yang telah keluar dariperusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLING JABAR13.Bahwa Tergugat terus menerus membebankan pembayaran hutang hutang anggota koperasi Penggugat yang sudah tidak bekerja lagi diperusahaan PT COCA COLA serta yang sudah tidak ada lagi sisa gajiserta uang pesangon yang bisa diambil oleh pihak Penggugat dari bagiankeuangan perusahaan PT COCA COLA AMATIL BOTLLINGINDONESIA UNIT JABAR14.Bahwa gugatan ini timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pihak Tergugat , sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1831 KUHPerdata ; Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang , selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan di jual untuk melunasi utang utang nya, serta ditegaskan pula dalam pasal 1845 KUH perdata ;perikatan yang diterbitkan dari penanggung hapus karena sebab sebabyang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan perikatan lainnyaBerdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat memohon kepada MajelisHakim

Perjanjian KerjasamaPenerusan Pinjaman (CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16 Desember 2014telah ditegaskan dan disepakatisebagai berikut :Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang, demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk MengajukanHalaman 5dari33 Putusan Sela No. 177/Pdt.G/2018/PN.Bdgtuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di

Perjanjian Kerjasama Penerusan Pinjaman(CHANELLING) No. 003/MNCBDG/MOU4/CIB/XII/14 tertanggal 16Desember 2014telah ditegaskan dan disepakati sebagai berikut :Mengenai Peranjian ini dan segala akibat hukumnya, BANK danKOPERASI setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap diKantor Panitera Pengadilan Negeri Sumedang di Kabupaten Sumedang,demikian dengan tidak mengurangi hak BANK Untuk Mengajukantuntutan/gugatan terhadap KOPERASI di Pengadilan lain dimanapundalam Wilayah Republik Indonesia

Dalam rumusan hasil diskusi kelompokbidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5),ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidakberlaku asas nebis in idem.Bahwa Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasansehingga eksepsi tidak boleh dipertimbangkan dan harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA : 81.

menyatakan secara tegas, jika Penggugattetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil gugatannya sebagai dalihdan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkalidan menolak segala dalih dan dalil Tergugat yang tertuang dalam eksepsidan jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata sertatidak merugikan Penggugat.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yanghanya menjelaskan tentang halhal yang dapat menyebabkan gugurnyahak asuh anak hal mana ditegaskan

rohani anak, meskipun biaya nafkahdan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yangbersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahkepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.Bahwa pada poin 2 (dua) dalam jawaban Tergugat adalah jawaban yangmengada ada karena jelas diatur dalam pasal 105 (a) Kompilasi HukumIslam (KHI) disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam jawaban Tergugat ditegaskan

Hal semacam ini ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan: Ada atau tidaknyaasas nebis in idem tidak sematamata ditentukan oleh para pihak saja,melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentuoleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyaikekuatan pasti dan alasannya adalah sama.Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti putusan terdahulu yaituPutusan Nomor 531/Pdt.G/2019/PA.Sidrap, memang benar pihak Penggugatdan Tergugat

Dikatakan Para Penggugat salahmenyebutkan subjek gugatan, karena dalam Pasal 8 butir 2 ayat (2)Reglement op de Rechtsvordering (Rv), ditegaskan bahwa untukmengajukan gugatan, maka yang berkualitas hukum untukdicantumkan oleh Para Penggugat adalah Walikota Bekasi dengandilanjutkan menuliskan nama Pejabatnya (natuurlijk person) yaituRahmat Effendi ;.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwaTergugat tidak pernah menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimanayang didalilkan oleh Para Penggugat, yaitu Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan Gereja Katolik St. Stanislaus KostkaKranggan No. 503/0545/IB/BPPT.I/XII/2012 tertanggal 17Desember 2012; 7. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima, karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas(Obscuur Libel), sebab:a.

Haruslah ditegaskan bahwa dalil ParaPenggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan butir 2 dan butir 3petitumnya yang memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo menyatakan batal atau tidak sah obyek gugatan a quo. Tidak adaketentuan yang mensyaratkan penerbitan obyek gugatan a quo harusberpedoman pada dalil Para Penggugat tersebut.

Sekalilagi kiranya perlu ditegaskan bahwa tidak ada Putusan Pengadilanyang berwenang menyatakan adanya perbuatan Tergugat dan/atau Tergugat Il Intervensi yang melawan hukum, sebagaimana yangdidalilkan oleh ParaPenggugat; b.

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundangini, bahwa sebelum adanya peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Neseri Rokan Hilir)untuk memerintahkan Kantor Lelang

undangundang.Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menyetujui dilakukannyaperubahan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa antara Penggugatdengan Tergugat dari yang telah disepakati melalui Pasal 15 PerjanjianKredit Pengusaha Kecil Nomor 031.1.44. 2015.129 tanggal 25 Mei 2015 diPengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menjadi BPSK Kabupaten BatuBara, penunjukkan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikansengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pilihan sepihakTergugat sebagaimana yang ditegaskan

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri:Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantar

Tahun 1996 yang mengharuskanEksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBGyang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 106/PMK.06/2013).2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum UndangUndang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun1996 yang menyatakan bahwa Agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut maka ditegaskan

Terkait dengan hal tersebut di atas, dapatdigunakan analogi atas putusan yang dijatunkan oleh Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnyamemuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agungsebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU, dimanaPutusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R. sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, M.M. Pimpinan Kantor Wilayah 02Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

("Undang Undang Arbitrase), hal mana ditegaskan bukunya yang berjudulProses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau dari Hukum Acara sertaKendala Implementasinya Penerbit Kencana Prenada Media Group,Jakarta, Cetakan ke1, April 2008, hal. 318319, sebagai berikut:*"Undang Undang PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badanarbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yangdilakukan oleh suatu badan arbitrase.

Hal ini sudah ditegaskan dalam Yurispundensi MahkamahAgung R.1 sebagai berikut:a. Putusan Nomor 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.b. Putusan Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafrilmelawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang,PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.c. Putusan Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara WahyudiPrasetio melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara:d.

diterima dan diketahui Penggugat pada tanggal 27Juli 2015, berdasarkan surat balasan dari Tergugat dengan Nomor Surat:1743/3.3174.200/VIV/2015 ; on eeeGugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 7082/Bintaro, tanggal 20 Juni2006, Pengugat daftarkan pada pada tanggal 14 September 2015 dan olehkarenanya pengajuan gugatan pembatalan sertipikat dalam perkara ini masihdalam tenggang waktu menggugat sesuai ketentuan Pasal 55 UURI Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Lebih lanjut telah ditegaskan

Negara Jakarta :1.Tergugat dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat TUN telahmengeluarkan Objek Gugatan dalam perkara ini telah mengakibatkan timbulnyasengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga olehkarenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU tentang Peradilan TUN makaPengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam objek perkara dalam perkara ini :Lebih lanjut telah ditegaskan

(delapanratus duapuluh meter persegi) :Sebagaimana yang telah diketahui umum, sertipikat hak atas tanah adalahsurat tanda bukti atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat, dimana penerbitan sertipikat adalah salah satu bagian dari prosespendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum(Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf C UndangUndang Pokok Agraria) ;Lebih lanjut ditegaskan, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) PPRI Nomor24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi

Pasal 1319 KUHPerdata, berbunyi: semua perjanjian,baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenaldengan suatu nama tertentu, yang tunduk pada ketentuan umum dariKUHPerdata Buku HI Bab I dan Bab II.18 Syarat sahnya perjanjianberdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; 2) cakap untuk membuat suatu perikatan ; 3) suatu hal tertentu; dan ; 4) suatu sebab yang halal ; Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal la Peraturan Lelang

Dalam Surat Kuasa Khusus ditegaskan pula bahwa Penggugat memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kaludan Besar, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Kaludan Besar, Kecamatan Banjang, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan a quo termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

No 0132/Pdt.G/2017/PA.S gtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

Put.No.1203/Pdt.G/2020/PA.Kag.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan

Tergugat akantetapi tidak berhasil; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidakdibenarkan oleh peraturan

berpisahnyaPenggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama hampir 2tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi; Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tidak berhasil.Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu ataprumah dan satu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan

bulan Januari 2018hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 10 dari 15 Put.

No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraianharus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untukkembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalammenilai keabsahannya adalan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;halaman

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

No 0020/Padt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasanHalaman 10 dari 15 putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Gsqgdalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang

Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.

No.1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.

dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelasarahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalilpermohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon makamajelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon' setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetapsebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi HukumIslam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktutunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugatdan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang ; Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankankewajiban sebagai suami istri;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan olehkeberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaanrumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandungdi dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan