Ditemukan 15613 data
JUAN MANUEL NACARINO FERNANDEZ
Tergugat:
PT. INVEST INDONESIA ISLANDS
188 — 110
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10 dengan tegasTergugat menolaknya, karena dalil tersebut adalah dalil yang mengadaadadan tidak didasarkan pada fakta yang benar, dimana dalam dalil jawabanTergugat pada point 3 huruf d tersebut di atas, telah Tergugat jelaskanbahwa gaji pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 21. 000.000, (dua puluhsatu juta rupiah)/bulan dengan ditambahkan semua tunjangan maka upahyang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah)/bulan.Bahwa
58 — 6
Dan ditambah dengan suplemen yaitu kartu keluarga(KK), Kartu Tanda penduduk (KTP), surat pernyataanyang bersangkutan menyatakan duda dan belum pernahmenikah selama duda, dan ditambahkan rekomendasipindah nikah dari KUA Padang Barat serta dispensasiuntuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan olehCamat Padang Timur.Bahwa benar DJONLI DJOHOR telah melengkapipersyaratan pokok ataupun persyaratan suplemen yang kamibutuhkan sebagai bahan untuk dilangsungkannyapernikahan tersebut.Bahwa benar berdasarkan
26 — 4
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Komulatif, makaselain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidanadenda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini,dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkanatas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika, bagi terdakwa dapat ditambahkan
15 — 1
Suami lupa akan ucapannya : aku restui kau pulang ke Yogja, maka hidupisteri bisa berhasil, tanpa doa restu suami tak mungkin akan berhasil, malah dapat dosa;Selanjutnya ditambahkan secara lisan, yaitu :e Bahwa, benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;e Bahwa, terakhir Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteripada bulan Januari 2013;e Bahwa, Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon tapi menuntut nafkahuntuk anakanak;e Bahwa, Termohon
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga untukmemenuhi rasa keadilan masyarakat, banyak putusan Pengadilan Negeri yangmenjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi tidak hanyadengan pidana penjara melainkan ditambahkan dengan pemidanaan pidanadenda terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Maka menurut kami, judex facti(Pengadilan Negeri) telah keliru melakukan penafsiran perkataan dan/atautersebut bersifat alternatif.Hal. 13 dari 20 hal. Put.
20 — 12
kepada Penggugatdan anaknya, dan Tergugatopun menyatakan hingga saat ini masih memberikannafkah kepada Penggugat dan anaknya maka harus dinyatakan tidak tersebuktidalil Penggugat terkait hanya Penggugat yang menanggung dan mengasuhanak bungsu Penggugat dan Tergugat, melainkan Tergugatpun masihmenafkahinya dikarenakan hukum asal (positif/kebiasaan) akan tetap berlakukecuali hingga dapat dibantah dan dibuktikan (negatif);Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat hanya seorang saksidan tidak ditambahkan
91 — 56
Pasal 78 ayat (7) UU No.41 Tahun1999 tentang Kehutanan ;wonn Menimbang, bahwa melihat pasalpasal yang didakwakanPenuntut Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknyakedua pasal dakwaan tersebut sama, hanya saja dalam dakwaanKesatu) ditambahkan dengan pasal yang mengatur mengenaipenyertaan(deelneming) ; 222 on ono enna nnn nnn Menimbang, bahwa apabila melihat susunan dakwaan PenuntutUmum tersebut di atas, maka terlihat adanya keraguraguan PenuntutUmum mengenai dakwaan mana yang terbukti, sehingga
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010juga diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan P3B;10) Perlu. ditambahkan bahwa dalam OECD Comentary Model taxConvention on Income and on Capital Article 1 paragraph 19, disebutkanbahwa the specific wording of the provisions to be included in aparticular treaty depends on the general approach taken in that treatyand should be determined on a bilateral basis.
49 — 28
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan PengadilanTingkat Pertama tersebut sudah tepat, namun perlu ditambahkan pertimbangan danalasan lain dalam memilih dakwaan tersebut sebagaimana pertimbangan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa menurut
61 — 20
Namun ditambahkan bahwa BengkelKedawung melakukan penanganan tergantung dari permintaankonsumennya ; @ ~=bahwa benar, isi surat point 9 menyatakan : Saudara telah meminta dan menahanKTP saya (Terdakwa), bukan saya serahkan, melalui keluarga saya telah sayaminta agar KTP tersebut Saudara kembalikan, tetapi Saudara jawab TIDAK BISA,saya ingatkan Saudara tidak berhak meminta untuk melihat KTP saya, apalagimenahannya, perbuatan Saudara melanggar hukum, akan saya laporkan 5@ bahwa benar, surat Terdakwa
KSU. BINA MITRA SEJAHTERA
Tergugat:
Tuan SUWARDI
64 — 6
Bunga : Rp. 133.428.750,G Denda : Rp. 10.560.000,Total Rp. 228.988.750,(dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapanribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Perhitungan di atas bila ditambahkan dengan biaya lain lain sebesarRp. 75.000.000, menjadi Rp. 303.988.750 (tiga ratus tiga juta sembilanHalaman 3 dari 22 Putusan Perdata nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Pblaratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Kewajiban Tergugat tersebut di atas akan terus bertambah sampaidengan
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
konfirmasi ulang pada saat keberatan,sehingga koreksi pada butir 11.a, sampai dengan butir 11.d adalahkoreksi Faktur Pajak Masukan yang telah dijawab Tidak Ada.Bahwa atas koreksi pada butir 11.b tersebut di atas, khususnya atasjumlah sebesar Rp6.516.800,00 atas Faktur Pajak Masukan yangjawaban konfirmasinya Ada tetapi nomor faktur berbeda termasukdalam kategori Faktur Pajak Masukan cacat yang tidak memenuhiketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.Bahwa dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) UndangundangPPN ditambahkan
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
KHOIRUL ANAM ALIAS MEX
23 — 2
bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan halhal yangdapat melepaskan dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupunpembenar oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yangdilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang bahwa pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika mengatur hukuman penjara dan denda maka kepadaTerdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara ditambahkan
39 — 11
diRumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkanseluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut ; Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sahuntuk dilakukannya penangguhan penahanan terhadap Terdakwa serta untukmemperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwatersebut tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umumselain pidana penjara ditambahkan
15 — 2
Ini adalah aniaya yang bertentangandengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dansetiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan,Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama denganTergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati memintaperkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami olehMajelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untukHim 18 dari 21 Putusan Nomor 0325/Pdt.G
74 — 72
disamping itu dalamSurat Berita Acara tanggal 3 Desember 2018 Penggugat II tidak mengetahui danHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT DPSmenanda tangani Berita Acara tersebut, sehingga Berita Acara tersebut harusdinyatakan Cacat Hukum ;Menimbang bahwa, terhadap alasan memori tersebut diatas, telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya, namun demikian perlu ditambahkan dengan pertimbangan bahwasuatu Berita Acara Rapat ( BA tanggal 3 Desember 2018
201 — 130
No. 67/PDT/2015/PT.SMR13.8.sehingga jasa sisa kayu yang tidak dibeli Penggugat sebanyak1.331,93 m3 dihitung Tergugat jasa Penggugat sebesarRp. 205.209,000, ditambahkan (+) Rp.64.790.000 =Rp. 269.999.000..Bahwa perhitungan Tergugat dari jasa sisa kayutersebut tidaksesuai dengan perhitungan Penggugat dari sisa kayu yang tidakdibeli Penggugat yaitu sebanyak 1.725,61 m3 yang jasanyaRp. 300.000,/m3 sebagaimana perhitungan Penggugat padabutir9 diatas adalah sebesar Rp. 517.683.000,, sehingga selisihhitung
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1161 K/Pid/201214sehingga saksi tersebut berkesimpulan bahwa pembayaran tersebut adalah untukbotol yang pecah;Menimbang, bahwa terhadap hal ini berdasarkan keterangan saksi PAHALAPISON RUMAHORBO dan saksi HENDRA PRIONO bahwa tulisan N.B : untukpembayaran TBS yang pecah di Gudang SS yang ada pada nota nomor 117530tersebut ditambahkan oleh UJI HARTOYO WIDODO agar pembayaran yangdilakukan oleh Terdakwatersebut seolaholah adalah teh botol Sosro yangpecah dan bukan pembayaran hasil penjualan sebanyak
182 — 40
Olehsebab itu, jika ditambahkan dengan tunjangantunjangan yang diterima PegawaiNegeri Sipil, maka penghasilan ratarata Tergugat Rekonvensi minimal Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulannya; Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) UndangUndang No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya menyatakan : biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan anak ditanggung olehayahnya.
9 — 2
bahwa sebelum mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara materiel lebih lanjut,maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatanPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara formilnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim)Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada dasarnya telah sesuaidengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama dan ditambahkan