Ditemukan 34492 data
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
50 — 28
Hum ;Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum ;4. BAMBANG HARIANTO, SH ;Stat ;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil di LingkunganSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaituBiro Hukum Setdaprovsu berkantor di JI. DiponegoroNo. 30 Medan, baik secara sendirisendiri maupunsecara bersamasama, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 180/2873 /2019 tertanggal 19 Maret2019, selanjutnya di sebutSQDAQAI..........
69 — 16
Hum Drs. H. NANANG FAIZHal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0050/Pdt.G/2016/PTA.PbrPanitera Pengganti,S. ABD. KADIR, BAPerincian biaya : sles Biaya Proses Rp 139.000.002. Redaksi Rp 5.000.0003. Materai Rp 6.000.00Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0050/Pdt.G/2016/PTA.PbrUntuk salinanPekanbaru, 05 September 2016Panitera Pengadilan Tinggi Agama PekanbaruDrs. H.SYAMSIKARHal. 7 dari 6 hal. Putusan No.0050/Pdt.G/2016/PTA.Pbr
16 — 1
Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan manapada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umumdengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan HERY KUSHENDAR, SH. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;Hakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDDra. Hj. NURUL QALBI Dra. SITI AISAH, M.H.Hakim Anggota, Panitera Pengganti,TTD TTDDra. NURUL HIDAYATI, M.Hum. HERY KUSHENDAR, SH.Perincian Biaya Perkara :1. Biayapendaftaran Rp. 30.000,2.
13 — 3
Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan NegeriSekayu, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, SH PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Pemohon;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TUNGGALTERSEBUT,SUTRISNO, SH HENDRI AGUSTIAN,SH, M.Hum,Rincian Biaya; Administrasi : Rp. 30.000,Panggilan : Rp. 100.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Biaya Proses : Rp. 50.000, +Jumlah : Rp. 191.000
7 — 0
Hum., Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Peradian Agama, 200522), maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50
32 — 1
Hum. masing masing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan = dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari hari itujuga oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingioleh Hakim Hakim Anggota yang sama, dibantu olehSUGENG PRIYONO, SH. sebagai Panitera PenggantiPengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh BAMBANGSUPARYANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh TerdakwaHakim Anggota Hakim Ketua1. YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH. BADRUNZAINI, SH. MH. 2.
5 — 4
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakimtelah mendamaikan Pemohon dan Pemohon, akan tetapi tidakberhasil;Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohonuntuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj.Idia IstiMurni M,Hum, akan tetapi Mediasi gagal;Menimbang, bahwa sebelum
10 — 2
Hum sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Suginoto,S.H. serta Hj. Nurjanah, S.Ag,. M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umumdengan dibantu oleh Mamnukhin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Penggugat dan Tergugat ;Ketua Majelis,Drs. H. Zaenuri, M.Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Suginoto, SH. Hj. Nurjanah, S.Ag.,MHI.Panitera Pengganti,Mamnukhin, SH.Rincian Biaya Perkara:1. Pendaftaran : Rp 30.000,2.
8 — 1
Hum., Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Peradian Agama, 200522), maka Majelis Hakimberpendapat Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50
10 — 1
Hum sebagai Ketua Majelisdan Drs Nurkholish, MH. serta Drs. H. Riskullah, S.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dandibantu Linda Hastuti, SH. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugattanpa hadirnya Tergugat;Ketua MajelisDrs. Wasyhudi, M. HumHakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. Nurkholis, MH. Drs. H.
18 — 3
Hum = sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah,S.Ag dan Fajar Hernawan, SHI, MEI sebagai Hakimhakim anggota danpada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakimanggota serta R. llyas,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadirioleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Ketua MajelistidMahmud, SH. M.HumHakim Anggota Hakim Anggotattd ttdSiti Marhamah, S, Ag Fajar Hernawan, SHI, MEIPanitera PenggantitidR. llyas, S.
8 — 0
Hum., Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Peradian Agama, 200522), maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaHal 4 dari 6 hal Put No.1129/Pdt.G/2019/PA.JB.Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006
48 — 12
Hum sebagai Mediator...
Terbanding/Tergugat : Bupati Labuhanbatu Selatan
43 — 28
Hum., (Advokat) ;2. Guntur Rambe, S.H., M.H., (Advokat) ;3. Iwan Wahyudi, S,H., (Advokat) ;4. Syamsir Yusfan, S.H., M.H., (Advokat) ;5. Bayu Nanda, S.H., Mkn., (Advokat) ;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan No. 249/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/PROKSI01/KIM6. Yakub Arifin, S.H., (Kepala Bagian HukumSetda. Kab.)
89 — 73
Hum., masing masing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 08Hal 6 dari 8& Hal. Putusan no.
1.Asmiran bin Benu Husin
2.Arvina Sari binti Abdul Malik
13 — 0
Hum sebagai Hakimhakimanggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadirioleh Hakimhakim anggota serta Siti Istiqoriyah,S.Ag sebagai PaniteraPengganti dengan diluar hadirnya para Pemohon;Ketua MajelisDrs. Tamimudari, M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDra. Hj. Nursima N, SH Mahmud, SH. M.HumPanitera PenggantiSiti Istiqoriyah, S.
88 — 13
Hum dan Drs.H. TAUFIQ HAMAMI, SH. masing masing sebagai HakimhakimAnggota dan pada hari itu juga diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum dengan dibantuoleh Hj. SOLEHA,S.Ag, MH selaku Panitera Penggantidengan tanpa dihadiri oleh para pihak yangberperkara ; KETUA MAJELISDtoDrs. H. ABDUL HAMID HUSNI, SH. MH.HAKIM ANGGOTAHAKIM ANGGOTADto dtoDrs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH.10Drs.H. MUKHLIS,SH., M.Hum.PANITERA PENGGANTIDtoHj. SOLEHA, S. Ag. MH.Perincian Biaya Perkara 1. Biaya proses : Rp. 139. 000, 002.
217 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hum, M.M.NIP. 19610402 198512 1 001Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 587 K/Pdt.SusPHI/2020
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa jika Pajak Masukan untuk menghasilkan TBS padausaha terintegrasi dapat dikreditkan, Pengusaha yangmemiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unitpengolahan (termasuk didalamnya adalah para petani),akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusahabesar (karena Pajak Masukan menjadi HPP);Bahwa hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPNyang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis;Bahwa perlu. disampaikan berdasarkan = putusanMahkamah Agung Nomor 51/P/PTS/XII/2011/57/P/HUM
Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78/2010 tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang lebih tinggi (UndangUndangNomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMkK78/2010 sebagai pelaksana UndangUndang Nomor 42Tahun 2009 pada prinsipnya sama dengan norma ataukaidah dalam KMK575 sebagai pelaksana Pasal 9 ayat(6) UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor51/P/PTS/XII/201 1/P/HUM
demikian secara yuridis kebijakan tersebuttelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa kemudian secara materi dalam prosespemeriksaan diungkap bahwa Pajak Masukan yangdikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) adalah terkait dengan perolehan barangantara lain berupa berupa pupuk dan pembelian lainnyayang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkanTBS yang merupakan BKP yang dibebaskan daripengenaan PPN;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah AgungNo70 P/HUM
yang memperbarui ataumembatalkan peraturan yang lama, maka peraturantersebut, dalam hal ini PP 31, masih tetap berlaku dandipakai sebagai pedoman sampai dengan dinyatakanTidak Berlaku lagi atau dicabut;Bahwa sesuai dengan sas vermoeden vanrechmatigheid, Mahkamah Agung dalam putusannyamembatalkan ketentuanketentuan yang diatur dalamPasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2ayat (1) huruf F, dan Pasal 2 ayat (2) huruf C, PP 31;Bahwa Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNo.70P/HUM
30 — 2
Hum dan MANGAPUL25MANALU SH., MH., sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 16 JANUARI 2014 oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh IRWAN EFENDI, SH., M. Hum dan MANGAPULMANALU, SH., MH., HakimHakim Anggota dan SABAR GUNAWAN H. S., SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta SAHAT U. M.
Hum RENO LISTOWO, SH., MH 2. MANGAPUL MANALU, SH., MH Penitera Penganti,SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH., MH