Ditemukan 202465 data
41 — 3
Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 711.000,14. 248/230/D9 AMINAH JUMBO Rp. Drop DP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 522.000,15. 206/210/D4 MARYATI OVEN Rp. Drop DP Fiktif Rp.555.000, 245 .000,16. 227/60/D4 ENI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 503.000,17. 237/61/D7 H.DEDEH HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 582.000,18. 269/01/D5 YAYAH JUMBO Rp. Drop DP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 422.000,19. 219/58/D4 Hj.PIPIN SNACK.M jRp. Drop DP Fiktif Rp.565.000, 448 .000,20. 129/57/D6 AT SNACK.M Rp.
Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 567.000,23. 248/63/D8 YATI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 553.000,24. 136/39/D8 NANI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,22. 138/39/D10 ANI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,26. 137/39/D9TITIN HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,21 205/54/D2. AAN HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 562.000,28. 183/49/D7 IMING JUMBO Rp. Drop DP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 609.000,29. 283/70//D6 NONOK WINWOK JRp.
Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 711.000,14. 248/230/D9 AMINAH JUMBO IRp. Drop DP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 522.000,15. 206/210/D4 MARYATI OVEN Rp. Drop DP Fiktif Rp.555.000, 245.000,16. 227/60/D4ENI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 503.000,17. 237/61/D7 H.DEDEH HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 582.000,18. 269/01/D5 YAYAH JUMBO Rp. DropDP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 422.000,19. 219/58/D4 Hj.PIPIN SNACK.M IRp. Drop DP Fiktif Rp.565.000, 448.000,20. 129/57/D6 AI SNACK.M Rp.
Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 567.000,23. 248/63/D8 YATI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 553.000,24. 136/39/D8 NANI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,25. 138/39/D10 ANI HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,26. 137/39/D9 TITIN HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 474.000,27. 205/54/D2 AAN HAPPY Rp. Drop DP Fiktif Rp.CALL 795.000, 562.000,28. 183/49/D7 IMING JUMBO Rp. Drop DP Fiktif Rp.3SSN 875.000, 609.000,29. 283/70//D6 NONOK WINWOK Rp.
15 — 6
surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalahperceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkanPasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkanterhadap Penggugat adalah talak satu bain sughra;Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat abhliHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il,halaman 248
8 — 3
atas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anakPemohon nama (XXX) dengan calon suaminya nama XXX;Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Setelah membaca suratsurat bukti :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPalang, Kabupaten Tuban Nomor kk.13.23.11/Pw..01/248
PT. Bank Tabungan Negara Cab.Palu
Tergugat:
Eko Saputro
52 — 4
., beralamat di Kantor BTN CabangPalu, Jalan Jendral Sudirman No. 2, Palu berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 248/KUASA/LGD/2020 tanggal18 Agustus 2020, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Palu tanggal 28 Agustus 2020,Nomor: 219/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT;Lawan:EKO SAPUTRO, lakilaki, pekerjaan Pegawai Bank Sulteng, bertempattinggal di Jalan Dayodara Perumahan CPI IV Blok F23,Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnyadisebut sebagai: TERGUGAT;Pengadilan Negeri
8 — 1
No. 2178/Pdt.G/2020/PA.KdlTergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 248/01/X/2014 tertanggal 01 Oktober 2014, dansebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatusJejaka;2.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPageruyung Kabupaten Kendal Nomor 248/01/X/2014 tanggal 1 Oktober2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiHal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 2178/Pdt.G/2020/PA.KdlP.2);B.
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
., oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (UndangUndang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikianpermohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi Il/Terdakwa pada tanggal 12Nopember 2002 dan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 26 Nopember 2002 akan tetapi
risalahkasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaanperkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desemeber 2002 jadimelewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukandalam pasal 248 (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No.8 tahun 1981), oleh karena itu hak untukmengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikianpermohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak
18 — 11
Way Kanan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/06/IX/2004, tertanggal 01 September 2004;Bahwa perikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka,Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dantelah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir tanggal 19 Agustus
tersebut tidakberhasil, lalu. oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat tertanggal gugatannya tanggal 12 Agustus 2015yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu denganregister perkara Nomor 0144/Pdt.G/2015/PA.Blu pada tanggal 12 Agustus 2015, yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 248
7 — 0
Putusan Nomor : 1355/Pdt.G/2019/PA.Pwd.Nikah No. 248/14/VII/2011 di Kantor Urusan Agama KecamatanTanggungharjo, Kabupaten Grobogan;2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahkediaman orangtua Termohon di Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan. Dan Pemohon dengan Termohon telah hiduprukun layaknya suami isteri (Badaddukhul) dan sampai saat telah dikarunia2 (dua) anak bernama :a. Anak ke 1(Umur : 7 tahun);b.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanTanggungharjo, Kabupaten Grobogan Nomor 248/14/VII/2011 tanggal 12Juli 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (BuktiP.2);iSaksi :1. Saksi 1, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangansebagai berikut:Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 1355/Pdt.G/2019/PA.Pwd. Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami ister!
46 — 12
Bangkalan Madura(Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/40/1X/1987 tanggal 15 September 1987);2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat denganTergugat telah berjalan selama 30 tahun, setelah menikah Penggugat danTergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan bersamadi Surabaya selama 20 tahun, ba'da dukhul dan sudah dikarunial 3 anakkesemuanya ikut Penggugat;3.
Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usahatersebut tidak berhasil;Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melaluimediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatanya, Penggugat mengajukanbukti Surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan TergugatNomor : 248
6 — 0
Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni2000, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/32/VI/2000tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, serta pada saatberlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan danHal 1 dari 11 hal Put.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bantarbolang, KabupatenPemalang Nomor 248/32/VI/2000 tanggal 21 Juni 2000, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksi:1.
11 — 3
Bahwa tanggal 08 September 2001, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan KabupatenTulungagung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 248/15/IV2001 tanggal 08 September 2001;2. Bahwa status pemohon dan termohon sebelum menikah adalah jejaka dan perawan;3.
Terbanding/Terdakwa : ASRUL alias HARU bin ABIDIN
17 — 10
LAB : 103 / NNF/1I. 2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatanganioleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, danSUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botolplastik berisi urine milik PAMILUDDIN Alias UDIN SAMADI Bin CACO ABUyang diberi nomor barang bukti : 247 / 2021 / NNF dan 1 (satu) botolplastik urine milik ASRUL Alias HARU Bin ABIDIN yang selanjutnya diberiHalaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 383/ PID.Sus/ 2021/ PT.MKSnomor barang bukti : 248 / 2021 / NNF yang
LAB: 103 / NNF/1I. 2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatanganioleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, danSUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botolplastik berisi urine milik PAMILUDDIN Alias UDIN SAMADI Bin CACO ABUyang diberi nomor barang bukti : 247 / 2021 / NNF dan 1 (satu) botolplastik urine milik ASRUL Alias HARU Bin ABIDIN yang selanjutnya diberinomor barang bukti : 248 / 2021 / NNF yang kedua barang bukti tersebutbenar mengandung Metamfetamina terdaftar
LAB : 103 / NNF/1I. 2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatanganioleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, danSUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botolplastik berisi urine milik PAMILUDDIN Alias UDIN SAMADI Bin CACO ABUyang diberi nomor barang bukti : 247 / 2021 / NNF dan 1 (satu) botolplastik urine milik ASRUL Alias HARU Bin ABIDIN yang selanjutnya diberinomor barang bukti : 248 / 2021 / NNF yang kedua barang bukti tersebutbenar mengandung Metamfetamina terdaftar
15 — 6
iniMajelis Hakim perlu. me pendapat pakar hukum Islamsebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Iqna Juz II halaman 133 sebagaiberikut :aallb wolall ale glb bog arg il acy prc xsl wloArtinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telahmencapal puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkanmenjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlumengetengahkan pendapat ahli figin dalam Kitab Figh Sunnah Juz halaman 248
6 — 0
Pemohon",melawan"Termohon";Pengadilan Agama tersebut ;Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor0300/Pdt.G/2014/PA.Jr yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Juni 2012, yang dicatatkanpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Sumenep dengan Akta NikahNomor 248
9 — 5
sebelummenikah dengan Penggugat yang kemudian hal tersebut diakui olehTergugat, hingga ahirnya pada bulan Desember 2018 Tergugat datangmenemui Penggugat dan menyerahkan surat talak yang ditanda tangani diatas meterai;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikianapabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk rukun kembali, menurutMajelis justru) akan membawa kemadlaratan bagi keduanya, olehkarenanya Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana dalildalam kitab Fiqh Sunnah Juz Il halaman 248
100 — 36
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan UndangUndangtentang Administrasi Pemerintahan serta UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai posedurdan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pasalpasal di bawah ini,yaitu :* Pasal 248 menyatakan bahwa :Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABN(1).
Pasal 248, Di dalam Pasal 248 ayat (1) disebutkan, PNS denganpidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila (a) perbuatannya tidakmenurunkan harkat dan martabat PNS, lalu (6) mempunyaiprestasi yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerjasetelah diaktifkan kembali, dan (d) tersedia lowongan jabatan;Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/
menyatakan keputusanTergugat Nomor 167.D Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak denganhormat Penggugat sebagai pegawai Negen Sipil pada PemerintahanKabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, berdasarkanproses dan mekanisme yang cacat hukum, karena Penggugat tidakmengetahuinya, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwapersyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai prosedur danmekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
, Pasal 249, Pasal250 dan Pasal 252;Bahwa terhadap dalil Penggugat a quo, Tergugat hanya menanggapiPasal 248 dan Pasal 250; Pasal 248 menyatakan bahwa:Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor:15/G/2018/PTUN.ABN1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun ataulebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengantidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:a.
Tersedia lowongan jabatan;2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua)tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengantidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabilatersedia lowongan jabatan;Bahwa jika mengacu pada pasal 248 ayat (1) poin a maka tidakdiberhentikan sebagai PNS apabila perbuatan yang bersangkutantidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, artinya bahwaPenggugat tidak diberhentikan
PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
74 — 32
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua )tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana27.Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS menentukan pula bahwa:1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahunatau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakHal. 19 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183
Bahwa dalam pasal 248 ayat (2)PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildihubungkan dengan hukuman yang diperoleh oleh penggugatmaka : PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak denganberencana , tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedialowongan jabatan ;44.Bahwa Point 46 diatas mengenai Pasal 248 ayat(2) PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai
makna Penggugat tidakdapat diberhentikan oleh karena UnsurUnsur dari komponen pasal248 ayat (2) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat45.Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (2) Peraturan PemerintahNo 11 tahun 2017 sudah seharusnya Pemerintah Provinsi SumateraUtara harus memberhentikan sementara Penggugat sesuai denganPasal 276 huruf (c) , pasal 282 huruf b dan pasal 287 ayat(1),(30,(4)Peraturan Pemeritah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil ;46.Bahwa berdasarkan hal tersebut
Oleh karena dalam unsurunsur pasal 248 ayat(2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik olehPenggugat.
Bahwa Penggugat memenuhi seluruh unsur dalam ketentuanPasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemberhentian terhadapPenggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;48.Bahwa apabila dilinat lagi dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah No 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentiandengan hormat atau tidak dengan hormat .
15 — 3
keteranganPenggugat serta saksisaksinya dipersidangan;Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2015, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Lhoksukon dengan registerperkara Nomor 260/Pdt.G/2015/MSLsk, pada tanggal 10 Juni 2015, telahmengajukan halhal sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Selasatanggal 15 Desember 1998, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 248
Penggugat danTergugat, Nomor Kutipan Akta Nikah nomor : 248/14/XII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utaratanggal 15 Desember 1998, yang materinya Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukanakad nikah pada tanggal 15 Desember 1998 yangtercatat di KUA tersebut, yang telah dinazegellen dantelah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocokdengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberitanda P1;Bukti Saksi:1Saksi I ,umur 35 tahun
8 — 5
Hal ini sesuai dan telahmemenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam KitabFiqh alSunnah juz Il : 248, yang artinya sebagai berikut : Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untukdiceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawnan terdapat kemadiaratan dimana
suami isteri tersebut sudahtidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ...dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakimmenceraikannya dengan talak satu bain ;Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Ulama dalam Kitab FighalSunnah juz Il : 248, untuk itu pendapat tersebut selanjutnya diambil alih oleh Majelisdan menjadi pendapat Majelis Hakim;Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian,maka secara ex officio Majelis
6 — 3
.# Kitab Fiqhus Sunnah juz Il halaman 248 :eli Y Lyla! bee ell he Get 1) ell Slat ye CULE Gi dag jl gi: lle slay) Gas3) Guay Y gall ll gsi Ge & oh cole Leila!
Kitab Fiqhus Sunnah juz Il halaman 248 :On 5 ptiall al ga dee GUajlen cIAY! MSs oy jl Cal yield gi dang SM Ais colill (cal Lal goa Gad layduly dal til Login Cay!