Ditemukan 17963 data
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
77 — 54
Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
36 — 3
Adapun yang dimaksud dengan bukti kepemilikan, menurut Pasal 23Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, hubungan hukum kepemilikan atassuatu bidang tanah hanya dapat dibuktikan dengan:1 Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang danasli akta PPAT yang memuat pemberian hak dari pemeganghak milik kepada penerima hak.a on Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberianhak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf.4.
Drs. Hadi Suharto, M.Si
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor bersama Samsat Ngawi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden RI
3.Badan Pemeriksa Keuangan Pusat BPK Pusat
4.Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia
6.Komisi Pemberantasan Korupsi
135 — 27
Peradilan Agama berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa, memutus perkaraperkawinan, kewarisan, wakaf, dan sedekah.
Jadi jelas bahwakompetensi absolute dari peradilan agama adalah memeriksa, mengadili,dan memutus perkara perkara orang yang beragama islam dalambidang perkawinan, warisan, wakaf, dan sedekah sebagaimanaketentuan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 ;3: Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa,memutus sengketa Tata Usaha Negara.
16 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glbal) Lally clsil) ple Aol Salgcill S525 agbily Gray AbLigd) sindALY sll y Visll Find y pally Ad prcany Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA Wng2.Dr.
25 — 6
berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebutUUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
13 — 2
sindALY sll y Vigll Gindly pally Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 8
Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodagoh, dan ekonomi syari ah;3.
68 — 5
Wakaf, f. Zakat, g.
43 — 17
seharihari,biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalkepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalamlingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
85 — 13
aigasilgig CIWlp Jislle adglly aVollyArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
31 — 14
Amaq Muin Sertifikat Hak Milik Nomor 3305 dengan luas1383 m2 yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan AmpenanKota Mataram dengan batasbatas : Sebelah Utara : Jalan Sebelah Selatan =: Tanah Wakaf Sebelah Timur : SU 375/Ams/2000 Sebelah Barat : SU 373/Ams/2000.
17 — 1
Mudo) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi :SVollo gisllyaslgig cISillyArtinya : Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst..
19 — 2
perkawinan dengan seorang perempuan harus dapatmenerangkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya.4 Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Figh al Sunnah yang berbunyi:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
73 — 47
, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
50 — 16
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah dan ekonomi syariah;Menimbang, bahwa bunyi Pasal 49 UndangUndang Nomor 3tahun 2006 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebutmenyebutkan bahwa yang termasuk
17 — 7
Saksi mengaku sebagaibibi dari Penggugat;Di bawah sumpah, saksi menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1999 danmereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa saksi tahu terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri di Gang Wakaf; Bahwa saksi tahu kurang lebih lebih sejak bulan Agustus 2009 rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat denganTergugat sering terjadi pertengkaran karena
15 — 1
NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktombahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat;g. infaq; h. shadaqah; dan . ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraianyang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agamaberwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan
14 — 12
Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukumIslam;c Wakaf
98 — 18
PUTUSANNomor 0097/Pdt.G/2016/PA.PtkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang diajukan oleh ;Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Ade Hermanto, SH,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat danAuditor
19 — 15
plainf3fs24i aquoplainf3fs24 ; par Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d).hibah, (e). wakaf