Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Bahwa terhadap posita Gugatan perkara a quo angka 20, menurutTergugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek SengketaHalaman 25 Putusan Nomor : 52/G/2019/PTUN.SMDtelah sesuai dan memenuhi Asas Kepastian Hukum dan AsasKecermatan dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:13.1.13.2.Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum,karena Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :1) Putusan Pengadilan Tipikor

No. 33/Pid.SusTPK/2015/PNsmr; 2) Pasal 23 ayat (5) huruf c Undangundang No. 43 Tahun1999; 3) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undangundang No. 5 Tahun2014; 4) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, sebabdidukung oleh dokumen dan informasi, antara lain :1) Salinan Putusan Pengadilan Tipikor No. 33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr;2) Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat, dilakukan dalam posisi Penggugat

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017;Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yaitu :a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUUXVI/2018,dan b) Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda No.33/Pid.SusTPK/2015/PN Smr; Aspek Prosedur.Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undangundang No. 5 tahun2014 jo.

hukum Penggugat,Nomor : 11/HJAPartners/XI/2019, Perihal : PermohonanPermintaan Salinan Putusan TUN Dalam Perkara PTDHTIPIKOR, kepada Kepala PPID Utama Kabupaten KutaiTimur, tertanggal 25 November 2019:Fotokopi sesuai aslinya, Formulir Permintaan InformasiPublik dari Pejabat Pengelola Informasi Dan DokumentasiDinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik, tertanggal 26 November 2019;Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Perihal:Permohonan Permintaan Salinan Putusan TUN DalamPerkara PTDH TIPIKOR

tahun 2008 yaitu dugaan tipikor dana pemeliharaan AC yangada di STMM MMIC yang melibatkan AZ Tamadjoe, SE,MM,Tunjung Miharto, Suwarto dan Saksi sendiri;Bahwa inisiatif untuk meminjam uang pajak sewa kamar berasaldari Terdakwa Tamadijoe;Bahwa AZ Tamadjoe mengaku dimintai uang oleh Suyanto (alm)yang pernah menjabat sebagai Kanit Tipikor Polda DIY untukpenyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh POLDA DIY;Bahwa kemudian Terdakwa AZ Tamadjoememerintah Saksi untukmeminjam uang di keuangan yang berasal

Sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa berbincangbincang denganSaksi Drajad Topo Yuwono, karena Saksi dimintai uang oleh SaksiSetyo Budi Raharjo penyidik tipikor Polda DlYogyakarta, untukpenghentian penyidikan terhadap Terdakwa, Saksi Drajad TY, Sdr.Warto dan Sdr. Tunjung atas perkara tipikor pengadaan AC diSTMM MMTC Yogyakarta yang sedang ditangani oleh POLDADIYogyakarta;b.

Polda D.Yogyakartadi Jambon Resto, Yogyakarta;Atas perintah Terdakwa, Saksi Drajad Topo Yuwono, mengambilRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diserahkan kepadaKompol Suyanto, penyidik tipikor Polda D.

Yogyakarta di RMPandan Perak, Sleman;Atas perintah Terdakwa, Saksi Drajad Topo Yuwono, mengambilRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diserahkan kepada AKBP JokoTetuko, penyidik tipikor Polda D.

Yogyakarta di RM Pandan Perak,Sleman;Atas perintah Terdakwa, Saksi Drajad Topo Yuwono, mengambilRp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), diserahkan kepadaKompol Budi Sujianto, penyidik tipikor Polda D.I Yogyakarta di RMPandan Perak, Sleman;Atas perintah Terdakwa, Saksi Drajad Topo Yuwono, mengambilRp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diserahkan kepada KompolBudi Sujianto, penyidik tipikor Polda D.

Pejabat Pembina Kepegawaian InstansiDaerah, Nomor : K 2630/V.729/99 Tanggal 22 Juli 2016(foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 0O05/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopidari fotokopl);Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September2018 tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor BKN KPK Perluas Sinergi dengan Kementrian PANRB danKemendagri, (fotokopi

dari fotokopi) ;Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September2018 tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht AktifBekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi darifOLOKOPI) 222 nn neon nn nn nn nn nn nena nn ne enna nn nnnnnnneFoto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 061/RILIS/BKN/IV/2018, tanggal 30 April 2019,tentang Tenggang Waktu Baru 53 % SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi);Halaman 37 dari 55

./2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :27/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 10 April 2013 dalam perkara para Terdakwaferse@bul Gialas 5 ==eqsssesscnesscessennenceeemee hence nee riicnieemeneeeisMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair JaksaPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karenanyaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut diatas setelahMajelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama salinanresmi Putusan Pengadilan Tipikor

Terdakwa dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta alasan dalammemori banding Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 27/Pid.B.

Rini Hidayati yangditandatangani diatas materai tertanggal 25 Juni 2016 yang menyatakanTelah melakukan hubungan intim dengan saudara Sukeri (Penggugaty)dimana surat pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan laporanpengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati dan Pengaduan dari LSMNEW LANTANG No:

Sukeri (Penggugat),Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancaacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati, Berita Acara Rapat Plenodan Notulensi Rapat Pleno pada tanggal 18 Agustus 2016 serta dokumenpendukung lainnya.

Disiplin PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 1 ayat (6) menyatakanKomite Disiplin dan Kehormatan Partai adalah Komite yang bertugasuntuk memeriksa setiap laporan, aduan, informasi terjadinyaPelanggaran kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang didugadilakukan oleh anggota Partai berdasarkan peraturan tersebut TergugatIV berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan sesuaidengan Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi TindakPidana Korupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR

LahirJenis kelaminKebangsaan/kewarganegaraaTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa Ditahan Oleh : Penyidik Perpanjangan Kajari Perpanjangan Wakil Ketua Penuntut Umum Hakim Tipikor Hakim TipikorMAT NEDI BIN BEHUDAN.Sukarame.46 Tahun / 26 september 1969.Lakilaki.IndonesiaDusun Desa Sukarami KecamatanRambang Kabupaten Muaraenim.Islam.Mantan kepala Desa Sukarami.SMP.sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d 13November 2015;sejak tanggal 14 November 2015 s/d 23Desember 2015;: sejak tanggal 24 Desember

2015 s/d 22Januari 2016;: sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tgl 10Maret 2016;sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d 18Maret 2015sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 19 Mei2015Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang Nomor10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Februari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis hakim Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18Februari 2016

PUTUSANNomor 136 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : Drs. H. A.

Mohamad Askin, S.H., dan Sri Murwahyuni,S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI dan Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutserta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd/ Dr.

banding dariPembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan NegeriPrabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan NegeriPrabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat permintaantanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6U8/229/HK.Padt.02/II/2016, yaitu RelaasHalaman 31 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGPemberitahuan Banding yang dibuat oleh Sarwo Edy Jurusita PenggantiPengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor

disampaikanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas A Khusus kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat II melalui surat permintaanbantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masingmasingHalaman 32 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGtanggal 24 Februari 2016 dengan surat nomor W6U8/227/Hk.Padt.02/II/2016,W6U8/228/Hk.Pdt.02/II/2016 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat tanggal 3 Maret 2016 permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri /Niaga / HAM / Tipikor

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 20134. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;6. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;7.

rupiah) itulah yangakan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dariketerangan saksisaksi, sSurat/dokumen yang membuktikan berapasebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggungjawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan PengadilanNegeri Sinjai tanggal 15 September 2011 No. 125/Pid.Sus/2010/PN.Sinjai,maka Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR

Pasal 18 ayat (1) Subsidair a dan b Undangundang No.31Tahun 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR Jo Undangundang No.20Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Karupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilHal. 37 dari 40 hal.

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 23Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosBengkulu, 29 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembarDiberikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 26 September2013 sid tanggal 250ktober 2013 (Tahanan Kota) ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal26 Oktober 2013 sid 24 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;5: Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / PengadilanTipikor Tingkat Banding tahap , sejak tanggal 25 Desember 2013 sid23 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;6.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 11Februari2014 sid tanggal 22 Februari 2014 (Tahanan RUTAN) ;Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis tidak didampingi olehPenasihat Hukum akan tetapi cukup ia sendiri membela kepentingannyadipersidangan;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut ;Setelah mempelajari berkara perkara dan suratsurat lainnya yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwadipersidangan;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkaraini

Bahwa puncak dari perselisihan mereka terjadi pada tahun 2008 denganadanya putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dimana Tergugat harusmenjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama 20 tahun dan sejaksaat itu Keduanya hidup terpisah tetapi masih ada komunikasi untuk urusandan keperluan kehidupan anakanaknya ;8. BahwamenurutPasal 116 hurufh.

KDIKendari tanggal 9 Januari 2017 dan memori bandingtersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbandingpada tanggal 10 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugattelah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kendari tanggal 24 Januari 2017 dan RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Bandingkepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31Januari 2017 telah disampaikan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri/PHI/Tipikor

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029Halaman 12 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001.Halaman 14 dari 13 hal No 120/PID SUS/2020/PT MKS

Batu Tulis Raya No.30,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehkuasanya Bony, Yvonne Francina D danMohammad Iqbal, semuanya karyawan PI.VayaTour, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Desember 2008 dari RatihPrabandari dan Muslimin, keduanya DirekturPT.Vaya Tour, dan Surat Izin BeracaraInsidentil dari Wakil Ketua PengadilanNegeri / HAM / TIPIKOR / dan HI JakartaPusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut;Setelah membaca

., M.H.Panitera Pengganti,MURDANY, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraDrs. EFFENDI. SH. 3/Pid.B/2020/PN BnaNIP. 196612261990031003

Faktapersidangan penyelesaian perkara a quo lebih dari 50 (lima puluh)(kurang lebih 76 hari), terhitung sejak sidang pertama tanggal 24 Juli2015 dan terjadi 2 (dua) kali penundaan sidang dengan alasan yangkurang logis seperti: Bahwa sidang pemeriksaan saksi Tergugat/Termohon Kasasiditunda oleh Majelis Hakim selama 1 minggu dengan alasan akanHal 7 dari 13 hal.Put.Nomor 58 K/Padt.SusPHI/2016ada sidang Tipikor, sementara para saksi Termohon Kasasi sertapihak Penggugat/Pemohon telah hadir; Bahwa saat

Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;/Hakim Pengadilan Tipikor Him 1 dari 390 him Putusan No. 30/Pid. Sus TPK/2016/PN.Bdg3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 18 April 2016 s/dtanggal 17 Mei 2016 ;4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;on= Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnyabernama : MH. BAHRUL HIDAYAT, SH., MH, HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

Djulaeha Karmita No. 5 KotaCimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada PengadilanNegeri Bandung di Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggadipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandungdi Bandung, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau) orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Djulaeha Karmita No. 5 Kota Cimahi, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung,yang sengaja memberi bantuan melakukan pada waktu kejahatandilakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Sus TPK/2016/PN.Bdgsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;onon Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam