Perkara : PIDSUS05/SITUB/Ft.1/09/2015, tanggal 18 September 2015 telah didakwa sebagai berikut :PRIMAIR : 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn cnn cnnBahwa ia terdakwa HAIRUN NADA, S.Pd selaku Kasir dari Unit PengelolaKegiatan (UPK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkanSurat Penetapan Camat Panji nomor : 414/197/431.511.4/2010 tanggal 12 April 2010 padakurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan

NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Departemen Dalam Negeri Indonesia Nomor414.2/3717/PMD tanggal 05 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Pedesaan angka 1.5.2 sasaran program tersebut adalah sebagai berikut : e Masyarakat miskin di perdesaan ; e Kelembagaan masyarakat dipedesaan ; e Kelembagaan Pemerintahan local ; Bahwa susunan kepengurusan UPK Kecamatan Panji Kabupaten Situbondosebagaimana Surat Penetapan Camat Panji nomor : 414

tersebut anggaranannya berasal dari pembagian antara dana APBNsebesar 80% dan dana APBD sebesar 20% yang peruntukkannya adalah untuk kegiatanpembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan serta simpan pinjam khususperempuan sebagaimana yang tertuang dalam : e Surat Departemen Dalam Negeri Indonesia Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Pedesaan angkaPutusan No. 165/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. hal 5e Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 414

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 (1) KUHP ; SUBSIDAIR : 2 22 nnn nnn nnn nnn nnn cnn cnn cnn cnn nnnBahwa ia terdakwa HAIRUN NADA, S.Pd selaku Kasir dari Unit PengelolaKegiatan (UPK) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo berdasarkanSurat Penetapan Camat Panji nomor : 414/197/431.511.4/2010 tanggal 12 April 2010 padakurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun

1.465.037.000Jumlah Rp. 5.040.112.000 Bahwa dana tersebut anggaranannya berasal dari pembagian antara dana APBNsebesar 80% dan dana APBD sebesar 20% yang peruntukkannya adalah untuk kegiatanpembangunan sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan serta simpan pinjam khususperempuan sebagaimana yang tertuang dalam : e Surat Departemen Dalam Negeri Indonesia Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 05November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Pedesaan angka1415e Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 414

maka Jawansen S Sitio menyuruh tukang chain sawuntuk melakukan pengolahan sehingga menjadi kayu olahanberbentuk broti pada akhir bulan April 2009 dan selesaihingga 3 (tiga) minggu dimana proses pengolahannyaberlangsung pada areal tumbuh pohon kayu tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian penyangkalan terdakwamenurut keyakinan Majelis Hakim tidak beralasan dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur yangtermuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5)UU RI No. 414

terdakwa, oleh karena itu terdakwaharus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f joPasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutananyang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat(5) UURI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa dalampenjatuhan sanksi atas pelanggaran Pasal 50 ayat (3) huruf fHalaman 51 dari 55, Putusan No. 376/Pid.B/2010/PN.SimUURI Nomor : 414

Hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat(1) PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyang menyebutkan :Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunanharus dilengkapi dengan SKT/SKPT dari Kantor Pertanahan setempat.Bahwa adapun Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telahditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan adalah sebagai berikutSKPT Nomor : 414/2017 tanggal 24Mei 2017 yang menerangkan bahwaatas objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1372 atas nama

Balai Lelang Sukses Mandiri Medan telah melakukanpengumuman melalui selebaran tempel pada tanggal 27September2017 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan pengumuman melaluiSurat Kabar Harian Tribun Medan yang terbit pada tanggal 12 Oktober2017 sebagai Pengumuman Lelang Kedua.Bahwa selain itu pula, terhadap objek sengketa telah dikeluarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telah diterbitkan olehKantor Pertanahan Kota Medan Nomor 414/2017 tanggal 24Mei 2017yang menerangkan bahwa atas objek

anggaran tersebut maka KecamatanAmanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPMMPsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 danRp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor TengahSelatan Tahun Anggaran 2011.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan CamatAmanuban Selatan Nomor PMD.414

tersebut maka KecamatanAmanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPMMPsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 danRp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor TengahSelatan Tahun Anggaran 2011.Bahwa... 16Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan CamatAmanuban Selatan Nomor PMD.414

memakainama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapuntidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun,karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undangundang;Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkanyang dapat menimbulkan dalihdalin yang palsu dan gambarangambaran yangkeliru dan memaksa orang untuk menerimanya;Menimbang, bahwa selain itu HR 414

lebih dahulu sekalipun TergugatBanding, Kasasi ataupun verzet,Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Pasaman Barat;Membebani para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalamperkara ini;Atau:Kalau Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukaneksepsi:1.Bahwa Tergugat IV masih berkeyakinan penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 436 tanggal O06 Januari 2011 Surat Ukur Nomor 414

bulan Juli 2010;1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan PertanggungjawabanPersiba bulan Agustus 2010;1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan PertanggungjawabanPersiba bulan September 2010:1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan PertanggungjawabanPersiba bulan Oktober 2010:1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan PertanggungjawabanPersiba bulan November 2010;1 (satu) bendel tanpa stempel Laporan PertanggungjawabanPersiba bulan Desember 2010;1 (satu) lembar Surat Setoran Nomor : 01/2014 dengan KodeRekening : 414

2011 kepada KONIKab.Bantul yang diperuntukkan bagi PERSIBA Bantul yangdiduga /disangkakan menyimpang dalam proses pencairannya danpenggunaannya oleh Kejaksaan Tinggi DIY berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Nomor Print05/0.4/Fd.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 jo Nomor Print05.A/04/Fd.1/09/2013 tanggal 5 September 2013:Lampiran ke3 Surat Tanda Setoran Nomor 01/2014 DPPKADKabupaten Bantul kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantultanggal 28 Februari 2014 , kode rekening 414

, jenis penerimaanPengembalian tagih tiket YogyakartaSurabaya periode Maret danApril 2011 dari PERSIBA BANTUL jumlah Rp.69.370.200,:Lampiran ke3 Surat Tanda Setoran Nomor 01/2013 DPPKADKabupaten Bantul kepada Kantor BPD Yogyakarta Cabang Bantultanggal 18 Juli 2013 , kode rekening 414, jenis Kerugian uangtindak lanjut temuan LHP Inspektorat Bantul tanggal 20 Juni 2013dari PERSIBA BANTUL, jumlah Rp.740.952.250 ;Hal. 103 dari 155 hal.

Bagus Nur EdyWijaya / PG. 452, uang sejumlah Rp. 100.000,0 Bantul tanggal 18Juli 2013 , kode rekening 414, jenis .100.000,00 (seratus juta rupiah); 1 (satu) lembar Kwitansi No. 0000010 tanggal 10 Mei 2011 dariPD. BPR BANK BANTUL untuk pembayaran kredit Sdr. Sajuri /PG. 177, uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 1 (satu) lembar Slip Penerimaan No. 00149 tanggal 10 Mei 2011PD.

Sinar Sukses Lestari (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :2272/Babakan), adalah berasal dari pelepasan bekas tanah milik adat,masingmasing :Nama Bekas Pemilik, Ang Sen Toh, C.291 Persil 62 D II;Halaman 21 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG22Nama Bekas Pemilik, Ten Yam, C. 113 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Oey Boen Koei, C.313 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Kablik B.Saut, C.1008 Persil 62 D II;Nama Bekas Pemilik, Rinai Bt Nari, C.414 Persil 63 S II;Dengan demikian tanah

Nama Bekas Pemilik, Rinai Bt Nari, C.414 Persil 63 S II;Dengan demikian tanah milik adat yang dimohonkan pensertifikatan olehRegina yaitu C.800 persil 62 D.II dan C.651 Persil 62 D.III tidak termasukdalam data alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 934/Bakti Jaya,tanggal 26 juni 2015, Surat Ukur No.221/ Bakti Jaya/ 2015, tanggal 14Januari 2015, Luas 27.574 M2, atas nama PT.

berdasarkan data yuridis dari riwayat bidang tanah yang telahditerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 934/Bakti Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 934/Halaman 59 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG60Bakti Jaya, masingmasing atas nama Tergugat II Intervensi berasalatau bersumber dari tanah bekas milik adat Kohir C No. 291 Persil 62D.Il, Kohir C Nomor : 113 Persil 62 D.II, Kohir C Nomor : 313 Persil 62D.Il, Kohir C No. 1008 Persil 62 D.II Kohir C No. 414

bidang tanah milik Penggugatadalah patut untuk ditolak dengan tegas, sebab berdasarkan faktahukum yang ada dari bidang tanah yang telah diterbitkan SuratKeputusan in litis Objek Sengketa, berbeda dengan sumber alas hak daritanah bekas milik adat yang diakui milik Penggugat, sebab SuratKeputusan /n /itis Objek Sengketa bersumber/berasal dari Kohir CNomor : 291 Persil 62 D.IIl, Kohir C Nomor : 113 Persil 62 D.II, Kohir CNomor : 313 Persil 62 D.IIl, Kohir C Nomor :1008 Persil 62 D.II Kohir CNomor : 414

TRIARTA AGUNG LESTARI, berkedudukan di Jakarta, Badan HukumIndonesia, atas tanah seluas 104.155 M2, terletak di Desa Babakan, KecamatanSerpong, Kabupaten DT.I Tangerang tanggal 12 Maret 1994, didalam daftarlampiran surat keputusan tersebut disebutkan bahwa tanah berasal ataubersumber dari tanah bekas milik adat Kohir C No.291 Persil 62 D.IIl, Kohir CNo.113 Persil 62 D.IIl, Kohir C No.313 Persil 62 D.II, Kohir C No.1008 persil 62D.Il Kohir C No.414 Persil 63 S.III;Menimbang, bahwa mencermati bukti

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Il Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 414/PDT/2014/PT DKI,tanggal 22 Juli 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat , Ill pada tanggal 22 Januari 2015, kemudian terhadapnya olehTergugat , ll dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khususmasingmasing pada tanggal

Bahwa oleh karena telah terbukti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakartaadalah putusan yang dibuat tanpa pertimbangan yang cukup(onvoldoende gemotiveerd), maka Pemohon Kasasi (dahulu PembandingVTergugat Il) memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan PengadilanTinggi Jakarta Nomor 414/Pdt/2014/PT DKI, tanggal 22 Juli 2014, junctoPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pdt.G/2012/ PNJkt.Sel, tanggal 28 Agustus 2013, untuk seluruhnya;IV.

atau pekerjaan yang dikirimkan oleh PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi yang juga berfungsi sebagai acuanmengenai tanggung jawab Pemohon Kasasi atas kecacatan darimesin/pekerjaan Pembanding tidak dapat dipakai untuk membuktikanbahwa mesinmesin yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi kepadaTermohon Kasasi telah berfungsi atau beroperasi dengan baik, yangdikutip sebagai berikut:"Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T 8/T.I8.A, TI9/T19.A, T.10T10.A, T.11/T.111.A, dan T.12/T.12.A, T.13/T.413.A,T14/.414

kepada Termohon Kasasi yang juga berfungsi sebagai acuanmengenai tanggung jawab Pemohon Kasasi Il atas kecacatan darimesin/pekerjaan Pemohon Kasasi Il tidak dapat dipakai untukmembuktikan bahwa mesinmesin yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasill kepada Termohon Kasasi telah berfungsi atau beroperasi dengan baik.Adapun pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I8/T.8.A, T.9/T 19.A, T.10T10.A, 7.11/T.111.A, dan T.12/T.12.A, T.13/T.13.A, Th14/T.414

No. 1786 K/PID.SUS/2016 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan prosesidentifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS

Aktif 15Des09 V 300.000,00200 Asep BP UPK Non Aktif 15Okt10 V 1.800.000,00Jumlah 552.260.000,00 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, dilakukanMusyawarah Antar Desa (MAD) Khusus pada Kecamatan Cikidang,Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414

No. 1786 K/PID.SUS/2016 Kabupaten Sukabumi, dimana di MAD Khusus tersebut ditetapkanpenggantian kepengurusan UPK Kecamatan Cikidang dan ditetapkan timPenanganan Masalah yang bertugas melakukan proses identifikasimasalah, lalu pada tanggal 18 September 2012 Camat Cikidangmengeluarkan Surat Keputusan Camat Nomor 414/XII/SK/2012 tentangPenetapan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPMMP dengan susunanPengurus sebagai berikut: Nomor Jabatan

Hak Tanggungan No. 414/2012 Peringkat IV Atas Nama PT BankNegara Indonesia (Persero) Tbk.d.4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No.221/Pdt.G/2014/PN Skt.e. Buku Tanah Hak Milik No. 2510/ Kelurahan Semanggi tercatat atas namaEndang Widati isteri Mubaleq Budi Wiyono terdapat catatan sebagaiberikut :e.1. Hak Tanggungan No. 2206/2008, Hak Tanggungan II No. 575/ 2010Atas Nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.e.2.

Hak Tanggungan No. 414/2012 Peringkat IV Atas Nama PT BankNegara Indonesia (Persero) Tbk.f.4. Tercatat catatan blokir karena menjadi obyek perkara No.221/Pdt.G/2014/PN. Skt.4. Bahwa gugatan para Penggugat No. 109/Pdt.G/2019/PN.

korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2004 Koperasi Madanimengajukan permohonan penerbitan IPK kepada GubemurPropinsi Kaltim dengan surat Nomor : 008/KNIPK/VIII/2004, tanggal 08 Agustus 2004 melalui KepalaDinas Kehutanan Propinsi Kaltim dengan dilampirisurat Bupati Berau Nomor : 522.201/418/DKB.II,tanggal 4 Agustus 2004 dan surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Berau Nomor : 522.201/414

Berau No .522.201/414/DKB II tanggal 2 Agustus2004; Bahwa permohonan Koperasi Madani tersebutselanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas KehutananProp.

Berau kepada BupatiBerau No. 522.201/414/DK VII/2004, tanggal 2Agustus 2004 perihal pertimbangan teknis permohonanIPK di areal konsesi PT. Berau Coal An. Koperasi284Surat dari Dinas Kehutanan Prov Kaltim kepadaKoperasi Madani, No 522.21/6813/DK VII/2004 tanggal12 Nopember 2004 perihal pemeriksaan rencana ijinpemanfaatan kayu pada areal pertambangan batubaraPT. Berau Coal tahun 2004/2005 an.

Tentang Narkotikatelah selesai diberkas dan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kisaransesuai dengan pelimpahan berkas perkara nomor : K/414/VII/2015/Narkobatanggal 27 Agustus 2015 perihal pengiriman berkas perkara An.

Tanggal .Penerimaan TBS1 23Oct19 12 19Nov19 13 20Nov19 34 21Nov19 35 22Nov19 56 25Nov19 57 26Nov19 28 27Nov19 49 28Nov19 110 29Nov19 311 30Nov19 712 1Dec19 713 2Dec19 414 3Dec19 815 4Dec19 316 5Dec19 817 6Dec19 318 7Dec19 119 16Mar20 4520 17Mar20 2421 18Mar20 1722 19Mar20 1323 20Mar20 1924 21Mar20 2 Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 146/Pdt.G/2020/PN Jmb 25 22Mar2026 23Mar20 227 24Mar20 134.

memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatasdapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang laindengan dalih atau alasan apapun, karena halitu bertentangan denganhukum/undangundang;Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yangmenyesatkan yang dapat menimbulkan dalihdalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;Menimbang, bahwa selain itu HR 414

Putusan MARI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984yang menyebutkan, Pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat di terima karena pencabutan tersebut tidakberalasan;Menimbang, bahwa oleh karena penyangkalan terdakwa tidak didukungdengan alasan yang logis, maka keterangan yang terdapat di dalam Berita Acara43Penyidik adalah bukti dari kesalahan terdakwa.

atau kebenaran yang sejatiatau kebenaran yang selengkap lengkapnya; Serta pemeriksaan perkara pidanaini tidaklah menjadi berakhir hanya karena adanya penyangkalan Terdakwa dipersidangan terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tersangka padatingkatpenyidikan; Bahkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Pid/1981tanggal 19 Agustus 1981 memuat suatu kaedah hukum bahwa pencabutanketerangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk ataskesalahannya; Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI No. 414

telah menyangkal isi BAP Penyidikan,tetapi penyangkalan atau pencabutan keterangan Terdakwa di persidanganterhadap keterangannya dalam BAP Tersangka di Penyidikan adalah tidakdisertai dengan alasan alasan yang logis atau tidak berdasar, maka menurutyurisprudensi, penyangkalan/pencabutan keterangan Terdakwa tersebut tidakdapat diterima serta merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa; (vide :Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 danPutusan Mahkamah Agung RI No. 414

/Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quoberpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadiladilnyamenurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2010/PN.MDN tanggal 3 Agustus 2011yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:e Menyatakan eksepsi TergugatVI ditolak seluruhnya;Dalam Pokok Perkara

1960 No. 225 K/Kr/1960,tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa : pengakuan yangdiberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.d) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September1961, dinyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak mengerti;e) Semasa telah diberlakukannya KUHAP, yurisprudensi yang sama dapat dilihatdalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 414

EKO NUGROHO als SIGIT selaku DirekturPT RATU SEDIA NUGRAHA tidak melakukan kegiatankegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milikterdakwa kepada saksi Ronny Hadisaputra untukmemasukkan barang milik orang lain dari luar negeri kePelabuhan Panjang dengan menggunakan perusahaan milikterdakwa.Bahwa saksi Ronny Hadisaputra sejak bulan April tahun 2007 s/dDesember 2007 telah melakukan impor barang dengan menggunakanperusahaan PT RATU SEDIA NUGRAHA ke Pelabuhan Panjang di BandarLampung sebanyak 414

RATU SEDIA NUGRAHA melakukan kegiatan Impor untuktahun pajak 2007 sebanyak 414 kali dengan nilai PPN ImporRp.10.727.134.884, dan tahun 2008 sebanyak 68 kali PIB dengannilai PPN impor Rp.1.228.625.370;Bahwa ada laporan pemeriksaan terhadap PT. RATU SEDIANUGRAHA, diusulkan pemeriksaan bukti permulaan dan kemudiandisidik oleh penyidik Kanwil Pajak BengkuluLampung;Bahwa terhadap PT.