VINSENSIUS DERMAWAN, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : e Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Peternakan Madiun pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 ;e Bahwa Penggugat di Dinas Peternakan sebagai Kepala Bidang dansebagai atasan saksi, sebelum saksi pensiun pada tahun 2010 Penggugatmasih aktif ; e Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat diberhentikan karena diMadiun ada 2 (dua) orang yang kena kasus di Tipikor yaitu Kadis danPenggugat dan waktu itu saksi mendengar setelah

hari raya ; e Bahwa saksi pernah menjadi saksi Penggugat di sidang Tipikor dengankasus proyek bantuan sapi yang dikorupsi oleh Penggugat PP ; 43Bahwa saksi mengetahui usulan pensiun dini Drh.

Aceh Besar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Mei 2017, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sabang tanggal 17 Mei 2017, untukselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaTERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 7/Pen.Pdt/ 2018/PT.BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 1/Pdt/.G/2017/PN.Sabdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor : 7/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 9 Januari2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta, TJUT NASRULLAH,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, atau kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,d.t.o d.t.oSIGID

., tanggal 7 Maret 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum KejaksaanNegeri Purworejo ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan NegeriSemarang, tanggal 10 Januari 2012, Nomor : 65/Pid.Sus/2011/PNTipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu

MH. dan Leopold Hutagalung, SH.MH.HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.! sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana34Sondang Pandjaitan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/H. Surachmin, SH. MH. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

Yahya Harahap halaman 422423) ;Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraikan kami diatas, makaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidair mengingat jenis perkara ini sebagai Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) bukan Pidana Umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

YahyaHarahap, halaman 422423);Sehingga dengan menyimak rumusan perkara serta uraian kami diatas, maka suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak seharusnya dalam bentukalternatif, melainkan subsidairitas mengingat jenis perkara ini sebagai tindak pidanaKorupsi (Tipikor) bukan pidana umum, hal mana seyogyanya bentuk dakwaannya sebagaikumulatif sebab perbuatan terdakwa Drs.

SOCHIBUL KAFI adalah merupakan dakwaan yang tidak jelasatau kabur (Obscur Libel), karena tidak seharusnya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini dalam bentuk alternatif melainkan Subsidair, mengingat jenis perkara inisebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), bukan pidana umum;Menimbang .............Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP bahwa PenuntutUmum melimpahkan

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengantanggal 26 Januari 2016;Perpanjangan penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampaidengan tanggal 25 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal

Tunggul RT.01/RW.04, Ds.Tunggorono,Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Agama : IslamPekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Tunggorono ).Terdakwa ditahan :e Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ; e Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Pebruari 2012 s/dtanggal 13 Maret 2012 ;e Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal14 Maret 2012 s/d tanggal 12 M e i 2012 ;e Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjktanggal 18 November 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 25 November 2019 Akta nomor 15/Pid.SusTpk/2019/PNTjk. permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 26 November 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya

Tanjungkarang gunapemeriksaan dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tjk. tanggal 18 November 2019, pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebutdiatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakimtingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Zulfikri Rachman bin Abdul Rachman olehJaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) JoPasal 18 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.

Garut).S1.Terdakwa ditahan di Rutan bedasarkan surat perintah penahanan loleh: Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum dalam Rutan sejak tanggal, 07 Mei 2013 s.d 26 Mei2013; Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal, 16 Mei 2013 s.d 14 Juni2013 Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 15 Juni2013 s.d 13 Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 14Agustus 2013 s.d 12 September 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap

PASARIBU, SH.Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,SAZILI, SH.M.Si. dan H.

LEXSY MAMONTO, SH.MH. masingmasing HakimAd Hoc dan Hakim Karir Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 30 April 2013 Nomor : 166/Pen.Pid.Sus.K/2013/PTMDN. untukmemeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, dengandibantu. oleh

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal 20 November 2018dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal30 November 2018 ~~ dibawah Register Nomor:565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUTe Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl tanggal 9November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKKTB/XI/2018 tanggal20November2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu pada hari Jumat tanggal 30November 2018 dibawahRegister Nomor : 565/SK/X1/2018/PN.Bgl;Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 27/Pdt.SusPHI/2018/ PN BglMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut:Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding

TITI tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Solok tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.SusTPK/201 7/ PNPdg.

27 Juli 2014;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6Agustus 2014;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal5 Oktober 2014;6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 6Oktober 2014 s/d tanggal 4 November 2014;7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 5November 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014;Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Pengadilan Negeri

karena Terdakwa KASMURI bin JOYO KASIRAN olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaan menggunakan dana BantuanOperasional Sekolah (BOS) yang telah menimbulkan kerugian Negaraadalah pidana khusus lex specialis derogat legi generali Tersangka akandijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang 31/1999)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 (UndangUndang 20/2001) yang selanjutnya untuk mempermudahkami akan sebut sebagai UU Tipikor

Rusman, S.Pd., menjabat KKPSKabupaten Blora bertindak sebagai yang memesanberdasarkanPerjanjian Kerja Sama pada tanggal 29 Oktober 2013 tanpa diadakantender orang tersebut seharusnya sebagai Tersangka/Terdakwa dalamkasus Tipikor, Kepala Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (Ml)sekabupaten Blora, yang telah menggunakan dana BOS dan mark upharga buku soalsoal sebesar Rp3.400,00 dari Terdakwa kemudiandigelembungkan menjadi Rp6.000,00 per buku.

Hakim Pengadilan Tipikor ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejaktanggal 10 Juli 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditahan dengan jenisHalaman 1 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtahanan RUTAN sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Oktober2020;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ditahan dengan Jjenistahanan RUTAN sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai tanggal 6 Nopember2020;7.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 89 dari 103 Putusan Nomor 43/PID.SUSTPK/2020/PT SBYpada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/16795/HK 07/11/2020,tertanggal 10 November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untukdiberitahukan kepada Terdakwa;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/17301/HK 07/11/2020, tertanggal 18November 2020 kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk diberitahukankepada Terdakwa;5.

Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yangdibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 November 2020 untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan danTerdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, maka MajelisHakim Pengadilan Tindak

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

keberadaan Peradilan Tata UsahaNegara segala bukti dan hal yang diajukan di dalam persidangan dankenyataan yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkanMajelis (Vide halaman 112 Bukti Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014);Menteri Dalam Negeri/Termohon Kasasi mendukung Romi Herton danHarnojoyo menduduki jabatan hasil kejahatan dengan menerbitkanObjek Sengketa;Bahwa berdasarkan segala Fakta persidangan yang tidak dapatdipungkiri lagi Pengadilan TIPIKOR

telah membuktikan dan memutusperkara dengan Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30Juni 2014 yaitu tentang perkara suap Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkanPenetapan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Para PemohonKasasi:Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 42/PHPU.DXI/2013tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian Pengadilan Tipikor melaluiputusannya Nomor 10/Pid.SusTPK/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.

Putusan pidana korupsi pada tingkat Pengadilan Negeri BandaAceh belum berkekuatan hokum tetap karena Penggugat masih mengajukanupaya hukum banding dengan Nomor Putusan 19/PID/TIPIKOR/2012.PTBNA dan upaya hokum kasasi dengan Nomor 2130/K/Pid.Sus.2012. Bahwaputusan yang berkekuatan hokum tetapadalah putusan kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 sehingga seharusnya yang menjadi dasar menimbanghuruf a objek sengketa a quo adalah Putusan Kasasi Nomor2130/K/Pid.Sus.2012 tertanggal 19 Desember 2012.8.

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Gubernur Aceh nomor : 800/24172tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibattindak pidana umum dan Tipikor, (sesuai dengan fotokopiyang distempel basah);13.

,BNA dan diajtuhi hukuman penjara selama 1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara, sewaktu Penggugat menjabat sebagaiBendahara Jamkesmas RSUD Aceh Tamiang (Bukti P15 = Bukti T2);Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Aceh dan Kasasi ke Mahkamah Agung, serta telah diputusoleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan Putusan Nomor:19/PID/TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 8 Agustus 2012 dan Mahkamah Agungdengan Putusan Nomor : 2130/K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Desember 2012

Pedurungan Kidul V/40 RT. 04 RW.04, Gemah, Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 25 Juni 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.