pulogedang sebanyak371 bidang ( 364 bidang hak milik dan 7 bidang wakaf ) dan mendapatkan uang secarakeseluruhan sebesar Rp. 72.800.000, kemudian diserahkan kepada kepala desapulogedang atas nama Drs.
(dua ratus ribu rupiah ) dan hal tersebut disepakati olehwarga desa serta semua yang hadir dalam acara tersebut ;Menimbang, bahwa uang atau biaya tambahan untuk ajudikasi tersebut telahdikumpulkan oleh panitia pelaksanaan Ajudikasi Desa Pulogedang sebanyak Rp. 72.800.000.( Tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dan sebanyak 371 pemohon sertifikat tetapi 7pemohon sertifikat tidak dipungut biaya karena berupa Tanah Wakaf ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Panitia Ajudikasi
39 — 6
sesorang untukmelakukan sesuatu perobuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingandan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tuayang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untukmenerima, memeriksa, dan mengadili perkaraperkara tertentu antaraOrangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan,wakaf
51 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
SUROYO
Tergugat:
1.RITA KUSUMAWATI
2.LASTRI ASTUTI KUSUMA RINI
3.JONI CAHYO KUSUMARGONO
4.ELA NURLAILA DEWI KUMALASARI
164 — 39
Hal ini menujukkanbahwa Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman;Bahwa berdasarkan pasal 49 UUPA menyebutkan Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara antara orangorang yangHalaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN Watberagama Islam yaitu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa karena gugatan ini menyangkut pembatalanhibah antara Penggugat dan Para Tergugat yang beragama Islam, maka
ERMAINI
134 — 37
dikuatkan oleh keterangan saksi Baharuddin, didapatkan fakta hukumbahwa Pemohon bernama Ermaini adalah seseorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;wasiat;hibah;wakaf
104 — 27
., MH & Paramita, yang berkantor di Jalan Rawa Mangun No. 2,Simpang Lima Labersa, Kelurahan Tangkerai Labuai, KecamatanBukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.148/SKABS/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor417/2020, tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;YAYASAN WAKAF ALUBUDIYAH PEKANBARU yang beralamat JalanDelima Gang Delima XII, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru, Provinsi
462 — 187
untukpembangunan Masjid Baitunnur;Bahwa Masjid Baitunnur itu sendiri berdiri di atas tanah wakaf dari Alm.
dari bu Rubanah (Tergugat Il);Bahwa pak Juari meninggal dunia pada tahun 2012, dimana pak Juari padatahun 2000 pernah mewakafkan sebagian tanah miliknya tersebut untukpembangunan Masjid Baitunnur;Bahwa Masjid Baitunnur itu sendiri berdiri di atas tanah wakaf dari Alm.
Masjid Baitunnur itu sendiri berdiri di atas tanah wakaf dari Alm.
tersebut untukpembangunan Masjid Baitunnur;Bahwa Masjid Baitunnur itu sendiri berdiri di atas tanah wakaf dari Alm.
dari bu Rubanah (Tergugat Il);Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 55/Padt.G/2021/PN KpnBahwa pak Juari meninggal dunia pada tahun 2012, dimana pak Juari padatahun 2000 pernah mewakafkan sebagian tanah miliknya tersebut untukpembangunan Masjid Baitunnur;Bahwa Masjid Baitunnur itu sendiri berdiri di atas tanah wakaf dari Alm.
470 — 69
:Sebelah Utara : Tanah wakaf Masjid,Sebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Hal. 4 dari 68 hal.
32 desa Lopang, luas 3.275 m2 atas pemegang hak PTIndustriPakuSerang Djaja yang diterbitkan oleh Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Serang pada tanggal 19 April 1963melalui Konversi MilikIndonesia;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP PENDAFTARAN TANAH)yang berbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Djalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik ada.Vide Halaman 5 Nomor 4 huruf (c) GUGATAN yang berbunyi sebagaiberikut:Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang Padjak HasilBumi Serang tertanggal 25 April 1963 yang memperlihatkan peta lokasitanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara Wakaf Masdjid, SebelahSelatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat, Sebelah Barat lrigasi
Serang, jang batasbatasnya sbb:Sebelah Utara : Tanah wakaf MasjidSebelah Barat : Solokan/kali, Dijalan Banten,Sebelah Selatan : Milik adat,Sebelah Timur : Milik adat,Diuraikan dalam surat yang diterbitkan oleh Kantor Tjabang PadjakHasil Bumi Serang terlanggal 25 April 1963 yang memperlihatkanpeta lokasi tanah dengan batasbatasnya Sebelah Utara WakafMasdjid, Sebelah Selatan Milik adat, Sebelah Timur Milik adat,Sebelah Barat Ilrigasi dan Djalan Banten atas nama Dulgani C No.865Ps. 26 d/ll seluas 3375
mutlak bahva sawahsengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuktersebut.Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/Sip/1973:Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milikJika tidak disertai dengan buktibukti lain.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (20) PP PENDAFTARAN TANAH yangberbunyi sebagai berikut:Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf
66 — 50
- Mengabulkan permohonan Pemohon:
- Menyatakan sah wakaf H.
14 — 2
Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
20 — 8
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
16 — 7
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf