Ditemukan 20445 data
292 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2235 K/Pdt/2017Nomor 267/Pdt.G/201VPN.Bdg, anehnya pada hari yang sama juga.Tergugat dan Tergugat II kemudian mengeluarkan kembali uang tersebutdan menyerahkan dalam bentuk cek Nomor CM 783557, atas nama PT PosProperti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat Ill melalui Sdr. Aulia Abrar(Marketing Manager Bank Syariah Mandiri) dengan tujuan penempatanDeposito, namun sampai saat ini tidak terdapat Bilyet Depositonya.
dalam kasus depositosebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas";Bahwa dengan demikian, berdasarkan (akta hukum tersebut di atas mengingatpermasalahan terkait deposito telah selesai secara tuntas maka mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan bahwa gugatanPenggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat IIIdikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 267
SriWikani berdasarkan Benta Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 11 Februari 2016; Harta Kekayaan Tergugat II berupa:Sebidang tanah dan bangunan seluas 195 m? yang terletak di Jalan PuriDago VIII Nomor 6, Arcamanik. Bandung, sesuai dengan sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2335/Kelurahan Sukamiskin, Surat Ukur Nomor00082/2013, atas nama Lilis Sulistiani berdasarkan Berita Acara SitaJaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2016;5.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Februari2016, Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut:;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semulaTergugat I, dan II;2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;3) Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
30 — 4
Foto copy Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/267/418.80.10.2016 yangdikeluarkan dari Desa Kedak, diberi tanda P.7;8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/217/418.80.10/.2016 yang dibuatoleh Kepala Desa Kedak, diberi tanda P.8; 9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. : 2861 , Desa Sukorejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri , Tanggal 29 April 2009 , Luas 331 M?
9 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/IX/2011 tanggal 06September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanArahan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinyadan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon bernomor3212170702870001 tanggal 11072012 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.
10 — 0
Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Sugiyao Nomor : 267/32/VIII/82, tanggal 10Agustus 1982 ( Bukti P. 24) ;5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an Romadoni Dewi Aisah Nomor : 192020.751 Jo 1927 No 564, tanggal 11 Mei 2002 ( Bukti P. 5 ) ;6.
133 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenangan pembebasanpajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan Menteri Pertaniandan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UndangUndangKepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan MenteriKeuangan Nomor 267
10 — 1
Fotokopi Akta Kelahiran nomor: 267/AT/1996, tanggal 23 Mei 1996, atasnama ANAK PEMOHON (P..4) j2 222 on none n cence enceMenimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telahmenghadirkan 2 orang saksi masingmasing bernama :1.
22 — 13
XXXNomorXXXPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tertentu dalam tingkat pertama dalamsidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:XXX, Balikpapan, 01 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan SPGSusu Nutricia, pendidikan SLTA, tempat tinggal di JalanXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaiPenggugat;melawan Menimbang, bahwa bh)bertanggal 21 Juni 2018 yayg txd Anitvyaan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 21 agi Dactengss Nomor 267/Pdt.G
10 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten SitubondoNomor 267/18/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010, buktitersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.
143 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara aquo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
25 — 11
XX XXXX,DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 24 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Balikpapan tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 267/Padt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan halhal sebagai berikut:1.
34 — 23
Foto copy Petikan SK Nomor 823.3/267/BKD TANGGAL 18 Agustus 2014atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.l. diberi tanda P 9;10.Foto copy KARTU PESERTA TASPEN No/Nip 19770930201 1012009 tanggal14 Agustus 2012 atas nama ROSMIDAH SAID, S.Pd.I diberi tanda P 10;Menimbang, bahwa Suratsurat bukti tersebut diatas telah diteliti dengancara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberimaterai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadapSuratsurat bukti tersebut dapat
23 — 21
1986 tertanggal 20 Nopember 1986;Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga oranganak, salah satunya bernama Yulia Ningsih binti Rustam, anak ketiga,yang lahir pada tanggal 23 Desember 1999 (15 tahun 3 bulan);Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1986 Pemohon II telah menikah denganseorang perempuan yang bernama ROYANI Binti MIUN MANURUNG dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane,Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dengan bukti berupa BukuKutipan Akta Nikah Nomor: 267
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanBuntu Pane, Kabupaten Asahan dengan Nomor: 267/55/VII/1988tanggal 30 Juli 1988, telah diberi materai secukupnya danHal. 6 dari 18 Put. No. 0004 /Pdt.P/2015 /PA.Utj.dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama UjungTanjung, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo denganaslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.2)dan ditandatangani:.
SITI KHOEROTUN
29 — 18
BANK CENTRAL ASIA Tbk" berkedudukan di Jakarta Pusat dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik nomor 267/ Desa Pucakwangi, seluas 2.520 m2, terletak di Desa Pucakwangi, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, atas nama SITI KHOEROTUN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
Terbanding/Tergugat I : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PUPR KABUATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat II : PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA)
46 — 12
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 267 / Pdt.G / 2021 / PN Blb, tanggal 31 Maret 2022. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding
SITI FATIMAH
15 — 3
A N
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon atas nama SITI FATIMAH sebagai Ibu kandung / wali untuk menjual bagian hak waris dari ke-2 (dua) anaknya yaitu atas nama MUHAMMAD FAHNO WIBOWO (umur 16 tahun) dan INTAN FAUZIYYAH WIBOWO (umur 14 tahun) saat ini masih dibawah umur, dan diberi kewenangan untuk menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 267
163 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
53 — 3
Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh KantorCatatan Sipil Kota Malang No. 267 tanggal 12 Februari 1970tertulis atas nama TIO GIOK KHING, diberi tanda bukti P3;4.