Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundangini, bahwa sebelum adanya peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Neseri Rokan Hilir)untuk memerintahkan Kantor Lelang

undangundang.Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menyetujui dilakukannyaperubahan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa antara Penggugatdengan Tergugat dari yang telah disepakati melalui Pasal 15 PerjanjianKredit Pengusaha Kecil Nomor 031.1.44. 2015.129 tanggal 25 Mei 2015 diPengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menjadi BPSK Kabupaten BatuBara, penunjukkan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikansengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pilihan sepihakTergugat sebagaimana yang ditegaskan

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri:Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantar

sekarang karena kesibukan Pemohondengan istrinya SITI ROHMAH, kelahiran anaknya yang bernama MUHAMAD FADLIARDIANSYAH itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukandiperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti surat P1, P2,P3, P 4); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006jii tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan

Pemohon Il atas permohonan isbat nikah yang telahdiajukannya, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil memberikanpemahaman kepada Pemohon dan Pemohon Il, sehingga atas penjelasanMajelis Hakim tersebut Pemohon dan Pemohon II menyatakan secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan memikirkankembali prosedur pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan

KHI sebagaimana putusanMajelis Hakim Pertama pada halaman 16, yang dapat dijunctokan dengan Pasal 134 KHIadalah Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa selain itu, pencantuman dan pengambilalihan pendapatMuhammad ibn Umar dalam kitabnya Nihayatuz Zain (Putusan, hal. 21) dan dalilfighiyyah dari Kitab AlMuhadzdzab (Putusan, hal.22) adalah tidak tepat, oleh karenadikabulkannya gugatan cerai tidak sematamata tergantung pada ketidaksenangan/kebencian isteri kepada suaminya sebagaimana ditegaskan

melalui Kuasanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaberalasan menurut hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan ParaPenggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dariPara Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatantersebut haruslah dinyatakan dicabut ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan dicabut,sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv ditegaskan

YahyaHarahap, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata padahalaman 114 disebutkan :yang sah sebagai pihak PENGGUGAT atau TERGUGAT dalam perkara yangtimbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibatdalam perjanjian tersebutPatokan tersebut sebagaimana sesuai dengan asas yang ditegaskan dalampasal 1340 KUHPerdata yang isinya :persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya Bahwa terhadap hal tersebut dapat disebut juga Conract Party pada satusegi

Bahwa ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi pada putusan MA No. 1270K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai denganketentuan pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada mereka, olehkarena itu. gugatan menarik TERGUGAT dan Il yang tidak ikutmenandatangani perjajian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapatditerima.5.

Bahwa sebagaimana sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal1340 KUHPerdata yang Isinya : persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya Bahwa terhadap hal tersebut dapat disebut juga Conract Party pada satusegi, dihubungkan dengan sifat hak relative yang melekat pada perjanjianpada sisi lain. Selanjutnya dalam pasal tersebut menegaskan bahwapersetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak ketiga.

dalam gugatan a quo, akan tetapi ahli warisatas nama Hairul Huda bin Mahrumin bin Wakidi (Sebagai ahli warispengganti ) merupakan satu kesatuan sebagai pihak yang memiliki hak yangsama dengan ahli waris lainnya (TERGUGAT s.d TERGUGAT IV)Bahwa sebagaimana Akta Jual Beli No. 007/2012 (bukti T VI dan T VII) antaraTERGUGAT s.d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT VII terhadap tanah aquo, Haerul Huda bin Mahrumin bin Wakidi (Sebagai ahli waris pengganti )sebagai pihak ke5 sebagai penjualBahwa Hal senada juga ditegaskan

Oleh karenaapabila dalam suatu perkara dimintakan banding, perkara itu menjadi mentahkembali dan apabila putusan itu terlanjur dilaksanakan untuk kepentinganHalaman 27 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT.BTNPENGGUGAT yang menang dalam perkara tersebut, dan kemudianPENGGUGAT dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi, maka akan ditemui banyaksekali kesulitan untuk dapat mengembalikan dalam keadaan semula Selanjutnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 1978, dikutif,sbb:... maka dengan ini ditegaskan kepada

Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hukumputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019tanggal 04 Aguatus 2020 halaman 24 point (3.10) yang menyebutkan :Menimbang, bahwa berhubung kedudukan Termohon II dalamobjek perkara adalah salah satu pengurus Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Provinsi Riau yang ditujuk oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Provinsi Riau sebagai Pelaksanaa TugasKetua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KabupatenSiak yang diberi tugas dan tanggungjawab

Bahwa hal ini ditegaskan pada Pasal 2 huruf B PeraturanOrganiasasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017tentang perubahan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa : Pemohon dalam perselisihan Internal PartaiGolkar adalah Perseorangan anggota/Kader/Funsionaris PartaiGolkar yang haknya dan kepentingannya dirugikan oleh keputusandan/atau kebijakan DPP

Hal inijuga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Organiasasi DPPPartai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang perubahanPeraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa Termohon dalam Perselisihan Internal PartaiGolkar adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau;b. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi,dan/atau;Cc.

Bahwa dalam hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hukumputusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019tanggal 04 Aguatus 2020 halaman 24 point (3.10) yang menyebutkan :Menimbang, bahwa berhubung kedudukan Termohon II dalamobjek perkara adalah salah satu pengurus Dewan Pimpinan DaerahPartai Golkar Provinsi Riau yang ditujuk oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golkar Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan TugasKetua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KabupatenSiak yang diberi tugas

Bahwa dalam hal ini telah ditegaskan pada Pasal 2 huruf BPeraturan Organiasasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang perubahan Peraturan Organisasi DPPPartai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang PedomanBeracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah PartaiGolkar menjelaskan bahwa : Pemohon dalam perselisihan InternalPartai Golkar adalah Perseorangan anggota/Kader/FunsionarisPartai Golkar yang haknya dan kepentingannya dirugikan olehkeputusan dan/atau kebijakan

Bahwa yang dimaksud kompetensi kerja di sini adalah sebagaimana yang17.18.19.ditegaskan Undangundang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 10 yangberbunyi Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yangmencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuaidengan standar yang ditetapkanBahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telahmenyampaikan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi melalui Pak Suyatmo dan agar Penggugat dalamKonvensi/Tergugat

Kewajiban Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini ditegaskan dalam :A. Perjanjian20.Dl,22.=14=A. Perjanjian Kerja Bersama pasal 8 huruf b Kewajiban Pengusahaadalah sebagai berikut: b. Pengusaha memberikan pembinaan untukmemperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerjaPekerjaB. Undangundang Nomor 13 tahun 2003 pasal 10 : Pelatihan kerjadilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dandunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja".C.

Bahwa23324.23326.=15=Bahwa sebagaimana ditegaskan para ahli Manajemen Sumber DayaManusia seperti Nick Blanchard dan James W.

Tindakan/perlakuan Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi tersebut merupakan dalil bahwa Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan sengaja tidak melaksanakankewajiban hukumnya sebagaimana ditegaskan Undang undang nomor 13tahun 2003 pasal 35 ayat 3 yang berbunyi: Pemberi kerja sebagaimanadimaksud pada ayat (I) dalam mempekerjakan tenaga kerja wayjibmemberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dankesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerjaBahwa Penggugat

Bahwa fungsi dan kewajiban Negara termasuk aparatur pemerintah danMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial adalah meningkatkankesejahteraan dan taraf hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalamRekonvensi sebagaimana ditegaskan Undangundang nomor 39 tahun 1999pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hakasasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagia hak yang secarakodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harusdilindungi, dihormati, dan ditegakkan

Penjelasan yang sama juga ditegaskan olehUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinanyang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

No 0132/Pdt.G/2017/PA.S gtaterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

Put.No.1203/Pdt.G/2020/PA.Kag.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanlebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasandan tidak melawan hukum, in casu Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangganya sudah tidak rukun karena sering ternadi

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumacaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebanipembuktian untuk menguatkan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugatdipersidangan

Tergugat akantetapi tidak berhasil; Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidakdibenarkan oleh peraturan

berpisahnyaPenggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama hampir 2tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi; Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat denganTergugat tidak berhasil.Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasadapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusahamembentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu ataprumah dan satu meja makan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan

bulan Januari 2018hingga sekarang; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Hal 10 dari 15 Put.

No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraianharus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hiduprukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untukkembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinyaperceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :1.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalammenilai keabsahannya adalan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat;halaman

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

No 0020/Padt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukanSuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruS menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Halmana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasanHalaman 10 dari 15 putusan Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Gsqgdalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang

Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai;2.

No.1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.

No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satualasan perceraian yaitu adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terusmenerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas menurutmajelis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi untukterjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :1.

dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelasarahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran.Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalilpermohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan denganperceraian yang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azasmempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

dikabulkan.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon makamajelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talakterhadap Termohon' setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetapsebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi HukumIslam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktutunggu atau iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan