Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 37
  • Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp
Tanggal 17 Oktober 2017 — Iskandar Bin ALwi Laeqan 1. Salwa 2. Notaris Ayu, SH 3.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 4. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
174 — 38
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
130 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Smd
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
H. OTOH SUNARTO
Tergugat:
AGUS SUPARMAN
68 — 12
  • ditandatangani dibawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang(pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2018/PN Smd. secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut oleh ataudihadapan pejabat, meliputi: suratSurat, registerregister, suratSurat urusan rumah tangga, lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum secara khusus ada Akta Bawah Tangan yang bersifat partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
JUMRI, S. Sos
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
332 — 135
  • Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang AparaturSipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila danUndangundang Dasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum;(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
BAMBANG KUSNADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
102 — 51
  • Menjadi anggota /atau Pengurus Partai Politik, atau ;d.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
183 — 92
  • DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
123 — 123
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
480 — 369
  • Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 03-03-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 12/Pdt.plw/2020/PN Krs
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SUDIJONO
Tergugat:
1.Andi Ainul Arifin
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
111 — 10
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Swl
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
Maizuli Ardi alias Panjul
272 — 129
  • dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 13-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2012 — Ir. Iskandar Maliki, MM;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Khamami, SH
77 — 35
  • Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor Nomor 285/Pid Sus/2016/PN Bir
Tanggal 24 Januari 2017 — M. YUSUF Bin ILYAS
39 — 16
  • Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Wakaf
Register : 02-11-2010 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 3862/PDT.G/2010/PA.SBY
Tanggal 19 Juli 2011 — Penggugat Vs Tergugat
268 — 76
  • Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 05-05-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 26/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 15 Agustus 2011 — NOCH BELYAKI Alias NOCH
233 — 39
  • . : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 603/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. Prima Master Bank , Prima Bank Diwakili Oleh : Imanuel Yudi Indra Putranda
Terbanding/Penggugat : Anugrah Yudo Witjaksono
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan Regional IV
412 — 228
  • Oleh karenanya Tindakan Penggugat dalam hal ini adalahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dengan Pasal 1340KUHPerdata;2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 485/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : M UMAR SYAHID
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
49 — 39
  • Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 17-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANTA ENG Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Ban.
Tanggal 20 April 2015 — - H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE - Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
114 — 707
  • Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb
Tanggal 17 Nopember 2020 — ZULPIYAN, S.H. Pgl. JON
122 — 291
  • Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta