Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 13-11-2014 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2912/Pid.B/2014/PN Mdn Tanggal 8 Desember 2015 — - MUHAMMAD AZRY RAMADHAN ALS. DIJE
40 — 5
40 — 5
Kecamatan Medan Area Kodya Medan.Bahwa benar Saksi I Muahmmad sedang mengendarai sepeda motorn dengantujuan hendak pulang kerumahnya dan melintas di Jalan Halat dan kemudianSaksi I muhammad berhenti di jalan Halat depan gang Wakaf (seberang UD.GUNUNG JATI) dikarenakan ketika itu Saksi I melihat ada keramaian orangdan Saksi I juga melihat ada (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnamerah sudah tejatuh dan tergeletak di aspal jalan Halat (depan UD.
GUNUNGHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2912/Pid.B/2015/PN.MdnJATI) ketika itu Saksi I mengira keramian tersebut dikarenakan kecelakaandan kemudian di karenakan Saksi I muhammad sebagai Kepling ingin tahuapa yang terjadi sebenarnya selanjutnya Saksi I muhammad memarkirkansepeda motornya di Jalan Halat depan Gang Wakaf dan kemudian Saksi Imenyeberang jalan Halat menuju ke tempat kejadian.Bahwa benar bahwa ketika Saksi I menyeberangi jalan Halat menuju ketempat kejadian, ketika itu Saksi I melihat Korban
Putus : 18-08-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2378 K/Pdt/2010 Tanggal 18 Agustus 2011 — SYAMSUL AGUS VS. PEMERINTAH PROVINSI RIAU, cq. GUBERNUR PROVINSI RIAU, DKK
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2378 K/Pdt/2010tapi sampai sekarang "status tanah itu masih berstatus milik pribadi bukanberupa tanah wakaf", karena itu untuk sementara waktu tanah obyek sengketatidak digarap oleh pihak Siti Maryam binti Sada'i, walaupun sejak jaman Revolusisudah menguasai dan menggarapnya;Bahwa semenjak tahun 2003 tanah obyek sengketa mulai dikuasai secarafisik oleh Tergugat , tanpa seizin Penggugat, padahal antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum;Bahwa diketahui kemudian, kirakira
perkara a quo Siti Maryam binti Sada'i penerima hibah dari Sada'ipada tahun 1964 melepaskan hak tanahnya untuk dijadikan tanah pekuburanadalah tidak benar, pendapattersebut tidak berdasarkan hukum dan bertolakbelakang dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentangPerwakafan Tanah Milik serta ketentuan Menteri Agama RI yang berkaitandengan perwakafan, bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harusmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
Register : 27-07-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN BANYUMAS Nomor 19/ Pdt. G/ 2012/ PN. BMS Tanggal 16 Januari 2013 — Penggugat : KARSAN ABUWARDI
Tergugat : MOCHAMAD JUNUS
90 — 14
90 — 14
Perubahan Atas UndangUndang No. 7 tahun1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pada Pasal 2 yang bunyinya peradilanagama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yangberagama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini, lalu Pasal 49 yang bunyinya pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnyaantara orangorang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus olehPengadilan Agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";15Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut memberikan kewenangan yangmutlak kepada pengadilan agama, asalkan memiliki dasardasar, yaitu: pihakpihak yangbersengketa harus samasama memeluk agama Islam; perkara perdata yangdipersengketakan, yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
Register : 12-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.LB Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 4
29 — 4
bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaHalaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0318/Pdt.G/2018/PA.LBterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf
Lingkungan PeradilanAgama, halaman 396 yaitu kalau memang syahadah alistifadhah ini ternyatasecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Putus : 03-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt/2014 Tanggal 3 September 2014 — KHATIJAH BINTI IBRAHIM,DKK ; HJ. SAKYAN BINTI TUKANG ARUN,DKK
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 915 K/Pdt/2014Bahwa para Penggugat ada mempunyai dua petak tanah sawah yang terletak di Desa/Gampong Tangantangan Cut Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya yangberukuran dan batasbatasnya sebagai berikut:Petak Pertama:e Sebelah Utara berbatas dengan saluran irigasi (122,50 m);e Sebelah Selatan berbats dengan jalan Negara (102 m);e Sebelah Timur berbatas dengan kebun Syahadan (51 m);e Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Sara/wakaf (164,30 m);Petak Kedua:e Sebelah Utara berbatas dengan
Nomor 915 K/Pdt/2014e Sebelah Timur berbatas dengan kebun Syahadan (51 m)e Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Sara / wakaf (164.30 m)Petak kedua yang berukuran dan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Negara (97 m)e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim/K.Yong Pok (93m)e Sebelah Timur berbatas dengan saluran irigasi (33 m)e Sebelah Barat berbatas dengan sawah T.
Register : 23-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Mab Tanggal 22 Juni 2016 — - PEMOHON
- TERMOHON
38 — 5
38 — 5
tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Register : 15-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LB Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
28 — 5
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian
alistifadhah ini ternyataHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LBsecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Register : 07-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.MS Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 11
18 — 11
Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!
JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.
Register : 08-11-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN Sibuhuan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sbh Tanggal 20 Nopember 2023 — Pemohon:
Sarma Tanjung
36 — 34
Sarma Tanjung
36 — 34
Perubahan Tanggal dan Bulan Kematian Suami Pemohon, yang terdapat kesalahan penulisan Pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 1221-KM-24032023-0001 tertulis JABAL HARAHAP,SH lahir Bire tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2023 diubah sesuai dengan yang sebenarnya menjadi JABAL HARAHAP,SH lahir di Bire pada tanggal 31 Desember 1965 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 06.30 Bertempat di rumah sendiri akibat sakit, dan dikebumikan di tanah wakaf
Register : 09-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 64/Pdt.P/2016/PA.Ppg Tanggal 20 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
berwenang memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. wakaf
Register : 08-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 30/Pdt.P/2016/PA. Mmj Tanggal 4 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
117 — 87
117 — 87
2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris berikut penjelasannya, hal mana Notaris adalah pejabatumum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenanganlainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkanundangundang lainnya, dan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diaturdalam peraturan perundangundangan, antara lain, Kewenangan mensertifikasitransaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf
Register : 24-06-2020 — Putus : 28-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 28 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
20 — 6
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 25-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Bkn Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Putus : 09-07-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Tjk Tanggal 9 Juli 2018 — - USMAN IBRAHIM Alias DODY, dkk lawan NAJIB DAHLAN, dkk
64 — 15
64 — 15
e Utara : Dahulu berbatasan dengan Parit dan Kebun milik UndaraSahim dan Sajak.e Timur : Dahulu berbatasan dengan persil Nedderlands Indische GasMaatschappijj.e Selatan : Dahulu berbatasan dengan pekarangan milik Haji Abdullatifalias Anang.e Bara : Dahulu berbatasan dengan kebun kebun milik Deris, Ny.Rijah, Budin dan Tarik.Bahwa kemudian setelah pembuatan akta hibah tersebut ; Tanah tersebutmenjadi milik atau turun kepada Kakek Para Penggugat yaitu KH.MUHAMMAD NAWAWI yang kemudian membuat SURAT WAKAF
Haji Moehajin Bin Abdul Wahab kepada Tn HajiMohammad Nawawi, diberi tanda (P4);Foto Copy Surat Wakaf tanah objek sengketa kepada Bapak ParaPenggugat (lbrahim Nawawi ) tanggal 4 Januari 1953, diberi tanda (P5) ;Foto Copy Surat Keterangan dari Sub Direk Agraria Kotamadya T.Karang Teluk Betung Nomor SDA.401/1/1974, tanggal 23 Maret 1974, diberi tanda (P6) ;Foto Copy Peta Kebun Kelapa/Tanah milik K.Haji Nawawi sebagai lampiranSurat Keterangan dari Sub Direk Agraria Kotamadya T.KarangTeluk BetungNomor
Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh pejabat yang berwenang ;Tanah wakaf di buktikan dengan akta ikrar wakaf ;Hak milik atas satuan rumah susunan dibuktikan dengan aktapemisahan ;e. Hak tanggung dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ;Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2018/PN.Tjk.
IBRAHIMNAWAW/I (bukti P5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953);. Pada tanggal 27 Djuli 1959 telah terjadi perbuatan Hibah yaitu Hi. IBRAHIMNAWAWI menghibahkan sebagian dari bahagian kebun kelapa yangterletak dibelakang Kantor Listrik Lungsir Tanjung Karang seluas :e Panjang : menurut panjangnya kejurusan Asrama Polisi Durian Payung,e Lebara : berbatas sampai ketepi jalan yang baru.kepada anaknya bernama M.
Usman/Dodi (penggugat) sesuai dengan buktiP5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953. Hal ini diperkuat olehbukti P8 berupa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh KeluarahaGotong Royong tanggal 8 Juli 1974;Pada tanggal 27 Juni 2016, H. Usman (Dody) telah menghibahkan tanahseluas 600 M2 kepada anaknya bernama Riva Yanuar, sesuai dengan buktiP5 berupa Tanah Wakaf tanggal 4 Januari 1953 dan bukti P16 serta buktiP17;.
Register : 05-03-2014 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 5/Pdt.P/2014/PN.Pin Tanggal 24 Maret 2014 — NURBASNI
34 — 4
34 — 4
Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam Pasal 49 huruf bUndangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama,antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 14-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 301/Pdt.G/2018/PN Mks Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Tergugat:
IR.Hj.MARLINA MARZUKI
42 — 18
IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Tergugat:
IR.Hj.MARLINA MARZUKI
42 — 18
kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yangdimaksud dalam undangundang ini ;Menimbang, bahwa perkara tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2tersebut adalah perkaraperkara yang disebutkan dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu perkara di bidang :a. perkawinan ;b. waris ;Cc. wasiat ;d. hibah ;wakaf
Register : 01-09-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2880/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 22
57 — 22
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 11-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL Tanggal 8 Februari 2018 — HASANAH binti M. HATTA
292 — 123
292 — 123
UMAR dan dimakamkan ditanah makam wakaf jalan BungurKebayoran Lama, Jakarta Selatan;Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota administrasiJakarta Selatan, Provinsi DKI untuk mencatat tentang kematian tersebutdalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi WNI (WargaNegara Indonesia) dan dapat memberikan akta kematian atas namaM.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA.Ppg Tanggal 24 Februari 2015 — Pemohon
74 — 14
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 20-01-2020 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0011/Pdt.P/2020/PA.Lpk Tanggal 3 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukanhukum Islam; (c) wakaf