Ditemukan 2280 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 299/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 18 Agustus 2017 — AL HISYAM melawan I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA;
Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA; dkk
47 — 14
47 — 14
:Pelaksana pada SubBagian Bantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan.RACHMAT SAZALI, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.RACHMAN, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian BantuanHukum Il A pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.FINNA, S.H. : Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukumll A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan.FITRIHANA SEPRINA, S.H. : Pelaksana pada Sub BagianBantuan Hukum Il A pada Biro Bantuan Hukum
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 30 Mei 2017 — YAYASAN RIAU MADANI ; BUPATI PELALAWAN, dkk
77 — 60
77 — 60
(Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata) ;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H. (Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum) ;HATONI, S.H., (Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi HukumHalaman 3 dari80 halaman Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUNJKTSetditien Pengelolaan WHutan ProduksiLestari);8. M. ZAENURI, S.H. (Staf Biro Hukum) ;9. AGUS WARSITO, S.H.,M.H. (Staf BagianHukum dan Kerjasama Teknik SetditjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari);10. FRANSISCA BUDYANTI S, S.H.,M.H. (StafBiro Hukum) ;11.
Register : 30-07-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
103 — 47
1.SIMON GINTING,SH
2.Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
Terdakwa:
THERESIA TENA Als Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP Alm
103 — 47
PtsNasional Kabupaten Kapuas Hulu tetapi pemintaan tersebut ditolak karenaada sengketa tumpang tindih di lokasi lahan yang dijadikan objek permintaanuntuk pembebasan lahan;Bahwa pernah diadakan Prona di wilayah Desa Sibau Hilir pada tahun 2008,2010;Bahwa syarat untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik antara lainadalah Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah,Kartu Tanda Penduduk, dan Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa tugas Saksi pada tahun 2008 ialah menjabat sebagai Kepala SubBagian
sertifikat hal milik melalui Prona dan permohonanperorangan ialah Prona dengan mengajukan permohonan melalui KepalaDesa, sedangkan perorangan langsung datang ke Badan PertahananNasional Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan permohonan atassertifikat hak milik;Bahwa selama ini tidak pernah ada sertifikat hak milik ganda yang diterbitkanoleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu di wilayah DesaPala Pulau dan Desa Sibau Hilir;Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Saksi menjabat sebagai Kepala SubBagian
Putus : 10-07-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Juli 2014 — H. OPEN SUPRIADI, S.E., M.Sc., M.M
78 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 303 — Berkekuatan Hukum Tetap
., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, SE, MM menyetujui dan menandatangani Voucher (V) gunapembayaran Genset 500 Kva tanpa dilengkapi
Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., saksiTatang Asmar, S.E., meminta Kepala SubBagian (Kasubag) Verifikasi PDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang yaitu saksi Mawardhi untuk membuatkanVoucher (V) guna pembayaran Genset 500 Kva, lalu saksi Mawardhi ataspermintaan dari saksi Tatang Asmar, S.E., membuat 3 (tiga) buah Voucher (V)secara bertahap tanpa dilengkapi dengan syaratsyarat kelengkapanadministrasi pembuatan Voucher untuk pembayaran, kKemudian Terdakwa H.Open Supriadi, S.E., M.Sc., M.M., menyetujui dan
Register : 16-09-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 126/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 6 Februari 2020 — Penggugat:
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
174 — 92
SUGENG
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA WIROTAMAN
2.PLT BUPATI MALANG
174 — 92
Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Malang ; BARUNA FIRMANSYAH, SH. Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMalang ; ERWIN HARI NUGRAHA, SH. Jabatan KepalaSub Bagian Publikasi dan Dokumentasi HukumHalamanidari89, Put. Perkara No. : 126/G/2019/PTUN.SBYTelah membaca :pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Malang ; 5. TOMY HERNANTO, SH.
Register : 21-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.Smg Tanggal 19 Maret 2020 — Pemohon:
PT. KARYA JAYA SATRIA
Termohon:
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II
242 — 137
PT. KARYA JAYA SATRIA
Termohon:
Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jawa Tengah II
242 — 137
Nama : E.NUGROHO SIGIT HASTANTO, S.H,M.M;Jabatan : Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan KL,Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah Il;6. Nama > LINTANG TRENGGONO, SE.MM>;Jabatan : Kepala Seksi Administrasi bukti Permulaan danPenyidikan, Kanwil DJP Jawa Tengah Il;7.
Register : 18-04-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. ANELTI CRISTUA JAYA , dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir
Tergugat:
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA BOGOR
2.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK DKI,
152 — 132
PT. ANELTI CRISTUA JAYA , dalam hal ini diwakili oleh Cristiane Rumondang Situngkir
Tergugat:
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA BOGOR
2.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK DKI,
152 — 132
,M.Kn, Kepala Subbagian Hukum, INAMAWATIMASTUTI DEWI, S.H, Pranata Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, DIAN ARSITA WARDHANI, S.H,Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, FEBRIKAMALISA RACHMAN, S.H.
Register : 02-07-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PA TUBAN Nomor Nomor 1496/Pdt.G/2013/PA.Tbn Tanggal 22 April 2014 — 1. TAMAT BIN TARIBIN,
2. MUNIRAH BINTI DIMAN,
3. SUJONO BIN KASBI,
4. SUPARMAN BIN SARINO,
5. SRINING BINTI SARINO,
6. SITO BIN SARINO,
7. SALEKAH BINTI SARINO,
8. SARMINAH BINTI KADIRIN,
9. SARMIDIN BIN KADIRIN,
10. SARIPAH BINTI KADIRIN,
11. SUMARNI BINTI SARMIDI,
12. SUMARTI BINTI SARMIDI,
13. SUHARTONO BIN SARMIDI,
14. SUPRANTI BINTI TOMO,
15. SATIRIN BIN TOMO,
16. SAMSURI BIN TOMO,
17. SURATIN BIN TOMO,
Melawan
1. SOEMIDJAH,
2. SUMIRAN Pak YAR,
3. SUMIYATI BINTI SUMIRAN,
4. KEPALA DESA TASIKMADU,
5. KEPALA KELURAHAN KEDONGOMBO,
6. KEPALA DESA COMPRENG
105 — 54
105 — 54
,Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setda Kabupaten Tuban, IRMA PUTRI KARTIKA,S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Dokumentasi danInformasi Hukum pada Bagian Hukum Setda KabupatenTuban dan HANIFAH ASTIK, S.H., Pekerjaan Staf padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tuban.Atau untuk selanjutnya semuanya disebut PARATERGUGAT / PARA PENGGUGAT REKONPENSI.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca semua suratsurat dalam perkara ini.Telah mendengar keterangan pihakpihak berperkara di mukapersidangan.TENTANG
Register : 16-02-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 19 Juli 2016 — HJ. JUBAEDAH ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (PP) PRATAMA JAKARTA JATINEGARA
76 — 63
76 — 63
,(Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan KepatuhanInternal Kanwil DJP Jakarta Timur);2 DWI SETYO NUGROHO, S.H., (Kepala SeksiPelayanan KPP Pratama Jakarta Jatinegara) ;3 NATALIA DESTRI MARIANI, S.H., (PelaksanaSub Bagian Bantuan MHukum, Pelaporan danKepatuhan Internal Kanwil DJP Jakarta Timur);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor diKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JakartaTimur, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor4042, Jakarta Selatan12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh :
Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ;
Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ;
2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ;
3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ;
4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan
5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N :
1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;
6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan
7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.
Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :
1. Nama : HARUN NGADIMIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
2. Nama : LEE KAH HIN ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ;
Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ;
2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan
3. SAIFUL ANAM S.H. ;
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ;
Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada :
1. MARYOKO, S.H. ;
2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ;
3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan
4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
364 — 2083
., jabatan Kepala SubBagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum danHAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan7.
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 34
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 34
Mohammad Eko AgusYudianto, NIP 1981107032000121003 Penata Muda/Ill.a)Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 178/G/2019/PTUNJKT.Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga,Kanwil DJKN Jawa Timur; (Sesuai dengan asli);10. Bukti T10: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM8/SJ.5.5/UP.9/2018 tentang Izin Perceraian Atas Nama Sadr.Mohammad Eko Agus Yudianto (NIP 1981107032000121003Penata Muda (Gol.
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
156 — 105
156 — 105
., M Hum : Kepala SubBagian Bagian Bantuan Hukum III A padaBiro Bantuan Hukum KementerianKeuangan ; rrr rrr rrr rrrBUDI SETIABUDI, SH., S.Sos., ME: KepalaSub Bagian Bagian Bantuan WHukum II! Bpada Biro Bantuan Hukum KementerianK@U@NGan fo o men me tn re eesPANGIHUTAN SIAGIAN, SH : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;DIANA M.
Putus : 06-01-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 882 K/PID.SUS/2015 Tanggal 6 Januari 2016 — 882 K/PID.SUS/2015
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Kepala SubBagian Rumah Tangga Pimpinan Biro Perlum dan Asset baik secarasendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Saksi Drs.YULIANSYAH, M.Si., dan FREDINAND, SE., berawal ketika Terdakwamemanggil Saksi FREDINAND, SE., ke ruangannya (ruangan Kasubag.Rumah Tangga Pimpinan) dan memberitahukan bahwa nama SaksiFREDINAND, SE., akan dipakai oleh Drs.
Putus : 12-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1091 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — Drs. HERMAN Bin HUSIN ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaHal. 16 dari 93 hal. Put.
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh JayaDan setelah dokumendokumen sebagaimana tersebut di atasterpenuhi/dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku BendaharaPengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan danatersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untukditerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan
Drs.UMAICIN Bin HAMZAH juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorDepartemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jayayang mempunyai tugas dan fungsi untuk Mengatur seluruh administrasi Umum,mengenai Administrasi Keuangan, Terdakwa II Drs.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2373 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — PT ABETAMA SEMPURNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH
PROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA
BARAT DK
100 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan Kepala Biro Hukumdan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukumdan HAM, Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum dan HAM, Kepala Sub BagianPenggunaan dan Pemanfaatan Barang Daerah pada BiroPengelolaan Barang Daerah, dan Para Pelaksana pada BiroHukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Putus : 30-01-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/PID.SUS/2016 Tanggal 30 Januari 2017 — SAID AMBRI, S.H. bin ALI (almarhum);
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
AIDIL, selaku Kepala SubBagian (Kasubbag) Pertanahan pada bagian pemerintahan Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara (Kabupaten Penajam Paser Utara) yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara NomorSK.823.3/008/BKD/IX2010, tanggal 30 September 2010, serta selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek pengadaan tanah untukpembangunan rumah murah, keluarga miskin dan fasilitas lainnya, berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Register : 27-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 — I. IR. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI., II. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM., III. DRS. A. GANI LASA, MM VS I. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN., II. MENTERI DALAM NEGERI., III. MENTERI KEUANGAN., IV. MENTERI PERDAGANGAN., V. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., VI. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA., VII. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., VIII. SEKRETARIS KABINET., IX. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU., X. KETUA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU., XI. WALIKOTA BATAM;
142 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cicih Saecih, S.H, Pekerjaan Kepala Subbagian AnalisisPeraturan Perundangundangan pada KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;4. Ika Puspawiandari, S.H, M.M, Pekerjaan Kepala SubbagianPenyusunan Rancangan Peraturan Perundangundanganpada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;5. Sakti Lazuardi, S.H, PekerjaanPelaksana pada Biro Hukum,Persidangan dan Hubungan Masyarakat pada KementerianKoordinator Bidang Perekonomian;6.
Register : 16-10-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 61/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran Tanggal 24 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
LE DINH CHIEU
75 — 42
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
Terdakwa:
LE DINH CHIEU
75 — 42
Pada tahun 2012 diangkat dalam Jabatan Kepala SubBagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten KepulauanAnambas. Saat ini saya menjabat kepala seksi Kemitraan Usaha danIPTEK Nelayan Kecil Bidang Pemberdayaan Nelayan;Bahwa Ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPP RI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. PerairanIndonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3.
Register : 03-07-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 PK/TUN/2017 Tanggal 6 September 2017 — MENTERI PERHUBUNGAN RI VS PT. SARI INDO PRIMA LINE;
124 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sarman Sihombing, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum, DitjenPerhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;Sulaksono, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Tomi Prasetyo, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan Republik Indonesia;Agustinus
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — ERWIN IRAWAN, DK VS I. BUPATI BOGOR., II. KOPERASI PRIMER KARYAWAN PERUM PERHUTANI/PRIMKOKAR PERHUTANI;
90 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala SubBagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor:3. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., jabatan PelaksanaSub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Bogor;4. Hanny Septianie, S.H., jabatan Pelaksana Sub BagianLitigasi pada Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Bogor;5.