Ditemukan 468 data
53 — 20
Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwaDalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional,peseerta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitunganperolehan suara oleh KPU kepada MahkamahKonstitusi;Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan keputusan mengenaiperselisihan hasil Pemilu, maka berdasarkan Pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikecualikan untuk digugat diPengadilan Tatat
8 — 5
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Dede Sukmana bin Entis) terhadap Penggugat (Vera Veronika alias Vera Feronika binti Tatat Witarsa);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugatsejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
13 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (YUNUS MULYANA BIN USEP ALIAS USEP HIDAYAT) terhadap Penggugat (TATAT RAHAYU BINTI ALAMSYAH);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah);
79 — 56
Gugatan Diajukan Masih Dalam Kurun Waktu Menurut UndangUndang;Halaman 3 dari76 halaman Putusan Nomor: 51/G/2013/PTUNJKT.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, oleh karenanyayang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat kongkret, individual dan final, sebagaimanadalam objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia
34 — 15
Romli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tatat Sumiati binti A. Sukandar) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
90 — 195
t digolongkan pada satus kesehatan 4 maka sejak saatitu saksi merubah saran Evaluasi 6 bulan dengan cara mencoretnya dan digantidengan saran Pensiun Dini, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tindakan yangbersangkutan adalah telah melanggar Asas Profesionalitas, dimana Asas inimenghendaki tindakan badan / pejabat Tatat Usaha Negara selalumengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Profesionalisme berasal dari kataprofesional.sedangkan profesional
9 — 0
M E N G A D I L I
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Erlan Bachtiar bin Rachmat Wahyudin) terhadap Penggugat (Fety Fatimah binti Tatat Sutarman);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang
38 — 18
YUNIARTI untuk kembali menjadi an.MUNIRA ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengabulkanpermohonan Pemohon untuk merubah nama yang semula pada suratbukti yang ditunjuk P3, P4, yang berwenang untuk merubahKartu) Keluarga dan Kartu) Tanda Penduduk adalah KantorKependudukan Dan Catatan Sipil itu sendiri ;Menimbang bahwa dalam Pasal 13. ayat (4) PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tatat Cara Pendaftaran
11 — 3
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu bain shughra (Agus M.T bin Tatat) terhadap Penggugat (Irma Susilawati binti Parman);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu
Sahat Parulian Tambunan
Tergugat:
Lurah Helvetia
64 — 36
gugatan perkara Nomor : 238/G/2019/PTUNMDN adalahsebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Penggugat;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 238/G/2019/PTUNMDN saat ini masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dengan agendaperbaikan gugatan Penggugat:Menimbang, bahwa Majelis Hakim baru menerima surat permohonanpencabutan dari Penggugat pada tanggal 19 September 2019 pada saatPemeriksaan Persiapan;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tatat
6 — 3
Tatat Toyibah binti Salikin) ;
4. 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5 — 3
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Misda purwida bin Karwita ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tatat Catu Lestari binti Suparna ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00
8 — 3
TATAT HAYATI Binti OMO KARTA SOEKMADIKARA ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Jombang
Tergugat:
1.NOERSATYA EKA NUGROHO
2.NUR KOMARIYAH
3.DJAYOES
4.SAMIATI
24 — 7
pemohon mohon penetapan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sepertitersebut di muka ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohonmohon kepada pengadilan agar menyatakan pergantian nama anak pemohon ;Menimbang, bahwa pembatalan Akta Kelahiran pada akta pencatatan sipildilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 42 UndangUnadang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 102 Peraturan pemerintahNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatat
118 — 17
No. 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin perceraiankepada Bupati Madiun melalui Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Madiun tertanggal 17 Juni 2020; Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahn No. 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,adalah hukum materil Tata Usaha Negara antara Pegawai denganPejabat Tatat
sebagai Guru dengan status ASN dan telah mengajukanpermohonan jjin perceraian kepada Bupati Madiun melalui Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tertanggal 17 Juni 2020namun hingga saat ini belum keluar, dan Penggugat juga berpendapat bahwaketentuan Peraturan Pemerintan No 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah hukum materil Tata UsahaNegara antara Pegawai dengan Pejabat Tatat
26 — 5
Saksi TATAT NURHAYATIMemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Bdg.Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal,27 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wib di area parkir Trans Studio Mall Jl.Gatotsubroto Kel.Cibangkong Kec.
TATAT NURHAYATI turun sedangkan saksibertugas menunggu kendaraan tersebut di parkiran dan tidak lama kemudiantertidur di kursi sopir pada saat itu dalam keadaan pintu tidak dikunci, dansecara tibatiba datang terdakwa membuka pintu mobil sebelah kanan di bagianpintu sopir, saksi kaget dan terbangun saksi lihat ada 3 (tiga) orang pelaku danmelakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara memukul, menyekapdan melilitkan sabuk pengaman kearah leher dan meminta agar janganberteriak dan memberikan
TATAT NURHAYATI datang kekendaraan, para terdakwa langsung kabur dan melarikan diri, dan setelah itusaksi tidak sadarkan diri dan sewaktu terbangun saksi sudah berada di ruangpertologan Trans Studio Mall selanjutnya diantarkan ke RS. MUHAMMADIYAHuntuk berobat Saksi menerangkan bahwa keadaan setelah menjadi korban percobaanpencurian tersebut mengalami luka dibagian leher akibat di jerat sabukpengaman dan mengalami luka memar di bagian punggung akibat pukulan.
10 — 8
Tatat. F binti E. Husen, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kp.
karena perceraianadalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan makamajelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohondengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulituntuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawahsumpah;Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Tatat
SYAN LIE ANA DEWI
17 — 1
mohon penetapan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sepertitersebut di muka ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohonmohon kepada pengadilan agar menyatakan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran;Menimbang, bahwa pembatalan Akta Kelahiran pada akta pencatatan sipildilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 42 UndangUnadang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 102 Peraturan pemerintahNomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatat
98 — 27
No. 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin perceraiankepada Bupati Madiun melalui Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Madiun tertanggal 17 Juni 2020; Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahn No. 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,adalah hukum materil Tata Usaha Negara antara Pegawai denganPejabat Tatat
sebagai Guru dengan status ASN dan telah mengajukanpermohonan jjin perceraian kepada Bupati Madiun melalui Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun tertanggal 17 Juni 2020namun hingga saat ini belum keluar, dan Penggugat juga berpendapat bahwaketentuan Peraturan Pemerintan No 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah hukum materil Tata UsahaNegara antara Pegawai dengan Pejabat Tatat
18 — 1
Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena ituBerdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, danmenjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Asep Gunawan binuci Basuni) kepada Penggugat (Tatat binti Aban Sabani).3.Menentukan biaya perkara menurut hukum.Menimbang