Ditemukan 8126 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN Namlea Nomor 31/Pid.B/2020/PN Nla
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
BOBBY SEPTA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
1.ABIDIN LOILATU Alias IJO
2.UMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI
3.FAHMI SOUWAKIL Alias GALANG
4.ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA
9345
  • terhentikemudian Saudara JALIL ELY Alias JILO, Terdakwa ABIDIN LOILATU Alias JOdan Terdakwa IV ABDULLAH SOWAKIL Alias DULA yang semula sedang dudukdi deker pun langsung berdiri dan menghampiri Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI dari depan, melihat kondisi demikian Saksi Korban FADLI SOLISSAAlias FADLI pun mematikan kontak sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa IlUMAR SOUWAKIL, S.Sos Alias NIKI bertanya kepada Saksi Korban FADLISOLISSA Alias FADLI dengan mengatakan isu berkembang di masyarakattentang PAW
    kenapa mau pecat Hamdanidan PAW dia?, kemudian Saksi Korban FADLI SOLISSA Alias FADLI menjawabsiapa yang bilang?
    Ketika Saksi dalam perjalanan pulang dari Kesekretariatan PartaiPAN (Partai Amanat Nasional) dengan mengendarai sepeda motor danhendak masuk ke lorong setapak atau deker samping rumah SaudaraGani Rahawarin, tibatiba Terdakwa II dan Terdakwa Ill berdiri danmencegat dan Saksi menghentikan sepeda motornya, kemudianTerdakwa I, Terdakwa IV dan Saudara Jalil Ely Alias Jilo mendekati Saksidan Para Terdakwa lalu bertanya pada Saksi Itu kenapa mau pecatHamadan Loilatu dari Partai Amanat Nasional dan mau PAW
    terhadap keluarga Terdakwa yaitu SaudaraHamadan Loilatu yang merupakan anggota DPRD terpilin Kabupaten BuruSelatan dari fraksi Partai Amanat Nasional namun ternyata sampai sekarangSaudara Hamadan Loilatu belum juga di PAW; Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut setelah melakukanpemukulan terhadap Saksi Fadli Solissa Alias Fadi; Bahwa Terdakwa merasa tidak melihat Saksi Nurlaila Waelissa AliasLela saat kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan; Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Nurlaila
    kenapa mau pecat Hamdani dan PAW dia?, kemudian Saksi Fadli SolissaAlias Fadli menjawab siapa yang bilang?
Register : 15-02-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 18 Juni 2014 — AGUSTINUS PURBA; MELAWAN 1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; 2. SARITA PATTIASINA, SE;
13661
  • Sarita Pattiasina dan Terlapor/Penggugat mempunyai hakyang sama untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kota Batamperiode 2009 2014 yaitu masingmasing berhak menjabat 2,5 (duasetengah) tahun.e Dengan demikian proses PAW terhadap Penggugat yang digantikan olehSdri.
    Bahwa PAW terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 384ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga secara proseduralPAW terhadap' Penggugat berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor : 206 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batamadalah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
    No.22/INT/DPP.PD/IV/2010 Tertanggal 19 April 2010 tentang InstruksiPelaksanaan PAW Anggota DPRD di Provinsi Kepri;Hal 23 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPI10.11.4. No.
    sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, artinya proses usulan pemberhentian danpengangkatan PAW anggota DPRD Kota Batam berawal dari keputusanPartai Politik yakmi Partai Demokrat sedangkan penerbitan objek sengketaaquo oleh Tergugat hanya bersifat peresmian pemberhentian danpengangkatan PAW anggota DPRD Kota Batam dan tindakan Tergugattersebut tercakup dalam ruang lingkup bidang politik ketatanegaraan yangkewenangan mengadilinya secara absolute merupakan kewenangan PeradilanUmum
    Kepulauan Riau;Bukti Tergugat II Intervensi Surat Dewan Kehormatan Partai Demokrat16 No. 26/DKPD/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012,perihal: Masalah PAW DPRD Kota Batam an.Sarita Pattasiana, SE, yang ditujukan kepadaKetua DPD partai Demokrat Prov.
Register : 11-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 119/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 Juli 2014 — GUBERNUR BALI vs I KOMANG WIRAWAN
7440
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali Nomor:1999/04A/HK/ 2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama: !
    Komang Wirawan ; Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan GubernurBali Nomor: 1999/04A/HK/2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama: Komang Wirawan ; 0 222 nnn nnn nn nn nnn ennaMenghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPEPKAMa, IDI 5 ~~~~
Register : 06-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Stb
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Baron Sidik S.SH
2.Imelda Panjaitan, SH
Terdakwa:
1.Sahat Pernando Zebua
2.Agus Steven Leonardo Manurung
2015
    • 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.

    Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;

    1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
    AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumah TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHAT PERNANDOZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW. Kemudian sekira pukul 22.00 wibTerdakwa 1. SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepedamotor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW; Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1. SAHATPERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    AGUS STEVENLEONARDO MANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motormasingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHATPERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW;Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1.SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.
    Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) goni plastik warna putin yang didalamnya berisikan buahbrondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 80 Kg.Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun SAL yang terletak di Desa BanjaranJaya Kecamatan padang Tualang Kabupaten Langkat. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;6.
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
MASHARI RAIS, SH
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.MUHAMMAD YUNAN KADIR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
20463
  • Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu(PAW) Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai adaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);123.
    Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentiandan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dankarena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.
    MashariRais, SH telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD KotaSamarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA maka denganterdaftarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarindadari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr.
    Memerintahkan PARATURUT TERGUGAT untuk menangguhkan/menunda prosesPemberhentian dan Pergantian Antar waktu (PAW) PARATERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan PermohonanPengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA49TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewl/Sde);2.
    Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B2063/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 PerihalPersetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais, SH.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 13-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — AFRIJON Dt. GANIANG SATI, A.Md. ; DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KOTA SOLOK, dk
4526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sampai sekarang proses penyelesaian sengketa di Mahkamah PenyelesaianSengketa (MPS) PAN di Jakarta yang Penggugat ajukan belum selesai dan belum adakeputusan, apakah gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 diterima atau tidak "artinyabelum ada keputusan dari MPS PAN";9 Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan usulanPemberhentian Antar Waktu (PAW
    ) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaSolok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasil dariMahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sebagai wadahpenyelesaianpersengketaan politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011, perbuatan Tergugat I tersebutadalah perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan hukum;10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan PemberhentianAntar Waktu (PAW) atas diri Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan TergugatIl Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ
    karena merugikan Penggugat baik moril maupun materil;11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan semenamenakepada Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat IIharuslah dibatalkan, dan Surat Tergugat I Nomor PAN 10411/A/KS/67/XI2012 tgl.11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW
    tentang pemberhentian tetapPenggugat sebagai anggota PAN, adalah perbuatan yang tidak melalui mekanisme yangdiatur oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD ART PAN dan merupakanperbuatan semenamena yang merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/KUSJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II;5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian AntarWaktu (PAW
    1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan salah memberikanpertimbangan hukum, maka oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum, sebab persoalannya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok adalah dengan alasan bahwa Penggugat sedang mengajukangugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sesuai P.VI, belum adaputusan dari MPS, Penggugat/Pemohon Kasasi telah diajukan PAW
Putus : 03-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/PDT.SUS PARPOL/2015/PN Mks
Tanggal 3 September 2015 —
15966
  • Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor : 273/EX/U/XIV/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan.4.
    Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor :161.3/308/DPRD/X1V/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkan TergugatIl melalui surat Nomor : 273/EX/U/XIV2014 dengan alasan belummemenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan pasal 140 ayat(1),(2),(8),(4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.5.
    Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 14 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda bukti P.6Surat dari Muh.
    Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan perihal penyampaian surat DPP PPP untuk tidakmengabulkan permohonan PAW terhadap kader PPP (bukti sesuai asli)diberi tanda Bukti P.7Surat dari Muh. Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua KPUD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.
    PARPOL/2015/PNMks13.14.15.16.17.18.19.Keberatan terhadap proses PAW atas nama Muh = TaufiqZainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda Bukti P.12Surat gugatan yang diajukan oleh Muh.
Putus : 21-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — 1. NAZARUDDIN ISMAIL, DK VS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN PIDIE JAYA
9749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 88 K/Pdt.SusParpol/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanNegeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat Nomor005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pemberhentiansementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dandapat
    Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW
    berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telahsalah menerapkan hukum yaitu) melanggar tertio hukum, dimanasengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masihmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejakditerbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018tentang PAW
Putus : 07-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 18/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 7 Februari 2017 — MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.Pi, melawan DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM dkk
11364
  • No.18/Pdt/2017/PT SMGdan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaanDPRD Kabupaten Rembang, adalah termasuk lingkup perkaraperdata yang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Rembanguntuk memeriksa dan mengadilinya ;bahwa, salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat III DPD PartaiNasDem Kabupaten Rembang beralamat/berkedudukan di Jl.Pemuda Km.3 Rembang yang masih termasuk wilayah kekuasaan(Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Rembang, maka sesuai ketentuanpasal 118 H.I.R. gugatan diajukan ke Pengadilan
    No.18/Pdt/2017/PT SMG14.15.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi dan atas usulan tersebut TergugatIl menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Partai NasDem JawaTengah bernomor : Nomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016tanggal 4 Maret 2016 yang di kirim kepada Tergugat danselanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1 April 2016dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP Partai NasDempada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas
    No.18/Pdt/2017/PT SMG26.27.28.yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan ;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugatmengusulkan memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksiPemberhentian/ Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sadr.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) tidak disertai denganalasan PAW yang sah sesuai ketentuan bunyi pasal 405 ayat (1)huruf c dan ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.
    Muhammad Bahaudduror, S.Pi kepadaKetua DPRD Kabupaten Rembang, maka untuk menghindarikerugian yang lebih besar pada diri Penggugat akibat tindak lanjutsurat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan putusanProvisi agar Pengadilan Negeri Rembang menangguhkanPelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. MuhammadBahaud Duror, S.Pi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembangsampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdee zaak) ;Hal 18 putusan.
    Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Ilmemberikan Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror,S.Pi (Penggugat) melalui surat Nomor : 023SI/DPWNasDemJateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepada Tergugat tanpaalasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4.
Register : 09-09-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 07/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 21 Januari 2014 — ISMAIL MARASABESSY,S.Pd, Dkk sebagai Para Penggugat Melawan Gubernur Maluku sebagai Tergugat ASRI. S. MATINAHORUW sebagai Tergugat II Intervensi
10160
  • berat hati Para Penggugat ataspermintaan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat melakukanpernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten SeramBagian Barat mengusulkan pemberhentian antar waktu kepadaTergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat dan untuk menindaklanjuti Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat,Bupati Seram Bagian Barat melalui Suratnya Nomor: 214/40tanggal 22 juli 2013 menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga GugatanPenggugat kabur (obsucur libel) karena secara jelas dan tegas telahmenggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang SALAH dan atauFRE LIF es cee cana een asain eae a te4) Bahwa yang menjadi sumber hukum dan atau Dasar HukumTergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram BagianBarat dalam memproses Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
    Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorBerdasarkan uraian diatas maka secara jelas Gugatan Para Penggugatsebagaimana dalildalilnya yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2011 pasal 103 sebagai sumber hukum dan atau dasar hukum untukmenyatakan proses Pemberhentian dan PAW telah menyalahi secaraProsedural dan substansi telah memenuhi unsur Gugatan Yang Kabur
    Bahwa yang perludipahami benar dan sungguh oleh Para penggugat, bahwa yangTergugat sangat teliti dan cermat serta menjunjung kepastianHukum sehingga dari 6 (enam) orang yang diresmikanpemberhentiannya ( Keputusan Gubernur nomor 198 Tahun 2013tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianBarat) tetapi hanya 5 (lima) orang anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat yang diresmikan PAW ( KeputusanGubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30
    Hal ini diakibatkan berkas PAW atas Nama Julius.M. Rutasow tidak lengkap dan tidak usulkan Partai Pengusahadan pekerja Indonesia sehingga adalah tidak benar dan melawanhukum jikalau Tergugat melakukan PAW atas nama JULIUS MRUTASOW karena calon Penggantinya tidak memenuhi dan tidakmelengkapi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturanperundangundangan. Untuk itu dalildalil Para penggugat harusditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan, karenatidak berdasar dan mengada7.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 244/Pdt.G/2013/PN. Mks
Tanggal 21 Nopember 2013 —
303112
  • Yang memilikilandasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proseshukum dimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap beradapada partai yang sama (tidak pindah partai), Akibatnya makna"agar menghentikan seluruh proses PAW" menjadi kabur dantidak jelas;POSITA DAN PETITUM YANG TIDAK BERHUBUNGAN :23a.Bahwa, Surat Gugatan yang dibuat Penggugat telah kelirukarena antara Posita dengan Petitum tidak be rkolerasi, denganalasan sebagai berikut:Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat berdasakanTergugat
    Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yang ditujukankepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi43Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberi tandadengan Bukti P2 ;.
    Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauan terhadapproses administrasi PAW sdr.
    Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yangditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberitanda dengan Bukti P2 ;12.
    Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatantanggal 3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauanterhadap proses administrasi PAW sdr.
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 51/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
Drs. SAIFUL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
FAHRIZAL. SP
343167
  • Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan PengunduranDiri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.
    Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);3.
    Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 PerihalPermohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD,ditujukan kepadaPlmpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;6. Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada WalikotaSamarinda;7.
    Bukti T7 : Foto kopi dari foto kopi SuratDewan Pimpinan Pusat, Nomor : B.2063/GOLKAR/X/2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais,S.H., KepadaPLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timurtertanggal 29 Oktober 2018;8. Bukti T8 : Foto kopi seSuai asli SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III,Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31Oktober 2018;9.
    Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.
Register : 13-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN Mentok Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
PULIMAN, SE
Tergugat:
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bangka Barat
10035
  • (Pihak Pertama) sebesarRp10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) atas kerelaan proses PAW (PergantianAntar Waktu) DPRD Kab. Bangka Barat atas nama Saudara Adian, S.E.2. Uang penggantian tersebut akan dibayarkan setelah Saudara Adian, S.E.dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan dibebankankepada Saudara Adian, S.E.3. Bahwa saudara Puliman, S.E.
    (Pihak Pertama) akan menandatangani suratpernyataan pengunduran diri atas PAW (Pergantian Antar Waktu) AnggotaDPRD Kabupaten Bangka Barat.Halaman dari 3 halamanPutusan Akta Perdamaian nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk4.
Register : 09-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
16094
  • Bahwa dari rangkaian di atas, yakni knusus yang menjadi dasartentangadanya DUALISME KEPEMIMPINAN di PKP INDONESIA, menyebabkanPenggugat mendapat tindakan administrasi dengan keluarnya SuratNomor : 043/SUPAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Bengkalisdari kubu Ketua Umum Prof. DR. AM.
    Pada pertemuan itupula disepakati bahwa persoalan PAW atas Penggugat tidak dilanjutkandan saya diminta untuk menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPRDBengkalis hingga 2019 dan senantiasa memperjuangkan aspirasi PKPINDONESIA di Kabupaten Bengkalis;13.
    Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPK Kabupaten melaluiDPP Provinsi; Bahwa berkaitan dengan proses PAW Penggugat, diawali dengan adanyasurat usulan dari DPK PKPI Kabupaten Bengaklis kepada DPP PKPIProvinsi Riau. Kemudian pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPIProvinsi Riau mengundang DPK PKPI Kabupaten Bengkalis untukmenanyakan kenapa ada usul PAW atas nama Penggugat.
    Berdasarkan penjelasan tersebut, DPP PKPI Provinsi Riaumenyetujui usulan tersebut dan kemudian mengirim surat pada DPN PKPI; Setelah surat usulan PAW tersebut diterima oleh DPN PKPI, kemudianDPN PKPI menginstruksikan Mahkamah Partai bersidang dan kemudianMahkamah Partai memutuskan mencabut keanggotaan PKPI atas namaPenggugat dan merekomendasikan DPN PKPI untuk memberhentikanPenggugat sebagai anggota partai dan memproses usulan PAW atas namaPenggugat; Bahwa selama proses PAW tersebut, tidak pernah
    Kemudian padasekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPI Provinsi Riau mengundang DPKPKPI Kabupaten Bengkalis untuk menanyakan kenapa ada usul PAW atas namaPenggugat. Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalismenjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidakHalaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRmembayar iuran anggota partai.
Putus : 26-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/PID.SUS/2017
Tanggal 26 Juli 2017 — WITMAN BUDIARTA, S.Sos.
15386 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013yang telah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto
    ;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yangtelah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto
    Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Termasuk perjalanan dinas apabila melaksanakan tugasperjalanan dinas ;Bahwa saksi mengetahui adanya proses Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) an.
    Nomor 95 K/PID.SUS/2017itu tidak menyetujuinya dan melakukan protes namun prosesPAW tersebut tetap berjalan ;Bahwa atas usul PAW dari Partai PKS tersebut, saksi pernahmenanyakan kepada Ketua PKS Luwu Timur yaitu Sdr.
    Nomor 95 K/PID.SUS/201785.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS09PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang
Putus : 03-10-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.STB
Tanggal 3 Oktober 2013 — ABDUL GANI Melawan 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP) 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) 3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP)
241151
  • ) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan indisipliner tersebut jugasangat sangat merugikan Penggugat selain dipecat dariKeanggotaan Partai yang sangat Penggugat cintai juga haruskehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa dan Negarajuga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.Langkat
    Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.
    Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 049 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0255 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.
    Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0287 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, cukup beralasan menurut hukum..
    Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat Ill dk) berdasarkan Surat Nomor :0287 / EXT /B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, adalah sah dan berkekuatanhukum.8.
Putus : 01-10-2013 — Upload : 11-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.STB
Tanggal 1 Oktober 2013 — SAKAT,SE Melawan 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP) 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPD PPP) 3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPC PPP)
269115
  • ) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan Asusila tersebut juga sangatsangat merugikan Penggugat selain dipecat dari KeanggotaanPartai yang sangat Penggugat cintai juga harus kehilangankesempatan berbakti kepada bangsa dan Negara juga rakyatdan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.
    Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENGGUGATAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.
    Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 048 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0254 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.
    Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0286 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, cukup beralasan menurut hukum.8.
    Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat III dk) berdasarkan Surat Nomor :0286 / EXT / B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, adalah sah dan berkekuatan hukum.8.
Register : 23-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PA STABAT Nomor 1117/Pdt.G/2020/PA.Stb
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10632
  • Yusuf ;

    2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015, No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama M. Yusuf ;

    2.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama M.

    Pemohon ;6.3. 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Pemohon ;6.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003, No.Pol :BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c.
    Pemohon ;14.3.1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;14.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Pemohon ;15.
    Pol : BK 2594 PAW, terdaftar atasn nama Xxxx ; 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash tahun rakitan 2003, No.Pol : BK 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx ;9.
    Penggugat ;3.3. 1 (Satu) Unit sepeda motor Kawasaki Athelate Tahun rakitan 2015,No.Pol : BK. 2594 PAW, terdaftar atas nama Xxxx I.c. Penggugat ;3.4.1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smesh Tahun rakitan 2003,No.Pol : BK. 4033 RE, terdaftar atas nama Xxxx i.c. Penggugat;Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Stb.4.
    Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan NomorPolisi BK 2594 PAW atas nama Xxxx. Bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup, Penggugat tidak menunjukkan aslinya di persidangan,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka 1 unit Athelete(kenderaan roda dua) tanggal 03 Maret 2016.
Register : 14-12-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 52/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat:
H. AKHMED REZA FACHLEVI
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
MAISYARAH ASYARI, SH., MH.
254116
  • Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);113.
    Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);3.
    Surat DPP Partai Nasdem nomor 115SE/DPPNasdem/VIII/2018tanggal 01 Agustus 2018 perihal Usulan PAW (an. H. Akhmed RzaFachlevi), ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Prov. Kaltim;4.
    Akhmed RezaFachlevi telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Nasdem dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarindadari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagaiDCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut makasecara otomatis PAW Sdr.
    Akhmed Reza Fachlevi harus diusulkan olehPengurus Partai Nasdem untuk dilakukan PAW; bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat KeputusanTergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja.
Putus : 31-10-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — H. ANAS SUHARYONO VS 1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur Cq. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro
8036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari daerah pemilihan (dapil) V(lima) meliputi Kecamatan Padangan, Purwosari, ngasem, Kalitidu, Malo,Kasiman, Kedewan yang mewakili 3772 suara (pemilih/rakyat bojonegoro);Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Tergugat mengeluarkan suratkeputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tentang pencabutan statuskeanggotaan Penggugat dari PKB dan Nomor 038/DPC03/B.02/X/2010,Tertanggal 04 Oktober 2010 yang dilayangkan oleh Tergugat tentangadanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW
    Anas Suharyono darikeanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan Nomor 038/DPC03/ B.02/X/2010, tertanggal 04 Oktober 2010 yang di layangkan oleh Tergugattentang adanya usulan Penggantian antar waktu(PAW) kepada DPRDKabupaten Bojonegoro adalah adalah cacat hukum;Memerintahkan Tergugat mencabut surat keputusan Nomor 037/DPC03/A.1/X/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 tentang pemberhentian saudaraH.Anas Suharyono dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa dan suratNomor 038/DPC03/B.02/X/2010, Tertanggal 04 Oktober
    2010 yangdilayangkan oleh Tergugat tentang adanya usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro;Memerintahkan Tergugat memulihkan nama baik atau harkat dan martabatPenggugat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;Menyatakan tindakan Tergugat mengusulkan pergantian antar waktu(PAW) bertentangan dengan angagaran dasar dan anggaran rumah tangga(AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng membayarseluruh biaya perkara yang timbul