Ditemukan 31143 data
93 — 7
Menyatakan terdakwa JULIANI terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana '"Pemalsuan surat"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP (Dakwaan Primair);2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JULIANI dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan;3.
JUMIATI tanggal 24Maret 2010 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan)karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbedadengan tanda tangan AnJUMIAITIK alias JUMIATI pembanding (KT);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 263 ayat (I) KUHPidana;Subsidair :Bahwa terdakwa JULIANI pada hari dan tanggal yang tidak diingatlagi bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanFebruari 2012 bertempat di Dusun IV Desa Dolok Merawan KecamatanDolok
JUMIATIK alias JUMIATI pembanding (KT);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukankeberatan (eksepsi);Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan, Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi yang telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
ayat (2)KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumbersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaanberikutnya;Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 263 ayat(1) KUHP mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.
Serdang Bedagai, yang ditanda tangani oleh : YangMemberi Ganti Rugi HARIS dan Yang Menerima Ganti Rugi JULIANI danJUMIATI tertanggal 24 Maret 2010; Dikembalikan kepada SaksiHARIS;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dansebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan daripembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1)huruf i KUHAP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus puladihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;Mengingat Pasal 263 ayat
7 — 4
Bahwa pada tanggal 12 November 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Marisa, xxxxxxxxx XXXXxXxxx Sebagaimana KutipanAkta Nikah Nomor 263/08/X1/2011 tanggal 12 November 2011;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sampai pisah;3.
Bukti Surat.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XxxxXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX Nomor 263/08/X1/2011 tanggal 12 November 2011, buktiHal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Gtlosurat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata cocok, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.Bukti Saksi.Saksi 1.
10 — 7
., yang dicatatoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sesualKutipan Akta Nikah Nomor 263/58/VIII/1999, tanggal 07 Desember 1999;Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan selama 18 tahun;Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,masingmasing bernama : Nanda Frayuda Kahar bin Kaharuddin, umur 20 tahun, tinggal bersamaPenggugat; Muh.
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakangugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatanPenggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendakmempertahankan hakhaknya di persidangan;Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat,Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263
7 — 4
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikahpada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor: 263/34/X/2013 tanggal 01 November 2013 yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu,Kabupaten Wajo;2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonanini diajukan telah mencapai 6 tahun 7 bulan lebih dan pernah hidupbersama, selama 6 tahun 1 bulan;3.
Bukti Surat.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/34/X/2013, tanggal 01November 2013, atas nama Pemohon dengan Termohon, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu,Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;2.
93 — 28
Laporan Polisi Nomor : 239/K/II/2014/Res.JT, tanggal 9 Maret 2014sebagai TERLAPOR Dapot Parulian Hutagaol (Penggugat) denganTUDUHAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263, 372 dan385 KUHPidana;Bahwa upaya Tergugat V (Bintang Simanjuntak) yang MELAPORKANPenggugat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, sebagaimana denganLaporan Polisi Nomor : 239/K/III/2014/Res.JT, tanggal 9 Maret 2014 adalahsalah satu cara dan/atau upaya Tergugat V (Bintang Simanjuntak) untukmengkleim (menghaki) Tanah beserta
dari Tergugat V (Bintang Simanjuntak), Maka saat ini,dengan tegas Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat tidak pernah menerimakuasa lisan dalam bentuk apapun dari Tergugat V hal inipun dinyatakan dan/atau dapat disimpulkan dari tindakan dan/atau upaya Tergugat V (BintangSimanjuntak) yang MELAPORKAN Penggugat di Kepolisian Resort MetroJakarta Timur, sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor : 239/K/III/2014/Res.JT, tanggal 9 Maret 2014, dengan TUDUHAN sebagaimana yang dimaksuddalam ketentuan Pasal 263
10 — 1
Sukomanunggal Surabaya ,Pada tanggal 15 Juni tahun 2008, hal ini berdasarkan Kutipan Buku NikahNomor : 263 / 29 / VI / 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan. Sukomanunggal Surabaya;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatbertempat tinggal tetap di Rumah orang tua Penggugat yang ber alamat diXXXXX;3. Bahwa selama Perkawinan tersebut, Penggugat danTergugat belum di karuniai 02 orang Anak, yang bernama :Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 4017/Pdt.G/2018/PA.Sby.1.
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan suratgugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263
52 — 2
Bahwa, Penggugat dan Tergugat telan menikah sah menurut agamaIslam pada tanggal 15101996, dihadapan Pegawai Pencatat NikahKecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ssebagaimana terbukti dalamKutipan Akta Nikah Nomor : 263/13/X/1996;2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugattelah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggalbersama di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalamgugatan ini dan dikaruniai 4 orang anak bernama :2.1.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/13/X/1996 yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSedati, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Oktober 1996. Bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;2.
25 — 20
Kecamatan Lahei Kabupaten BaritoUtara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas batassebagai berikut :Ukuran Tanah.Panjang sebelah Timur = 0 meter dan sebelah Barat = 263 meter.Panjang sebelah Utara = 367 meter dan sebelah Selatan = 330 meter.Luas = 45,827 meter kwadrat.Batas batas Tanah.Sebelah Utara dengan sungai DUYANSebelah Timur dengan sungai DUYANSebelah Selatan dengan Eks. Jalan PT BPL.CoSebelah Barat dengan tanah milik DUYUN2.
Menyatakan Tanah kebun yang terletak di Eks Jalan PT.BPL.CoKm.07 Rt. 005 Kelurahan Lahei. , Kecamatan Lahei Kabupaten BaritoUtara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran dan Batas batastanahnya sebagai berikut :Ukuran Tanah.Panjang sebelah Timur = 0 meter dan sebelah Barat = 263 meter.Panjang sebelah Utara = 367 meter dan sebelah Selatan = 330meter.Luas = 45,827 Meter Kwadrat.Batas batas Tanah.Sebelah Utara dengan sungai DUYANSebelah Timur dengan sungai DUYANSebelah Selatan dengan Eks.
49 — 15
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 1990, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, KotaParepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/1991,tertanggal 12 Januari 1991.
Bukti TertulisKutipan Akta Nikah Nomor 263/1991, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 12Januari 1991 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelahdicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2.
10 — 3
Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 263/20/V/2012 tanggal 03 Mei 2012;2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka samasuka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugatberstatus jejaka.
oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, surat tersebutbermeterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang telah diberimeterai secukupnya dan dinatzegelen pejabat pos, setelah dicocokkan denganaslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode kode P.12 Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yangditerbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, KabupatenLampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta NikahNomor : 263
104 — 22
Abdul Muthalib telah berganti nama menjadi milik terdakwa Titin Muliani,n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP Jo Pasal 56 Ke2 KUHP; wonnn= Bahwa ia terdakwa ANANG ILMI Als ANANG Bin BADERI pada hari Kamistanggal 07 Oktober 2010 sekitar jam 21:00 Wita, atau setidak tidaknya pada waktu lainHalaman 5 dari 11 HalamanPutusan Nomor : 20/PID/2013/PT.Bjm.dalam tahun 2010, bertempat di Komplek Bunyamin Permai I No. 14 Rt.11 Kel.
sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkatHalaman 9 dari 11 HalamanPutusan Nomor : 20/PID/2013/PT.Bjm.10 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimintakan banding tersebut dapatdikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Mengingat, Pasal 263
68 — 20
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 750/Bungur, seluas 515 M2,gambar situasi tanggal 24061997 No. 1126/1997 dan Sebidangtanah Sertifikat Hak Milik No. 263/Bungur, seluas 612M2, gambarsituasi tanggal 26021976 No. 232/1976, keduanya terdaftar atasnama Xxxxxxxx, yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat sebesar Rp 5.976.000.000.;b.
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 750/Bungur, seluas 515 M2,gambar situasi tanggal 24061997 No. 1126/1997 dan Sebidangtanah Sertifikat Hak Milik No. 263/Bungur, seluas 612M2, gambarsituasi tanggal 26021976 No. 232/1976, keduanya terdaftar atasnama Xxxxxxxx, yang telah dibebankan Hak Tanggungan PeringkatIl sebesar Rp 2.625.000.000.;Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1109/Pdt.G/2016/PA.JP.c.
9 — 2
Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, (Kutipan AktaNikah Nomor: 782/263/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013);Him. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 1743/Pdt.G/2016/PA.Slw.SALINAN2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot taliktalak;3.
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 782/263/VIII/2013 tanggal 19 Agustus2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberitanda P.2;Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksisaksi:1.Bahrul ulum bin H.
164 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidanayang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acarapeninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana;Dengan uraian uraian sebagai berikut :A Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Peninjauan Kembli dalampengajuan Peninjauan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a yang intinya menyatakan adanya suatu keadaan baru ;Bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP dimaksudkami
yang dinyatakan telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;Bahwa dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAPdimaksud bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal No. 200K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 februari 2008 dalam perkara atas nama Drs.
EkaSantosa telah bertentangan dengan putusan putusan yang lainnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP;Adapun bukti hukum bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal No. 200K/Pid.Sus/2007 tanggal 28 Februari 2008 dalam perkara atas nama Drs. EkaSantosa tersebut bertentangan dengan putusan pidana yang telah incraht,yaitu :1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 147 K/Pid.Sus/2007tanggal 26 Februari 2008 atas nama Terdakwa Drs. H.AHMAD KURDI MOEKRI, menyatakan bahwa TerdakwaDrs. H.
No. 173 PK/Pid.Sus/2011Dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (2) hurufb KUHAP serta mencermati uraian sebagaimanatersebut di atas telah jelas secara hukum bahwaterhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor :147 K/Pid.Sus/2007 tanggal 26 Februari 2008 atasnama Terdakwa Drs. H. AHMAD KURDIMOEKRI yang dinyatakan telah terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana, sehinggamelepaskan Drs. H.
ayat (2) huruf c KUHAP ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa permohonan peninjauan kembali pemohon/ Jaksa/ Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan dengan alasan alasan sebagai berikut :e Bahwa, sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pasal 263 ayat (1) KUHAPyang berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadapperkara yang amar putusannya bersifat pemidanaan adalah Terpidana atau ahliwarisnya.
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
AGUS SUNANDAR bin H. JAMHARI alm
42 — 17
faktafakta tersebut diatas, selanjutnyaakan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataumalah tidak terbukti sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 263
ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH Pidana, atau kedua, yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaanalternatif, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaanpertama yang lebin mendekati faktafakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, yaitu: melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUH Pidana, dengan unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Jamhari, Luki Lugiana dan Heriyadi Bin Ismanto;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Semua unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitumelanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana
Statusnya ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Agus Sunandar Bin H.
42 — 15
ANDAR yangmenanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwamemberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kKemudian datangsaksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRAbersama anggota Satres Narkoba Polres' Ternate melakukanpenangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke PolresTernate ;Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastikbening ukuran sedang berisi ganja yang yang terdakwa kemas per paketbersama saksi RIFAL T.
ANDAR yangmenanyakan keberadaan terdakwa dan setelah terdakwamemberitahukannya lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kKemudian datangsaksi HENDRA ANDIKA PUTRA dan saksi ANDI TEGUH PUTRAbersama anggota Satres Narkoba Polres Ternate melakukanpenangkapan kepada terdakwa dan langsung diamankan ke PolresTernate ;Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga) sachet plastikbening ukuran sedang berisi ganja yang yang terdakwa kemas per paketbersama saksi RIFAL T.
REYMON PARENGKUAN, dengan kesimpulan pada hari ini,Sabtu tanggal tujuh belas Juni pukul dua belas titik sepulun menit WaktuIndonesia Timur telah dilakukan pemeriksaan Screening Narkoba padayang bersangkutan tersebut diatas, bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.lV Ternate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain : amphetamine,marijuana, morphin, cocain, benzodiazepine, methamphetamine dandiperiksa didapatkan hasil positif mengandung marijuana/THC ;Bahwa barang bukti 263 (dua ratus enam puluh tiga
ANDAR untuk dikemasper paket dan setelah selesai lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti 263 (dua ratus enampuluh tiga) sachet plastik bening ukuran sedang berisi ganja tersebut setelahditimbang oleh Penyidik Polres Ternate dan disaksikan oleh terdakwa,selanjutnya dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassardan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PusatLaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.
47 — 4
MurtalaKarim mengalami kerugian sebesar Rp. 25.627.500, (dua puluh lima juta enamratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
tabungan saksiNazariah di Bank BRI perniagaan Lhokseumawe tanpa seizin saksi Nazariahselaku pemiliknya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwaterdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwaterdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, dengan dakwaan Kesatumelanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan kedua melanggar pasal 263
LsmMenimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana terdakwa danterdakwa Il telah mengambil uang yang ada dalam tabungan milik saksiNazariah maka dengaan demikian unsur ini telah teroenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu Penuntut Umum dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikandakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263
TerdakwaTerdakwa masih memiliki tanggungan anakanak yang masihkecil;Menimbang, bahwa oleh karena TerdakwaTerdakwa dijatuhi pidanamaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan pasal 263 ayat (1) ke 1KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI:1.
49 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bukti pada persidangan perkarasengketa TUN Nomor : 76/G/2006/PTUNBDG dapatmenimbulkan kerugian kepada Para Tergugat, khususnyapelapor yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi JawaBarat berupa hilangnya status hak kepemilikan tanah yangmenjadi obyek perkara yang dinilai seharga Rp126.100.000.000, (seratus dua puluh enam milyar seratusjuta rupiah) dimana perkara sengketa TUN tersebut padatingkat Peninjauan Kembali telah dimenangkan olehTerdakwa.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263
Pleidooi Penasihat HukumTerdakwa tidak hanya menyanggah surat tuntutan Jaksayang menggunakan Dakwaan Pertama Pasal 266 ayat (2)KUHP saja, tetapi juga termasuk bantahan mengenaiDakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP. Namun sayangnyaPleidooi tersebut tidak dibaca oleh Judex Facti.Bahwa sudah menjadi asas hukum bahwa Majelis Hakimdalam memutus perkara harus' berdasarkan fakta faktayang terungkap di dalam persidangan dan siharusberdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.
Dalamhal ini Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukumyaitu alat bukti apa saja yang dijadikan dasarmengeluarkan putusan perkara.Bahwa Judex Facti telah salah menghukum Terdakwa denganmenerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP mengenai menggunakansurat palsu) dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan,dimana unsur unsur pidananya tidak terpenuhi(dipaksakan terpenuhi), karenaa.
(Mohon lihat contoh perkara yang mirip denganPutusan No. 819/Pid.B/2007/PN.CBN Pengadilan NegeriCibinong tanggal 6 Februari 2008 juncto putusanMahkamah Agung No. 1021 #4K/PID/2008 tanggal 14Januari 2009, dalam putusan tersebut Terdakwadibebaskan dari dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHPkarena unsur kesengajaan tidak terbukti (tidak tahukalau surat itu) palsu) dan saksi kuncinya tidak ada.Kami telah melampirkan dalam Memori Banding yanglalu. tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim = PTBandung)..
TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYAJaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa terbukti melanggar Dakwaan Pertama yaitu Pasal266 ayat (2) KUHP dengan menguraikan unsur unsurnya,sedangkan untuk Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHPtidak terbukti, maka tidak dituntut Jaksa.Disini Majelis Hakim telah melebihi kewenangannya(Ultra Vires) tidak berpedoman pada apa yang dituntutoleh Penuntut Umum dengan Pasal 266 ayat (2) MKUHP.Dalam putusannya Majelis Hakim menggunakan Pasal 263ayat (2) KUHP,
122 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Naning dengan kerugianditaksir sekitar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluhjuta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;SubsidairBahwa ia Terdakwa KAMIL Bin H. NANING baik secarabersamasama dan bersekutu) dengan Drs.
Amir Fauzi, MM yang telah mengeluarkan SuratPernyataan Pengakuan Hak (SPH) secara kolektif di atastanah yang telah bersertifikat mengakibatkan para Saksiyang tergabung dalam Kelompok Tani Banten Jaya sebagaipemilik sertifikat Hak Milik merasa dirugikan dengankerugian ditaksir sekitar Rp440.000.000,00 (empat ratusempat puluh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo.
NANING secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuanSurat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa KAMIL BIN H.NANING, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segeraditahan ;3.
lebih kuat dan luas daya pembuktiannyadaripada akta PPAT" ;Bahwa dengan diterbitkannya SPH oleh Terdakwa yang tidakmelalui mekanisme yang benar dan dengan namanama orangyang belum dewasa serta hanya diketahui oleh CamatRambutan tanpa melibatkan pihak yang mempunyaikewenangan ~ untuk hal tersebut yang BPN sehinggaperbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagi perbuatanyang dapat merugikan pihak pihak yang telah mempunyaihak atas tanah tersebut secara dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 263
para pemegang SPH tersebut denganditerbitkannya sertifikat ganda, yang secara hukum tidakbenar atau cacat hukum (sudah ada pemilik yang sah atastanah tersebut) ;Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yangmenyatakan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang30menerbitkan Surat Keterangan Pengakuan Hak atas namaAman Santoso dan kawankawan yang berakibat' terbitnyaSertifikat Hak Milik yang tumpang tindih (over lap)dengan Sertifikat Hak Milik yang sudah ada, adalahtindak pidana melanggar Pasal 263
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
WAWAN SETIAWAN
42 — 26
Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan terbukti bersalahn secara sahmenurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai suratpalsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati jika pemakaian surat itu dapatmenimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;2. Menjatuhkan pidana Wawan Setiawan berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;3.
dipersalahkan telah melakukanperbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataumalah tidak terbukti sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukantindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 264 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP atau kedua melanggar pasal 263
temanTerdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikahdari pasangan yang ingin membuat;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi Semua unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitumelanggar Pasal 263
Statusnyaditentukan dalam amar putusanMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILIHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr1.