Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
427 — 350
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
286 — 219
  • No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-06-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN STABAT Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.
Tanggal 3 Juni 2013 — SURIONO Alias BONGGOL;
40 — 23
  • ., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
97 — 49
  • Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
65 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam pasal 1874 KUH Perdata,...
    Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013(lil) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174,Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK7c, halaman 3536):"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judexfacti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkansebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimanayang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,...
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2012 — Upload : 12-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2012 — EDI SUKARDI bin ASE
67 — 12
  • yang ada di nasabah.Dibentuknya suatu koperasi dengan nama Koperasi BerkahBersama karena saat itu dalam musholla disepakati dibentukkoperasi.Saya tidak menjelaskan mengenai syarat syarat pembentukankoperasi.Saya menyarankan supaya dibentuk kelompok, yayasan ataukoperasi karena syaratnya harus demikian yaitu dana bantuandari Pemerintah Daerah disalurkan kepada kelompok, yayasan,koperasi, bukan kepada orang perorangan.Dana aspirasi dewan untuk kepentingan masyarakat yangbertujuan untuk kepentingan partai
    laporanpertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui BagianSosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.813 Undangundang Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45Ayat (1) dinyatakan bahwa ; Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepadakelompok/anggota masyarakat, dan partai
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama
Register : 18-07-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0884/Pdt.G/2017/PA.Btm
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 25
  • No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm17.18.tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohondan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antaraTermohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari raniSulistian ittulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tuaPemohon tidak bisa menggangu ataupun meneror Termohon;Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulangterlambat ada janji dengan temanteman partai Nasdem, bersamaa itupula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia
    teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hpterlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan tanggal 12,13, 14 Juni2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campurdalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkanjuga kerap meneror Saudari rani Sulistian itulah sebabnya Termohonmemblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganguataupun meneror Termohon;Bahwa benar Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijinpulang terlambat ada janji dengan temanteman partai
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 26 Juli 2016 — FL. TRI SATRIYA SANTOSA
151 — 54
  • Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
    BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
    BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
    DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
    Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
125 — 169
  • Iyus Djuher langsung mengikuti Rapat Partai Demokrat, dansetelah rapat selesai sekitar jam 18.30 Wib, menuju Bogor dan tiba di Bogor sekitar jam23.00 wib, kemudian sewaktu saksi akan ambil Sepeda Motor mau pulang, H. Iyus Djuhermemanggil saksi dan mengatakan ini tolong bawa lagi ke Kantor Badan PerizinanTerpadu (BPT) titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H. Iyus Djuher bahwa*catur saja yang bawa ke Cibinong karena Catur lebih dekat. tapi saksi tidak mengetahuialasan H.
    Kemudian dijawab oleh Bupati : Iya, ke saya jugasms yang isinya kalau ini yang ngurus Pak Iyus, dan nanti kalau ada rejekidalam pengurusan ini untuk pembangunan gedung partai Demokrat.
    Barangkali adarejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat. Adapun maksuda darikalimat : barang kali ada rejekinya untuk membangun gedung PartaiDemokrat. menurut saksi bahwa dengan membantu pengurusan LOKPT.Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Djuher tersebut, dan H. IyusDjuher berharap apabila ada rejekinya berupa bantuan dana dari PT GarindoPerkasa akan digunakan untuk pembangunan gedung Partai Demokrat. SMSyang saksi terima dari H.
    Dan maksud jawaban saksi dengan mengatakan Nuhun Nanti Laporadalah saksi berterima kasih atas izin lokasi sudah ditandatangani dan nantisaksi akan lapor kepada Bupati, mengenai besaran atau jumlah bantuan baikberupa uang ataupun material dari PT.Gtarindo Perkasa atas pembangunankantor DPD PD Kabupaten Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratKabupaten Bogor) ;Bahwa benar atas BAP No.81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuimengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan adarezeki
    namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakan bahwa kalau adarezeki untuk partai demokrat adalah tidak benar ;Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelum membubuhkanparaf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalam memberikan keterangantidak ada tekanan dan paksaan ;Bahwa atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupun Rp.600.000.000,00bukan saksi yang meminta, tapi waktu itu Listo Welly Sabu datang ke rumahsaksi dan menyampaikan uang Rp.600.000.000,00 tersebut ;Bahwa saksi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 430/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. Dokter EDI HAMBALI; 2. KRISTIAN WIBAWA TJIPTA; 3. PT. PETRA SUKSES ABADI; LAWAN; 1. SUBANDI; 2. ENY SETIJAWATI; 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( Persero ) Tbk; 4. PT. BANK DANAMON INDONESIA Cab. No. 0056
110 — 27
  • Jika halhal tersebutdituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantaraPara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ; 3 Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya.
    Hal ini sesuai asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338jo. Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku dan hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya ; Sehingga kalau terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya denganPT. PETRA SUKSES ABADI, tentu tidak ada hubungannya dan tidak adakaitannya dengan Bank Danamon (Turut Tergugat II) ; Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan adanya kerugian yang timbul dalampengelolaan PT.
Pengadilan PN CILACAP Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clp
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Samikun, S.H.
Terdakwa:
Fu Indrayanto Bin Fu Priyento.
64 — 11
  • Cilacap Selatan, KabupatenCilacap atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalamHalaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Clpdaerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara:Sekitar Mei 2017dari terdakwa mendapat info dari kakaknya yangberada di Jakarta bahwa ada Apotik bernama Apotik Rakya New Dolsin didaerah Pasar Prsamuka Jakarta yang menjual obat keras atau bebas terbatasdalam partai
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: M.RIAN Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
114 — 36
  • ., menerangkan:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;Bahwa reses tidak melibatkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Pembagian Harta
Putus : 22-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3809 K/Pdt/2016
Tanggal 22 Maret 2017 — M. JAFFAR alias DJAFAR alias DJA’ FAR bin MOH. MUCHID VS M.TOHIRaliasMOHAMADTOHIRaliasMOCHAMAD TOHIR ASHARI, DKK
109 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1917 KUHPerdata analog/sama dengan prinsip pada Pasal 1340KUHPerdata: Menurut Pasal 1917 KUH Perdata kekuatan Putusan yangberkekuatan hukum tetap analog/sama dengan yang ditentukanPasal 1340 KUHPerdata tentang asas kontrak partai ( partycontract) yaitu perikatan hanya berlaku kepada pihakpihak yangHalaman 39 dari 46 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 530/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
Drs.Tengku Jusuf Machmoed,MM
Tergugat:
1.PT. BANK BJB
2.HM. Subandi
3.Dewi fitriana
4.Muhammad ilham akbar
60 — 11
  • Muhammad Subandi, ST, Partai Politik Grindra daerahpemilihan Sumut 3, selanjutnya diberi tanda T.II2;4. Fotocopy Perjanjian kerja sama tanggal 09 September 2016antara Drs. Tengku Yusuf Machmoed, M.M dengan Drs. H.M. Subandi,Nomor : 0O2/I/TMSN/IX/2016 tanggal 09 September 2016 dihadapanNotaris Theresia Martianna Siahaan, S.H, selanjutnya diberi tanda T.II3;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV telah mengajukan suratbukti berupa:1.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Jmr
Tanggal 4 Mei 2016 — 1. H. WAGINO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Letjen S. Parman II No.174 Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT I; 2. RUDY MARJONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Mataram PSM B.5/10 Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .........................................PENGGUGAT II; 3. NURUL HERLINA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Perum Gunung Batu Permai Blok FF.36 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT III; 4. GATOT IRIYANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Kertanegara VI No.120 Kel. Jemberkidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT IV; 5. MOH. MUFID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim VI No.36 Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT V; 6. E. LUKMANUL HAKIM, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Manggar I No.16 Kel. Gebang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai ........................................PENGGUGAT VI; 7. JUDA HERY WITJAKSONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal di Jl. Dr. Soebandi No.68 Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai .......................................PENGGUGAT VII; L A W A N: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember, Alamat di Jl. Kalimantan No.31 Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai........................................... TERGUGAT;
171 — 34
  • KPU Provinsi/KIP Aceh an KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukanklarifikasi kepada pasangan calon dan partai politik atau gabunganpartai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau PasanganCalon Perseorangan;b.
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Umum Penipuan
Register : 26-10-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAGELANG Nomor 134/Pid.B/2015/PN Mgg
Tanggal 8 Desember 2015 — ESTU GUNSURI UTAMA ALS ANDI SETIAWAN BIN MUJI HARYANTO (ALM)
64 — 6
  • KUSWAN HADJI SH, MH Bin MATORI;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan puasa dikenalkan olehSdr, Pendi seorang Satgas Partai PDI Kabupaten Magelang menurut pengakuanTerdakwa ia mengaku bernama ANDI SETIAWAN bekerja di Kementrian PU danmasih keponakan Pak Kapolda Nur Ali;Bahwa saksi kenal dengan sdr. YANTO (MUJIYANTO) sejak sekitar tahun 2004dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saksi adalah pelangganbengkel kenteng milik Sdr. YANTO ;Bahwa secara kebetulan Sdr.
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Pbg
Tanggal 20 Desember 2016 — EPRILYA RUSHANIDAH, bertempat tinggal di Jln. May Jend. Panjaitan Nomor 23, Rt.004/Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat I ;----------------------------------------------------------------- 2. R. MOHAMMAD SETYAJID, S.E., berkedudukan di Jln. May Jend Panjaitan Nomor 23, Rt.004/ Rw. 002 Kelurahan Purbalingga Kulon Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sebagai Penggugat II ;---------------------------------------------------- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUJRA SYARIF, SH dan SITI NUR HIDAYATI, SH. beralamat di Jl. Selatri Rt.02/Rw.03 Bojanegara, padamara, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 13 April 2016 ;------------------------------------- Selanjutnya, secara bersama-sama, Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat ;-------------------- Lawan : 1. YOHAN SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Jagalan No. 34 Rt.05 Rw. 03 Kelurahan gabahan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai Tergugat I ;----------------------------------------- 2. PT. Bank Cimb Niaga, beralamat di Jalan Jendral Soedirman, Kavling 58, Jakarta Selatan (Melalui Kantor Cabang Purwokerto), sebagai Tergugat II ;------------------------------------------------------------------- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Kementrian Keuangan Cq Direktorat Jederal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO Jl. Pahlawan No. 876, Purwokerto, sebagai TERGUGAT III ;------- 4. NOTARIS PPAT SRI WAHYONO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Letkol Isdiman Nomor 114, Bancar, Purbalingga, sebagai Tergugat IV ;------------------------------------------------------------------ 5. NOTARIS PPAT SUGIHARTO, S.H., bertempat tinggal di Jalan Anjasmoro 1 Nomor 21, Semarang , sebagai Tergugat V ;---------------------- 6. PT. Bank Mandiri Persero Tbk, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 71, Lantai 3 Semarang , sebagai Tergugat VI ;-------------------------- 7. Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Purbalingga, beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 45, Purbalingga, sebagai Turut Tergugat ;-
178 — 39
  • Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT (termasuk Akta jual Beli) merupakan PartijAkta atau Akta Partai Artinya Akta yang dibuat sesuai dengan keinginan dankehendak para pihak. jadi PPAT hanya menuangkan keinginan para pihaktersebut dalam suatu akta. Akan sangat mengherankan apabila akta yang sudahdibuat atas dasar keinginannya itu dikemudian hari diingkari. Apalagi penjualtelah mendandatangani akta dan membuat kuitansi jual beli yangditandatanganinya sendiri diatas materai.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : DONNY M DOLOKSARIBU, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE, MM.
54 — 27
  • Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan kalau Terbanding/Terdakwa selaku Bupati TapanulliTengah telah menjanjikan proyek yang bernilai 5 (lima) Milyar rupiah agardipegang oleh Sartono Manalu dengan syarat membayar fee sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karena uang yang diterima olehTerbanding/Terdakwa sebenarnya adalah merupakan PinjamanTerbanding/Terdakwa kepada Sartono Manalu yang ingin dipergunakanTerbanding/Terdakwa untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu denganpimpinan partai