Ditemukan 122638 data
Urut Berdasarkan
Putus : 28-03-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 572 K/Pdt/2011 Tanggal 28 Maret 2012 — I MADE REKEN,dkk VS ANAK AGUNG ALIT GEDE SARDJITA, dk
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
C2041HT.01.02.TH 2006, tanggal 15 September 2006 yang di dalam surat keputusantersebut menyatakan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris YayasanUluwatu ;Yayasan Uluwatu merupakan Badan yang berhak untuk MENGELOLA seluruhtanahtanah laba Pura Luhur Uluwatu ;Sebagaimana ditegaskan oleh Para Penggugat bahwa Yayasan Uluwatu adalahsebagai PENGELOLA, sehingga sebagai pengelola Yayasan Uluwatu tidakmempunyai kewenangan dan kapasitas mengajukan gugatan kepada Para Tergugatkarena Yayasan Uluwatu bukanlah
Halhal tersebut juga ditegaskan dalamYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya secara tegas dangamblang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang menyebutkan bahwa "Karena JudexFacti mendasarkan putusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiri darifoto copyfoto copy yang diajukan oleh para pihak tanpa keterangan ataudengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa foto copyfoto copytersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat
diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh Penggugat danTergugat yang karena itu sebenarnya Judex Facti telah memutus perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak sah".Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dikatakan bahwa "surat buktifoto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harusdikesampingkan sebagai sural bukti".
Register : 20-02-2014 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 143/Pdt.G/2014/PA.Sgm Tanggal 15 April 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
231 — 191
231 — 191
., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, makagugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat dapat dikabulkandengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untukmenghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak
Tentang mutahMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ataumenentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dihubungkan denganketentuan dalam BAB XVII pada bagian Kesatu tentang akibat talak Pasal149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yanglayak kepada bekas isterinya
pertengkaran disebabkan oleh suami sebagai tergugat,dan alasan gugatan tersebut karena penderitaan yang dialami olehpenggugat disebabkan faktor kesalahan suami yang menyebabkanperceraian, maka suami (tergugat) harus dihukum memberikan mutah yanglayak dan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah, sehingga berdasarkanketentuan tersebut di atas, tergugat patut dibebani untuk memberikan iddahkepada penggugat;Menimbang, bahwa mutah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan
Register : 10-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 21-03-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5542/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Tanggal 16 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadikarena alasan bahwa antara suami istri terusmenerusterjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga.12. Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, c.q Majelis Hakim pemeriksaperkara aquo, berkenan untuk menerima dan memutus sebagai berikut :1.
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763 K/Pdt/2016 Tanggal 6 September 2016 — I. NAJAMUDIN, II. ASEEM KOBAISI VS 1. BAMBANG WIHARDJO, DKK. DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016mempertimbangkan semua alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkandi dalam persidangan;Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenaifungsi dan kewenangan Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang Nomor 2Tahun 1986;Bahwa di dalam pertimbangan putusan Judex Facti halaman 17 paragrafterakhir, halaman 18, paragraf awal, ditegaskan: Menimbang, bahwaalasanalasan banding lainnya dari Pembanding yang tertuang dalammemori
Nomor 1763 K/Pdt./2016Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan ataupenetapan PengadilanPengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum mengenai syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320KUHPerdata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata;Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan:Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:1.
Register : 04-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Bjb Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 21
54 — 21
Berpijak pada ketentuan yang mengaturtentang nafkah iddah dan mutah dimaksud, Pengadilan secara ex officio akanmenghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepadaTermohon.Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah ditegaskan dalam Pasal149 huruf b dan Pasal 152 KHI yang mewajibkan bekas suami memberikannafkah kepada bekas istrinya selama ia dalam waktu tunggu (iddah).
Atas dasar pertimbanganpertimbangan ini, Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon dibulatkan menjadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)selama masa iddah.MutahMenimbang, bahwa adapun tentang mutah, Pengadilan akanmempertimbangkannya dengan pertimbangan di bawah ini.Menimbang, bahwa kewajiban mutah telah ditegaskan Allah SWT dalamAlQuran surah ar Bagarah ayat 241, sebagai perikutosaiasl le Us (Leg 3aiL zis walbalsArtinya : kepada wanitawanita yang diceraikan cm diberikanoleh
Keharusan pembayaran nafkahiddah dan mutah sebelum Pemohon mengikrarkan talak dikecualikan apabilaTermohon menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhitalak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi Pemohon.Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayarannafkah iddah, mutah dan nafkah anak tersebut, maka ditegaskan pula bahwaputusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkantalak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon tidakmengikrarkan
Putus : 18-09-2012 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1442/Pdt.P/2012/PN.Sda. Tanggal 18 September 2012 — ENDIAR NUGRAHENY
12 — 2
12 — 2
23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut " Pencatatan Kelahiranmelampaui batas waktu (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan"Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilditegaskan bahwa" Setiap Peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksanaan ditempatterjadinya kelahiran ";Sedangkan dalam pasal 51 ayat (2) huruf a ditegaskan
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 650/Pdt.G/2020/PA.Dp Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 6
12 — 6
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanjawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila adapersetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabutgugatannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukansetelah proses persidangan dilangsungkan
Register : 16-11-2010 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50168/PP/M.XII/15/2014 Tanggal 29 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
148 — 47
148 — 47
Bahwa oleh karena sengketanyamerupakan sengketa yuridis, maka Majelis tidak melakukan pemeriksaan atas buktibuktiataupun dokumendokumen pendukung transaksi Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis :bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 17 Tahun2000 ditegaskan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri danbentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi
Register : 29-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Skt Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
Mulyatin
24 — 7
Mulyatin
24 — 7
mengikat terhadap semua pihak (tidak hanya terhadapPemohon);Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon,sekalipun ditujukan khusus untuk pengambilan uang dari rekening bank milikpewaris, alas hak yang digunakan adalah pernyataan bahwa Pemohon adalahahli waris yang sah, dimana untuk itu. tentunya terkait pula dengankemungkinan adanya ahli waris lain yang juga memiliki hak waris, sehinggapermohonan ini juga menyangkut kepentingan pihak lain (tidak bersifat exparte);Menimbang, bahwa hal ini ditegaskan
Register : 17-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA BATAM Nomor 1121/Pdt.G/2018/PA.Btm Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 8
7 — 8
Pasal 143ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon danupaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan kembali rukundan damai dalam rumah tangga bersama Termohon kemudian Pemohonmenyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini
Register : 24-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 876/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 14 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 09-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1049/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 4 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
4 — 3
4 — 3
Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.
Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.
Register : 25-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA KOTO BARU Nomor 460/Pdt.G/2019/PA.KBr Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
13 — 5
Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiapHalaman 8 dari 14 putusan Nomor 460/Padt.G/2019/PA.KBrorang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
G/2019/PA.KBryang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 17 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
dihadirkan oleh Penggugat juga telahmenerangkan jika usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masingmasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 14-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 12-05-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0201/Pdt.G/2018/PA.Sgta Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 5
11 — 5
No 0201/P dt.G/2018/PA.S gta Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 05-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 863/Pdt.G/2017/PA.Pdlg Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
12 — 2
Padlgtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan
Padlghukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalamkedua pasal tersebut
Register : 13-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
14 — 5
No 0408/Pdt.G/2017/PA.Sgtaray' terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
Register : 02-02-2009 — Putus : 28-07-2009 — Upload : 29-09-2011
Putusan PA BANDUNG Nomor 315/Pdt.G/2009/PA.Bdg. Tanggal 28 Juli 2009 — Penggugat dan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Dan para saksi telahberusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yangdikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudahsulit didamaikan, sehingga perkawinan tersebut telahpecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalampasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwaperkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan
sebagaimana ditegaskan dalam AI QuranSurat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki laki danperempuan ini sebagai suamiisteri, agar tercapaikehidupan yang tentram dan selalu' terjalin frasa salingmencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa adalah suatu fakta pula yang telahdiakui kebenarannya baik oleh Penggugat maupun Tergugat,dan telah dilengkapi dan didukung dengan keterangan parasaksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudahberpisah rumah, dalam hal ini Majelis
Register : 08-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0289/Pdt.G/2017/PA.Sgta Tanggal 12 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
11 — 7
meninggalkan Penggugat ; Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik di mukapersidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya perdamaiantersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 10 dari 15 Put.
Register : 27-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 938/Pdt.G/2020/PA.Kag Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 14
13 — 14
inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada denganpendapat ahli figih yang berbunyi;ad > Y elle 969 wm ely Yrolwoll elS> Yo pSl> ll 3 YoArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan